Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun yang gagal disalurkan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu bank yang serapannya masih rendah adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Purbaya mengatakan BTN mendapatkan jatah Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Melihat kondisi terkini, serapannya kemungkinan hanya Rp 10 triliun dan Rp 15 triliun sisanya akan didistribusikan ke bank lain.

    “Kita perkirakan dengan keadaan sekarang, dari angka yang terakhir sih bisa Rp 10 (triliun). Mungkin Rp 15 (triliun) saya akan distribusi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa setiap juga,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Padahal, kata Purbaya, BTN menjadi bank yang paling optimistis untuk menyerap penempatan dana, namun kenyataannya berbeda.

    “Seingat saya mereka yang paling optimis tadinya bahwa dari Rp 25 triliun itu kurang, sebentar lagi akan habis. Dari data terakhir ternyata seperti itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Purbaya masih menanti hasil pertemuan dengan pimpinan BTN untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait penempatan dana pemerintah di bank tersebut.

    “Saya akan tanya ke mereka, bisa nggak mereka menyerap yang sisanya itu. Kalau cuma Rp 10 (triliun) kan terlalu kecil. Tunggu pertemuan saya dengan BTN nanti ya seperti apa kondisinya,” jelas Purbaya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan rapor sementara terkait penempatan dana pemerintah di lima bank yang dilakukan sejak 12 September 2025. Per 9 Oktober 2025, BTN memiliki serapan paling rendah yakni 19% dari penempatan dana Rp 25 triliun atau sekitar Rp 4,75 triliun.

    Kemudian realisasi BNI 50% dari dana Rp 55 triliun, BSI 55% dari dana Rp 10 triliun, BRI 62% dari Rp 55 triliun, serta Bank Mandiri 74% dari Rp 55 triliun.

    Simak juga Video ‘Purbaya Pamer Sebulan Jadi Menteri: IHSG Naik Kencang’:

    (aid/ara)

  • Selain PNS Pajak, Menkeu Purbaya Ancam Sikat Pegawai Cukai Bermasalah – Page 3

    Selain PNS Pajak, Menkeu Purbaya Ancam Sikat Pegawai Cukai Bermasalah – Page 3

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan trlah melakukan bersih-bersih internal. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan sejak menjabat pada akhir Mei 2025, pihaknya telah memecat 26 pegawai dan kini tengah memproses 13 pegawai lainnya.

    “Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan. Hari ini di meja saya ada tambahan 13 yang sedang diproses,” ujar Bimo beberapa waktu lalu. 

    Bimo menegaskan, langkah tegas itu dilakukan untuk menjaga integritas institusi.

    “Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat. Handphone saya terbuka untuk whistle blower dari Bapak Ibu, dan saya jamin keamanannya,” katanya.

    Dia mengatakan, menjaga kepercayaan publik adalah prioritas utama Ditjen Pajak. “Kami terus berbenah, membenahi diri, dan membersihkan institusi agar kepercayaan wajib pajak tetap terjaga,” Bimo menambahkan.

  • Fenomena Purbaya, Kerja Profesional atau Rekayasa Kekacauan Politik Rezim Prabowo-Gibran?

    Fenomena Purbaya, Kerja Profesional atau Rekayasa Kekacauan Politik Rezim Prabowo-Gibran?

    Dari hasil pengamatan, jaringan buzzer ini didominasi oleh akun beridentitas perempuan paruh baya. Mereka aktif menyebar konten positif, menanggapi kritik, dan mengulang narasi yang memperkuat citra Purbaya sebagai figur bersih, cerdas, dan peduli rakyat kecil.

    Strategi dan Segmentasi Pencitraan

    Tin Purbaya mempunyai kompetensi jalur suplai data yang nyaris sempurna. Langkah dan strategi yang dibangun sudah matang dan berbasiskan data .Strategi pencitraan Purbaya berjalan dua arah. Selain menggandeng simpati Emak-emak, ia (Purbaya) mulai merangkul generasi muda dengan gaya komunikasi yang lebih cair dan interaktif.

    Dengan menyaksikan cuitannya di media sosial sering menyinggung isu anak muda, peluang kerja, dan inovasi. Ini bukan kebetulan dan sudah direncanakan secara spesifik. Pendekatan ini, merupakan upaya membangun basis dukungan lintas generasi.

    Emak-emak memberikan loyalitas emosional, sementara anak muda memberi legitimasi intelektual. Keduanya menjadi fondasi elektoral yang kuat.

    Fenomena ini perlu dicermati bukan karena popularitas itu salah, tetapi karena kecepatan dan orkestrasi di baliknya terlalu terencana.

    Bias Pencitraan dan Bahayanya

    Pada akhirnya, publik berhak tahu apakah ini refleksi kinerja nyata atau proyek politik jangka panjang yang dibungkus dalam kemasan digital.

    Mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam euforia figur. Dalam politik modern, popularitas bisa dibangun bukan dari kerja, tapi dari persepsi. Dan persepsi, seperti yang kita lihat, bisa diproduksi secara massal.

  • Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

    Dana Transfer ke Daerah Dipotong Purbaya, Dedi Mulyadi: Birokratnya Puasa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jumlahnya cukup besar.

    “Jawa Barat memang provinsinya kehilangan Rp2,458 triliun, Kabupaten dan kotanya seluruh Jawa Barat kehilangan Rp2,7 triliun,” kata Dedi usai mengisi kuliah umum di UIII Depok, Rabu (8/10).

    Walau demikian, dirinya tidak masalah. Bahkan dirinya bertekad untuk menaikan pendapatan Provinsi Jawa Barat.

    “Saya ingin menaikan pembangunan di Jawa Barat 50 persen dari tahun lalu,” ucapnya.

    Pihaknya, kata dia, akan siap bertarung. Dia yakin pemotongan dana itu tak akan menurunkan kinerja daerahnya.

    “Kami tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfer ini menurun tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat,” ucapnya.

    Tapi caranya, Dedi mengatakan birokrat akan berpuasa. Ada beberapa post anggaran yang dipangkas.

    “Sumbernya? Birokratnya berpuasa.
    Bagaimana cara berpuasa? satu, biaya listriknya turunin setengahnya, bayar airnya turunin setengahnya, penggunaan media digital turunin setengahnya,” jelasnya.

    Selain itu, dirinya juga akan memangkas anggaran perjalanan dinas.

    “Insyaallah dapat melahirkan angka keuangan yang cukup untuk pembangunan. Maka tagline 2026 adalah ASN puasa rakyat berpesta,” tandasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Purbaya: Kalau Ekonomi Tumbuh 6%, Orang Dipajakin Juga Senang

    Purbaya: Kalau Ekonomi Tumbuh 6%, Orang Dipajakin Juga Senang

    Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa fokus untuk mendorong perekonomian lebih cepat. Langkah ini nantinya akan berpengaruh besar terhadap penerimaan negara, termasuk pajak.

    Purbaya memastikan tidak menggunakan tarif untuk meningkatkan penerimaan negara karena akan memberatkan masyarakat.

    “Anda mau naikin? Tarif pajaknya? Ga mau kan? Tapi kalau hitungan saya adalah once kita tumbuh di atas 6% atau lebih, Anda dipajakin juga senang,” terang Purbaya kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/10/2025)

    Pada langkah awal, Purbaya menggenjot perekonomian melalui penempatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp200 triliun. Diharapkan likuiditas kembali longgar dan bank bisa menyalurkan kredit lebih deras.

    Menurutnya ini akan berefek besar terhadap perekonomian. Dengan demikian masyarakat, khususnya dunia usaha yang mendapatkan tambahan pendapatan bisa membayar pajak lebih banyak.

    “Kenapa? Uang Anda juga banyak sekali. Jadi happy. Selama Anda yakin juga uangnya nggak dikorup di tempat kami,” kata Purbaya.

    Foto: Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemaparan dalam program Squawk Box CNBC Indonesia di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Purbaya menginginkan semua masyarakat di negara ini bisa menikmati kue perekonomian. Maka dari itu kebijakan harus menyasar semua pihak.

    “Kita pro supaya kita hidupnya semuanya enak. Semua rakyat enak. Tapi itu kan nggak sesuatu yang gampang. Kita ciptakan pertama dari pertemuan ekonomi dan kebijakan yang pas, nanti baru kemakmuran meningkat,” terangnya.

    “Nanti saya coba sisir kebijakan banyak daerah juga pelan-pelan ya. Bagaimana supaya kebijakan pemda juga optimal dampaknya ke masyarakat di daerah,” tegas Purbaya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Kemenkeu Bakal Terbitkan Dim Sum Bond Akhir Tahun Ini

    Bogor –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan surat utang berdenominasi renminbi, yakni dim sum bond. Penerbitan akan dilakukan pada kuartal IV-2025.

    Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto. Ia mengatakan rencana penerbitan itu masih menjadi bagian dari strategi diversifikasi obligasi pemerintah pada 2025.

    “Dim sum bond kita masih consider di kuartal IV. Memang sekarang sudah masuk kuartal IV sih, tapi saya di constraint protokol di pasar modal, saya nggak boleh ngomong terbitkan dim sum bond tanggal sekian, 20 Oktober misalnya. Makanya kenapa kami sampaikan normatif karena secara aturan pasar modal nggak boleh,” kata Suminto di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski sudah ada target rencana penerbitan pada akhir tahun ini, Suminto menegaskan nominal penerbitannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan kas negara.

    “Kalau di pasar global kita nggak boleh umumkan secara spesifik, tapi kami masih dalam konteks strategi issuance kita di kuartal IV,” tutur Suminto.

    Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu menerbitkan surat utang global dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) atau Kangaroo Bond. Transaksi perdana ini dilakukan melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN) pada 7 Agustus 2025.

    Transaksi perdana dalam bentuk penawaran ini berhasil menarik minat investor global, termasuk investor yang berbasis di Australia hingga mencapai total orderbook sekitar AUD 8 miliar.

    Tingginya permintaan tersebut memungkinkan Pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance), dengan penurunan sebesar 25 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 30 bps untuk tenor 10 tahun.

    Final reoffer spread masing-masing ditetapkan pada level SQ ASW +90 bps dan SQ ASW +135 bps. Dengan demikian, yield untuk tenor 5 tahun adalah 4,427%, sementara untuk tenor 10 tahun 5,380%.

    Lihat juga Video: Merunut Logika Menteri Purbaya

    (aid/ara)

  • SBN RI Dilego Asing 5 Pekan Beruntun, Anak Buah Purbaya Buka Suara

    SBN RI Dilego Asing 5 Pekan Beruntun, Anak Buah Purbaya Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dirjen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto buka suara ihwal aliran modal asing yang keluar (outflow) dari pasar surat berharga negara (SBN) selama lima pekan beruntun terakhir, meskipun secara keseluruhan selama tahun berjalan 2025 masih mencatatkan inflow Rp 22,76 triliun.

    Outflow selama lima pekan terakhir mulai terjadi pada 1-3 September 2025 sebesar Rp 7,69 triliun, berlanjut pada 8-11 September 2025 senilai Rp 5,45 triliun, 15-18 September 2025 sebesar Rp 5,49 triliun, 22-25 September 2025 Rp 2,16 triliun, dan 29 September-2 Oktober 2025 senilai Rp 9,16 triliun.

    “Untuk pasar SBN year to date kita masih inflow Rp 22,76 triliun, tapi kita memang memahami beberapa waktu terakhir ada outflow,” kata Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Suminto mengatakan, sebetulnya aliran modal asing yang keluar dari pasar SBN itu masih terbilang tak mempengaruhi kondisi secara keseluruhan pasa SBN Indonesia, karena sifatnya yang terbatas.

    Investor domestik, kata dia masih mampu menyerap berbagai SBN yang dilepas oleh investor asing, sehingga imbal hasil dari SBN masih terus turun walaupun banyak dilepas asing.

    Pada 3 Oktober 2025 misalnya, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun telah turun ke level 6,30% daru posisi per 26 September 2025 di level 6,43%

    Premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 2 Oktober 2025 juga masih menunjukkan penurunan ke level 78,87 bps daru posisi 26 September sebesar 83,04 bps. CDS merupakan instrumen derivatif yang mencerminkan biaya perlindungan terhadap risiko gagal bayar utang suatu negara atau korporasi.

    “Jadi itu (outflow) tidak berdampak kepada pasar SBN kita, karena even imbal hasilnya masih terus dalam tren penurunan dan sekali lagi kita bersyukur ketika secara temporary ada outflow di pasar SBN, ini pasar domestik sangat supportive sehingga tidak pengaruhi secara berati pasar SBN kita,” ungkap Suminto.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria rapat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

    Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas proses percepatan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN dari pemerintah, yaitu pembayaran listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bahlil, dalam rapat tersebut pembayaran kompensasi listrik dan BBM sudah final dan selesai.

    Pembahasan kompensasi 2024 sempat disinggung dalam Rapat Kerja antara DPR dengan Menteri Keuangan pada Senin (30/9/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan ia mendapat laporan bahwa ada subsidi dan kompensasi 2024 yang belum dibayar pemerintah.

    “Oh tadi, kita tadi pertemuan dengan Menkeu dan Kepala BUMN itu kita bahas tentang percepatan pembayaran kompensasi, dari listrik dan BBM. Untuk 2024 sudah kita finalkan selesai,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

    Dalam rapat tersebut dibahas pembayaran kompensasi untuk kuartal I dan kuartal II-2025. Bahlil menyebutkan pembayaran kompensasi tersebut dipastikan akan segera dilakukan.

    “Terus tadi untuk kuartal I, kuartal II 2025 sudah diketok. Jadi kita melakukan percepatan agar Kementerian Keuangan bisa membayar BUM kita yang kompensasi BBM dan listrik, dan itu sudah clear,” katanya.

    Lihat juga Video: Purbaya Akan Ganti Dirjen Kemenkeu Jika Subsidi BBM Tak Beres

    (ara/ara)

  • Buntut Panjang Polemik Tuntutan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

    Buntut Panjang Polemik Tuntutan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penggerudukan sejumlah kepala daerah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan pemangkasan anggaran transfer ke daerah berbuntut panjang.

    Hal itu membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara. Dia menyentil para kepala daerah untuk bisa lebih adaptif terhadap kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

    Tito menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan efisiensi belanja birokrasi untuk menyikapi kebijakan pemangkasan TKD dalam APBN 2026.

    Belanja birokrasi yang dimaksudkan oleh Mendagri antara lain pengeluaran untuk rapat, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.

    Tito mengatakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia berhasil menerapkan efisiensi pada masa pandemi COVID-19 sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan efisiensi.

    “Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan, ini harus dikurangi. Banyak daerah yang melakukan itu bisa. Kita waktu zaman Covid juga bisa, dikurangi jauh anggaran kita, bisa,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (10/10/2025).

    Mendagri meminta kepada semua pihak di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, seraya mengingatkan ada konsekuensi hukum bagi siapa saja yang mencoba bermain-main dengan anggaran.

    “Program-program juga harus betul-betul (dijalankan), anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah hukum nanti,” tuturnya.

    Purbaya Bakal Tambah Anggaran

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  sempat berjanji memberikan tambahan transfer ke daerah (TKD), setelah adanya sinyal pemotongan dari Sri Mulyani. Namun, ternyata banyak daerah yang masih mengeluhkan kekurangan TKD.

    Purbaya Yudhi Sadewa memberikan janji baru dan angin segar terkait penambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada pertengahan tahun 2026, apalagi jika daerah-daerah mampu memperbaiki tata kelola penggunaan anggarannya, mengoptimalkan penyerapan anggaran, dan mencegah terjadinya kebocoran.

    “Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini, ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus, dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus, otomatis ya pajaknya naik ya. Nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan nggak ada yang bocor. Kalau itu terjadi, maka tahun depan kita bisa surplus untuk ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah (alokasi TKD, red.),” kata Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Terkait protes sejumlah gubernur mengenai pemotongan dana TKD, Purbaya memperingatkan kepala daerah jika mereka tak dapat mencegah adanya kebocoran, dan tidak memaksimalkan penyerapan anggaran untuk program-program yang produktif, maka sulit bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi dana TKD pada pertengahan tahun depan.

    “Ketika itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan, atau menambah anggaran ke daerah, (dan) mereka juga setuju,” ujar Purbaya.

    Protes Gubernur Terkait TKD 

    Purbaya menuturkan bahwa protes masih ada sejumlah gubernur yang protes terkait TKD. Menurutnya, keberatan dari para kepala daerah merupakan hal yang wajar, namun pemerintah pusat tetap menekankan pentingnya disiplin anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.

    “Jadi ya semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang, pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus otomatis pajaknya naik. Nanti kita lihat,” kata Purbaya.

    Purbaya mengatakan kepada kepala daerah memastikan penyerapan anggaran dilakukan secara optimal, tepat waktu, dan tanpa kebocoran. Jika hal itu tercapai, pemerintah pusat berkomitmen mengupayakan tambahan anggaran melalui pembahasan dengan DPR.

    “Saya pesan ke mereka, pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan enggak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan [bisa] minta ke DPR untuk menambah,” jelasnya.

     

  • Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu Ikut Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah

    Gaji ASN dan PPPK Paruh Waktu Ikut Terdampak Pemotongan Dana Transfer Daerah

    FAJAR.CO.ID — Gaji aparatur sipil negara (ASN) mencakup PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov Riau ikut terdampak pemotongan dana transfer daerah alias TKD. Salah satu komponen gaji ASN yang dipastikan akan berkurang adalah tunjangan.

    Pemotongan TKD untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terbilang cukup besar. Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkap besaran pemotongan dana transfer ke daerah untuk provinsi yang dipimpinnya mencapi Rp1,2 triliun.

    Nah, menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah yang bakal berdampak pada sejumlah program pemerintah daerah, Abdul Wahid mengatakan, segera mengumpulkan bupati dan wali kota untuk membahas masalah ini secara khusus.

    Selain itu juga akan secara bersama menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “TKD yang dipotong untuk pemerintah provinsi itu Rp1,2 triliun. Kalau di kabupaten/kota rata-rata ada Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Paling besar terdampak, yakni Bengkalis. Pemotongan TKD itu banyak komponen, ada dana bagi hasil, pajak dan lain-lain,” kata Gubernur Riau di Pekanbaru, Kamis (9/10).

    Dia mengungkapkan, potongan TKD tersebut akan terkoreksi pada gaji pegawai baik itu Aparatur Sipil Negara (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Termasuk juga nantinya PPPK paruh waktu hingga tenaga honorer yang belum terdata.

    Diketahui, gaji ASN terdiri dari gaji pokok (gapok) dan beragam tunjangan. Sudah pasti, “koreksi” yang dimaksud Gubernur Riau ialah yang berkaitan dengan tunjangan.

    Terkait dengan pertemuan sejumlah gubernur dengan Menteri Keuangan Purbaya pada Selasa (7/10), Abdul Wahid mengatakan hal itu suatu yang wajar. Hal itu, lanjut dia, karena ada masalah sangat urgen yang perlu disampaikan berkaitan dengan kompleksitas keuangan daerah.