Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa para direktur utama (Dirut) perbankan pusing usai menerima gelontoran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun.
Hal ini disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.
“(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, ‘aduh dikasih duit banyak nih, aduh’,” kata Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut bank pusing, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun. Namun, Purbaya menolaknya.
“Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? ‘Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun’. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut Purbaya memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan.
Pasalnya kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara/APBN.
“Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup
sustainable
untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain,” tandas Purbaya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun.
Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Purbaya Yudhi Sadewa
-

Pemerintah Rilis 8+4+5 Program Insentif Stimulus Ekonomi 2025, Ini Daftarnya
Jakarta –
Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. Paket ekonomi itu terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
Program itu dirilis Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Program dirilis usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana.
“Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga.
Adapun paket ekonomi 2025 itu terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi, ada juga program sektor padat karya yang dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran dan kafe.
Berikut lengkap Paket Ekonomi 2025 tersebut:
8 Program Akselerasi Program 2025
Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduted 1 tahun).
Perluasan pph pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata untuk 552 ribu pekerja.
Bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun.
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan
Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPu
Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKMFoto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).
4 Program Dilanjutkan di Program 2026
Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UM KM
Perpanjangan PPh 21 DTP –> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
PPh Pasal 21 DTP – untuk Pekerja di Industri Padat Karya
(APBN 2026)
Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima
Bukan Penerima Upah (BPU)Foto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)
Replanting di Perkebunan Rakyat
Kampung Nelayan Merah Putih
Revitalisasi Tambak Pantura
Modernisasi Kapal NelayanFoto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).
(eva/whn)
-

Presiden Jokowi Berjasa Buat Kita, Walaupun di Sampingnya Ada Saya
GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memuji hasil kerja Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Forum Great Institute. Menurutnya, ekonomi berhasil tumbuh di era kepemimpinan Jokowi.
Namun, ia mengatakan hal itu tak lepas dari bantuannya juga. Awalnya, ia menyindir akademisi Rocky Gerung yang mengkritik kinerja Jokowi, lantas Purbaya pun membela Jokowi dengan menunjukkan data pertumbuhan ekonomi.
“Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain,” kata Purbaya dalam video di YouTube Great Institute tersebut dikutip Senin (15/9/2025).
“Jadi ini dipaksa intervensi langsung (pertumbuhan ekonomi) oleh Presiden sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” tuturnya disambut gelak tawa peserta forum.
Tak lupa meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi lagi. Sebab, menurutnya Jokowi telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski begitu, ia mengagumi sosok Rocky.
“Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak. Gua senang bisa ngeledek dia di sini soalnya. Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali. Jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini,” ucap dia
-

Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?
Jakarta –
Tidak lama setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa menjalankan sebuah kebijakan spektakuler. Ia menggelontorkan dana sebesar 200 T ke sejumlah bank.
Untuk melancarkan kebijakan perdananya ini, ia juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Dalam aturan ini tertuang pembagian aliran dana tersebut. Seperti diketahui, penempatan uang negara dilakukan pada lima bank umum mitra, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Merangkum detikFinance, penempatan uang tersebut dilaksanakan dengan limit mitra kerja pada masing-masing bank umum mitra. Limit untuk BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.
“Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya dikutip dari detikFinance, Sabtu (13/9).
Untuk mengontrol dan memantau aliran dana tersebut, Purbaya mewanti-wanti bank penerima dana untuk melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Kemenkeu setiap bulannya. Ia juga mengatakan jika pemerintah memberikan tenor 6 bulan dan dapat diperpanjang. Sementara itu dalam penggunaannya, Purbaya menegaskan, penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).
Pada hari pertama ia dilantik, Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Ia juga mengatakan jika Indonesia tidak akan susah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% dalam waktu 1-2 tahun.
“6% sampai 6,5% nggak susah-susah amat dalam waktu setahun, dua tahun,” kata Purbaya dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Purbaya menyebut jika dirinya akan menyeimbangkan performa dua mesin ekonomi dari sisi fiskal maupun moneter. Sebab katanya, dalam beberapa tahun terakhir ini mesin ekonomi Indonesia berjalan pincang alias sendiri-sendiri antara sektor pemerintah dan swasta.
Kembali ke soal pengguyuran dana ke sejumlah bank, bagaimana sebenarnya hal ini dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi? Apa risiko di balik kebijakan ini? Menghadirkan Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.
Beralih ke Berita Nusantara, detikSore akan mengulas Turis asal Belanda bernama Johannes Antoni (68) terjatuh di kawasan air terjun Lombongo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi korban yang mengalami patah kaki. Apa sebabnya? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.
Jelang petang nanti detikSore akan menghadirkan musisi sekaligus motivator asal Amerika Serikat, Tony Memmel. Lewat musik, ia menyampaikan harapan dan kekuatan. Tony bermetamorfosis menjadi seorang pendidik dan pembicara motivasi yang menginspirasi banyak orang. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk menghadapi tantangan dan membalikkan keterbatasan menjadi peluang. Dengan musik, ia berusaha menggugah hati dan semangat orang-orang yang menghadapi keterbatasan fisik.
detikSore akan menyelami perjalanan Tony mulai dari bagaimana ia menemukan suara dan kekuatannya melalui musik, serta pesan universal yang bisa kita ambil untuk menjalani hidup dengan ketabahan, kreativitas, dan keyakinan. Temui Tony di detikSore.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
“Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”
(far/vys)
-

Guyuran Rp200 Triliun Belum Tentu Berefek Nyata ke Manufaktur, Ini Catatan HKI
Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengguyur dana Rp200 triliun dari rekening pemerintah ke perbankan untuk mengungkit pertumbuhan sektor riil, dapat efektif menggenjot investasi, produksi, hingga lapangan pekerjaan. Namun, dengan sejumlah catatan.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, meski kebijakan itu menjadi angin segar bagi industri, efektivitasnya tergantung pada pemanfaatan yang mestinya menyasar ke sektor manufaktur dan padat karya sebagai penopang serapan tenaga kerja nasional.
“Dukungan dana sebesar ini harus mampu memperkuat daya saing industri manufaktur dan padat karya karena keduanya memiliki multiplier effect yang luas dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, hingga penguatan rantai pasok nasional,” kata Ma’ruf dalam keterangan resminya, Senin (15/9/2025).
Apalagi, dunia usaha saat ini masih menghadapi tantangan nyata berupa daya beli masyarakat yang melemah, iklim ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif, serta tingginya biaya logistik dan energi.
Menurut Ma’ruf, apabila kebijakan tersebut hanya mendorong suplai tanpa memperhatikan sisi permintaan, maka hasilnya akan kurang optimal. Untuk itu, HKI mendorong kebijakan pendukung seperti kepastian regulasi, efisiensi biaya, dan stabilitas pasar domestik.
“Dengan demikian, dana stimulus tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional secara berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa bagi pengusaha kawasan industri, guyuran dana Rp200 triliun ke perbankan merupakan peluang sekaligus tantangan. Pasalnya, masalah utama yang dihadapi bukan semata-mata ketersediaan usaha, melainkan kepastian iklim usaha.
“Banyak industri manufaktur padat karya masih berhadapan dengan biaya produksi yang tinggi, mahalnya energi dan logistik, serta lemahnya kepastian hukum,” jelasnya.
Dalam hal ini, pihaknya menekankan reformasi struktural yang konsisten mencakup kepastian regulasi lewat sinkronisasi antar kementerian/lembaga, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk kelancaran investasi.
Kedua, investasi biaya lewat perbaikan infrastruktur, biaya logistik, penurunan biaya energi, serta ketersediaan utilitas dasar yang terjangkau agar daya saing industri dapat meningkat.
Ketiga yaitu linkage dengan UMKM, dia menilai investasi baru harus memberi ruang bagi UMKM untuk masuk dalam rantai pasok sehingga manfaatnya menyebar lebih luas.
Keempat, penguatan SDM yang dibutuhkan dunia usaha yakni tenaga kerja vokasi dan digital yang sesuai kebutuhan industri generasi baru agar transformasi manufaktur tidak tertinggal.
“Kami menekankan bahwa dana Rp200 triliun ini harus dibarengi dengan percepatan perizinan, khususnya pada proyek strategis nasional [PSN] dan investasi yang sudah siap bergerak namun masih menemui hambatan birokrasi,” pungkasnya.
Ma’ruf menuturkan, tanpa perbaikan mendasar tersebut, dana besar tersebut berisiko hanya akan ‘parkir’ di perbankan tanpa memberikan efek riil ke dunia usaha.
-
Zulhas Pastikan Bansos Pangan Dilanjutkan, Target 18,2 Juta Keluarga Miskin
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial pangan bagi masyarakat kurang mampu.
Dia menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema tambahan bantuan pangan.
Hal itu disampaikan Zulhas saat tiba di Istana Kepresidenan untuk menghadiri rapat terbatas terkait stimulus ekonomi, Senin (15/9/2025).
“Iya, bantuan pangan 2 bulan dulu. Nanti di sana 4 bulan untuk 18,2 juta saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dua bulan jadi total sekitar 364.000 ton kira-kira,” ujarnya.
Bantuan pangan ini dipandang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan akses kebutuhan pokok tetap terjamin di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Sekadar informasi, Pemerintah berencana mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru pada hari ini, Senin (15/9/2025).
Dari informasi yang dihimpun Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara siang hari ini.
Usai rapat tersebut, menteri terkait dikabarkan akan melakukan konferensi pers untuk mengumumkan paket stimulus ekonomi.
Salah satu paket yang akan diluncurkan adalah program bantuan pangan yang akan berlanjut hingga akhir 2025.
/data/photo/2025/09/15/68c7e53f09888.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



