Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Mendagri Tito Datangi Kantor Menkeu Purbaya, Ini yang Dibahas!

    Mendagri Tito Datangi Kantor Menkeu Purbaya, Ini yang Dibahas!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menandatangani kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melaporkan komitmennya memperkuat pengawasan belanja pemerintah daerah supaya makin cepat.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan mencatat, belanja di daerah masih belum optimal karena masih membengkaknya dana pemda di perbankan yang mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025. Jauh lebih tinggi dari catatan Agustus 2024 yang hanya Rp 192,57 triliun.

    Untuk mengurai masalah itu, Tito mengatakan, sebetulnya Kemendagri sudah memiliki program mengumumkan secara rutin tiap bulan realisasi pendapatan dan belanja masing-masing daerah yang terpantau melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

    “Di depan zoom meeting seluruh kepala daerah kan dia malu yang rendah. Apalagi kadang-kadang saya live streaming YouTube dengan yang bisa diakses media, yang tinggi ya kita berikan reward, yang rendah pasti malu,” kata Tito sesuai pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2025).

    “Tujuannya adalah sekali lagi memacu daerah supaya pendapatan sesuai target dan belanjanya tinggi supaya ada uang beredar di masyarakat,” tegasnya.

    Pada kesempatan pertemuan itu, Tito juga mengajak supaya Purbaya ikut dalam program monitoring pendapatan dan belanja daerah itu. Ia mengatakan, Purbaya bersedia hadir mulai Oktober 2025.

    “Dan beliau berkenan awal bulan depan, Oktober, beliau akan hadir pada acara Rakor tentang Realisasi Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia, Zoom Meeting, ditambah dengan Rakor tentang Pertumbuhan Ekonomi,” papar Tito.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp 571,5 triliun atau 62,1% dari pagu APBN per 31 Agustus 2025. Besaran transfer ini mengalami peningkatan sebesar 1,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Tahun lalu Rp 562,1 triliun, tahun ini Rp 571,5 triliun. Namun sebelah kanan, kita melihat bahwa belanja daerah itu lebih lambat dari dibandingkan tahun lalu,” kata Suahasil dalam paparan APBN KITA Edisi September 2025.

    Beberapa poin belanja daerah yang disoroti a.l. belanja pegawai yang 1,5% di bawah realisasi periode yang sama tahun lalu. Hal serupa juga dibukukan oleh belanja barang dan jasa yang 10,6% turun dari posisi 31 Agustus 2024 dan belanja modal 32,6% turun dibandingkan periode 31 Agustus 2024.

    “Memang tahun ini ada pergantian pemimpin daerah banyak, bisa jadi ini ada perlambatan karena ada pergantian kepemimpinan juga karena ada kebijakan pencadangan yang kita keluarkan lewat Inpres No.1/2025 tapi salur TKD-nya lebih tinggi,” papar Suahasil.

    Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah melakukan belanja lebih cepat pada 3 bulan terakhir tahun ini.

    “Transfernya kalau kita lihat tetap tinggi tapi belanjanya lambat sehingga dana Pemda di perbankan meningkat per Agustus Rp 233,11 triliun,” kata Suahasil.

    Posisi dana mengendap ini lebih tinggi jika dibandingkan Rp 192, 57 triliun per 31 Agustus 2024.

    “Jadi kita harap bahwa daerah akan terus mendorong akselerasi belanja agar APBD mampu beri stimulus bagi perekonomian di daerah bersama-sama dengan APBN,” tegasnya.

    (arj/arj)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara: Belum Perlu

    Purbaya soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara: Belum Perlu

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Sebagaimana diketahui, rencana itu menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.

    Purbaya mengatakan sejauh ini pembentukan BPN belum perlu. Meski begitu, semuanya tergantung dari perintah presiden dalam hal ini Prabowo.

    “Belum ya, tapi itu nanti tergantung perintah presiden seperti apa, tergantung hasil diskusi saya dengan presiden seperti apa. Tapi untuk sementara sih kalau saya lihat belum perlu, sampai kita semuanya sudah stabil,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (22/9/2025).

    Purbaya menyebut pihaknya akan mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak dan cukai. Menurutnya, saat ini masih ada kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki di sistem baik pajak maupun bea cukai.

    Jika perbaikan sudah dilakukan namun hasilnya tidak memuaskan, baru Purbaya bakal merencanakan pembentukan BPN.

    “Nanti kalau sudah dioptimalkan hasilnya belum bagus juga, baru kita pikir untuk bentuk itu, tapi sekarang sih belum saatnya. Masih ada kelemahan-kelemahan di sistem baik pajak maupun bea cukai yang bisa diperbaiki,” ucap Purbaya.

    “Dengan desain yang ada, kalau dijalankan dengan optimal, saya mau lihat berapa kenaikan cukai maupun pajak. Kalau itu masih terlalu rendah, baru kita berpikir ke arah sana,” tambahnya.

    (aid/kil)

  • Purbaya Kejar Rokok Ilegal Sampai ke Toples Warung

    Purbaya Kejar Rokok Ilegal Sampai ke Toples Warung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Selain yang beredar di marketplace atau pasar online, juga akan dikejar hingga ke warung-warung kelontong.

    Khusus untuk di marketplace, dia mengatakan, telah memanggil perusahaan-perusahaannya seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli supaya mulai 1 Oktober tidak lagi memperkenankan para pedagang untuk menjual barang-barang ilegal termasuk rokok.

    “Tadinya minta mulai 1 Oktober tapi saya bilang secepatnya,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Untuk di toko kelontong, ia mengaku juga telah mendapat laporan banyak yang menjual rokok ilegal di toples. Oleh sebab itu, ia menegaskan, juga akan memberantas peredaran rokok ilegal sampai ke lapisan penjual itu.

    “Jadi bagi siapa pun yang jual rokok ilegal saya akan datangi secara random,” paparnya.

    Di sisi lain, jalur hijau impor barang-barang ilegal yang didesain bea cukai ia pastikan tak akan luput juga dari pengawasannya. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal melalui jalur hijau kepabeanan dan cukai, ia pastikan juga akan disikat, termasuk itu dari pihak internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

    “Kalau ada kecurangan mungkin dalam waktu dekat kita akan banyak orang dari situ kita akan sikat baik yang terlibat dari bea cukai atau Kemenkeu,” ucap Purbaya.

    Dengan cara itu, ia menganggap, dalam jangka waktu periode tiga bulan ke depan peredaran rokok ilegal bisa hilang dari Indonesia.

    “Kita harap 3 bulan ke depan hilang karean ada siklus impor kan sehingga kami harap semua ikuti aturan dengan benar, jangan akali aturan impor yang ada di sini,” tegas Purbaya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Badan Penerimaan Negara Dibentuk Tahun Ini? Menkeu Purbaya Kasih Bocoran – Page 3

    Badan Penerimaan Negara Dibentuk Tahun Ini? Menkeu Purbaya Kasih Bocoran – Page 3

    Menurut Menkeu, rancangan kelembagaan dan sistem penerimaan negara sebenarnya sudah ada. Namun, ia ingin melihat terlebih dahulu sejauh mana desain tersebut mampu mendorong kenaikan penerimaan bila dijalankan secara maksimal.

    Ia menilai langkah evaluasi ini penting agar keputusan pembentukan BPN tidak terburu-buru dan sesuai dengan kebutuhan riil negara. Dengan demikian, setidaknya untuk tahun ini, wacana pembentukan BPN belum akan direalisasikan, sambil pemerintah terus memperkuat kinerja pajak dan bea cukai.

    “Dengan desain yang ada saya mau lihat, kalau dijalankan optimal berapa kenaikan cukai maupun pajak, kalau masih terlalu rendah baru berpikir ke arah sana, untuk saat ini belum,” pungkasnya.

     

  • Purbaya yakin ekonomi RI makin kuat seiring membaiknya modal asing

    Purbaya yakin ekonomi RI makin kuat seiring membaiknya modal asing

    modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya proteksi ekonomi kita juga membaik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja perekonomian Indonesia semakin kuat ke depan seiring dengan membaiknya aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

    “Karena keributan kemarin, jadi sebagian orang takut. Harapannya sih ke depan akan semakin membaik, karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya proteksi ekonomi kita juga membaik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Pada pekan ketiga September, yakni periode 15-19 September 2025, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp3,03 triliun di seluruh pasar saham Indonesia.

    Adapun sejak awal tahun hingga 19 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp58,70 triliun dan Rp119,62 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp42,61 triliun.

    Perbaikan masuknya modal asing juga diiringi oleh selisih imbal hasil (spread yield) Surat Berharga Negara (SBN) rupiah tenor 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun dari 240 basis poin (bps) pada Januari 2025 menjadi 216 bps pada September 2025. Penurunan ini mengindikasikan kepercayaan investor bahwa risiko rupiah lebih terkendali.

    “Nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik. Itu spread-nya sempat naik, kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor pulih setelah keributan beberapa minggu yang lalu,” tambahnya.

    Di samping itu, “country risk” yang diukur melalui spread yield antara SBN berdenominasi dolar AS dan US Treasury juga turun dari 88 bps pada Januari menjadi 79 bps pada September.

    “Kalau kita lihat rekam historisnya, ini amat rendah. Kalau kita nanti terus membaik ekonominya, saya pikir ini akan turun terus spread yield dengan US Treasury,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara: Belum Perlu

    Keterlambatan di Coretax Akan Kita Perbaiki Dalam 1 Bulan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti performa Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang hingga saat ini belum optimal. Proses perbaikan Coretax akan segera dilakukan dan ditargetkan rampung dalam 1 bulan.

    Purbaya mulanya menyoroti tentang kabar terbaru dari Coretax yang tidak masuk pembahasan Konferensi Pers APBN KiTa. Padahal, ia mengaku telah meminta Ditjen Pajak untuk memasukkan pembahasan tersebut.

    “Kemudian Coretax, tadi saya minta Ditjen Pajak untuk tulis, di sini nggak ada Coretax. Kenapa nggak ditulis?,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Ia mengakui bahwa hingga saat ini Coretax belum berjalan dengan optimal. Purbaya berjanji, perbaikan Coretax akan dilakukan selama satu bulan ke depan.

    “Jadi pada dasarnya, saya akan lihat Coretax seperti apa, keterlambatan di Coretax, akan kita perbaiki secepatnya. Dalam 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membenarkan sempat terjadi downtime operasi Coretax. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem.

    “Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih andal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap,” kata Bimo.

    Purbaya Cek Coretax

    Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya sempat melakukan inspeksi mendadak terhadap operasional pelayanan publik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kesempatan itu dirinya melakukan panggilan ke sistem contact center Kring Pajak.

    Purbaya mengatakan ingin merasakan pelayanan DJP setelah mendapat laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya. Ia merasa telah dibohongi karena sebetulnya masih ada wajib pajak yang mengeluhkan.

    “Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto) sedang pergi ke luar negeri, saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Jadi mereka mengibuli saya juga kayaknya,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Dalam unggahan video di TikTok @ditjenpajakri, Purbaya menelepon layanan Kring Pajak layaknya masyarakat umum dan menanyakan terkait sistem perpajakan Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku belum mengetahui Coretax dan meminta petugas untuk menjelaskan kepadanya terkait Coretax.

    Menurut Purbaya, dirinya sebenarnya belum sidak betul terkait Coretax dan akan cek lagi nanti. Ia tidak ingin mendapat laporan yang baik-baik saja dari anak buah, yang menurutnya ‘Asal Bapak Senang’ atau ABS.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan inflasi Indonesia pada Agustus 2025 tetap terkendali di level 2,31 persen. Menurutnya, capaian ini mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi ideal di tengah tekanan global yang masih dirasakan banyak negara.

    “Inflasi (Agustus 2025) cukup stabil menopang daya beli masyarakat di tengah banyak negara yang berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level kalau kita lihat 2,31 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Purbaya menegaskan, inflasi Indonesia terbilang lebih ideal dibanding sejumlah negara tetangga. Ia mencontohkan Singapura yang hanya mencatat inflasi 0,6 persen. Angka ini, kata dia, justru dinilai tidak baik karena menunjukkan lemahnya permintaan domestik.

    “Ini level inflasi yang amat ideal, jadi inflasi yang bagus itu bukan nol juga diatas 10 tapi sekarang konsensus ekonomi global diantara 1 sampai 3 persen dan kita di 2,31 persen level yang pas lah. Singapura (inflasinya) 0,6 persen itu gak bagus itu jelek, dibawah 1,5 persen itu biasanya jelek karena demannya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi seperti itu,” jelasnya.

    Hal yang sama terjadi di Malaysia, dengan inflasi tercatat 1,2 persen. Menurutnya, kondisi tersebut kurang ideal dibanding Indonesia yang berada di kisaran normal.

    “Malaysia 1,2 persen (inflasinya) agak jelek, kita (Indonesia) ideal,” ujar Purbaya.

     

          

  • Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun – Page 3

    Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja yang cukup terjaga di tengah tantangan global. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

    “Pendapatan negara Rp 1.638,7 triliun itu 57,2 perseb dari outlooknya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp 1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook 2025. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.388,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 686,6 triliun dan belanja non-K/L Rp 702,5 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp 571,5 triliun.

    “Belanja negara mencapai Rp 1.960,3 triliun, 55,6 persen dari outlook,” ujarnya.

    Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski begitu, keseimbangan primer tetap terjaga positif sebesar Rp 22 triliun.

    “Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB. Keseimbangan primer masih Rp 22 triliun. Dilihat dari sini harusnya negatif keseimbangan primer sampai akhir tahun. Masih ada indikasi belanja Pemerintah mesti dipercepat lagi, agar keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran per tahun 2025,” ujarnya.

  • Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi saat itu dipengaruhi oleh perputaran uang yang beredar di masyarakat.

    “Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, jumlah uang beredar meningkat tajam hingga April 2025, di mana dampaknya baru terasa pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada kuartal II.

    Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.

    Maka dari itu, Purbaya menggarisbawahi melihat angka pertumbuhan ekonomi juga perlu mempertimbangkan suplai uang pada periode waktu terkait.

    “Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS,” tuturnya.

    Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy) ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain konsumsi rumah tangga, PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 27,83 persen.

    Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Sedangkan, konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Bantah Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu: Kamu Tahu Dari Mana? – Page 3

    Menkeu Purbaya Bantah Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu: Kamu Tahu Dari Mana? – Page 3

    11. Dirjen Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin

    12. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto

    13. Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, Suryo Utomo

    14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Nufransa Wira Sakti

    16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Yon Arsal

    17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sudarto

    19. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono

    20. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Rina Widyani Wahyuningsih

    21. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mochamad Agus Rofiudin

    22. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono.