Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Ekonom Usulkan Opsi Ini Ketimbang Tax Amnesty Lagi – Page 3

    Ekonom Usulkan Opsi Ini Ketimbang Tax Amnesty Lagi – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pihaknya tidak mendukung rencana penerapan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty.

    Dia menilai, kebijakan pengampunan pajak jika dilakukan berulang kali justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak.

    “Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, bagaimana jadi kredibelitas amnesty. Itu memberikan signal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan-ke depan ada amnesty lagi,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (19/9/2025).

    Ia menilai, pesan yang ditangkap dari pelaksanaan tax amnesty berulang bisa keliru. Wajib pajak dapat berpikir bahwa praktik penghindaran pajak akan terus ditoleransi karena nantinya selalu ada kesempatan baru untuk pemutihan kewajiban.

    “Message yang kita ambil dari adalah begitu. Setiap berapa tahun, kita ngeluarkan tax amnesti ini sudah dua, nanti 3, 4, 5, 6,7, 8, ya sudah semuanya. Messagenya kibulin pajaknya, nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya disitu, itu yang enggak boleh,” jelasnya.

     

  • Top 3: Kata Menkeu Purbaya Soal Kenaikan Gaji ASN hingga Pejabat – Page 3

    Top 3: Kata Menkeu Purbaya Soal Kenaikan Gaji ASN hingga Pejabat – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dampak kenaikan tarif cukai rokok terhadap industri dan pekerja. Ia menilai, kebijakan yang mendorong kenaikan tarif hingga rata-rata 57 persen berpotensi menekan kapasitas produksi.

    Dalam jangka panjang, hal itu akan memengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap. Menurut Purbaya, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

    Ia menegaskan, kebijakan cukai tidak boleh semata-mata fokus pada penerimaan negara. Oleh karena itu, Purbaya menyebut bahwa diskusi mengenai cukai harus memperhitungkan keseimbangan antara kepentingan fiskal, kesehatan, dan keberlangsungan tenaga kerja.

    “Tuh diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu nanti kita lihat. Selama kita tidak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur. Industri itu tidak boleh dibunuh. Kita hanya menimbulkan orang susah saja. Tapi memang harus dibatasin,” kata Purbaya saat ditemui di Kantornya Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis, Minggu (21/9/2025).

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Sempat Kaget & Sebut Firaun, Ini Arah Kebijakan Cukai Purbaya

    Sempat Kaget & Sebut Firaun, Ini Arah Kebijakan Cukai Purbaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat dibuat terkejut oleh tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) di Indonesia.

    Tarif cukai rokok yang ia ketahui langsung dari bawahannya itu dirinya anggap berpotensi besar mengganggu iklim bisnis industri hasil tembakau.

    “Saya tanya, kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%, wah tinggi amat, Firaun lu,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, sebagaimana dikutip Senin (22/9/2025).

    Tingginya tarif CHT itu ia akui selama ini turut menekan sisi penerimaan negara, sebab saat tarif rendah pendapatan negara cenderung lebih tinggi.

    “Terus, kalau turun gimana? Ini bukan saya mau turunin, ya. cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Kenapa dinaikin kalau gitu?” ungkap Purbaya.

    Namun, ia menekankan, kebijakan tarif CHT yang tinggi selama ini diterapkan pemerintah merupakan langkah untuk mengendalikan konsumsinya, bukan hanya semata untuk mendulang penerimaan cukai.

    “Rupanya, kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi, kecil lah, otomatis industri-nya kecil, kan? Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus. Ada WHO di belakangnya,” tegas Purbaya.

    Kendati begitu, Purbaya merasa ada yang tak bijak dalam mendesain kebijakan CHT selama ini, yakni tidak memikirkan tenaga kerja yang selama ini mencari nafkah. Sebab, mendesain kebijakan CHT untuk menekan konsumsi tapi tidak memberi jaminan lapangan kerja baru bagi para pekerjanya.

    “Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Enggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? itu diskusinya di sana,” ujar Purbaya.

    Oleh sebab itu, ia memastikan, di bawah kepemimpinannya kebijakan CHT akan lebih seimbang, antara menjaga sisi kesehatan dengan mengendalikan konsumen, tapi tidak mematikan industrinya yang selama ini menjadi tempat lapangan kerja.

    “Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita enggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu enggak boleh dibunuh, itu kan hanya menimbulkan orang susah aja, tapi memang harus dibatasin yang ngerokok itu,” ucapnya.

    Purbaya mengakui, untuk menjaga sisi kesehatan masyarakat, tentu konsumsi rokok harus dibatasi. Namun, tidak melulu dengan kebijakan tarif yang tinggi melalui pengenaan cukai.

    “Memang harus dibatasin yang rokok itu, paling enggak orang ngertilah harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi enggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok terusnya tenaga kerjanya dibiarkan tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

    “Itu kan kebijakan yang enggak bertanggung jawab, kan?” ungkap Purbaya.

    Untuk meramu secara kongkrit kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) untuk 2026, Purbaya akan segera meninjau langsung kondisi industrinya dalam waktu dekat.

    Selain itu, ia juga memastikan akan terus memberantas peredaran rokok ilegal, termasuk menegaskan kebijakan pelarangan peredaran rokok ilegal secara daring.

    “Karena enggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok sementara mereka enggak kita lindungi marketnya, kita membunuh industrinya,” tuturnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons Pengusaha Kala Purbaya Tolak Tax Amnesty

    Respons Pengusaha Kala Purbaya Tolak Tax Amnesty

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III karena dinilai berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak. Pengusaha menilai program itu selama ini belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

    Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, harus ada strategi khusus sebagai pengganti tax amnesty agar tingkat kepatuhan para wajib pajak lebih tinggi untuk membayar pajak usahanya.

    “Menyangkut kebijakan Menkeu yang tidak akan menerapkan tax amnesty, selama ini kita rasakan bahwa program itu masih belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak,” kata Sarman kepada detikcom, Minggu (21/9/2025).

    Sarman menjelaskan pelayanan pajak berbasis digital, seperti Coretax semakin mudah diakses oleh pengusaha. Sarman menilai akses menggunakan Coretax yang lebih mudah ini dapat menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk sukarela membayar pajak.

    “Komunikasi dan sosialisasi berbagai kebijakan perpajakan harus sering dilakukan kepada dunia usaha, dengan pelayanan yang prima dan ramah. Kita yakin jika tingkat kepatuhan semakin tinggi maka target penerimaan pajak untuk kas negara akan dapat tercapai,” jelas Sarman.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam mengakui program tax amnesty dapat merusak kredibilitas pajak. Menurutnya, terpenting saat ini membangun sistem yang menarik wajib pajak untuk membayar pajak.

    “Yang penting bagaimana dibangun environment orang senang bayar pajak karena merasa dihargai dan mendapat kehormatan. Tidak seperti sekarang kita sebagai pesakitan,” ujar Bob Azam.

    Bob menilai masyarakat seperti terkesan ditargetkan untuk membayar pajak. Alih-alih seperti itu, Bob menyebut lebih baik didorong dengan iklim saling percaya, mengedepankan self-sssessment system, serta pemberian insentif bagi yang konsisten membayar pajak.

    “Di luar negeri warga masyarakat yang menerima pengembalian pajak tanpa pengajuan dari mereka dan menjadi surprising bagi mereka. Sekarang hampir tidak pernah terjadi di kita hal seperti itu,” imbuh Bob.

    Sebelumnya, Purbaya menilai penerapan tax amnesty jilid III berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak. Kebijakan itu bisa memberi sinyal bahwa pelanggaran pajak diperbolehkan karena akan terus ada pengampunan.

    “Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesty? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ke depan ada amnesty lagi, kira-kira begitu,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    “Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, ya udah nanti semuanya nyelundupin duit, tiga tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus,” tambahnya.

    Tonton juga video “Purbaya Kaget Tarif Cukai Rokok 57 Persen: Firaun Lu?” di sini:

    (rea/ara)

  • Bea Cukai Laporkan Impor Ilegal melalui Pelabuhan Kecil, Menkeu Purbaya: Kita akan Beresin

    Bea Cukai Laporkan Impor Ilegal melalui Pelabuhan Kecil, Menkeu Purbaya: Kita akan Beresin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kegiatan impor ilegal diyakini masih membanjiri sejumlah pasar di Indonesia. Pihak Bea Cukai pun mengaku sudah mendeteksi praktik itu dengan memanfaatkan pelabuhan kecil.

    Atas laporan dari Bea Cukai itu, Kementerian Keuangan memastikan akan berupaya untuk melawan praktik tersebut serta memberantas segala macam impor ilegal.

    Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menilai, impor ilegal itu menjadi akar masalah industri di dalam negeri khususnya terkait dengan persaingan usaha.

    “Kita akan beresin yang penyelundupan-penyelundupan, yang palsu-palsu, yang impor nggak jelas, yang ilegal, kita akan beresin itu,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantornya, dikutip Minggu (21/9).

    Purbaya mengaku telah mendapat laporan Bea Cukai yang menyebut penyelundupan terjadi karena masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil. Kendati dengan cara itu, Purbaya memastikan bisa membereskan praktik tersebut. Apalagi kata dia, aparat pemerintah ada di berbagai tempat.

    “Kalau saya tanya Bea Cukai gimana, ada yang masuk lewat pelabuhan kecil, tapi saya pikir itu bisa dideteksi kan. Kita punya orang di banyak tempat, harusnya sih bisa, cuman belum diberesin aja,” bebernya.

    Purbaya pun menyoroti soal pasar di Tiongkok yang menerapkan insentif sebesar 15 persen dari pemerintah jika menerapkan ekspor.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan itu, namun kata dia, setiap barang yang masuk ke tanah air dari pelaku pasar di Tiongkok hanya untuk memperoleh insentif ekspor akan dianggap sebagai dumping.

  • Beri Pengarahan Santri Ponpes Amanatul Ummah, Menko Pangan Zulhas: Ingat Selalu Petani dan Nelayan – Page 3

    Beri Pengarahan Santri Ponpes Amanatul Ummah, Menko Pangan Zulhas: Ingat Selalu Petani dan Nelayan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan kuliah umum dihadapan 8.000 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah dan calon wisudawan Universitas KH Abdul Chalim, Pacet, Mojokerto, Jawa Tengah.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan Zulhas menekankan pentingnya peran lulusan pesantren dan perguruan tinggi untuk tetap berpihak pada akar bangsa: petani dan nelayan.

    “Apapun jalan hidup teman-teman nanti, baik menjadi ASN, profesional di swasta, maupun wirausahawan, jangan pernah melupakan petani dan nelayan,” ujar Zulhas dihadapan ribuan peserta, Sabtu 20 September 2025.

    Dia juga menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang para calon wisudawan yang ditempa di kampus.

    Menurut Zulhas, empat tahun menempuh pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga pembelajaran hidup: disiplin, kesabaran, kemandirian, dan solidaritas.

    “Bangga dan berbahagialah, teman-teman berhasil mengalahkan keraguan dan kemalasan. Itulah kemenangan hakiki bagi seorang pejuang,” ucap dia.

    “Tapi perjalanan tidak berhenti di sini, ini justru awal babak baru menghadapi dunia kerja, kompetisi global, dan dinamika sosial,” sambung Zulhas.

     

     

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memuji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Zulhas, masalah uang Koperasi Desa Merah Putih selesai selama 30 menit.

  • Blak-blakan Menkeu Purbaya soal Tarif Cukai Rokok – Page 3

    Blak-blakan Menkeu Purbaya soal Tarif Cukai Rokok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dampak kenaikan tarif cukai rokok terhadap industri dan pekerja. Ia menilai, kebijakan yang mendorong kenaikan tarif hingga rata-rata 57 persen berpotensi menekan kapasitas produksi.

    Dalam jangka panjang, hal itu akan memengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap. Menurut Purbaya, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

    Ia menegaskan, kebijakan cukai tidak boleh semata-mata fokus pada penerimaan negara. Oleh karena itu, Purbaya menyebut bahwa diskusi mengenai cukai harus memperhitungkan keseimbangan antara kepentingan fiskal, kesehatan, dan keberlangsungan tenaga kerja.

    “Tuh diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu nanti kita lihat. Selama kita tidak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur. Industri itu tidak boleh dibunuh. Kita hanya menimbulkan orang susah saja. Tapi memang harus dibatasin,” kata Purbaya saat ditemui di Kantornya Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis, Minggu (21/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya mengkritisi minimnya program mitigasi untuk pekerja yang berpotensi terdampak. Ia menilai, kebijakan yang membuat industri menyusut tanpa solusi jelas akan menimbulkan masalah baru.

    “Yang rokok itu paling tidak orang harus mengerti risiko rokok. Tapi tidak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok. Terusnya tenaga kerjanya dibiarkan. Tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang tidak bertanggung jawab kan,” jelasnya.

     

  • Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

    Menkeu Purbaya Dianggap Terlalu Banyak Cawe-cawe

    GELORA.CO -Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai terlalu sering cawe-cawe di berbagai isu publik. 

    “Sejak awal menjabat, publik justru disuguhi komentar yang berlebihan. Dari membandingkan kinerja ekonomi era SBY, Jokowi, hingga Prabowo, menyindir balik kritikan akademisi, sampai cawe-cawe soal laporan direksi BUMN di media. Padahal yang ditunggu rakyat adalah kerja nyata menjaga ekonomi, bukan polemik,” kata Direktur Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi  Murmahudi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.

    Menurut dia, posisi Menteri Keuangan adalah kunci stabilitas fiskal negara. Terlalu reaktif menanggapi kritik publik hanya akan menguras energi dan mengalihkan fokus dari tugas utama.

    “Kalau setiap isu ditanggapi dengan komentar di media, kapan ada waktu merumuskan kebijakan fiskal yang kuat? Menkeu harus tunjukkan dulu hasil kerja. Adu argumen di ruang publik bukan prioritas, yang utama adalah kebijakan nyata untuk rakyat,” tegasnya.

    Murmahudi menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dari pelemahan daya beli, ancaman perlambatan ekonomi global, defisit anggaran, hingga penerimaan negara yang harus dioptimalkan. Kondisi ini, kata dia, menuntut konsentrasi penuh dari Menkeu.

    “Menkeu merupakan ujung tombak pertahanan ekonomi nasional. Publik ingin kepastian bahwa APBN dikelola dengan hati-hati, subsidi tepat sasaran, dan fiskal tetap sehat. Jangan sampai energi habis untuk klarifikasi dan sindir-menyindir. Yang ditunggu publik langkah nyata, bukan drama,” pungkasnya.

  • Begini Kalau Kang Survey Diangkat jadi Pejabat!

    Begini Kalau Kang Survey Diangkat jadi Pejabat!

    GELORA.CO – Viral di media sosial (medsos) soal Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, membandingkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara.

    Adapun pernyataan Qodari itu disampaikan saat acara “Penguatan Ekosistem Perumahan” di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025).

    “Pak Purbaya memang pintar, tetapi sebenarnya beliau keduluan oleh Pak Ara. Sebelum ada kebijakan memindahkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia untuk menambah likuiditas bank, Pak Ara sudah lebih dulu memindahkan sekitar Rp150 triliun (red: sebenarnya Rp80 triliun) khusus untuk perumahan. Caranya, melalui penurunan Giro Wajib Minimum dari 5 persen menjadi 4 persen,” ucap Qodari.

    Lantas dia mencontohkan melalui dana yang dialokasikan Maruarar tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah kini bisa mendapatkan akses perumahan dengan bunga rendah atau dana murah.

    “Kalau Pak Purbaya gas ekonomi melalui berbagai program kredit usaha dan lainnya, Pak Ara gas ekonomi melalui dana perumahan. Hasilnya, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah,” lanjutnya.

    Pun, Qodari menilai kebijakan itu juga sejalan dengan struktur ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di kelompok berpenghasilan menengah bawah, dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp3-4 juta per bulan.

    “Jadi yang dikerjakan Pak Ara, para kepala daerah, bupati dan wali kota, memang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat kita. Di sinilah perumahan subsidi menjadi sangat diperlukan,” katanya.

    Komentar warganet

    Video pernyataan itupun berseliweran di medsos. Di TikTok, misalnya.

    Warganet pun ramai-ramai berkomentar.

    Akun @popoy berkomentar: qodari di lantik bukan sesuai kapasitasnya tapi sebagai balas budi.

    @SupriyantoPRASAGA: injak rem korupsi gila-gilaan, apalagi injak gas.

    @Bhony: Saya kasih pengertian mengenai dana 200T yg akan di salurkan ke bank. Jika pemerintah menyalurkan dana 200T itu ke bank, maka pihak bank akan pusing, kenapa? karena mereka akan bayar bunga ke pemerintah. Semakin besar dana yg di salurkan ke mereka ( Pihak Bank ) maka bunganya juga makin besar utk bayar ke pemerintah. 

    Lalu kata dia: Jadi mau gak mau mereka harus memutar uang itu dengan cara meminjamkan ke nasabah dengan bunga rendah agar nasabah tertarik untuk meminjam ke bank, jika bunga rendah maka akan banyak pengusaha yg pinjam ke bank, dan dampaknya banyak pengusaha yg buka lapangan kerja sehingga pengangguran akan semakin sedikit.

    Jika pengangguran semakin sedikit, maka akan semakin banyak orang yg akan berbelanja dan perekonomian bisa hidup kembali, jika perekonomian bisa hidup kembali maka banyak inverstor asing yg akan tanam modal di Indonesia dan rupiah akan naik. Seperti itulah kira2.

    @ARKAN 9488: manusia paling hebat ini salah satunya hebat bicara tntang 3priode.

    @Faisalanugrah26: masalah siapa yang mau minjam? wong orang sekarang lagi hold uang kok berani invest, seblm digelontorkan ke bank, kondisi bank juga lagi surplus uang, ditambah lagi uang 200 t, makin bingung siapa yg mau minjam.

    @MHY: Begini kalau tukang survey diangkat jadi pejabat.

    @Mas_Mun (Sidrotul Muntaha): kayaknya akan ada permusuhan dalam selimut nih.

    @partaotoba: selalu bicara bagus, semoga hasil nyata yg bagus.

    @senopati: saya setuju kalau qodari tidak di pke pemerintah.

    @mas R: tukang survei dpt jabatan..

    @chimotthea: lah knapa di bahas kepala staf kepresidenan lg, rakyat jg sudah pd tahu, hrsnya sbagai kepala staf memantau terus laporan ke presiden, ini di bahas..kasih ide2 berlian kl sebagai staf kepresidenan.

    @Silangit 78: kcewa gw sm Prabowo ngapain si kodari di angkat jdi ksp.

    Selain itu, masih banyak komentar lain sebagaimana tertuang dalam postingan akun TikTok kompas.com.

  • Top 3: Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 – Page 3

    Top 3: Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan secara berulang tidak ideal diterapkan.

    Purbaya, mengatakan bahwa program tax amnesty tersebut justru dapat mendorong perilaku tidak patuh di kalangan wajib pajak.

    “Kalau dua tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Mereka akan pikir, dua tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” ujarnya.

    Meski demikian, Purbaya mengaku masih akan mempelajari setiap usulan yang muncul terkait pengampunan pajak

    “Tapi, saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi, sebagai ekonom untuk saya sih, tidak terlalu appropriate. Tidak terlalu pas lah,” katanya.

    Baca artikel selengkapnya di sini