Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Didik Rachbini Minta Prabowo Hentikan Penempatan Rp200 Triliun di Bank: Langgar Tiga UU

    Didik Rachbini Minta Prabowo Hentikan Penempatan Rp200 Triliun di Bank: Langgar Tiga UU

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior Indef Didik J. Rachbini meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana pemerintah Rp200 triliun ke sistem perbankan.

    Didik menilai kebijakan menteri keuangan yang baru dilantik pekan lalu itu menyalahi prosedur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, menurutnya, langkah itu berpotensi melanggar konstitusi serta tiga undang-undang yang mengatur tata kelola keuangan negara.

    Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan bahwa tata cara penyusunan, penetapan, dan alokasi APBN telah diatur secara rinci dalam Pasal 23 UUD 1945, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta UU APBN yang berlaku setiap tahun. Dia mengingatkan bahwa dana pemerintah bersumber dari anggaran publik sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah wajib melewati mekanisme politik dan legislasi di DPR.

    “Karena anggaran negara adalah ranah publik, maka proses politik yang bernama legislasi dijalankan bersama oleh DPR dengan pembahasan-pembahasan di setiap komisi dengan menteri-menteri dan badan anggaran dengan menteri keuangan,” kata Didik dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (16/9/2025).

    Dia menilai bahwa kebijakan spontan pengalihan Rp200 triliun dari kas negara ke bank umum, lalu disalurkan ke industri atau individu dalam bentuk kredit, melanggar aturan perundangan yang ada. Prosedur tersebut, ujarnya, tidak tercantum dalam nota keuangan maupun RAPBN yang secara resmi diajukan pemerintah kepada DPR.

    Lebih lanjut, Didik menilai penempatan dana Rp200 triliun justru melenceng dari ketentuan Pasal 22 ayat (4), (8) dan (9) UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan tersebut memperbolehkan menteri keuangan membuka rekening penerimaan dan pengeluaran di bank umum, namun penggunaannya terbatas untuk kepentingan operasional APBN.

    “Ayat ini sangat jelas membatasi jumlah dan tujuan penempatan sebatas pada operasional pengeluaran sesuai rencana pemerintah yang sudah ditetapkan dalam APBN, bukan untuk program-program yang seingat di kepala lalu dijalankan,” ujar Didik yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), salah satu bank penerima kucuran likuiditas dari negara.

    Dia menekankan pentingnya menjalankan kebijakan seusai mekanisme resmi meski tujuannya dianggap baik untuk mendorong penyaluran kredit. Didik juga mengingatkan potensi preseden buruk bila praktik seperti ini terus dibiarkan.

    Menurutnya, kelembagaan fiskal bisa dilemahkan dan penggunaan anggaran negara menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, Didik meminta Prabowo tidak tinggal diam.

    “Saya menganjurkan agar presiden turun tangan untuk menghentikan program dan praktik jalan pintas seperti ini karena telah melanggar setidaknya tiga UU dan sekaligus konstitusi. Kita tidak boleh melakukan pelemahan aturan main dan kelembagaan seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya,” tutupnya.

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.

  • Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program hasil cepat rencana kerja pemerintah (RKP) 2025. 

    “Itu [Badan Penerimaan Negara] belum, itu belum saya sentuh,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Dia menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurutnya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi.

    Purbaya tidak menampik bahwa sepuluh tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) stagnan di kisaran 10%. Kendati demikian, dia menghitung penerimaan pajak akan tetap naik sekitar Rp100 triliun setiap pertumbuhan ekonomi naik 0,5%.

    Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berupaya menambahkan penerimaan negara dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dia pun menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke sistem perbankan sehingga diyakini bisa menjaga likuiditas dan mendorong sektor riil.

    “Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat,” jelas Purbaya.

    Pembaruan Rencana Prioritas

    Adapun, Prabowo melakukan pemutakhiran RKP 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam pemutakhiran itu, sejumlah konten dalam Perpres No. 109/2024 tentang RKP 2025 yang ditandatangani Jokowi berubah. Salah satu perubahan itu ada dalam program hasil cepat RKP 2025.

    Dalam beleid lama, ada delapan program hasil cepat yang tercantum dalam Lampiran I. Pertama, memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.

    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedelapan atau terakhir, optimalisasi penerimaan negara.

    Dalam beleid baru, Prabowo juga menempatkan delapan program hasil cepat. Perubahan mencolok hanya terdapat dalam program hasil cepat kedelapan terkait optimalisasi penerimaan negara.

    Kini, Prabowo merincikan program hasil cepat RKP 2025 itu adalah “mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.” Sebelumnya, dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi, tak ada disebutkan perihal Badan Penerimaan Negara.

  • Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan Nasional 16 September 2025

    Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan Nasional 16 September 2025

    Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah akan melanjutkan empat program stimulus ekonomi pada tahun depan.
    Keempat program itu adalah bagian dari 17 paket ekonomi yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
    Keempat program tersebut merupakan kelanjutan dari delapan program stimulus yang digelontorkan sepanjang tahun 2025.
    “Delapan (program stimulus) diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025, yang empat adalah yang akan dilanjutkan di 2026,” kata Airlangga dalam konferensi pers pasca rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin.
    Apa saja program tersebut?
    Stimulus pertama yang berlanjut pada tahun depan adalah insentif pajak penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.
    Insentif ini berlaku bagi UMKM dengan pendapatan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.
    Tak hanya tahun depan, pemerintah telah memastikan insentif juga diperpanjang hingga 2029.
    “Itu pajak finalnya setengah persen, dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” tutur Airlangga.
    Adapun untuk tahun 2025, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 2 triliun untuk menjalankan program ini sepanjang tahun 2025.
    Wajib pajak (WP) yang terdaftar sebagai UMKM memenuhi kriteria mencapai 542.000 orang.
    “Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp 2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” ujar Airlangga.
    Stimulus ekonomi yang juga bakal berlanjut tahun depan adalah pembebasan pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) untuk karyawan hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan.
    Pemerintah beralasan, sektor tersebut masih mendapatkan tekanan sehingga perlu didukung dan diintervensi oleh pemerintah, setelah sebelumnya pembebasan pajak penghasilan hanya menyasar sektor padat karya.
    Untuk tahun depan, anggaran yang digelontorkan bakal mencapai Rp 480 miliar. “Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya Rp 480 miliar dengan gaji di bawah Rp 10 juta,” jelas dia.
    Sedangkan di tahun ini, pemerintah menargetkan program pembebasan pajak karyawan sektor pariwisata dapat menyasar 552.000 pekerja dengan anggaran yang disediakan Rp 120 miliar.
    Tak cuma pariwisata, stimulus ini juga diperuntukkan bagi sektor padat karya di tahun 2026.
    Untuk industri padat karya, program yang sama bakal menyasar 1,7 juta pekerja.
    Anggaran yang disediakan mencapai Rp 800 miliar.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit, dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp 10 juta itu ditanggung pemerintah. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Airlangga.
    Stimulus lainnya yang berlanjut tahun depan adalah diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik.
    Stimulus ini sejatinya juga diberikan pemerintah pada tahun 2025 dengan target penerimanya mencapai 731.361 orang, dan total anggaran yang disediakan BPJS Rp 36 miliar.
    Namun yang berbeda, segmennya akan diperluas untuk petani hingga pedagang.
    Target penerima mencapai 9,9 juta dengan perkiraan anggaran Rp 753 miliar. “Ini bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan menerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga,” kata Airlangga menjelaskan.
    Nantinya, manfaat yang diterima PBPU dari JKK dan JKM antara lain, santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta.
    Adapun untuk tahun 2025, pemerintah telah menggulirkan delapan program stimulus.
    Di antaranya, memfasilitasi 20.000
    fresh graduate
    melakukan magang di industri, pemberian bantuan pangan beras 10 kilogram selama dua bulan, hingga program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
    Airlangga tidak memungkiri, program tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sepanjang tahun 2025.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” kata Airlangga.
    Berikut daftar 8 program tersebut:
    1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
    2. Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
    3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
    4. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
    5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    7. Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
    8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

    Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    “Kita beri nama program paket ekonomi di 2025 ini yang terdiri 8 program akselerasi 2025 dan 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi itu di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

    Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

    Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

    Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

    Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

    Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran stimulus ekonomi itu tidak memakan anggaran belanja negara baru, melainkan sebatas merealokasi anggaran dari yang tidak optimal diserap.

    “Bukan berarti defisit melebar tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun penyerapannya berapa sih anggaran kita, tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung berapa. Jadi daripada sisa ada 3 bulan lagi enggak kepakai saya pake ke sana,” kata Purbaya.

    Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antarnaya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

    Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

    Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

    Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5.
    Rinciannya, ada 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.
    Pengumuman ini diumumkan usai Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Selepas rapat di Istana, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian stimulus ekonomi itu.
    “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
    Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir tahun 2025.
    Airlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir.
    Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” ucap Airlangga.
    Ada 8 program akselerasi stimulus ekonomi tahun 2025 yang dilucurkan pemerintah.
    Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi untuk 20.000 lulusan baru (
    fresh graduate
    ).
    Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus.
    Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.
    Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar.
    “Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar,” jelas dia.
    Kedua, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah/DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata.
    Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.
    Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
    “Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” paparnya.
    Program keempat yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.
    Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang.
    Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    “Nah, ini bunganya diturunkan, jadi sebelumnya adalah BI
    rate plus
    5 persen, ini diturunkan menjadi BI
    rate plus
    3 persen,” lanjut Airlangga.
    Selanjutnya, ada program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    Ketujuh, ada program percepatan deregulasi PP28 atau integrasi sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS.
    “Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan,” terangnya.
    Terakhir, pemerintah juga membuat program Perkotaan dengan harapan ada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk
    gig economy
    .
    Beberapa daerah akan menjadi
    pilot project
    program ini termasuk DKI Jakarta.
    “Di mana ini semacam
    working space
    , dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam,” jelas Airlangga
     
    Stimulus lain yang dilakukan pemerintah yakni melanjutkan empat program ke tahun 2026.
    Kebijakan yang diperpanjang yaitu insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto hingga tahun 2029.
    Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan Rp4,8 miliar setahun.
    “Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
    Kemudian, ada perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya bagi petani, pedagang, buruh bangunan, hingga ibu rumah tangga.
    Selanjutnya, progam mengratiskan pajak penghasilan bagi pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang.
    Keempat, pemerintah juga akan memperpanjang program terkait ???PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp10 juta itu ditanggung pemerintah,” ungkap dia.
    Tak hanya memberi bantuan dan diskon pajak, pemerintah juga mengumumkan lima program Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja.
    Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat.
    “Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
    Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
    Airlangga menjelaskan per 4 September 2025 akan ada sekitar 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja.
    Pemerintah pun menargetkan akan ada 1 juta orang dipekerjakan hingga bulan Desember ini.
    Kedua, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan ada di 100 desa pada tahun ini. Nantinya, ini akan menyerap 8.645 tenaga kerja.
    “Jangka panjang 4.000 titik (Kampung Nelayan) bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja,” kata Airlangga.
    Airlangga melanjutkan, program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare juga ditargetkan akan menyerap 168.000 tenaga kerja.
    Keempat, program Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan dengan perkiraan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru.
    Pemerintah juga akan menyiapkan 30 Gross Ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP.
    Sebanyak 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2.000 GT (2 unit) untuk pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri
    “Program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” ujar Airlangga.
    Terakhir, program Perkebunan Rakyat. Airlangga mengatakan ini program penanaman kembali seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian.
    Lewat program ini diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.
    “Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Optimalkan Penggunaan APBN Hingga Akhir 2025

    Menkeu Purbaya Optimalkan Penggunaan APBN Hingga Akhir 2025

    Menkeu Purbaya Optimalkan Penggunaan APBN Hingga Akhir 2025

  • Bahlil: Reshuffle Bagian Aktivitas Rutin, Prabowo Bisa Lakukan Tiap Saat

    Bahlil: Reshuffle Bagian Aktivitas Rutin, Prabowo Bisa Lakukan Tiap Saat

    Jakarta –

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan reshuffle kabinet atau pergantian menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut sejauh ini tak ada perubahan reshuffle di zaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

    “Nggak ada (perbedaan di zaman Jokowi-Prabowo), apa ya? Reshuffle itu hanya sebagai bagian aktivitas rutin yang setiap saat bisa dilakukan oleh Presiden,” kata Bahlil di Pullman Central Park, Grogol, Jakarta Barat, Senin (15/9/2025) malam.

    Bahlil mengatakan Presiden mengetahui menteri yang terbaik untuk kabinetnya. Partai Golkar, kata dia, dalam posisi menghargai keputusan Presiden.

    “Karena tim yang kompak itu kan yang tahu Presiden. Jadi itu kita sekali lagi menghargai hak progresif Bapak Presiden,” ujar Menteri ESDM RI ini.

    “Menyangkut menteri, kita harus menghargai hak prerogatif Bapak Presiden. Karena memberhentikan atau mengangkat menteri, itu adalah hak prerogatif. Bapak Presiden,” sambungnya.

    Diketahui, reshuffle kedua Kabinet Merah Putih terjadi pada Senin (8/9) lalu di Istana Negara, Jakarta. Berikut ini jajaran menteri yang di-reshuffle oleh Prabowo:

    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Pada saat pelantikan, hanya tiga menteri dan satu wamen yang diumumkan. Posisi menpora dan menko polkam belum diumumkan. Berikut menteri-wamen yang dilantik:

    Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
    Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
    Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas Nasional 15 September 2025

    Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas Nasional 15 September 2025

    Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pihaknya masih menelaah permainan hingga pemalsuan cukai rokok.
    Hal ini disampaikan Purbaya menjawab rencana kebijakan tarif cukai rokok tahun depan, apakah bakal diturunkan atau dinaikkan.
    “Nanti saya lihat lagi. Saya belum menganalisis mendalam seperti apa sih cukai rokok itu. Katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
    Ia pun masih mendalami potensi penerimaan negara dari pemberantasan cukai rokok ilegal.
    Dari situ, kata Purbaya, pihaknya bakal mengambil kebijakan yang sesuai untuk cukai rokok tahun depan.
    “Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu, berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan, seperti apa,” beber Purbaya.
    Oleh karenanya, ia belum memutuskan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2026.
    Ia kini belum menganalisis lebih lanjut mengenai cukai rokok.
    Adapun kebijakan yang diambilnya bakal bergantung pada hasil studi dan analisis yang dia dapatkan dari lapangan.
    Analisis untuk memutuskan kebijakan kenaikan atau penurunan tarif cukai meliputi fenomena cukai palsu, pendapatan yang berpotensi diterima pemerintah dalam memberantas cukai palsu, hingga permainan di dalamnya.
    “Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” ujar Purbaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sindir Rocky Gerung, Menkeu Purbaya: Belajar Ekonomi Lagi Pak!

    Sindir Rocky Gerung, Menkeu Purbaya: Belajar Ekonomi Lagi Pak!

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perbincangan usai menyindir akademisi Rocky Gerung yang sering mengkritik pemerintah. 

    Dalam video yang beredar di media sosial, Purbaya menyebut Rocky Gerung harus belajar lagi tentang ilmu ekonomi. 

    Momen tersebut terjadi di Forum Great Lecture. Awalnya Purbaya sedang mempresentasikan kinerja pertumbuhan ekonomi di era presiden Joko Widodo. Lalu ia menanggapi kritikan Rocky Gerung soal menilai ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan. 

    “Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini loh Pak,” kata Purbaya sambil menunjukkan grafik di layar besar yang ditampilkan kepada audiens.
     

    Dalam grafik tersebut, Purbaya mengklaim kalau ada pertumbuhan signifikan di era Jokowi. Sesumbar, Purbaya juga mengklaim pertumbuhan tersebut juga berkat andilnya yang berada di samping Jokowi.

    “Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden (Jokowi) sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat  kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” lanjutnya sembari tertawa kecil.

    Tak sampai disitu, puncaknya Purbaya juga meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi kembali.

    “Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak,” katanya yang disambut tawa para audiens di forum tersebut.

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perbincangan usai menyindir akademisi Rocky Gerung yang sering mengkritik pemerintah. 
     
    Dalam video yang beredar di media sosial, Purbaya menyebut Rocky Gerung harus belajar lagi tentang ilmu ekonomi. 
     
    Momen tersebut terjadi di Forum Great Lecture. Awalnya Purbaya sedang mempresentasikan kinerja pertumbuhan ekonomi di era presiden Joko Widodo. Lalu ia menanggapi kritikan Rocky Gerung soal menilai ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan. 

    “Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini loh Pak,” kata Purbaya sambil menunjukkan grafik di layar besar yang ditampilkan kepada audiens.
     

     
    Dalam grafik tersebut, Purbaya mengklaim kalau ada pertumbuhan signifikan di era Jokowi. Sesumbar, Purbaya juga mengklaim pertumbuhan tersebut juga berkat andilnya yang berada di samping Jokowi.
     
    “Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden (Jokowi) sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat  kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” lanjutnya sembari tertawa kecil.
     
    Tak sampai disitu, puncaknya Purbaya juga meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi kembali.
     
    “Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak,” katanya yang disambut tawa para audiens di forum tersebut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)