Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Kaget Tingginya Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Tinggi Amat, Firaun Lu?

    Kaget Tingginya Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Tinggi Amat, Firaun Lu?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kaget dengan tingginya cukai rokok. Ia bahkan mengungkapkan sindiran keras.

    Itu disampaikan di kantornya di Kementerian Keuangan, Jakarta. Pada Jumat, 19 September 2025.

    Mulanya, Purbaya menanyakan ke bawahannya berapa cukai rokok saat ini.

    “Saya tanya, kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57 persen,” kata Purbaya.

    Mendengar jawaban itu, Purbaya kaget.

    “Wah, tinggi amat, Firaun lu,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, cukai tinggi memang untuk mendongkrak penerimaan negara. Sekaligus menekan konsumsi.

    Meski begitu, ia mewanti-wanti efek domino -nya. Terutama pada industri dan tenaga kerja.

    “Kalau desainnya memperkecil industri, pasti sudah dihitung berapa pengangguran yang terjadi. Mitigasinya apa? Apakah ada program untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak? Tidak ada,” jelasnya.

    Menurutnya, selama ini bernegara mendapat ratusan triliun rupiah dari pajak rokok. Tapi industrinya tak dilindungi.

    “Kita menarik ratusan triliun pajak dari rokok, tapi pasarnya tidak dilindungi. Produk palsu masuk, pekerja di industri resmi malah yang dikorbankan,” ucap Purbaya.

    Ia mengaku sudah meminta otoritas terkait untuk memonitor penjualan daring rokok ilegal dan menindak tegas praktik tersebut.

    Menurut Purbaya, tanpa keseimbangan antara penerimaan negara, kesehatan publik, dan keberlangsungan tenaga kerja, kebijakan cukai hanya akan menjadi beban tanpa solusi.
    (Arya/Fajar)

  • KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat Nasional 20 September 2025

    KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat Nasional 20 September 2025

    KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, wacana realokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap sebagai langkah tepat.
    Penilaiannya itu disampaikan ketika menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalihkan anggaran MBG ke porgram-program malin maupun membayar utang negara.
    “Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” ujar Qodari di Jakarta, dilansir ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
    Secara logika, langkah tersebut dinilai tepat oleh Qodari. Namun, membutuhkan pematangan teknis lebih lanjut agar tak ada penyendatan anggaran program lain.
    Selain itu, Qodari mengatakan bahwa sebaiknya anggaran yang tak terserap bisa digunakan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung ke masyarakat.
    “Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujar Qodari.
    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program MBG ke program lain.
    Termasuk ke program bantuan pangan beras 10 kg, jika anggaran MBG tidak terserap dengan baik
    “Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
    Hal ini dikatakannya menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.
    Purbaya menyampaikan bahwa pengalihan anggaran bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang.
    Sebab, sejauh ini, pemerintah baru resmi memberi perpanjangan bantuan pangan beras selama dua bulan ke depan pada Oktober-November 2025.
    Ia pun menyatakan bahwa kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu penyerapan. Jika BGN mampu menyerap dengan baik, hal itu akan jauh lebih baik.
    “Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” tutur Purbaya.
    “Tapi kalau memang bisa diserap, kan bagus. Jadi saya enggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau enggak jalan, saya ambil duitnya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    Qodari Bandingkan Menkeu Purbaya dengan Menteri PKP Maruarar, Perlihatkan Proxy Siapa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Hal tersebut menjadi sorotan. Pernyataan Qodari yang dianggap mengatrol Maruarar, dinilai menunjukkan siapa orang di belakangnya.

    “Qodari gak sabaran banget memperliatkan proxy siapanya?” ujar Pegiat Media Sosial bercentang biru Bos Purwa dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (20/9/2025).

    Ia mengatakan pernyataan Qodari mengerem popularitas Purbaya. Di saat yang sama menaikkan Maruarar.

    “Langsung ketebak donk. Nge-rem popularitas Purbaya sembari menaikkan, ngatrol nama Maruarar Sirait,” ujarnya.

    Pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9).

    “Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” kata Qodari.

    Ia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

    “Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” ujarnya.

  • DPR Usulkan Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya: Jadi Insentif buat Orang Bohong

    DPR Usulkan Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya: Jadi Insentif buat Orang Bohong

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana untuk kembali melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty hanya akan memberikan insentif bagi wajib pajak (WP) yang suka berbohong. 

    Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU itu merupakan usulan dari Komisi XI DPR. 

    Usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (19/9/2025), Purbaya mengatakan bahwa sebagai ekonom, dia memandang program itu bukan kebijakan yang tepat untuk memungut kewajiban pajak dan justru tidak memberikan sinyal yang bagus. Namun, dia tidak meyakini bisa menolak usulan tersebut. 

    “Saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuma begini, kalau dua tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Karena dia akan pikir, dua tahun lagi ada tax amnesty lagi,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu (20/9/2025). 

    Namun demikian, Purbaya menyebut akan tetap memelajari proposal yang bakal diajukan menjadi rancangan UU. Dia mengatakan bahwa hal yang tepat dilakukan adalah dengan menjalankan program pemungutan pajak yang tepat, dan menerapkan sanksi bagi yang tidak mematuhinya. 

    “Tapi kita jangan meres gitu. Jadi harus perlakuan yang baik terhadap pembayar pajak. Dan kalau udah punya duit, ya dibelanjain kira-kira gitu,” ujarnya. 

    Sebelumnya, di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya juga sudah buka suara tentang sikapnya terhadap rancangan UU tersebut. Dia menilai program tax amnesty yang sudah dua kali sebelumnya dilakukan justru memberikan sinyal yang buruk bagi perekonomian. 

    “Semuanya, kan message-nya adalah, ‘Kibulin aja pajaknya, nanti kita tunggu dekat amnesti. Pemutihannya di situ.’ Itu yang enggak boleh,” terangnya kepada wartawan. 

    Adapun DPR dan pemerintah menyepakati RUU Tax Amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Berdasarkan Daftar Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua pada Prolegnas Prioritas Tahun 2025, terdapat 52 RUU yang masuk ke Prolegnas Prioritas tahun ini. Kemudian, ada juga 5 buah RUU Kumulatif Terbuka.

    Sementara itu, ada 67 buah RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan 5 RUU Kumulatif Terbuka.

    RUU Tax Amnesty menjadi usulan dari Komisi XI DPR, yang membidangi Keuangan. “Proses Penyusunan,” dikutip dari dokumen yang diterbitkan DPR, Jumat (19/9/2025).

  • Menkeu Purbaya Pede SBN Pemerintah Tetap Menarik Meski Kebijakan Moneter Kian Longgar

    Menkeu Purbaya Pede SBN Pemerintah Tetap Menarik Meski Kebijakan Moneter Kian Longgar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini investor masih akan tertarik dengan obligasi pemerintah atau SBN di tengah tren pelonggaran kebijakan moneter, baik di Indonesia hingga Amerika Serikat (AS). 

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) kembali memangkas kebijakan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75% pada September 2025.

    Langkah itu turut disusul keputusan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk memangkas kebijakan suku bunganya 25 bps ke level 4,25%. Situasi itu diperkirakan bisa berpengaruh kepada penurunan imbal hasil atau yield obligasi. 

    Namun demikian, Menkeu Purbaya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (19/9/2025), menyebut ketertarikan investor asing pada obligasi tidak hanya dipengaruhi oleh yield melainkan juga stabilitas negara tersebut. Utamanya, prospek pertumbuhan ekonomi. 

    “Walaupun yield-nya misalnya selisihnya lebih dikit dibanding di luar, tapi kalau betul-betul stabil dan ada potensi penguatan nilai tukar, kalau ekonominya bagus, orang masuk ke sini, nilai tukarnya akan membaik. Jadi ketika kita ciptakan prospek ekonomi yang bagus, asing akan cenderung masuk ke sini,” jelas Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (20/9/2025). 

    Pria yang pernah menjabat di dewan direksi PT Danareksa (Persero) itu menjelaskan, obligasi pemerintah akan tetap menarik meski imbal hasilnya turun apabila ada keuntungan potensial dari prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta apresiasi nilai tukar rupiah. 

    Dalam hal ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025. Sementara itu, pada RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan lebih tinggi yakni 5,4%.

    “Jadi kalau stabil aja mereka suka, apalagi kalau ada ekspektasi rupiah menguat, jadi anda nggak usah takut. Selama kita bisa menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus, mereka akan masuk ke sini,” terangnya. 

    Kendati demikian, pemerintah memiliki tantangan berupa pengelolaan fiskal. Seperti diketahui, pemerintah menaikkan target defisit RAPBN 2026 ke 2,68% terhadap PDB atau lebih tinggi dari postur sebelumnya yakni 2,48%. 

    Hal itu sejalan dengan peningkatan rancangan belanja yang utamanya didorong oleh anggaran transfer ke daerah (TKD) dari  sebelumnya Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. 

    Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan target defisit menjadi konsekuensi dari lebih tingginya belanja. Hal itu diperlukan karena ada aspirasi untuk mencegah kenaikan pajak daerah besar-besaran karena kebutuhan pendapatan pemda. 

    Nantinya, kebijakan itu diharapkan bisa menciptakan stabilitas dan mempermudah laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga prospek pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik dan investor pun tetap memiliki kepercayaan.  

    “Jadi kita enggak ada gunanya menghemat uang, kalau keributan di mana-mana dan kita enggak bisa membangun. Ini sepertinya rugi, tapi sedikit nanti untungnya banyak ketika ekonomi stabil,” jelasnya. 

  • Ketua KSP Qodari Dukung Menkeu Purbaya Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Lambat

    Ketua KSP Qodari Dukung Menkeu Purbaya Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Lambat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari angkat bicara terkait rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menarik anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tak terserap dengan optimal. 

    Qodari menyebut, rencana tersebut merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan strategi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyerap anggaran secara efisien. 

    Dia juga menyebut, rencana Menkeu Purbaya secara logika juga sudah tepat. 

    “Pak Purbaya ini kan, konsep beliau adalah injak gas pertumbuhan. Kalau sudah dianggarkan lalu nggak turun, apalagi jumlahnya besar, itu kan sama saja dananya dormant juga. Makanya, harus didistribusikan kepada program-program yang lain,” jelas Qodari saat ditemui dalam acara DGVeRS: Celebrating Connectivity, Creativity, & Community di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

    Qodari menjelaskan, anggaran yang nantinya tidak terserap dari program MBG memang sebaiknya direalokasikan pada bidang-bidang lain. Hal ini agar perekonomian RI dapat bergerak dengan optimal dan kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi terkait sehingga anggaran yang direalokasikan dapat digunakan dengan maksimal dan tidak tersendat penyerapannya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan menarik anggaran kementerian, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tak terserap dengan optimal.  

    Purbaya menuturkan, dirinya akan mengirim tim dari Kementerian Keuangan (Keuangan) untuk membantu percepatan penyerapan anggaran MBG. Meski demikian, dia menyebut anggaran untuk MBG juga berpotensi ditarik jika serapannya tidak maksimal hingga Oktober mendatang. 

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau juga untuk mengurangi utang,” kata Purbaya.

    Menurut Purbaya, rencana ini juga merupakan bentuk kebijakan Kemenkeu untuk memotivasi Badan Gizi Nasional (BGN) serta instansi terkait lainnya dalam menggenjot penyerapan anggaran MBG. 

    Meski demikian, menurut perhitungannya serapan MBG akan tetap lambat. Dia menambahkan, jika serapan anggaran MBG dapat diakselerasi, pihaknya juga membuka opsi penambahan anggaran.

  • Menkeu Purbaya Sindir Kinerja Satgas BLBI: Banyak Janji, Cuma Bikin Gaduh

    Menkeu Purbaya Sindir Kinerja Satgas BLBI: Banyak Janji, Cuma Bikin Gaduh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pengejaran piutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) apabila hanya akan menimbulkan kegaduhan tanpa hasil optimal. Dia berkaca pada kinerja Satgas BLBI yang resmi dibubarkan akhir tahun lalu. 

    Pada sekitar akhir 2024 lalu, Kemenkeu sempat melontarkan rencana pembentukan Komite Khusus BLBI untuk menggantikan masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI atau Satgas BLBI yang berakhir Desember 2024 lalu. 

    Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025), Purbaya menyebut penagihan piutang BLBI akan dilihat berdasarkan kasus per kasus. Dia membuka peluang untuk tak mengejar pengemplang BLBI apabila pengembalian ke negara tidak optimal dan hanya membuat gaduh. 

    “Nanti saya akan lihat seperti apa case-nya, tapi kalau memang betul-betul hanya gaduh aja, saya selesaikan aja. Kita kan mesti lihat ke depan. Saya enggak tahu, kalau lihat ke belakang udah bisa dapat enggak uang-uangnya [piutang BLBI]. Ternyata enggak dapat juga sampai sekarang kan. Sudah berapa tahun?” jelasnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (20/9/2025). 

    Purbaya mengaku mendapatkan laporan bahwa Satgas BLBI yang dibentuk berdasarkan Keppres No.30/2023 itu menjanjikan hasil terlampau besar (overpromised). Namun, hasilnya tidak optimal. 

    Dalam catatan Bisnis, capaian Satgas BLBI sudah sebesar Rp38,88 triliun per 5 September 2024. Realisasi itu belum mencapai setengah dari target yakni Rp110 triliun. 

    “Satgas BLBI itu sudah berapa tahun hidupnya? Tiga tahun terakhir kan? Apa dapatnya? Kalau enggak ada, berarti emang enggak ada duitnya, udah habis. Tapi saya akan lihat seperti apa. Tapi kalau memang cuma menimbulkan keributan, enggak usah. Kita fokus ke depan, bangun ekonomi, kaya bareng,” ujarnya. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai peluang pembentukan Komite BLBI, Purbaya mengaku belum memiliki keputusan. Menkeu yang belum genap sepekan menjabat itu menilai apabila pembentukan komite hanya bisa menawarkan janji-janji tanpa realisasi, maka tidak akan dilakukan. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, apabila ada piutang BLBI yang masih bisa dikejar maka akan dilakukan tanpa perlu membentuk komite khusus. 

    “Cuma bikin keributan aja. Kalau emang bisa dapat, kejar langsung, enggak usah pake komite-komite. Itu aja yang pentingnya. Itu cuma mau gaya-gaya kali,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Kemenkeu diketahui masih melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak yang dinyatakan memiliki utang terhadap negara berkaitan dengan dana BLBI. Para pihak tersebut pun menggugat Menkeu dan Kemenkeu ke PTUN Jakarta atas larangan bepergian ke luar negeri itu. 

    Salah satunya adalah putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Purbaya mengeklaim gugatan itu sudah dicabut oleh Tutut. Pencegahan ke luar negeri terhadap anak sulung Soeharto itu masih berlaku, namun tidak akan diperpanjang. 

    “Gini, yang jelas [pencegahan] itu enggak akan kita ubah. Tadi kan ada expired time-nya kan? Kita enggak akan perpanjang kira-kira,” jelas Purbaya. 

  • KSP: Opsi realokasi anggaran MBG yang tak terserap jadi langkah tepat

    KSP: Opsi realokasi anggaran MBG yang tak terserap jadi langkah tepat

    Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, wacana untuk mengalihkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap merupakan langkah yang tepat guna menjaga efisiensi anggaran.

    Hal ini ia sampaikan menanggapi rencana Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk merealokasi dana MBG ke program lain maupun membayar utang negara.

    “Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu.

    Qodari menerangkan, langkah tersebut secara logika sudah tepat, hanya saja perlu pematangan teknis lebih lanjut agar anggaran yang dialihkan tidak kembali tersendat di program lain.

    Selain itu, ia menyampaikan sebaiknya anggaran yang tak terserap bisa digunakan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung ke masyarakat.

    “Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran itu bakal dialihkan untuk program lain, mengurangi defisit, maupun membayar utang.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

    Adapun pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk Program MBG pada 2025.

    Program ini memiliki target 82,9 juta penerima, meliputi 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan balita, serta kelompok masyarakat lainnya yang dilayani oleh sekitar 32 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ferdinand Tidak Sepakat dengan Qodari Soal Purbaya: Gaya Dewa Mabuk

    Ferdinand Tidak Sepakat dengan Qodari Soal Purbaya: Gaya Dewa Mabuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, tidak sepakat dengan pengakuan Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari tentang Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Seperti diketahui, Qodari menyebut Purbaya sebagai sosok yang seperti koboi dalam memimpin Kemenkeu.

    Gaya ceplas-ceplos Purbaya justru disebutnya sebagai warna baru di lingkaran kabinet merah putih.

    Ia juga tidak tanggung-tanggung menggunakan bahasa bahwa ada perbedaan mencolok dari Sri Mulyani dengan Purbaya.

    Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat Menkeu lebih cenderung menginjak rem dibandingkan Purbaya yang menginjak gas.

    “Purbaya itu bukan gaya koboi tapi gaya dewa mabok tabrak sana, tabrak sini,” kata Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/9/2025).

    Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut, kebijakan tersebut sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Permasalahan utama kita saat ini bukan kekurangan likuiditas,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (14/9/2025).

    Dikatakan Anthony, kondisi perbankan justru sebaliknya. Likuiditas di dalam negeri masih sangat longgar.

    Ia menunjuk indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang berada di kisaran 86 hingga 88 persen.

    “Angka itu artinya dana pihak ketiga lebih besar dibanding penyaluran kredit,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Anthony juga menyoroti penempatan dana perbankan pada instrumen negara.

    “Dana perbankan yang ditempatkan di SBN dan SRBI mendekati Rp1.900 triliun,” ungkapnya.

    Fakta itu, kata Anthony, menegaskan bahwa likuiditas perbankan nasional justru berlebih.

  • Mau Lari ke Mana Dia?

    Mau Lari ke Mana Dia?

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto terkait pengurusan piutang negara. Menurutnya, Tutut tak akan ke mana-mana.

    “Kalau dia juga orang sini, mau lari ke mana dia?” kata Purbaya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) malam.

    Sebagai informasi, keputusan pencegahan itu dikeluarkan Sri Mulyani dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/MK/KN/2025 tentang Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto dalam rangka Pengurusan Piutang Negara.

    Tutut pun menggugat Menteri Keuangan, yang saat itu adalah Sri Mulyani. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

    Keputusan yang dibuat itu menetapkan Tutut sebagai penanggung utang PT Citra Mataram Satriamarga Persada (PT CMSP) dan PT Citra Bhakti Margatama Persada (PT CBMP) karena dikaitkan memiliki utang kepada negara atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

    Meski begitu, Purbaya mengonfirmasi bahwa gugatan Tutut terhadap Kemenkeu telah dicabut. Ia pun mengkritik kinerja Satgas BLBI yang dinilai terlalu banyak berjanji namun minim hasil.

    “Saya pikir kata orang, ada yang lapor ke saya, itu Satgas itu over promise. Dalam pengertian janji kebanyakan, tapi yang didapat juga nggak banyak. Akhirnya menimbulkan kegagalan,” ujar Purbaya.