Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Bertambah, Pengembalian Anggaran K/L jelang Akhir Tahun Lebih dari Rp10 Triliun

    Bertambah, Pengembalian Anggaran K/L jelang Akhir Tahun Lebih dari Rp10 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengembalian anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) jelang tutup buku APBN 2025 masih berlangsung. Dia menyebut nilainya mencapai lebih dari Rp10 triliun. 

    Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Purbaya menyebut total nilai pengembalian anggaran K/L tercatat sebesar Rp4,5 triliun. Nilai ini bertambah dari keterangannya pada November 2025 ketika pengembalian anggaran tercatat senilai Rp3,5 triliun. 

    Salah satu kementerian yang disebut olehnya mengembalikan anggaran yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut berapa nilai anggaran yang dikembalikan ke kas negara. 

    “Ada yang besar masuk ke kami juga. KUR juga enggak seluruhnya terserap,” terangnya saat ditemui wartawan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Purbaya mengaku tidak ingat secara terperinci berapa total nilai pengembalian anggaran yang sudah tercatat oleh kementeriannya. Namun, dia menyebut total nilai anggaran yang dikembalikan melebihi angka Rp10 triliun. 

    “Saya lupa ada yang besar juga. Ada [Rp10 triliun], lebih,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu secara singkat. 

    Adapun sampai dengan 30 November lalu, APBN 2025 membukukan penyerapan anggaran sebesar Rp2.911,8 triliun. Realisasi itu mencapai 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp3.527,5 triliun. 

    Salah satu cakupan belanja negara adalah belanja pemerintah pusat, yang terealisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.662,4 triliun. Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap sebesar Rp1.110,7 triliun atau 87,1% terhadap outlook Rp1.275,6 triliun. 

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat bahwa realisasi belanja K/L sampai dengan 30 November 2025 itu sudah lebih tinggi dari realisasi sampai dengan 30 November 2024, yakni Rp1.049,7 triliun. Kenaikan belanjanya mencapai Rp61 triliun lebih tinggi. 

    “Kami sudah belanja Rp61 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi, belanja K/L seperti ini yang kami telah sampaikan meningkat per akhir November,” terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (18/12/2025). 

    Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp1.005,5 triliun. Realisasinya lebih rendah dari belanja K/L yakni baru 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun. Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun. 

    Adapun di dalam belanja negara, terdapat anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat senilai Rp927,2 triliun. Sampai dengan 30 November 2025, anggaran yang sudah dibelanjakan mencapai 81,2% dari pagu atau Rp752,7 triliun. 

    Salah satu program prioritas dimaksud adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sudah menyerap anggaran senilai Rp52,9 triliun. Akan tetapi, angka realisasi penyerapan anggaran program itu dihitung sampai dengan 15 Desember 2025. Penyerapan anggaran MBG sudah 74,6% dari pagu anggaran yakni Rp71 triliun.

  • Purbaya Kaji Menyeluruh Insentif Kendaraan Listrik, Bakal Lanjut 2026?

    Purbaya Kaji Menyeluruh Insentif Kendaraan Listrik, Bakal Lanjut 2026?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan belum menerima proposal final terkait kebijakan tersebut dari kementerian teknis.

    Hal itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan Penyerahan Uang Rp6,62 triliun Hasil Penyitaan Lahan dan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan soal kemungkinan insentif EV ke depan, Purbaya menegaskan pihaknya akan melihat lebih dahulu substansi kebijakan dan dampaknya.  

    “Saya akan lihat dulu seperti apa. Dan kita akan lihat juga dampak insentif sebelumnya seperti apa, ke penjualan mobil, ke industri, ke lapangan kerja,” ujar Purbaya, Rabu (24/12/2025). 

    Lebih lanjut, dia menambahkan hingga kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima proposal akhir terkait insentif tersebut. 

    “Tapi saya belum dapat proposal akhir dari kementerian, paling tidak sampai sekarang,” katanya. 

    Terkait kondisi penjualan kendaraan yang melemah sepanjang 2025, Purbaya menjelaskan hal itu lebih dipengaruhi perlambatan ekonomi pada sebagian besar tahun berjalan. 

    “[Penjualan kendaraan listrik] 2025 menurun karena ekonomi yang melambat di 10 bulan pertama tahun ini. Baru beberapa bulan terakhir kelihatan agak pick up,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Purbaya optimistis perekonomian nasional akan membaik ke depan seiring dorongan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. 

    “Yang jelas ke depan ekonomi akan kita dorong ke pertumbuhan yang lebih cepat. Kalau kita dorong pertumbuhan ke arah 6 persen, harusnya penjualan mobil akan tumbuh, bukan negatif lagi, sudah positif tahun depan,” katanya.

    Menurut Purbaya, tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir, meskipun terjadi relatif terlambat.

    “Sekarang kan sudah nyundul ke arah positif, dari sebelumnya negatif. Itu karena perbaikan ekonomi beberapa bulan terakhir. Tapi kan masih terlalu telat perbaikannya. Saya yakin ke depan akan bagus,” ujarnya.

    Dia menekankan kenaikan penjualan kendaraan ke depan lebih dipicu oleh membaiknya daya beli masyarakat, bukan semata karena insentif.

    “Jadi bukan karena insentif, tapi karena daya beli membaik, karena ekonominya berjalan lebih bagus,” tegas Purbaya. 

    Saat ditanya apakah pertumbuhan ekonomi tetap akan optimistis meski tanpa insentif EV, Purbaya menyebut dampaknya kemungkinan hanya berupa pergeseran permintaan. 

    “Paling geser. Kalau menurut saya geser permintaannya ke mobil tradisional, tergantung kita seperti apa,” katanya.

    Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kajian menyeluruh sebelum pemerintah mengambil keputusan.

    “Makanya saya pelajari dulu apa sih insentifnya, dan kira-kira proposalnya ke penjualan mobil seperti apa, penjualan motor seperti apa, dan ke lapangan kerja seperti apa. Kita akan lihat dulu,” pungkas Purbaya.

    Sebelumnya, Institute for Essential Services Reform (IESR) memprediksi manfaat ekonomi senilai Rp544 triliun per tahun akan hilang usai pemerintah menghentikan insentif untuk kendaraan listrik pada 2026.

    Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menilai diakhirinya insentif kendaraan listrik berpotensi mendorong kenaikan harga mobil listrik di pasar domestik. Kenaikan tersebut dipicu oleh hilangnya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% serta fasilitas pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik secara utuh atau completely built up (CBU).

    IESR memperkirakan kenaikan harga akan menekan penjualan kendaraan listrik dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan industri pendukung, termasuk industri baterai dan komponen kendaraan listrik. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai berisiko memperlambat laju adopsi kendaraan listrik yang berkontribusi menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan impor minyak.

    “Elektrifikasi kendaraan bermotor merupakan tulang punggung penurunan emisi di sektor transportasi. Kontribusinya bisa mencapai 45–50% dari total penurunan emisi sektor transportasi,” ujar Fabby dalam keterangannya, dikutip Senin (22/12/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak akan melanjutkan insentif kendaraan listrik pada 2026. Anggaran insentif tersebut direncanakan dialihkan untuk mendukung pengembangan program mobil nasional.

    Insentif yang dihentikan mencakup fasilitas pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik secara utuh atau CBU yang sebelumnya diturunkan dari tarif normal sebesar 50% menjadi 0%.

  • Purbaya Yakin Bisa Tekan Defisit di Bawah 3% meski Penerimaan Pajak Loyo

    Purbaya Yakin Bisa Tekan Defisit di Bawah 3% meski Penerimaan Pajak Loyo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tetap meyakini bisa menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% terhadap PDB. Hal itu kendati nyatanya penerimaan pajak loyo dan masih kurang Rp442,5 triliun dari target sampai dengan akhir November 2025. 

    Untuk diketahui, outlook defisit APBN 2025 sebesar Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Adapun sampai dengan akhir bulan lalu, defisit APBN telah mencapai Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB.

    Kondisi defisit sampai dengan sekitar 31 hari terakhir 2025 itu disebabkan oleh rendahnya penerimaan negara. Khususnya pajak, yang memberikan sumbangsih terbesar, baru terealisasi Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari outlook Rp2.076,9 triliun. Artinya, otoritas pajak masih harus mengumpulkan Rp442,5 triliun untuk bisa menutup target. 

    Kendati kondisi tersebut, Purbaya masih menyatakan optimistis bisa mempertahankan defisit di bawah target 3% sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Dia menilai masih ada penerimaan yang masuk dalam satu bulan terakhir, salah satunya setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil denda administrasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan rampasan kerugian keuangan negara hasil korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu kendati nilainya secara total hanya Rp6,62 triliun. 

    “Kalau memang mepet-mepet ke atas 3%, kami kurangi ke bawah 3%. Tabungan tambahan ini artinya saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3%,” terangnya kepada wartawan di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

    Purbaya mengaku sampai dengan saat ini pihaknya masih menghitung hasil final penerimaan dan belanja negara jelang tutup buku akhir tahun. Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanggar UU. 

    “Yang jelas kami enggak melanggar undang-undang,” ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Secara terperinci, defisit APBN 2025 sampai dengan 30 November lalu tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Defisit itu timbul akibat belanja negara yang lebih besar dari pembukuan penerimaan negara. 

    Belanja negara sampai dengan akhir November lalu yakni Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook lapsem I/2025 Rp3.527,5 triliun. 

    Sementara itu, penerimaan negara tercatat terkumpul sebesar Rp2.351,1 triliun atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun. Penerimaan pajak yang menyumbang terbesar yakni Rp1.634,4 triliun atau 78,7% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun.

    Dengan demikian, keseimbangan primer APBN tercatat sebesar minus Rp82,2 triliun atau 74,8% terhadap outlook yakni minus Rp109,9 triliun. 

    Adapun pada akhir Oktober 2025 lalu, defisit APBN tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Sebelumnya, berdasarkan UU APBN 2025, pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. 

    Namun, berdasarkan outlook laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% terhadap PDB. 

  • Terima Setoran ‘Pungutan Dosa’ Rp6,62 Triliun dari Kejagung Cs, Purbaya Bocorkan Penggunaannya

    Terima Setoran ‘Pungutan Dosa’ Rp6,62 Triliun dari Kejagung Cs, Purbaya Bocorkan Penggunaannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Setoran dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tergabung dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp6,62 triliun akan masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan baru itu rencananya menjadi tambahan guna menambal defisit APBN yang diperkirakan sebesar Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. 

    Secara terperinci, nilai Rp6,62 triliun itu meliputi Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif pelanggaran kehutanan oleh Satgas PKH alias ‘pungutan pengampunan dosa’. Kemudian, sebesar Rp4,28 triliun merupakan uang hasil rampasan dari perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyerahan uang tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini, Rabu (24/12/2025). 

    Usai acara tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan mengatur alokasi dana tambahan tersebut. Dia tidak menutup kemungkinan peluang untuk menggunakan setoran PNBP itu untuk menambah dana penanggulangan bencana di Sumatra, atau digunakan untuk menambal defisit APBN di akhir tahun. 

    “Nanti ini kami desain buat apa. Bisa juga dipakai mengurangi defisit sedikit, tapi enggak semuanya. Artinya, ya dipakai-lah untuk mendorong pembangunan nanti. Ini belum-belum didesain ya, karena baru hari ini masuk,” terangnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025). 

    Menurut Purbaya, setoran dari upaya penindakan hukum dan kepatuhan administrasi itu bisa juga dipakai untuk belanja pada APBN 2026. Namun, dia menilai penerimaan yang disetorkan hari ini akan diutamakan untuk menambal defisit APBN. 

    Hal itu kendati defisit APBN sesuai outlook laporan semester I/2025 mencapai Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Adapun secara riil, sampai dengan November 2025 defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun, atau 2,35% terhadap PDB.

    “Utamanya kami lihat defisit seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk ngurangin defisit,” ujarnya. 

    Sebagai informasi, sejalan dengan penyerahan Rp6,62 triliun dari Satgas PKH dan Kejagung, satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu telah menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 ha.

    Selama 10 bulan, Satgas PKH secara keseluruhan telah menguasai kembali perkebunan seluas 4,08 juta ha. Realisasi itu diklaim mencapai 400% dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.

    Secara terperinci, lahan kawasan hutan yang kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH diserahkan ke kementerian terkait senilai 2,48 juta ha. Itu meliputi 1,70 juta ha lahan sawit ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara, diserahkan ke kementerian terkait seluas 688.427 Ha untuk pemulihan kembali sebagai lahan kawasan hutan konservasi, serta kepada kementerian terkait untuk ditanami kembali 81.793,00 ha yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

  • Ditertawakan saat Bahas Antek Asing, Prabowo: Saya Tidak Peduli

    Ditertawakan saat Bahas Antek Asing, Prabowo: Saya Tidak Peduli

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa dirinya kerap ditertawakan ketika berbicara mengenai keberadaan kekuatan asing dan antek-anteknya yang merugikan Indonesia. Kendati demikian, Prabowo menegaskan tidak gentar dan akan terus melawan segala bentuk perampokan kekayaan negara.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato usai menyaksikan Penyerahan Uang Rp6,62 triliun Hasil Penyitaan Lahan dan Tindak Pidana Korupsi, di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    “Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia,” tegas Prabowo di hadapan jajaran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Dalam kesempatan itu, Kepala negara menyebut nilai Rp6,6 triliun yang berhasil diselamatkan negara merupakan “baru ujung” dari kerugian besar yang dialami Indonesia akibat penyimpangan, pelanggaran hukum, dan praktik korupsi yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

    Dia menyoroti perilaku korporasi yang dianggap menganut paham “serakah-nomik”, yang meremehkan negara dan menganggap pejabat bisa dibeli serta disogok.

    “Mereka menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat tiap eselon bisa dibeli. Kita buktikan hari ini bahwa kita tidak main-main,” ujarnya.

    “Jika diteliti secara menyeluruh, potensi denda yang seharusnya dibayarkan korporasi pelanggar bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” pungkas Prabowo.

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba dengan didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Mengenakan safari berwarna coklat, Kepala negara pun melihat penampakan tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

    Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

    Uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6,6 triliun atau tepatnya Rp6.625.294.190.469,74, yang mencerminkan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

    Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

  • 10 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono Nasional

    10 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono Nasional

    4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal memberikan kritik dan saran kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono.
    ”
    This is a message of love and support for you 
    (Ini adalah pesan cinta dan dukungan untuk Anda),” kata
    Dino Patti Djalal
    melalui video berdurasi 9 menit 12 detik di akun media sosialnya, Instagram dan X, 21 Desember 2025.
    Video itu dia beri judul “4 Kritik dan Saran untuk
    Menlu Sugiono
    dari Masyarakat Hubungan Internasional”. 
    Kompas.com
    juga telah mendapatkan respons dari
    Kemlu RI
    mengenai kritik dan saran dari Dino. 
    Dino berharap agar Menlu Sugiono mengalokasikan lebih banyak waktu untuk Kemlu agar Kemlu yang diibaratkannya seperti mobil Ferrari berperforma tinggi dapat melaju dengan optimal.
    “Mohon luangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri,” kata Dino di poin pertamanya.
    Dia mengungkapkan laporan yang dia dapat bahwa duta besar mengalami penurunan kinerja karena pemotongan anggaran, demoralisasi, dan tidak terdorong berinisiatif.
    Dia juga mendapat kabar bahwa banyak duta besar yang sulit menemui Menlu Sugiono saat duta besar itu pulang ke Indonesia.
    “Dan risikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada tindak lanjutnya atau tidak tertindaklanjuti dengan baik. Dan juga ada risiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita,” kata Dino dalam video tersebut.
    Dino berharap masalah ini bisa diperbaiki agar tidak menjadi penyesalan di masa mendatang.
    Dino juga mengulas komunikasi publik Menlu Sugiono di dalam negeri.
    “(Poin nomor) Dua, mohon Menlu Sugiono dapat berkomunikasi dengan publik mengenai langkah-langkah
    politik luar negeri
    Indonesia. Ada ilmu dari Menlu Ali Alatas bahwa
    foreign policy begins at home
    , yang berarti segala langkah diplomasi di luar negeri akan percuma kalau tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung publik di dalam negeri,” tutur Dino.
    Dia memberikan contoh Menteri Keuangan Purbaya yang dinilainya rajin memberikan penjelasan mengenai kebijakan kementerian yang dipimpin.
    “Dalam satu tahun terakhir, Menlu Sugiono belum pernah sekalipun memberikan
    policy speech
    baik di dalam maupun di luar negeri. Juga tidak pernah melakukan wawancara khusus dengan media mengenai substansi politik luar negeri baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.
    Dino juga menyebut dalam satu tahun terakhir, jarang sekali ada penjelasan publik dari Menlu mengenai langkah-langkah politik luar negeri Indonesia selain pidato awal tahun yang telah menjadi tradisi Kemlu RI.
    Dia ingin Sugiono berbicara rutin kepada publik lewat pidato minimal sepekan sekali.
    Poin ketiga, Dino berharap dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelbagai pihak dalam hubungan internasional.
    “Tiga, mohon Menlu Sugiono dapat engage dengan stakeholders atau pemangku kepentingan hubungan internasional, baik yang mendukung maupun yang kritis,” kata Dino.
    Dino juga mendorong agar Menlu Sugiono membuka kerja sama dengan organisasi masyarakat internasional.
    “Empat, Menlu Sugiono dapat bersikap terbuka, welcoming, untuk bekerja sama dengan akar rumput hubungan internasional,” kata dia
    Menurut Dino, tugas utama Menlu adalah untuk membantu Presiden, tapi tidak berarti ini memunggungi rakyatnya
    Ketua ormas hubungan internasional Foreign Policy Community of Indonesia (
    FPCI
    ) ini mengatakan bahwa dia terpaksa mengkritik dari video sosial media karena jalur komunikasi ke Menlu Sugiono terblokir selama berbulan-bulan.
    Kementerian Luar Negeri RI menjawab kritik yang disampaikan Dino melalui Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang.
    Kepada
    Kompas.com
    , Yvonne mengatakan Kemlu RI memberikan atensi terhadap pandangan dan kritik yang disampaikan Dino terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada Menlu Sugiono.
    “Kemlu RI senantiasa menghargai masukan yang konstruktif dan meyakini bahwa beragam pandangan dapat memperluas perspektif dalam melihat suatu isu,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kemlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

    Walakin, Kemlu RI telah memastikan setiap kebijakan luar negeri Indonesia dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas aktif, juga perhitungan yang matang dan komprehensif.
    Selain itu, Menlu Sugiono juga disebut secara konsisten membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dengan organisasi masyarakat.
    “Komunikasi publik secara konsisten dilaksanakan antara lain melalui berbagai sarana seperti portal/website, media sosial, rilis,
    press conference
    ,
    press briefing
    , media
    gathering
    , wawancara terjadwal dan
    doorstop interview
    ,” imbuhnya.
    Dia juga menjelaskan, pemerintah akan terus fokus menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam perlindungan WNI, penguatan kerja sama ekonomi, serta berkontribusi secara aktif di dunia internasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tiba di Kejagung, Didampingi Menkeu Purbaya dan Menhan Sjafrie

    Prabowo Tiba di Kejagung, Didampingi Menkeu Purbaya dan Menhan Sjafrie

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara langsung menghadiri Kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba dengan didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Mengenakan safari berwarna coklat, Kepala negara pun melihat penampakan tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

    Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

    Uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6,6 triliun atau tepatnya Rp6.625.294.190.469,74, yang mencerminkan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

    Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

    Rincian Penyerahan Tahap V

    Dalam kegiatan tersebut, diserahkan tiga capaian utama, yakni Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektare; Lalu, uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000; dan uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar
    Rp4.280.328.440.469,74.

    Jika digabungkan, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, sebagaimana tercantum dalam papan informasi yang dipamerkan di lokasi acara.

    Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH mencatat capaian signifikan. Pencapaian itu antara lain, penguasaan kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400 persen dari target awal yang ditetapkan.

    Adapun, nilai indikasi ekonomi lahan yang berhasil dikuasai kembali ditaksir mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total 2.482.220,343 hektare.

    Rinciannya mulai dari 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara; 688.427 hektare lahan kawasan hutan konservasi diserahkan untuk dilakukan pemulihan ekosistem; 81.793 hektare lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diserahkan untuk kembali dihutankan.

  • Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung

    Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung

    Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp 6,6 Triliun Hasil Denda Pelanggaran Kawasan Hutan di Kejagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).
    Pantauan Kompas.com, Presiden Prabowo hadir sekitar pukul 02.56 WIB.
    Ia terlihat mengenakan baju safari berwarna krem dan segera menuju lobi untuk meninjau uang-uang yang dipertontonkan.
    Adapun uang-uang pecahan Rp100.000 hasil denda dan sitaan itu dipajang setinggi sekitar 1,5 meter, memenuhi lobi Gedung Bundar.
    Jumlahnya mencapai Rp6,62 triliun, yang terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI.
    Setelahnya, Prabowo berkeliling menyalami tamu dan aparat penegak hukum yang hadir.
    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam acara tersebut.
    Mereka adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
    Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Sebagai informasi, penyerahan ini merupakan bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 hektar.
    Tercatat dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar atau mencapai lebih dari 400 persen dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.
    Satgas juga telah menyerahkan lahan kawasan hutan hasil Penguasaan Kembali kepada kementerian terkait seluas 2.482.220,343 hektar, dengan rincian sebagai berikut: Diserahkan pengelolaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, seluas 1.708.033,583 Ha, lahan perkebunan kelapa sawit;
    Diserahkan kepada kementerian terkait untuk dilakukan pemulihan kembali, seluas 688.427 Ha yang merupakan lahan kawasan hutan konservasi;
    Diserahkan kepada kementerian terkait untuk dihutankan 81.793,00 yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Penampakan "Tembok" Uang Rp 6,6 Triliun Penuhi Lobi Kejagung, Bakal Diserahkan ke Pemerintah Nasional

    1 Penampakan "Tembok" Uang Rp 6,6 Triliun Penuhi Lobi Kejagung, Bakal Diserahkan ke Pemerintah Nasional

    Penampakan “Tembok” Uang Rp 6,6 Triliun Penuhi Lobi Kejagung, Bakal Diserahkan ke Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bakal menyerahkan uang senilai Rp 6,6 triliun, tepatnya Rp 6.625.294.190.469,74, hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah pada Rabu (24/12/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di Gedung Bundar
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) pukul 13.00 WIB, tumpukan uang pecahan Rp 100.000 disusun memenuhi lobi gedung.
    Uang yang dikemas dalam plastik itu disusun membentuk lorong dari lobi hingga ke dalam Gedung Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung.
    Tumpukan uang tersebut diturunkan dari mobil boks dan dipindahkan menggunakan troli oleh anggota TNI.
    Area lobi pun mulai disterilisasi oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
    Berdasarkan undangan, seremoni penyerahan uang tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB.
    Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir langsung dalam acara tersebut.
    Presiden akan didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    Selain itu, acara ini juga akan dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meningkatnya PHK Imbas Kebijakan Pemimpin Sebelumnya yang Tidak Bagus

    Meningkatnya PHK Imbas Kebijakan Pemimpin Sebelumnya yang Tidak Bagus

    GELORA.CO – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan mencatat bahwa jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk periode Januari-November 2025 mencapai 79.302 orang. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding jumlah pekerja ter-PHK di sepanjang 2024 yang sebanyak 77.965 orang. 

    Merespons hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah PHK ini terjadi karena lemahnya permintaan masyarakat yang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak 10 bulan pertama pada tahun 2025. 

    “PHK kan terjadi ketika demand-nya lemah sekali kan. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu kan. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow. Itulah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu slow,” ujarnya, dalam konferensi pers, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12). 

    Ia menyebut saat ini pemerintah akan terus mendorong dan berupaya meningkatkan perekonomian di tanah air. Terlebih saat ini kebijakan fiskal antara pemerintah dengan bank sentral Indonesia sudah sejalan. 

    “Kita dorong, saya harapkan (ekonomi) akan membaik, saya yakin tahun depan akan lebih baik dari sekarang. karena kita lebih sinkron dengan pemerintah,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia mengatakan tingginya angka PHK di sepanjang tahun ini merupakan imbas dari kebijakan para pemimpin sebelumnya yang tidak bagus.

    “Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang tidak bagus,” lanjutnya. 

    Selain itu, Purbaya memastikan bahwa dirinya sangat memiliki minat untuk membantu para pelaku usaha agar bisa kembali tumbuh dan mengerek perekonomian tanah air. 

    “Jadi makanya saya concern itu dan ingin membantu mereka (dunia usaha) semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan. Kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini, maupun di Bank Sentral,” lanjut dia. 

    Di sisi lain, mengutip portal Satu Data Kemnaker, dari total jumlah pekerja ter-PHK, 21,73 persen di antaranya merupakan pekerja yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Jumlah tersebut setara dengan 17.234 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja di 11 bulan pertama 2025. 

    Kemudian, Jawa Tengah menjadi daerah selanjutnya yang mencatatkan kasus PHK terbanyak selanjutnya, yaitu mencapai 14.005 orang, disusul Banten di tempat selanjutnya dengan kasus PHK sebanyak 9.216 orang, DKI sebanyak 5,710 orang, dan Jawa Timur sebanyak 4.886 pekerja yang terdampak PHK.