Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Airlangga Umumkan Paket Stimulus Ekonomi, dari Pembebasan Pajak hingga BPJS TK Ojol

    Airlangga Umumkan Paket Stimulus Ekonomi, dari Pembebasan Pajak hingga BPJS TK Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan sejumlah paket stimulus ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah.

    Pengumuman itu Airlangga sampaikan usai melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (12/9/2025) siang.

    Setidaknya, ada tujuh program yang disampaikan Airlangga. Pertama, insentif untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterimaan atau magang bagi mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate). “Nanti di link and match kan. Nanti [program magang] dapat pendapatan,” ujar Airlangga.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP). Saat ini, insentif pembebasan pajak itu hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan sehingga akan diperluas untuk pekerja di sektor Hoteca (Hotel, Restaurant, dan Cafe/Catering) atau pariwisata.

    Ketiga, program bantuan pangan yang akan berlanjut hingga akhir 2025. Keempat, berbagai program BPJS Ketenagakerjaan (Naker) seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk kepada pekerja lepas atau pekerja mitra ojek online atau ojol.

    “Nah, ini [berbagai jaminan kerja untuk pengemudi Ojol] kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Ini nanti teknisnya kita sedang siapkan,” jelasnya.

    Kelima, fasilitasi BPJS Naker untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Keenam, program percepatan pencairan anggaran padat karya di sektor perhubungan dan sektor perumahan.

    Kendati demikian, dia mengaku belum mau mengungkapkan besaran anggaran untuk berbagai program tersebut. Airlangga meminta setiap pihak bersabar sebelum ada keputusan resmi. “Kita akan rapatkan hari Senin [15/9/2025] dan total nilainya akan kita fix-kan. Sudah ada semua tapi nanti kita lihat,” katanya.

    Selain itu, dia menjelaskan ada beberapa program lain untuk stimulus ekonomi seperti implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 28/2025 terkait deregulasi dan debirokraksi yang mulai efektif 5 Oktober 2025.

    Dalam beleid itu, ada aturan fiktif positif OSS (Online Single Submission) yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu service level agreement yang telah ditetapkan. “Sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha semakin meningkat,” jelas Airlangga.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk mendanai berbagai program tersebut. Kementerian Keuangan, sambungnya, ingin agar setiap anggaran pemerintah bisa dimanfaatkan.

    “Pos anggaran kan bisa digeser-geser ya. Kan kita bisa prediksi mana yang enggak terserap sampai akhir tahun. Itu akan kita geser ke tempat yang lebih siap,” ungkap Purbaya dalam kesempatan yang sama.

  • Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Jokowi Puji Menkeu Purbaya: Mazhab Ekonominya Beda dengan Bu Sri Mulyani, Bisa Diterima Pasar – Page 3

    Menurut Jokowi, nama Purbaya Yudhi Sadewa merupakan sosok yang telah lama dikenalnya. Sebelumnya ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Bagus, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani jadi kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat, saya kira indek harga saham gabungan juga kembali rebounf, kembali naik. Kemudian dollar terhadap Rupiah juga melemah, Rupiah menguat. Artinya, pasar bisa menerima,” ujar dia.

    Jokowi melanjutkan, jika pasar menerima artinya investor dan aliran uang akan kembali masuk ke negara Indonesia. Jokowi menilai kondisi yang sangat bagus.

    “Saya kira itu bagus,” ucapnya.

     

  • 3
                    
                        Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
                        Regional

    3 Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani Regional

    Respons Reshuffle Kabinet, Jokowi: Pak Purbaya Mahzabnya Beda dengan Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –  Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu pos penting yang diganti adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang sudah menjabat sebagai Menkeu sejak era Jokowi, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Jokowi menilai Purbaya sebagai sosok yang tepat menggantikan Sri Mulyani.
    “Bagus, bagus. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mahzabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mahzab ekonominya berbeda dengan Bu Sri Mulyani,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Menurut Jokowi, respons pasar terhadap pergantian Sri Mulyani juga menunjukkan sinyal positif.
    “Kalau kita melihat dari respons pasar, respons masyarakat saya lihat IHSG juga kembali naik, kemudian dollar terhadap rupiah melemah, rupiah menguat. Artinya pasar bisa menerima itu,” ujarnya.
    “Kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita,” sambungnya.
    Jokowi pun menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogratif Presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).
    Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga mengganti Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding ke Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi ke Fery Juliantono.
    Adapun posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo kini masih kosong. Pengganti keduanya belum diumumkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Pengusaha Seluler Berharap Menkeu Purbaya Kaji Kembali Ongkos Regulator Telko

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menekan biaya regulasi telekomunikasi yang tinggi di Industri.

    GSMA melaporkan beban biaya regulasi saat ini bisa mencapai 12,2% dari pendapatan kotor operator seluler di Indonesia. 

    Angka ini mencerminkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mematuhi berbagai aturan dan peraturan yang berlaku di industri telekomunikasi. 

    Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata biaya regulasi global yang mencapai 7% dan rerata Asia Pasifik yang sekitar 8,7%.  

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan penurunan biaya regulatory charges akan sangat membantu industri yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi investasi maupun ekspansi jaringan.

    “Ya semoga biaya regulatory charges diturunkan. Itu yang sangat membantu industri telekomunikasi saat ini,” kata Marwan kepada Bisnis, Jumat (12/9/2025).

    Sebelumnya, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyoroti pentingnya langkah konkret dari Menkeu baru untuk mendorong debottlenecking berbagai aturan yang selama ini menghambat pergerakan industri digital nasional. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menilai sektor digital merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai lini, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang progresif.

    “Kami berharap Menkeu yang baru mulai memilih debottlenecking aturan yang menghambat industri digital bergerak. Saya yakin Menkeu sangat paham digitalisasi adalah enabler utama pertumbuhan ekonomi berbagai sektor,” kata Sarwoto. 

    Sarwoto menambahkan, industri digital sangat membutuhkan terobosan di bidang infrastruktur 5G, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga government technology (GovTech) yang membutuhkan dukungan insentif pemerintah. 

    Menurutnya, Mastel konsisten menyuarakan insentif berupa penurunan tarif, deferred payment, maupun keringanan formula agar beban regulasi, seperti biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan pungutan lain di tingkat pusat maupun daerah, dapat ditinjau ulang.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025). Dalam perombakan tersebut, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

    Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin (8/9/2025) pukul 16.00 WIB. Sementara itu, acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dilakukan pada Selasa (9/9/2025) di Jakarta.

  • Purbaya Sebar Rp 200 Triliun ke Bank Himbara, Ekonom: Biaya Dana Bisa Turun – Page 3

    Purbaya Sebar Rp 200 Triliun ke Bank Himbara, Ekonom: Biaya Dana Bisa Turun – Page 3

    Ia juga berharap, dampak lanjutan dari kebijakan ini berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi, dan perbaikan daya beli masyarakat. Namun, penguatan likuiditas perbankan saja tidak cukup.

    Menurutnya, kebijakan ini juga perlu didukung oleh belanja pemerintah yang memiliki nilai pengganda tinggi (high multipler effect), seperti belanja program padat karya, peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur.

    Dengan begitu, stimulus fiskal dapat memberikan dorongan langsung ke permintaan domestik, yang kemudian memperbesar kebutuhan pembiayaan dari perbankan

    “Mesin pertumbuhan ekonomi akan berjalan lebih optimal jika sektor negara (melalui belanja pemerintah) dan sektor swasta (melalui penyaluran kredit investasi dan konsumsi) bergerak beriringan,” ujarnya. 

    Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang cepat, inklusif, dan berkualitas.

  • Menkeu Purbaya Sebar Dana Rp 200 Triliun, Begini Prediksi Inflasi – Page 3

    Menkeu Purbaya Sebar Dana Rp 200 Triliun, Begini Prediksi Inflasi – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengguyur Rp 200 triliun ke perbankan nasional. Langkah ini diyakini mampu memberikan dampak positif pada perekonomian dan industri manufaktur.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, langkah ini bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

    “Saya hanya bisa menyampaikan, itu angin segar bagi perekonomian yang akan pasti banyak memberikan nilai positif bagi manufaktur Indonesia,” kata Agus dalam konferensi pers di Kantor Inspektorat Jenderal Kemenperin, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Seperti diketahui, Purbaya akan mengambil dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk diguyur ke sejumlah bank BUMN. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan mulai besok, Jumat (12/9/2025), dana sebesar Rp 200 triliun akan dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke sejumlah bank nasional.

    “Besok sudah masuk, ke enam bank,” kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri acara Great Lecture, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

  • Alasan Menkeu Purbaya Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Dapat Tercapai – Page 3

    Alasan Menkeu Purbaya Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Dapat Tercapai – Page 3

    Purbaya menilai pondasi pertumbuhan cepat bisa dibangun dengan langkah sederhana, yakni mengelola permintaan domestik dan kebijakan fiskal secara seimbang.

    “Selama kita bisa mengatur domestic demanddengan kebijakan fiskal dan domestik yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6-6,5%. Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, 7-8 sudah kelihatan di ujung sana,” ujarnya.

    Dia menuturkan, dengan tambahan reformasi di sektor industri manufaktur, ia menilai target Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan 8% juga bukan mustahil. Meski tidak mudah, target tersebut tetap realistis untuk dikejar.

    “Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, saya senang juga, bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin,” ujarnya.

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Kalau Kurang Kita Tambah Lagi

    Kalau Kurang Kita Tambah Lagi

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengguyur dana Rp200 triliun ke enam bank nasional untuk mendorong perekonomian. Bahkan, dirinya akan menambah jumlah tersebut jika dirasa kurang.

    Purbaya menegaskan, keputusan untuk mengguyur Rp200 triliun didasarkan pada jumlah uang pemerintah yang saat ini berada di Bank Indonesia (BI), yaitu Rp440 triliun.

    “Karena uang saya sekarang ada di BI ada Rp440 triliun. Saya kurang separuh, itu saja. Daripada nongkrong saja. Tapi nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi, kan uang kita tambah terus kan, masuk ada pajak segala macem masuk lagi ke sistem,” kata Purbaya kepada awak media di DPR, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya menekankan pentingnya menjaga agar sistem perekonomian tidak kering saat pemerintah menerbitkan obligasi atau menarik pajak.

    Adapun Purbaya menegaskan bahwa ia telah meminta perbankan untuk tidak menggunakan dana tersebut untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI). 

    Menurutnya, peruntukan dana sepenuhnya diserahkan kepada bank, yang terpenting adalah likuiditas mengalir ke sistem.

    “Suka-suka bank. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem,” ucapnya.

    Purbaya percaya bahwa injeksi dana ini akan memaksa bank-bank untuk menyalurkan kredit. Ia menyebut, bank akan berpikir lebih keras untuk mencari proyek-proyek yang menguntungkan guna menghindari kerugian. 

    Dengan cara ini, Purbaya yakin uang akan menyebar di sistem ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kredit lebih cepat.

    Meskipun belum ada hitungan pasti mengenai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kredit, Purbaya mengatakan bahwa ini adalah percobaan pertama.

    “Taruh segitu dulu dan kita lihat dalam waktu seminggu, dua minggu, tiga minggu, seperti apa dampaknya ke ekonomi. Kalau kurang, tambah lagi,” pungkasnya

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.