Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • VIDEO: Menggebrak! Menkeu Purbaya Siap-Siap Guyur Duit Rp275 Triliun ke Banyak Bank Daerah

    VIDEO: Menggebrak! Menkeu Purbaya Siap-Siap Guyur Duit Rp275 Triliun ke Banyak Bank Daerah

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 09 Okt 2025, 12:11 WIB

    Diterbitkan 09 Okt 2025, 12:07 WIB

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa pemerintah saat ini memiliki dana menganggur sekitar Rp 275 triliun yang siap disalurkan ke bank daerah.

    Ia menyebut tengah berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk Bank Jatim dan Bank DKI (bank Jakarta), untuk menempatkan dana tersebut.

  • Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Politik kemarin, radikalisme lewat game Roblox Prabowo panggil Mentan

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ungkap ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online hingga Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) hingga Menteri Koperasi ke Istana.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    BNPT: Ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta orang tua, khususnya ibu, untuk mengawasi aktivitas anak-anak di dunia digital, karena saat ini sudah ada upaya menyusupkan paham radikal lewat game online.

    “Sekarang sudah ada upaya sistematis dari kelompok berpaham radikal untuk merekrut anak-anak muda lewat game online,” ungkap Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dalam Dialog Kebangsaan Bersama Ormas dan Tokoh Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat (8/10), Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengingatkan adanya penyusupan paham radikal lewat platform permainan daring (game online) seperti Roblox.

    Baca selengkapnya di sini.

    Seskab rapat dengan Dasco hingga Purbaya bahas ekosistem keuangan

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghadiri rapat dengan sejumlah pejabat negara, mulai dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Kamis pagi.

    Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan rapat tersebut membahas tentang ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air.

    “(Membahas) terutama mengenai ekosistem keuangan dan perbankan di tanah air,” ucap Teddy.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dasco nilai wacana bangun ulang Al Khoziny pakai APBN belum kesimpulan

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum merupakan suatu kesimpulan.

    “Mungkin masih belum pada satu kesimpulan,” kata Dasco setelah menghadiri sebuah acara di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Namun pada dasarnya, kata dia, DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar untuk memperhatikan kondisi bangunan pesantren-pesantren lainnya yang sudah berdiri sejak lama.

    Baca selengkapnya di sini.

    KSP: Sekolah Garuda cita-cita besar Prabowo untuk generasi unggul

    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan Sekolah Garuda merupakan manifestasi dari ide dan gagasan besar Presiden Prabowo untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia.

    “Saya sangat bahagia berada di tempat ini dan sangat yakin Presiden Prabowo pun berbahagia melihat peristiwa hari ini, karena salah satu cita-cita beliau mendirikan sekolah unggulan di berbagai pelosok Indonesia akan segera terwujud,” ujar Qodari dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Qodari dalam sambutan saat meresmikan pembangunan SMA Garuda Baru bersama dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung (8/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa jajarannya seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut beberapa menteri, mereka dipanggil rapat oleh Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program pemerintah terkait pangan dan pembentukan Kampung Nelayan.

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aparat Pajak Buru Penunggak dengan Data PPATK, Raih Rp18,47 Triliun Tambahan Penerimaan Negara

    Aparat Pajak Buru Penunggak dengan Data PPATK, Raih Rp18,47 Triliun Tambahan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto melaporkan penggunaan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh anak buahnya telah membantu meningkatkan penerimaan negara senilai Rp18,47 triliun sepanjang 2020—2025.

    Nilai tersebut disampaikan Bimo dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP, PPATK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan pada Kamis (9/10/2025). 

    Bimo menjelaskan, perjanjian kerja sama ini menandai penguatan koordinasi antarinstansi dalam pembentukan satuan tugas (Satgas), pertukaran data dan informasi, serta asistensi penanganan perkara dan isu strategis di bidang penegakan hukum.

    “Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan koordinasi antar instansi dapat berjalan semakin efektif sehingga upaya peningkatan penerimaan negara dan perlindungan sumber daya alam dapat terlaksana secara optimal dan berintegritas,” ujar anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu.

    Selain fokus pada optimalisasi penerimaan pajak, pembentukan Satgas juga diarahkan untuk mendukung strategi nasional pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta mencegah kebocoran penerimaan dari sektor kehutanan.

    Lebih lanjut, Bimo mengungkapkan DJP diketahui telah memanfaatkan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK secara aktif untuk memperkuat proses pengawasan dan pemeriksaan selama periode 2020—2025, 

    Kolaborasi lintas lembaga ini memungkinkan penelusuran transaksi keuangan yang berpotensi mengindikasikan pelanggaran perpajakan, sehingga hasilnya langsung berdampak pada penerimaan negara.

    Menutup sambutannya, Bimo menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim dari DJP, PPATK, dan BPKP atas sinergi yang telah terbangun. Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

  • Tatapan Tajam Purbaya Ancam Pegawai Pajak: Saya Rapikan Sehigga Tidak Macam-Macam Lagi!

    Tatapan Tajam Purbaya Ancam Pegawai Pajak: Saya Rapikan Sehigga Tidak Macam-Macam Lagi!

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 09 Okt 2025, 22:49 WIB

    Diterbitkan 09 Okt 2025, 12:14 WIB

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap memberikan insentif bagi industri pasar modal, namun dengan syarat pelaku pasar terlebih dahulu menertibkan praktik yang merugikan investor kecil.

    Dalam dialog bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Self-Regulatory Organization (SRO), Purbaya menekankan pentingnya pembenahan perilaku investor agar pasar lebih sehat sebelum insentif diberikan.

    “Tadi direktur Bursa juga minta insentif terus yang belum tentu saya kasih jadi saya bilang akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal artinya yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah supaya investor kecil terlindungi, baru saya pikir insentifnya,” ujar Purbaya kepada wartawan usai dialog bersama pelaku pasar modal, Kamis (9/10).

    Insentif yang diminta oleh pihak bursa adalah dari sisi pajak, namun Purbaya menyebut dirinya, akan merapikan pegawai pajaknya agar ke depan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku pasar. Namun jika soal insentif pajak masih menjadi perhatian bursa, Purbaya meminta untuk pihak bursa bertemu lagi dengan dirinya untuk membahas insentif apa yang cocok diberikan.

  • Purbaya Buka Suara Soal Penundaan Pajak E-commerce hingga Februari 2026

    Purbaya Buka Suara Soal Penundaan Pajak E-commerce hingga Februari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah pernyataan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto terkait masa waktu penundaan penerapan skema baru pungutan pajak untuk pedagang di lokapasar digital (e-commerce) seperti Shopee hingga Tokopedia.

    Sebelumnya, Bimo menyampaikan bahwa skema baru itu ditunda hingga Februari 2026. Kendati demikian, Purbaya kaget mendengar pernyataan tersebut.

    “Enggak, saya kan menterinya,” ujarnya di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025) malam.

    Bendahara negara itu kembali menegaskan bahwa pemerintah ingin ekonominya pulih terlebih dahulu. Oleh sebab itu, dia belum bisa menentukan batas waktu penundaan ketentuan pajak e-commerce itu.

    “Kalau ekonominya tumbuh 6% atau lebih, baru saya pertimbangkan. Jadi menterinya saya,” katanya.

    Sebelumnya, keputusan penundaan memang disampaikan oleh Purbaya. Dia mengaku bahwa notabenenya sistem untuk penerapan skema baru itu sudah siap, namun ternyata penolakan ketika kebijakan itu diumumkan pada Juli lalu. 

    “Saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kami tunggu dulu deh,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Bendahara negara itu mengingatkan bahwa pemerintah sudah menempatkan dana Rp200 triliun ke sistem perbankan. Dia meyakini kebijakan tersebut bisa mendorong perekonomian.

    Purbaya menyatakan jika pertumbuhan ekonomi sudah membaik maka kebijakan skema baru pungutan pajak e-commerce bisa diimplementasikan.

    “Jadi, kami enggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian,” ungkapnya.

    Aturan Skema Baru Pajak E-commerce 

    Sebagai informasi, skema baru pungutan pajak e-commerce atau pajak digital itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/2025. PMK itu ditandatangani pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

    Dalam Pasal 8 ayat (1), dijelaskan bahwa pedagang akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto yang diterima dalam setahun. Pajak tersebut di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Nantinya, pemungutan PPh Pasal 22 dari pedagang itu akan dilakukan oleh lokapasar daring yang termasuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), seperti Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Keuangan.

    Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan tujuan utama penerapan skema baru pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 oleh pihak ketiga dalam transaksi e-commerce bukan untuk menambah penerimaan negara secara signifikan, melainkan lebih untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

    “Kita melihat dampaknya ini sebagai sebuah kerangka kepatuhan pajak dan kemudahan administrasi. Jadi, dampaknya ini jauh lebih besar daripada dampak rupiahnya, yang mungkin menjadi sasaran,” ujar Yon dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025).

    Dia menjelaskan pedagang Shopee Cs hanya akan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Artinya, penerimaan negara tidak akan bertambah banyak dengan seketika.

    Tak hanya itu, PPh Pasal 22 untuk pedagang Shopee Cs itu juga bukan jenis pajak baru. Sebelumnya, aturan itu sudah adanya terutama dalam perdagangan konvensional (nondaring).

    Bedanya, kini PMK Nomor 37/2025 hanya mengatur mekanisme baru pungutan PPh Pasal 22. Sebelumnya, PPh Pasal 22 dilaporkan secara mandiri oleh wajib pajak namun kini platform lokapasar (pihak ketiga) yang akan langsung memungut kepada pedagangnya yang memenuhi syarat.

    “Apabila selama ini wajib pajak merasa saya harus setor, lapor sendiri, sekarang saya sudah dibantu, dipungutkan oleh para platform. Harapannya tentu wajib pajak, merchant [pedagang] menjadi lebih mudah,” ujar Yon.

    Oleh sebab itu, dia menyimpulkan dampak penerapan skema baru pungutan PPh Pasal 22 itu akan terasa di kemudian hari, bukan serta merta dalam waktu dekat.

  • DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    DPR dukung upaya Menteri Keuangan basmi praktik impor ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia mendukung rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membasmi praktik impor ilegal demi meningkatkan industri tekstil lokal.

    Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan pasar potensial tidak boleh dikuasai oleh dominasi produk asing.

    “Kita tentunya harus bersama-sama memperkuat tumbuhnya industri lokal agar dapat melawan praktik dominasi produk-produk asing, ”ujar Chusnunia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis.

    Tidak hanya Chusnunia saja, kalangan pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga telah mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelundupan dan barang-barang ilegal yang diprediksi masuk lewat 28.000 kontainer per tahunnya.

    Berdasarkan data tradmap.org bahwa setiap tahunnya sekitar US$1,5-2 miliar importasi TPT dari China tidak tercatat di Bea Cukai, di mana jumlah ini setara dengan 28.000 kontainer barang impor ilegal.

    Karena itu, Chusnunia berharap pemerintah mengambil langkah strategis agar produk yang beredar di masyarakat didominasi oleh pelaku usaha dalam negeri.

    Salah satu dukungan yang telah diberikan pemerintah menurut Chusnunia adalah kemudahan akses mendapatkan modal usaha.

    Dia pun mencontohkan kebijakan Purbaya yang telah menyalurkan Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (himbara) yang siap digunakan masyarakat.

    “Langkah Menkeu mengguyur likuiditas ke bank-bank himbara senilai Rp 200 triliun diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga kredit, sehingga aktivitas sektor riil menjadi lebih berkembang dan ekonomi tumbuh tinggi,” ujarnya.

    Namun Chusnunia juga mengingatkan agar upaya penguatan industri tekstil lokal juga harus dibarengi dengan antisipasi terhadap persoalan lingkungan hidup yang muncul.

    Hal tersebut menurut dia harus dilakukan agar keberadaan industri tekstil itu justru tidak merugikan masyarakat sekitar.

    “Seperti kita ketahui bersama industri tekstil sendiri merupakan salah satu industri yang berpotensi mencemarkan lingkungan,” katanya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Purbaya Siapkan Strategi Tarik Dolar WNI dari Luar Negeri

    Video: Purbaya Siapkan Strategi Tarik Dolar WNI dari Luar Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan kebijakan baru untuk menarik Dolar Amerika Serikat milik Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (09/10/2025).

  • Ini Siasat Purbaya Jika Dana Rp200 Triliun Tak Terserap

    Ini Siasat Purbaya Jika Dana Rp200 Triliun Tak Terserap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun yang ada di lima bank milik negara, jika dana tersebut tidak terserap. Rencananya, dana itu akan dialihkan ke beberapa bank daerah.

    “Kalau saya datang ke satu bank, ada berapa kasih Rp 25 triliun nggak bisa abisin kan. Saya akan pindah ke bank yang lain aja,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Centre, Kamis (9/10/2025).

    Purbaya mengungkapkan dua bank yang disasar yakni Bank Jatim, Bank BPD DKI dan Bank Jakarta. Alasannya, kedua bank tersebut memiliki dukungan yang kuat. “Mungkin itu realitas saya utama, kenapa? Karena backing mereka kuat, jadi nggak akan ada apa-apa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum akan menyalurkan likuiditas ke perbankan swasta. Saat ini perbankan milik pemerintah akan menjadi fokus utama.

    Menurutnya, dana pemerintah yang ditempatkan di bank pemerintah nantinya akan otomatis menyebar secara tidak langsung ke bank swasta dan sistem perekonomian.

    “Kan saya lihat sekarang di kursus sistem perekonomian bertambah dan bunga pasar secara keseluruhan menurun kan. Itulah dampak kebijakan yang saya lakukan. Menurunkan, menambah liquid di pasaran, menurunkan bunga, dan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan dana Rp 200 triliun itu ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025. Bank Mandiri mendapat jatah Rp 55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mastel Soroti Prospek 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Dorong Layanan 5G

    Mastel Soroti Prospek 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Dorong Layanan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai pemanfaatan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan layanan 5G sekaligus memperluas jaringan broadband nasional. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, posisi Indonesia dalam hal infrastruktur internet saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Asean).

    Berdasarkan data Speedtest per Februari 2025, kecepatan rata-rata mobile broadband (MBB) Indonesia hanya sekitar 45 Mbps, menempati peringkat kesembilan dari 11 negara Asean, sementara kecepatan fixed broadband (FBB) mencapai 39,8 Mbps, berada di posisi ke-10 dari 11 negara.

    “Dari sisi harga, rata-rata biaya layanan internet di Indonesia juga masih paling mahal di Asean, yakni sekitar US$0,41 per Mbps [Rp6.478 per Mbps] ,” kata Sarwoto saat dihubungi Bisnis pada Kamis (9/10/2025). 

    Sarwoto menambahkan, keterlambatan implementasi layanan 5G menjadi salah satu isu utama. Menurutnya, layanan 5G di Indonesia tertinggal 4 hingga 5 tahun dibandingkan negara lain yang sudah mulai meluncurkan 5G sejak 2017. 

    Padahal, kata dia, teknologi 5G memiliki peran strategis di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan transformasi digital lintas sektor. Oleh sebab itu, Sarwoto menilai Indonesia masih memiliki peluang untuk memperkuat layanan 5G melalui pemanfaatan dividend spectrum di pita 700 MHz serta frekuensi ideal di 2,6 GHz.

    “Namun, kuncinya tetap pada kemampuan investasi penyelenggara telekomunikasi yang saat ini masih rendah,” katanya. 

    Sarwoto mengatakan, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan, misalnya melalui konsep 5G neutral network, yang memisahkan penyelenggaraan jaringan 5G dengan penyelenggaraan jasanya untuk use case tertentu. Dia menekankan 5G tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga akan mempercepat transformasi di sektor kesehatan, pendidikan, energi, pangan, industri, perdagangan, hingga pemerintahan.

    Dia juga mendukung adanya pemberian insentif atau skema pembayaran secara bertahap pada biaya keseluruhan pita frekuensi yang akan dilelang. Menurut Sarwoto, langkah tersebut akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam jangka panjang karena dapat memperluas layanan 4G dan 5G dibandingkan hanya berfokus pada penerimaan BHP frekuensi saat ini.

    Senada dengan Mastel, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo menilai momentum saat ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kebijakan biaya regulasi bagi industri telekomunikasi.

    Menurut Agung, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memahami aspek teknologi dapat membuka peluang untuk meninjau ulang struktur biaya regulasi yang harus dibayar oleh operator seluler, termasuk BHP Frekuensi.

    “Tim dari Kementerian Keuangan bersama Komdigi bisa melakukan evaluasi terhadap kesehatan industri telekomunikasi dari sisi regulatory cost. Hasilnya diharapkan melahirkan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan industri, masyarakat, dan pemerintah,” kata Agung kepada Bisnis pada Kamis (9/10/2025). 

    Dia menambahkan, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah memberikan skema pembayaran BHP secara cicilan, agar operator memiliki ruang finansial yang lebih leluasa untuk melakukan ekspansi jaringan dan mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

    Sementara itu, di sisi industri, dua operator besar yaitu PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison/IOH) dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) sama-sama menyatakan minat terhadap pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, meskipun keduanya memilih mundur dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz yang tengah digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah menegaskan setiap langkah strategis yang diambil perusahaan tidak semata-mata didorong oleh faktor modal finansial, tetapi juga berdasarkan pertimbangan ekonomi dan bisnis yang matang.

    “Semua yang Indosat lakukan mempertimbangkan aspek ekonomi bisnis, layanan pelanggan, serta dukungan terhadap objektif pemerintah. Ujung-ujungnya tetap pertimbangan bisnis,” kata Buldansyah di Kantor Indosat pada Selasa (7/10/2025).

    Dia menambahkan, setiap keputusan perusahaan bermuara pada tujuan untuk menjaga industri telekomunikasi nasional agar dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Ketika ditanya mengenai rencana keikutsertaan dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, Buldansyah belum memberikan konfirmasi lebih jauh.

    “Nanti ada sesinya, nanti ada waktunya,” ujarnya singkat.

    Sikap serupa juga ditunjukkan oleh XLSMART. Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengatakan, perusahaan tetap berminat terhadap pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Namun, mereka berharap pemerintah memberikan skema pembayaran yang lebih fleksibel, misalnya dengan sistem cicilan.

    “Sebenarnya kan kami minat untuk kedua itu [frekuensi 700 MHz dan 2,6 Ghz]. Cuma dari sisi pembayarannya kan sekarang regulatory cost lumayan mahal. Sekarang kan di angka 12–13%,” kata Reza ditemui usai acara Road to Grand Final Axis Nation Cup 2025 di Jakarta, pada Selasa (7/10/2025). 

    Menurutnya, beban biaya yang besar membuat operator perlu berhitung matang sebelum mengikuti lelang. Meski demikian, XLSMART telah melakukan komunikasi informal dengan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi industri.

    “Kami mau membantu pemerintah. At the same time pemerintah tolong bantu [industri] telko” katanya.

    Komdigi diketahui masih fokus pada lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang kini menyisakan tiga peserta yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Eka Mas Republik (MyRepublic), dan PT Telemedia Komunikasi Pratama (Viberlink).

    Setelah itu, pemerintah berencana menyiapkan lelang pita 700 MHz dan 2,6 GHz, yang ditargetkan dapat digelar pada akhir tahun ini.

    Pita frekuensi 700 MHz termasuk kategori low band yang memiliki cakupan luas dan cocok untuk memperluas akses jaringan di wilayah pelosok. Sementara pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung implementasi layanan 5G dan peningkatan kapasitas data di kawasan urban.

  • Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Oktober 2025

    Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang Nasional 9 Oktober 2025

    Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto akan menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari solusi terkait dua desa di Bogor, Jawa Barat, yang dilelang karena menjadi jaminan utang.
    Adapun dua desa yang dimaksud adalah Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
    “Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan ke Kejagung, mungkin minggu depan, sudah diatur oleh Pak Irjen, dan kami juga akan ke Kementerian Keuangan,” kata Yandri di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
    Yandri akan menjadwalkan pertemuan dengan Burhanuddin dan Purbaya usai berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada 9 Oktober.
    Sebab, Yandri menekankan bahwa polemik yang menimpa dua desa itu merupakan prioritas di kementeriannya.
    “Mungkin minggu depan, Rabu atau Kamis ya katanya, insyaallah sudah terjadwal. Dan ini menjadi prioritas Kementerian Desa untuk kami selesaikan,” tambahnya.
    Menurut Yandri, rencana pertemuannya dengan Jaksa Agung dan Menkeu adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
    Yandri baru akan mengambil langkah lanjutan setelah melakukan konsultasi lebih dahulu atas permasalahan tersebut.
    “Kami mau konsultasi dulu, kami temui dulu Pak Jaksa Agung, kami akan sampaikan duduk persoalannya, dan kita cari solusi terbaik, termasuk dengan Kemenkeu, karena ini dalam, asetnya dalam kewenangan Kemenkeu, kekayaan negara. Jadi ya, sesama negara sejatinya tidak sulit untuk menyelesaikannya. Itu yang kita uruskan untuk rakyat,” jelasnya.
    Politikus PAN ini pun menargetkan masalah yang terkait Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja dapat segera selesai dalam waktu dekat.
    Bahkan, ia berharap solusi dari masalah ini bisa menjadi kado satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ya, kalau kami mungkin dalam bulan Oktober ini, kalau bisa selesai. Itu juga buat kado terbaik kepada masyarakat di setahun Pemerintah Pak Prabowo,” ucap Yandri.
    Adapun permasalahan bermula dari sengketa lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terkait dengan terpidana Lee Darmawan K H alias Lee Chin Kiat.
    Berdasarkan dokumen Desa Sukaharja, pada 1983, Lee Darmawan yang menjabat Direktur PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman Rp 850 juta kepada PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
    Pinjaman itu dijaminkan dengan jaminan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja, berbatasan langsung dengan Desa Sukawangi.
    Tahun 1991, terdapat Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 1622 K/PID/1991, turunan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam [NOMOR_PLACEHOLDER]56 Pid/B/1990/PN.JKT.BAR tentang Pidana Korupsi dengan tersangka Lee Darmawan dan menyita lahan agunan PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
    “Tetapi luas tanah yang disita bertambah dari semula 406 ha menjadi 445 ha,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jabar, Ade Afriandi, pada September lalu.
    Tiga tahun berselang, eksekusi dilakukan oleh Satgas Gabungan BI dan Kejagung.
    Hasil verifikasi pada saat itu hanya menemukan sekitar 80 hektar, karena warga setempat tidak pernah benar-benar menjual tanahnya.
    “Warga baru menerima tanda jadi, sementara nama penjual pun tidak dikenal,” terangnya.
    Pada 2019 hingga 2022, Satgas BLBI bersama BPN kembali mengeklaim 445 hektar tanah sitaan Lee Darmawan.
    Semua proses pemindahan hak atas tanah, sertifikasi hasil jual beli, hingga pajak bumi dan bangunan diblokir tanpa mengindahkan hasil verifikasi tahun 1994 yang dilaporkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.