Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • 9
                    
                        Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun
                        Nasional

    9 Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun Nasional

    Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa para direktur utama (Dirut) perbankan pusing usai menerima gelontoran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun.
    Hal ini disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.
    “(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, ‘aduh dikasih duit banyak nih, aduh’,” kata Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut bank pusing, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun. Namun, Purbaya menolaknya.
    “Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? ‘Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun’. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” jelas Purbaya.
    Lebih lanjut Purbaya memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan.
    Pasalnya kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara/APBN.
    “Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup
    sustainable
    untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain,” tandas Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun.
    Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
    “Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.
    Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
    Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Rilis 8+4+5 Program Insentif Stimulus Ekonomi 2025, Ini Daftarnya

    Pemerintah Rilis 8+4+5 Program Insentif Stimulus Ekonomi 2025, Ini Daftarnya

    Jakarta

    Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. Paket ekonomi itu terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    Program itu dirilis Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Program dirilis usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana.

    “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga.

    Adapun paket ekonomi 2025 itu terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi, ada juga program sektor padat karya yang dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran dan kafe.

    Berikut lengkap Paket Ekonomi 2025 tersebut:

    8 Program Akselerasi Program 2025

    Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduted 1 tahun).
    Perluasan pph pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata untuk 552 ribu pekerja.
    Bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
    Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun.
    Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan
    Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPu
    Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
    Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM

    Foto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).

    4 Program Dilanjutkan di Program 2026

    Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UM KM
    Perpanjangan PPh 21 DTP –> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
    PPh Pasal 21 DTP – untuk Pekerja di Industri Padat Karya
    (APBN 2026)
    Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima
    Bukan Penerima Upah (BPU)

    Foto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).

    5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

    Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)
    Replanting di Perkebunan Rakyat
    Kampung Nelayan Merah Putih
    Revitalisasi Tambak Pantura
    Modernisasi Kapal Nelayan

    Foto: Pemerintah merilis paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 8+4+5 program. (Dok tangkapan layar).

    (eva/whn)

  • Presiden Jokowi Berjasa Buat Kita, Walaupun di Sampingnya Ada Saya

    Presiden Jokowi Berjasa Buat Kita, Walaupun di Sampingnya Ada Saya

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memuji hasil kerja Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Forum Great Institute. Menurutnya, ekonomi berhasil tumbuh di era kepemimpinan Jokowi.

    Namun, ia mengatakan hal itu tak lepas dari bantuannya juga. Awalnya, ia menyindir akademisi Rocky Gerung yang mengkritik kinerja Jokowi, lantas Purbaya pun membela Jokowi dengan menunjukkan data pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain,” kata Purbaya dalam video di YouTube Great Institute tersebut dikutip Senin (15/9/2025).

    “Jadi ini dipaksa intervensi langsung (pertumbuhan ekonomi) oleh Presiden sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” tuturnya disambut gelak tawa peserta forum.

    Tak lupa meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi lagi. Sebab, menurutnya Jokowi telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski begitu, ia mengagumi sosok Rocky.

    “Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak. Gua senang bisa ngeledek dia di sini soalnya. Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali. Jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini,” ucap dia

  • Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Jakarta

    Tidak lama setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa menjalankan sebuah kebijakan spektakuler. Ia menggelontorkan dana sebesar 200 T ke sejumlah bank.

    Untuk melancarkan kebijakan perdananya ini, ia juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Dalam aturan ini tertuang pembagian aliran dana tersebut. Seperti diketahui, penempatan uang negara dilakukan pada lima bank umum mitra, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Merangkum detikFinance, penempatan uang tersebut dilaksanakan dengan limit mitra kerja pada masing-masing bank umum mitra. Limit untuk BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

    “Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya dikutip dari detikFinance, Sabtu (13/9).

    Untuk mengontrol dan memantau aliran dana tersebut, Purbaya mewanti-wanti bank penerima dana untuk melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Kemenkeu setiap bulannya. Ia juga mengatakan jika pemerintah memberikan tenor 6 bulan dan dapat diperpanjang. Sementara itu dalam penggunaannya, Purbaya menegaskan, penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

    Pada hari pertama ia dilantik, Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Ia juga mengatakan jika Indonesia tidak akan susah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% dalam waktu 1-2 tahun.

    “6% sampai 6,5% nggak susah-susah amat dalam waktu setahun, dua tahun,” kata Purbaya dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya menyebut jika dirinya akan menyeimbangkan performa dua mesin ekonomi dari sisi fiskal maupun moneter. Sebab katanya, dalam beberapa tahun terakhir ini mesin ekonomi Indonesia berjalan pincang alias sendiri-sendiri antara sektor pemerintah dan swasta.

    Kembali ke soal pengguyuran dana ke sejumlah bank, bagaimana sebenarnya hal ini dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi? Apa risiko di balik kebijakan ini? Menghadirkan Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Berita Nusantara, detikSore akan mengulas Turis asal Belanda bernama Johannes Antoni (68) terjatuh di kawasan air terjun Lombongo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi korban yang mengalami patah kaki. Apa sebabnya? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti detikSore akan menghadirkan musisi sekaligus motivator asal Amerika Serikat, Tony Memmel. Lewat musik, ia menyampaikan harapan dan kekuatan. Tony bermetamorfosis menjadi seorang pendidik dan pembicara motivasi yang menginspirasi banyak orang. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk menghadapi tantangan dan membalikkan keterbatasan menjadi peluang. Dengan musik, ia berusaha menggugah hati dan semangat orang-orang yang menghadapi keterbatasan fisik.

    detikSore akan menyelami perjalanan Tony mulai dari bagaimana ia menemukan suara dan kekuatannya melalui musik, serta pesan universal yang bisa kita ambil untuk menjalani hidup dengan ketabahan, kreativitas, dan keyakinan. Temui Tony di detikSore.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Purbaya Pastikan Bank BUMN Bisa Pakai Rp 200 T untuk Kredit Kopdes

    Purbaya Pastikan Bank BUMN Bisa Pakai Rp 200 T untuk Kredit Kopdes

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perbankan BUMN sudah dapat menggunakan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Tidak ada yang ditargetkan. Pada dasarnya uang itu sudah ada di perbankan. Kalau bank mau pakai, otomatis pakai sistem yang ada. Pada dasarnya semua bisa dipakai. Kalau pakai program itu, maka bunga yang kepada kami hanya 2% (bunga uang negara di Bank Himbara),” kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan kucuran dana pemerintah kepada bank BUMN sudah bisa digunakan untuk kredit ke masyarakat, termasuk Kopdes Merah Putih. “Jadi uangnya sudah ada, tinggal dipakai. Tapi skemanya normal, seperti biasa untuk Kopdes Merah Putih,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Koperasi Desa Merah Putih sudah dapat mengajukan pinjaman dari dana pemerintah yang disalurkan ke lima bank BUMN sebesar Rp 200 triliun. Dana negara yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia itu telah ditarik oleh Menteri Keuangan untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

    “Kami melihat, mendengar, membaca, dan sudah juga mengetahui langsung bahwa Menteri Keuangan sudah menempatkan Rp 200 triliun di Himbara. Ini yang kami tunggu-tunggu berbulan-bulan, dan sekarang sudah ada. Oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih modalnya sudah ada,” ujar Zulhas.

    Zulhas menambahkan, Kopdes diminta segera menyiapkan proposal pengajuan kredit, termasuk rincian unit bisnis yang akan dijalankan.

    “Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80 ribu menanti begitu lama segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan terkait usaha yang akan dijalankan. Jadi modalnya sudah ada, aturannya sudah jelas,” tegasnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu juga mengingatkan, tidak semua dana Rp 200 triliun tersebut dialokasikan khusus untuk Kopdes Merah Putih, hanya sebagian saja. “Paling tidak untuk memenuhi permodalan 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Menkeu Purbaya Ungkap Prabowo Setuju Rp 200 T Diguyur ke Bank” di sini:

    (ada/rrd)

  • Himbara Diguyur Rp200 Triliun, Zulhas Minta Pinjaman Kopdes Merah Putih Dipercepat

    Himbara Diguyur Rp200 Triliun, Zulhas Minta Pinjaman Kopdes Merah Putih Dipercepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa sebagian dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang digelontorkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut Zulhas, hal tersebut telah disetujui bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah kementerian terkait dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada hari ini.

    “Iya [disalurkan ke Kopdes] sebagian, tidak semuanya, ya. Sebagian, paling tidak kita minta untuk 16.000 koperasi yang sudah siap beroperasi,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Lebih lanjut, mengenai alokasi pasti untuk Kopdes Merah Putih dari dana itu, Zulhas menyatakan bahwa hal tersebut bergantung keperluan.

    Dia menyebut penyaluran dana ini akan dimulai pada hari ini untuk 1.064 Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi, dan akan dipercepat hingga mencapai 16.000 koperasi pada September hingga Oktober ini.

    Ketika ditanya perihal keterkaitan dengan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun untuk Kopdes Merah Putih yang ditetapkan oleh Menkeu sebelumnya yaitu Sri Mulyani, Zulhas tidak menjawab secara gamblang.

    “Sesuai keperluan saja, tidak dibatasi berapa jumlahnya. Yang siap, operasi, langsung bisa jalan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan gagasan penarikan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun.

    Dia pun akhirnya menandatangani keputusan penyaluran dana tersebut ke lima bank pelat merah pada Jumat (12/9/2025) pagi, yakni kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tb.k, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

    Penyaluran dana ke bank-bank tersebut diharapkan dapat disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga roda perekonomian dapat berjalan khususnya di sektor riil.

    “Di [Bank] Mandiri itu kita taruh Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, BNI Rp55 triliun, BSI Rp10 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

  • Guyuran Rp200 Triliun Belum Tentu Berefek Nyata ke Manufaktur, Ini Catatan HKI

    Guyuran Rp200 Triliun Belum Tentu Berefek Nyata ke Manufaktur, Ini Catatan HKI

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengguyur dana Rp200 triliun dari rekening pemerintah ke perbankan untuk mengungkit pertumbuhan sektor riil, dapat efektif menggenjot investasi, produksi, hingga lapangan pekerjaan. Namun, dengan sejumlah catatan.

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, meski kebijakan itu menjadi angin segar bagi industri, efektivitasnya tergantung pada pemanfaatan yang mestinya menyasar ke sektor manufaktur dan padat karya sebagai penopang serapan tenaga kerja nasional. 

    “Dukungan dana sebesar ini harus mampu memperkuat daya saing industri manufaktur dan padat karya karena keduanya memiliki multiplier effect yang luas dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, hingga penguatan rantai pasok nasional,” kata Ma’ruf dalam keterangan resminya, Senin (15/9/2025). 

    Apalagi, dunia usaha saat ini masih menghadapi tantangan nyata berupa daya beli masyarakat yang melemah, iklim ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif, serta tingginya biaya logistik dan energi. 

    Menurut Ma’ruf, apabila kebijakan tersebut hanya mendorong suplai tanpa memperhatikan sisi permintaan, maka hasilnya akan kurang optimal. Untuk itu, HKI mendorong kebijakan pendukung seperti kepastian regulasi, efisiensi biaya, dan stabilitas pasar domestik. 

    “Dengan demikian, dana stimulus tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional secara berkelanjutan,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa bagi pengusaha kawasan industri, guyuran dana Rp200 triliun ke perbankan merupakan peluang sekaligus tantangan. Pasalnya, masalah utama yang dihadapi bukan semata-mata ketersediaan usaha, melainkan kepastian iklim usaha. 

    “Banyak industri manufaktur padat karya masih berhadapan dengan biaya produksi yang tinggi, mahalnya energi dan logistik, serta lemahnya kepastian hukum,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, pihaknya menekankan reformasi struktural yang konsisten mencakup kepastian regulasi lewat sinkronisasi antar kementerian/lembaga, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk kelancaran investasi.

    Kedua, investasi biaya lewat perbaikan infrastruktur, biaya logistik, penurunan biaya energi, serta ketersediaan utilitas dasar yang terjangkau agar daya saing industri dapat meningkat. 

    Ketiga yaitu linkage dengan UMKM, dia menilai investasi baru harus memberi ruang bagi UMKM untuk masuk dalam rantai pasok sehingga manfaatnya menyebar lebih luas. 

    Keempat, penguatan SDM yang dibutuhkan dunia usaha yakni tenaga kerja vokasi dan digital yang sesuai kebutuhan industri generasi baru agar transformasi manufaktur tidak tertinggal. 

    “Kami menekankan bahwa dana Rp200 triliun ini harus dibarengi dengan percepatan perizinan, khususnya pada proyek strategis nasional [PSN] dan investasi yang sudah siap bergerak namun masih menemui hambatan birokrasi,” pungkasnya. 

    Ma’ruf menuturkan, tanpa perbaikan mendasar tersebut, dana besar tersebut berisiko hanya akan ‘parkir’ di perbankan tanpa memberikan efek riil ke dunia usaha. 

  • Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Usai Rapat Bareng Purbaya, Zulhas: Masalah Kopdes Langsung Terjawab

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dengan sejumlah menteri/lembaga hari ini. Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Zulhas mengaku bersyukur berkat kehadiran Purbaya, persoalan keuangan untuk program Koperasi Desa Merah Putih dapat diselesaikan. Salah satu yang menjadi sorotan terkait persoalan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk pembiayaan Kopdeskel Merah Putih yang tak kunjung rampung.

    “Sungguh hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan yang sudah 6 bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah kopdes terjawab soal uang,” ujar Zulhas usai mengadakan rapat di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Peraturan yang rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai. Oleh karena itu yang pertama, hari ini Rakortas,” tambah Zulhas.

    Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, hingga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

    Zulhas juga mengakui Purbaya memang bergaya koboi. Namun, hal itu dalam artian yang positif. Dengan kehadiran Purbaya, Zulhas menyebut peraturan-peraturan yang berbelit itu dapat selesai dalam kurun waktu 1,5 jam.

    “Persoalan kami berapa bulan gak selesai-selesai berputar-putar. Hari ini, satu hari ini rapat setengah jam kelar. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Pak Menkeu Purbaya yang hadir disini, di tengah-tengah kita,” jelasnya.

    Zulhas menekankan dukungan keuangan dari pemerintah menjadi hal penting bagi keberlanjutan KopDesKel Merah Putih. Ia pun menyambut baik terkait kebijakan Purbaya yang menempatkan Rp 200 triliun ke Himbara. Nantinya, dana tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan pinjaman kredit ke KopDesKel Merah Putih.

    “Ini walaupun sama-sama pemerintah tapi sakingnya Pak Ferry (Menteri Koperasi) ya. Kita berapa lama menunggu ini? Sudah berbulan-bulan ya. Dan sekarang sudah ada, oleh karena itu saya kira pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada, sudah ada modalnya,” terang Zulhas.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kopdeskel Merah Putih dapat mengajukan plafon pinjaman Rp 3 miliar. Saat ini setidaknya 1.000 KopDesKel Merah Putih yang mengajukan pinjaman dapat dicairkan mulai hari ini.

    “Kemudian berlanjut, sambil menunggu yang PMK yang baru, nanti 16 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah bisa dibantu pencairannya menggunakan ini,” ujar Ferry.

    Tonton juga video “Menkop Ferry Bakal Bahas Anggaran Kopdes Merah Putih ke Menkeu Purbaya” di sini:

    (acd/acd)

  • Zulhas Pastikan Bansos Pangan Dilanjutkan, Target 18,2 Juta Keluarga Miskin

    Zulhas Pastikan Bansos Pangan Dilanjutkan, Target 18,2 Juta Keluarga Miskin

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial pangan bagi masyarakat kurang mampu. 

    Dia  menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan skema tambahan bantuan pangan.

    Hal itu disampaikan Zulhas saat tiba di Istana Kepresidenan untuk menghadiri rapat terbatas terkait stimulus ekonomi, Senin (15/9/2025).

    “Iya, bantuan pangan 2 bulan dulu. Nanti di sana 4 bulan untuk 18,2 juta saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dua bulan jadi total sekitar 364.000 ton kira-kira,” ujarnya.

    Bantuan pangan ini dipandang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan akses kebutuhan pokok tetap terjamin di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

    Sekadar informasi, Pemerintah berencana mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru pada hari ini, Senin (15/9/2025).

    Dari informasi yang dihimpun Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara siang hari ini.

    Usai rapat tersebut, menteri terkait dikabarkan akan melakukan konferensi pers untuk mengumumkan paket stimulus ekonomi.

    Salah satu paket yang akan diluncurkan adalah program bantuan pangan yang akan berlanjut hingga akhir 2025.

     

  • Pengamat: Shortfall Pajak Bakal Melebar, Hanya 90% dari Target APBN

    Pengamat: Shortfall Pajak Bakal Melebar, Hanya 90% dari Target APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Shortfall atau realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target diperkirakan melebar pada tahun ini, seiring dengan realisasi yang belum mencapai 50% sampai dengan Juli 2025.

    Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut shortfall penerimaan pajak sudah pasti ada tahun ini. Namun, dia memperkirakan persentasenya semakin melebar akibat realisasi penerimaan yang lebih rendah dari outlook pemerintah.

    “Sebelumnya, outlook Pemerintah penerimaan pajak akan sebesar 94%. Namun, saya melihat shortfall penerimaan akan melebar. Kemungkinan realisasi penerimaan dalam kisaran 90%,” terangnya kepada Bisnis, Senin (15/9/2025).

    Fajry menilai otoritas fiskal seharusnya tidak perlu khawatir terkait dengan shortfall, apabila optimistis perekonomian tumbuh sesuai sasaran. Dalam hal ini, pemerintah memperkirakana ekonomi 2025 tumbuh 5,2% dari tahun lalu (yoy).

    Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat itu belum genap sepekan menjabat, optimistis pertumbuhan ekonomi di atas 6% bisa digapai dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, Purbaya juga menebar likuiditas ke lima himbara dengan dana pemerintah senilai Rp200 triliun untuk memacu kredit ke sektor usaha.

    “Kalau ekonomi benar-benar tumbuh 6% pada tahun ini, penerimaan pajak otomatis akan tercapai. Tidak usah lagi fiskus [pemungut pajak] menebar SP2DK [Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan],” terang Fajry.

    Realisasi Penerimaan Juli

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak Kemenkeu) Bimo Wijayanto melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp990,01 triliun selama Januari—Juli 2025. Angka itu turun 5,29% dari realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY) sebesar Rp1.045,3 triliun.

    Dalam paparannya, Bimo tidak menjelaskan penurunan nominal realisasi penerimaan pajak itu. Dia hanya menyampaikan bahwa secara kontribusi, penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara naik 1,67%; dari 67,63% pada Januari—Juli 2024 menjadi 69,3% pada Januari—Juli 2025.

    “Itu Rp990,01 triliun yang mana konsistensi tumbuh positif sejak bulan Mei, kemudian Juli, dan Juli ke Agustus juga tumbuh slightly [sedikit] positif walaupun kondisi cukup sulit,” ujar Bimo pada rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (9/9/2025).

    Adapun realisasi Rp990 triliun itu setara 47,2% dari target total penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Bimo pun merincikan empat sumber utama realisasi penerimaan pajak itu.

    Pertama, dari pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp174,47 triliun atau setara 47,2% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Badan itu turun 9,1% dari periode yang sama tahun lalu.

    Kedua, dari PPh Orang Pribadi sebesar Rp14,98 triliun atau setara 98,9% dari target APBN 2025. Realisasi PPh Orang Pribadi itu naik 37,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp350,62 triliun atau setara 37,1% dari target APBN 2025. Realisasi PPN dan PPnBM itu turun 12,8% dari periode yang sama tahun lalu.

    Keempat, pajak bumi bangunan (PBB) sebesar Rp12,53 triliun. Realisasi itu naik 129,7% dari periode yang sama tahun lalu.

    Ekonomi Melambat

    Sementara itu, Menkeu Purbaya mengaku pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2025 diperkirakan melambat karena belanja pemerintah. “Karena mungkin kuartal III/2025 agak lambat sedikit, belanjanya dan ekonomi agak melambat,” ungkap Purbaya kepada wartawan, dikutip Minggu (14/9/2025).

    Namun demikian, Purbaya meyakini geliat perekonomian akan berbalik arah pada kuartal IV/2025. Pada akhir tahun ini, dia optimistis perekonomian bakal tumbuh sejalan dengan penyerapan insentif maupun stimulus yang digelontorkan pemerintah.

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Nanti semuanya akan berbalik termasuk PPnBM [Pajak Penjualan atas Barang Mewah] dan lain-lain mendekati target yang kita miliki,” tuturnya.

    Seperti diketahui, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,2% yoy. Pada kuartal II/2025 lalu, pertumbuhan ekonomi melesat di atas ekspektasi hampir berbagai kalangan yakni hingga 5,12% yoy di tengah gelombang PHK dan lain-lain.