Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Viral Anak Menkeu Sebut Ciri Orang Miskin Iri, Munafik, hingga Rasis?

    Viral Anak Menkeu Sebut Ciri Orang Miskin Iri, Munafik, hingga Rasis?

    Jakarta: Tak hanya unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani Indrawati sebagai agen CIA, sebuah vidio yang memperlihatkan anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. 

    Banyak akun mengunggah ulang video tersebut yang secara blak-blakan menyebut sejumlah ciri yang menurutnya sering ditemui pada orang miskin.

    Dia menyebutkan poin pertama dalam ciri orang miskin adalah crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality. Sudah jelas, kalau ada orang sukses mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan ingin ngajak mereka balik ke golongan mereka,” ujarnya dalam vidio tersebut dikutip Kamis, 11 September 2025.
     

    Menyindir sifat munafik dan rasis
    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung sikap munafik yang menurutnya kerap ditemui dan menandakan seorang miskin.

    “Munafik, harta tuh gak dibawa mati. Lah, tapi kan bisa. Harta dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangin caranya,” lanjutnya.

    Ia juga menyinggung soal sifat rasis yang menurutnya sering muncul.

    “Orang miskin itu biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA Prioritas kayak gue, BCA Prioritas kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli kulit lo ungu, hitam, matanya melotot, sipit, nggak peduli. Mereka peduli ya hanya pelayanan,” katanya.
    Mental ngemis disebut susah dihilangkan
    Di bagian akhir vidio, ia menyebut satu hal yang paling sulit dibasmi adalah mental suka meminta-minta alias ngemis.

    “Dan terakhir yang susah dibasmi adalah mental ngemis,” tegasnya.

    Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Ada yang menilai pernyataannya benar ada juga yang menyinggung soal karir sang ayah.

    “Karir bapakmu ada ditanganmu dek, makin bising kau makin cepat bapakmu nganggur,” tulis @arief_wanda89.

    “Tp gue setuju sm statement dia di video itu.. dia punya pernyataan bukan ngatain..,” tulis renefachr.

    Jakarta: Tak hanya unggahan yang menyebutkan Sri Mulyani Indrawati sebagai agen CIA, sebuah vidio yang memperlihatkan anak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. 
     
    Banyak akun mengunggah ulang video tersebut yang secara blak-blakan menyebut sejumlah ciri yang menurutnya sering ditemui pada orang miskin.
     
    Dia menyebutkan poin pertama dalam ciri orang miskin adalah crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality. Sudah jelas, kalau ada orang sukses mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan ingin ngajak mereka balik ke golongan mereka,” ujarnya dalam vidio tersebut dikutip Kamis, 11 September 2025.
     

    Menyindir sifat munafik dan rasis
    Tak berhenti di situ, ia juga menyinggung sikap munafik yang menurutnya kerap ditemui dan menandakan seorang miskin.
     
    “Munafik, harta tuh gak dibawa mati. Lah, tapi kan bisa. Harta dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangin caranya,” lanjutnya.
     
    Ia juga menyinggung soal sifat rasis yang menurutnya sering muncul.
     
    “Orang miskin itu biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA Prioritas kayak gue, BCA Prioritas kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli kulit lo ungu, hitam, matanya melotot, sipit, nggak peduli. Mereka peduli ya hanya pelayanan,” katanya.
    Mental ngemis disebut susah dihilangkan
    Di bagian akhir vidio, ia menyebut satu hal yang paling sulit dibasmi adalah mental suka meminta-minta alias ngemis.
     
    “Dan terakhir yang susah dibasmi adalah mental ngemis,” tegasnya.
     
    Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Ada yang menilai pernyataannya benar ada juga yang menyinggung soal karir sang ayah.
     
    “Karir bapakmu ada ditanganmu dek, makin bising kau makin cepat bapakmu nganggur,” tulis @arief_wanda89.
     
    “Tp gue setuju sm statement dia di video itu.. dia punya pernyataan bukan ngatain..,” tulis renefachr.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Ini Penjelasan Menkeu Purbaya Terkait Putranya dan Postingan Medsos

    Ini Penjelasan Menkeu Purbaya Terkait Putranya dan Postingan Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih tidak memberikan komentar panjang terkait putranya yang menjadi sorotan di media sosial.

    Usai melaporkan perkembangan anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam, Purbaya menegaskan ingin tetap fokus pada isu fiskal.

    Meski menjadi sorotan publik, Purbaya menekankan dirinya akan tetap berkonsentrasi pada tugas utama sebagai Menkeu, terutama dalam menjaga kebijakan fiskal agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Saya nggak mau komentari soal itu. Nanti dipelintir-pelintir, kita ngomong fiskal aja, fiskal aja,” ujar Purbaya saat ditanya wartawan.

    Namun, dia sempat menyinggung bahwa sang anak masih kecil dan tidak memahami sepenuhnya konsekuensi aktivitas di ruang publik.

    “Dia nggak ngerti masih kecil, sudah-sudah larang untuk. Sudah tidak main Instagram lagi. Jadi, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Gitu aja,” katanya.

    Purbaya juga memastikan sudah memberikan pesan pribadi kepada putranya. Menurutnya, seluruh unggahan yang sempat menuai perhatian sudah dihapus.

    “Sudah, sudah. Kan udah nggak ada lagi, di-take down semua di Instagram juga. Dan kita juga nggak biasa kan, biasanya santai, santai, nggak ada yang liatin, rupanya tiba-tiba dilihatin semuanya setiap gerakan. Baru tahu saya,” pungkas Purbaya.

     

  • Menkeu Pastikan Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipotong di RAPBN 2026 Nasional 11 September 2025

    Menkeu Pastikan Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipotong di RAPBN 2026 Nasional 11 September 2025

    Menkeu Pastikan Transfer ke Daerah Tak Lagi Dipotong di RAPBN 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak lagi memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
    Sementara untuk penambahan transfer ke daerah, masih harus didiskusikan dengan DPR RI.
    Saat itu, proses pembahasan anggaran tahun depan masih terus berlangsung.
    “Apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu yang kita hitung. Belum tahu. Masih kita diskusikan dengan DPR. Kita enggak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
    Purbaya menuturkan, pihaknya bakal cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya lewat pengalokasian transfer ke daerah.
    Begitu pun mendorong belanja pemerintah lebih banyak.
    “Bisa dua-duanya. Bisa itu dan yang penting adalah penyerapan anggarnya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik, sehingga tidak mengganggu kondisi limitasi sistem keuangan kita,” beber dia.
    Di sisi lain, ia mengungkapkan bakal mengalihkan dana sekitar Rp 200 triliun dari total Rp 425 triliun milik pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI) kepada perbankan.
    Adapun dana Rp 425 triliun itu merupakan hasil pungutan pajak dan sumber lainnya.
    Presiden Prabowo, kata dia, sudah menyetujui mekanisme itu agar bank mampu menyalurkan kredit sehingga ekonomi berjalan.
    “Sudah, sudah setuju. Itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjaman ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil,” ucap Purbaya.
    “Jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan,” imbuh dia.
    Purbaya tidak memungkiri, pengalihan dana ke perbankan membuat bank terpaksa harus menyalurkan kredit.
    Ia pun tidak takut terhadap inflasi tinggi jika mekanisme ini dijalankan.
    “Inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 (persen) atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di 5 persen, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut
    demand for inflation
    ,” jelas Purbaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan atas pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dia menekankan Menteri Keuangan yang baru memiliki tugas berat untuk segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir.

    Menurut Misbakhun, agenda prioritas yang harus dijalankan oleh pimpinan baru di Kementerian Keuangan adalah merumuskan kebijakan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia menilai bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Misbakhun pun kembali menekankan bahwa usul penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, seperti yang pernah ia sampaikan sebelumnya, memang dapat memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, tetapi kebijakan itu sebenarnya belum cukup. Karena itu, ia merekomendasikan lima langkah alternatif yang dinilainya lebih tepat sasaran untuk menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Ia menilai, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM. Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Ia menjelaskan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial. Misbakhun mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan, karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tegasnya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Ia menilai kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian, agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu,” tutupnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PR Besar Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa – Page 3

    PR Besar Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa – Page 3

    Purbaya juga menyiapkan langkah menarik dana pemerintah sekitar Rp 200 triliun yang kini mengendap di Bank Indonesia (BI). Dana ini akan digunakan untuk menggerakkan perekonomian yang dinilainya melambat.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” tegasnya.

    Menurutnya, perlambatan ekonomi disebabkan lambatnya penyaluran belanja pemerintah sehingga sistem keuangan menjadi “kering”. Ia menyebut dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mempercepat belanja pemerintah.

    “Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelas Purbaya.

     

  • Top 3: Subsidi Motor Listrik Lanjut, Ini Bocoran Terbarunya – Page 3

    Top 3: Subsidi Motor Listrik Lanjut, Ini Bocoran Terbarunya – Page 3

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta serius dalam optimalisasi penerimaan negara. Peningkatan kepatuhan wajib pajak disebut bisa jadi prioritas daripada meningkatkan tarif pajak.

    Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, penerimaan negara perlu jadi perhatian oleh Menkeu Purbaya. “Prioritas penerimaan terletak pada kepatuhan dan basis pajak, bukan menaikkan tarif secara luas,” kata Syafruddin saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (10/9/2025).

    Hal ini menurutnya bisa dilakukan dengan integrasi data antara Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga perizinan. Lalu, memperluas e-invoicing dan analitik risiko untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta lakukan audit berbasis data lintas-instansi.

    “Lakukan spending review atas belanja pajak (tax expenditures) agar insentif benar-benar produktif,” ucapny.

    Purbaya juga diminta untuk memperkuat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lewat tata kelola sumber daya alam (SDA) dan dividen BUMN berbasis kinerja.

    Berita selengkapnya baca di sini 

  • Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Cara Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Tumbuh 6,5%: Jaga Likuiditas, Dorong Peran Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 6,5% dengan menjaga likuiditas sehingga sektor swasta bisa lebih banyak ambil peran.

    Purbaya berkaca dari kinerja ekonomi di era pemerintahan sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya pasokan uang di sistem untuk menopang pertumbuhan.

    Dia mencatat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekonomi rata-rata tumbuh mendekati 6% berkat rata-rata pertumbuhan uang primer atau base money di atas 17% dan lonjakan kredit hingga 22%. 

    Sebaliknya, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan hanya sedikit di bawah 5% seiring pertumbuhan base money yang melambat ke sekitar 7%, bahkan sempat stagnan 0% pada dua tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19.

    Menurutnya, lonjakan uang beredar dan kredit pada era pemerintahan SBY membuat sektor swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, era pemerintahan Jokowi yang pertumbuhan uang beredar menurun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pembangunan dari belanja pemerintah.

    Oleh sebab itu, Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dimaksimalkan apabila dua model era SBY dan Jokowi digabungkan. Artinya, sektor swasta dan fiskal pemerintah sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Itu langkah simpel saja yang mungkin enggak terlalu panjang untuk bisa kita lihat dampaknya, mungkin [pertumbuhan ekonomi] 6,5% sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector [sektor swasta] bekerja,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (10/9/2025).

    Dia mengungkapkan langkah awal yang sudah ditempuh adalah menyalurkan Rp200 triliun dari kas pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Dari total Rp425 triliun kas pemerintah di BI, sebagian dialirkan agar bisa memperlonggar likuiditas dan memberi ruang tumbuh bagi sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” jelas Purbaya.

    Dia mengakui jika kas pemerintah ratusan triliun itu disalurkan ke sistem perbankan maka pemerintah juga tidak bisa menggunakannya untuk biaya program. Kendati demikian, sambungnya, sektor swasta akan ambil alih.

    Selain menjaga likuiditas, Purbaya juga berkomitmen memperbaiki serapan anggaran yang kerap lambat. Dia berjanji akan memonitor kinerja belanja secara rutin dan meminta unit-unit kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi program.

    “Saya termasuk yang percaya bahwa agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri. Pemerintah enggak mungkin mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan, tapi saya ciptakan kondisi di mana mereka berpikir dan berjalan dan bisa tumbuh, bisa berbisnis dengan suasana situasi yang ada. Itu yang ingin kita ciptakan,” tutup Purbaya.

  • Komisi XI Minta Kemenkeu dalam Kelola APBN Tunjukkan Empati ke Rakyat – Page 3

    Komisi XI Minta Kemenkeu dalam Kelola APBN Tunjukkan Empati ke Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, meminta Kementerian Keuangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan berpihak kepada kepentingan rakyat.

    Hal ini disampaikan Hanif dalam rapat kerja perdana Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    “Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat,” ujar Hanif.

    Ia mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

    Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik, namun pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.

    “Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada underline problem yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah,” tegas Hanif.

     

  • Menkeu Mau Suntik Perbankan Rp200 Triliun pakai Skema Penempatan SAL

    Menkeu Mau Suntik Perbankan Rp200 Triliun pakai Skema Penempatan SAL

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dana pemerintah yang rencananya dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan sebesar Rp200 triliun berdasarkan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pihaknya saat ini masih menyiapkan skema penempatan dana pemerintah itu ke perbankan guna meningkatkan likuiditas. Belum ada perbankan maupun industri keuangan yang ditentukan bakal menerima guyuran likuiditas tersebut.

    Namun, skema penempatan dana itu rencananya bakal mengikuti skema penempatan SAL sebesar Rp83 triliun dari kas di BI untuk disalurkan ke perbankan guna pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih. 

    “Seperti misalnya kan kami sedang menyiapkan penempatan dana untuk KDMP [Koperasi Desa Merah Putih], nah itu peraturannya kan sedang difinalisasi. Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kami ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian, sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). 

    Febrio menyebut, penempatan dana pemerintah yang disimpan di BI ke perbankan adalah keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Bendahara Negara baru itu disebut memandang pemerintah masih memiliki likuiditas yang bisa disalurkan ke perbankan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya.

    Kemenkeu pun berencana untuk membuat aturan lebih lanjut agar dana tersebut disalurkan menjadi kredit, bukan ditempatkan perbankan kepada instrumen SBN. 

    “Itu nanti kami pastikan, tapi memang betul bahwa kalau kami melakukan penempatan dana, dalam hal ini kan kami ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit. Tentunya kami enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya counter productive. kami siapkan peraturannya,” tegas pria yang dulu memegang jabatan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu. 

    Saat ditanya apabila Rp200 triliun dimaksud sama dengan Rp83 triliun untuk Kopdes, Febrio menyebut semuanya adalah untuk program pemerintah. Nantinya, penggunaan dana-dana yang ditempatkan itu bakal dilakukan secara pooling. 

    “Nanti kami detailkan. Tapi ini intinya adalah kami punya SAL dan juga SILPA  yang kami simpan di Bank Indonesia, tadi diarahkan agar dialirkan ke perbankan agar bisa menciptakan kredit,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Sadewa menyebut pemerintah akan menyuntik sistem keuangan Tanah Air dengan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI). 

    “Saya sudah lapor ke Presiden, ‘Pak saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash besok saya taruh Rp200 triliun’,”  ungkapnya. 

    Ke depan, uang yang disuntikkan ke perbankan itu diminta agar BI tidak menyerapnya lagi. Harapannya, kebijakan fiskal untuk menghidupkan sektor swasta itu bisa menghidupkan perekonomian lagi. Lalu, dia juga akan mendorong belanja pemerintah agar bisa berjalan lebih baik. 

  • Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Kemenkeu: Skema suntikan Rp200 T untuk bank mirip pembiayaan Kopdes

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, rencana penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan akan menggunakan skema yang mirip dengan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

    Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp16 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Alokasi ini bakal dilanjutkan pada 2026 sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan untuk koperasi desa mencapai Rp83 triliun.

    “Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya, tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” kata Febrio usai menghadiri rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Menurut Febrio, dengan adanya rencana alokasi dana hingga Rp200 triliun, pemerintah berharap dapat menjangkau program yang lebih luas. Dana tersebut bisa bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang saat ini masih ditempatkan di Bank Indonesia.

    Meski demikian, aturan tata kelola penempatan dana tersebut masih disiapkan, termasuk regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan.

    “Kita juga masih ada likuiditas yang bisa kita salurkan ke perbankan, dan itu nanti bisa digunakan untuk program-program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif, yang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang kita sedang siapkan peraturannya,” ujarnya.

    Dia juga menegaskan agar penempatan dana itu tidak dimanfaatkan bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentunya kita enggak mau perbankannya nanti menggunakan untuk beli SBN, itu tentunya kontraproduktif. Kita siapkan peraturannya,” tegasnya.

    Adapun hingga kini, Kemenkeu masih mengkaji bank penerima penempatan dana, baik dari Himbara maupun swasta serta besaran penempatan pada masing-masing bank.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan berencana menarik dana pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp200 triliun untuk meningkatkan kinerja perekonomian.

    Dirinya menilai lambatnya realisasi belanja pemerintah membuat sistem keuangan kering sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” kata Purbaya.

    Ia menjelaskan, dana pemerintah bisa dimanfaatkan untuk menyuntik likuiditas perbankan agar lebih agresif menyalurkan kredit. Di sisi lain, percepatan belanja kementerian/lembaga juga perlu dilakukan guna menggerakkan roda ekonomi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.