Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Menurut Menkeu saat ini belum memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih seluruh tanggungan gaji ASN daerah tanpa meningkatkan defisit anggaran di atas rasio 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan dirinya tetap menjaga keseimbangan fiskal dengan mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara agar ruang kebijakan pemerintah tetap terkendali dan tidak membebani perekonomian nasional.

    “Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa, kecuali saya tembus rasio defisit PDB di atas 3 persen. Jadi saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan,” kata Menkeu.

    Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

  • 7
                    
                        Dana Transfer Sumut Dipangkas Rp 1,1 Triliun, Bobby: Kasihan Daerah Kecil
                        Medan

    7 Dana Transfer Sumut Dipangkas Rp 1,1 Triliun, Bobby: Kasihan Daerah Kecil Medan

    Dana Transfer Sumut Dipangkas Rp 1,1 Triliun, Bobby: Kasihan Daerah Kecil
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti dampak kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah tahun 2026. Untuk Sumatera Utara, pemangkasan tersebut mencapai Rp 1,1 triliun.
    Bobby mengatakan hal itu usai berdiskusi langsung dengan Kementerian Keuangan bersama sejumlah gubernur lainnya di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
    “Tadi juga kan kami bersama para gubernur ke Kemenkeu berdiskusi tentang hal tersebut,” ujar Bobby saat meninjau rumah subsidi SMK Residence 2 di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
    Menurut Bobby, pemangkasan ini tidak terlalu berpengaruh pada keuangan Pemprov Sumut, tetapi sangat berdampak bagi kabupaten dan kota dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil.
    “Ada daerah mungkin untuk di provinsinya berimbas, tapi untuk kabupaten yang kecil itu yang kasihan. Seperti di Kabupaten Nias atau daerah lain yang PAD-nya kecil dan masih kekurangan dana transfer, khususnya daerah afirmasi, kalau bisa lebih diperhatikan lah,” ujarnya.
    Ia menjelaskan, pengurangan anggaran tersebut bisa berimbas pada lima program prioritas Pemprov Sumut. Jika kondisi ini berlanjut, pihaknya membuka kemungkinan melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
    “Kita prioritaskan dulu lima program kita dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD,” katanya.
    Diketahui, dana transfer untuk Pemprov Sumut tahun 2025 mencapai lebih dari Rp 5,5 triliun. Dengan pemangkasan Rp 1,1 triliun, maka alokasi dana transfer tahun 2026 diperkirakan tinggal sekitar Rp 4,4 triliun.
    Sebelumnya, pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi Rp 649,99 triliun, atau berkurang Rp 269 triliun dari APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
    Pemerintah kemudian menambahnya Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun, namun jumlah itu masih di bawah alokasi tahun sebelumnya.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pemangkasan dilakukan karena ditemukan banyak penyelewengan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
    “Alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak gerah dan ingin mengoptimalkan,” ujar Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Kamis (2/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, lomba desain gapura hingga janji Menkeu soal DBH ke DKI

    DKI kemarin, lomba desain gapura hingga janji Menkeu soal DBH ke DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Selasa (7/10) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari DKI adakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna berhadiah Rp10 juta hingga Menkeu janji evaluasi dana transfer ke Jakarta jika ekonomi membaik.

    Berikut rangkumannya:

    DKI adakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna berhadiah Rp10 juta

    Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mengadakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta dengan hadiah Rp10 juta untuk satu karya terbaik.

    “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya tanpa biaya pendaftaran agar semua talenta dapat berpartisipasi tanpa hambatan administratif,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menkeu janji evaluasi dana transfer ke Jakarta jika ekonomi membaik

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji melakukan evaluasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta jika perekonomian sudah membaik pada triwulan kedua 2026.

    “Ke depan, ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang lain meningkat, menjelang pertengahan triwulan kedua 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pemprov DKI minta persetujuan Menkeu terkait Jakarta Fund

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana obligasi daerah atau Jakarta Collaboration Fund sebagai salah satu pembiayaan kreatif (creative financing).

    Menurut Pramono, creative financing perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan Jakarta berjalan lancar meskipun mengalami penurunan anggaran, yakni dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

    Baca selengkapnya di sini.

    Insiden keracunan MBG jadi momentum perkuat pengawasan

    Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DKI Jakarta Miftahuddin mengatakan insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, termasuk Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan.

    Miftahuddin di Jakarta, Selasa, mengatakan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tetap dianggap sebagai arah yang tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun belakangan terjadi insiden keracunan makanan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menkeu tegaskan pangkas anggaran MBG jika tak terserap hingga Oktober

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

    Hal itu disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guyon Menkeu Purbaya Lihat Pramono Tak Protes DBH Dipangkas: Bisa Dipotong Lagi

    Guyon Menkeu Purbaya Lihat Pramono Tak Protes DBH Dipangkas: Bisa Dipotong Lagi

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 07 Okt 2025, 18:55 WIB

    Diterbitkan 07 Okt 2025, 18:45 WIB

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemerintah Provinsi Jakarta siap menyesuaikan diri dengan keputusan pemerintah pusat terkait penyesuaian DBH Jakarta yang berdampak pada pemotongan signifikan APBD Jakarta, dari sekitar Rp95 triliun menjadi sekitar Rp 79 triliun.

    Untuk menambal potensi defisit anggaran akibat penurunan penerimaan, Pemprov Jakarta akan menerapkan creative financing, termasuk pembentukan Jakarta Collaboration Fund.

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berseloroh di depan Gubernur Jakarta Pramono Anung, saat menyinggung ihwal pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Purbaya menuturkan, dana transfer untuk Jakarta sudah dipotong hampir Rp20 triliun. Namun, lanjutnya dana itu masih berpotensi dikurangi lagi bila kondisi fiskal terpuruk.

    Purbaya menjelaskan, pemotongan DBH bagi pemerintah daerah dilakukan karena adanya keterbatasan di sisi fiskal nasional. Ia memastikan langkah pemangkasan itu bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali ketika pendapatan negara membaik.

    Menkeu PurbayaMenkeu Purbaya Yudhi Sadewa

  • Pramono Blak-blakan Ke Purbaya Minta Izin Jakarta Tarik Utang dari Rakyat, Ada Apa?

    Pramono Blak-blakan Ke Purbaya Minta Izin Jakarta Tarik Utang dari Rakyat, Ada Apa?

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 08 Okt 2025, 00:30 WIB

    Diterbitkan 07 Okt 2025, 18:47 WIB

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, Jakarta bakal menerbitkan surat utang. Hal ini diungkapkannya saat pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Penarikan utang dari masyarakat ini, lanjutnya, merupakan bagian dari strategi antisipasi pemotongan dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga hampir Rp20 triliun.

  • Gebrakan Menkeu Purbaya Bikin Kaget Bank DKI Depan Pramono, Siap-Siap Guyur Triliunan

    Gebrakan Menkeu Purbaya Bikin Kaget Bank DKI Depan Pramono, Siap-Siap Guyur Triliunan

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 07 Okt 2025, 19:01 WIB

    Diterbitkan 07 Okt 2025, 18:50 WIB

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). Keduanya membahas penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang dialami Jakarta.

    Dalam pertemuan hampir satu jam itu, keduanya menegaskan komitmen untuk menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di tengah tekanan anggaran

  • Video: Purbaya Jawab Protes Gubernur, Beresin Dulu Belanjanya!

    Video: Purbaya Jawab Protes Gubernur, Beresin Dulu Belanjanya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi protes pemotongan anggaran para kepala daerah. Menurut Purbaya, menyebut penolakan adalah hal yang wajar, dan mengingatkan agar daerah memperbaiki pengelolaan anggaran yang sering tak tepat sasaran

  • Video: Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas

    Video: Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas

    Video

    Video: Purbaya Pastikan Anggaran MBG Dipangkas

    News

    3 jam yang lalu

  • Video: 26 PNS Pajak Dipecat, Purbaya Tegaskan Tak Ada Ampun Lagi!

    Video: 26 PNS Pajak Dipecat, Purbaya Tegaskan Tak Ada Ampun Lagi!

    Video

    Video: 26 PNS Pajak Dipecat, Purbaya Tegaskan Tak Ada Ampun Lagi!

    News

    3 jam yang lalu

  • Purbaya Sindir soal Kilang, Bos Pertamina: Masukan Berharga

    Purbaya Sindir soal Kilang, Bos Pertamina: Masukan Berharga

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menilai kritik pedas dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pembangunan kilang minyak baru perusahaan yang dipimpinnya sebagai masukan berharga.

    Sebelumnya, Menkeu baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menyebut Pertamina malas membangun kilang minyak baru sehingga membuat negara harus mengimpor BBM dari Singapura. 

    “Kalau kemarin kami sempat mendengar Pak Menteri Keuangan menyampaikan bahwa mungkin tidak banyak kilang yang dibangun, tentunya itu menjadi masukan berharga buat kami,” kata Simon di Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

    Simon menerangkan bahwa hingga saat ini pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di sektor hulu. Kendati demikian, dia tak memungkiri bahwa sebagian besar sumur yang dikelola Pertamina sudah masuk kategori mature field atau sumur tua. 

    Kondisi itulah yang memicu penurunan produksi. Namun, Simon mengatakan Pertamina terus berupaya melakukan inovasi teknologi dengan berbagai inisiatif, termasuk memperlambat penurunan produksi dari sumur-sumur tersebut. 

    “Tentunya memang yang paling ideal adalah meningkatkan produksi dengan masuk ke wilayah-wilayah kerja baru yang oleh Kementerian ESDM sudah didorong. Dalam waktu 1–2 tahun ini sekitar kurang lebih 74 wilayah kerja yang akan dilelang,” jelasnya. 

    Pertamina juga tengah berupaya meningkatkan kapasitas kilang. Dia memastikan pada 10 November 2025 mendatang, perusahaan pelat merah ini akan memulai on-stream atau operasional kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. 

    “RDMP Balikpapan nanti akan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang. Tentunya dengan demikian, impor kita akan berkurang, produk yang dihasilkan akan lebih baik, dan produk yang dihasilkan nanti akan setara dengan Euro 5 yang kadar sulfurnya di bawah 10 ppm,” terangnya. 

    Lebih lanjut, dia pun menyadari bahwa ke depan Pertamina harus terus memperbaiki dan mengembangkan bisnis kilang untuk dapat mencapai produksi dengan performa terbaik. 

    “Tentunya perlu kami garis bawahi lagi. Kalau kami bangun kilang tetapi kami tidak tingkatkan produksi di hulu, itu sama saja. Kami bangun kilang, kilang beroperasi baik, tetapi untuk crude-nya masih impor, makanya ini harus sejalan,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya menyentil Pertamina yang dianggap malas membangun kilang minyak baru. Sindiran Purbaya itu dilontarkan tatkala menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025). 

    Purbaya menyinggung Pertamina karena lamban mengurus pembangunan kilang baru. Imbasnya, negara harus mengimpor BBM dari Singapura.  

    “Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan saja,” ucap Purbaya. 

    Dia mengaku pernah mengultimatum Pertamina bahwa akan ada investor China yang mau membangun kilang di Indonesia. Namun, Pertamina keberatan lantaran merasa sudah overkapasitas. Mendengar hal tersebut, Purbaya mengaku kaget. 

    Sebab, perusahaan pelat merah itu mengklaim bakal membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun.  

    “Mereka [Pertamina] bilang, iya, tetapi segera-segera akan jadi. Sampai sekarang enggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan,” tutur Purbaya.