Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Saya Tak Akan Tambah Utang Terlalu Besar

    Saya Tak Akan Tambah Utang Terlalu Besar

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk tidak menambah utang terlalu besar. Bendahara Negara itu memperkirakan utang yang ditarik pemerintah akan lebih kecil dari yang sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Harusnya saya tidak akan (tambah) utang terlalu besar. Mungkin saya perkirakan utang yang saya issued bisa saya pikirkan tidak akan sebesar yang ada di APBN,” kata Purbaya dalam konferensi pers usai menghadiri rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Purbaya menilai utang harus dikelola secara countercyclical dan bijak, dalam artian tidak kaku dan sesuai pada kondisi ekonomi. Dengan APBN yang ada, ia mau menggenjot pertumbuhan ekonomi lebih cepat agar pendapatan pajak lebih tinggi dan tidak perlu terpaksa tambah utang.

    “Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita nggak akan terpaksa menambahkan utang lebih karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat sehingga dengan APBN yang sama, saya akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi,” tegas Purbaya.

    “Nanti kita lihat semester pertama tahun depan gimana realisasi pertumbuhan ekonominya,” imbuhnya.

    Menurut Purbaya, jika APBN dikelola dengan benar dan tidak mengganggu ekonomi, bisa memberikan penambahan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Ia memperkirakan setiap setengah persen pertumbuhan ekonomi bisa menambah pendapatan Rp 110 triliun.

    “Kalau saya nggak salah hitung, setiap tambahan tumbuh 1% (ekonomi), saya dapat tambahan income sekitar Rp 220 triliun atau lebih, jadi itu yang kita kejar. Kalau tambah setengah persen, income saya tambah Rp 110 triliun, jadi itu yang kita kejar nanti,” ucapnya.

    Tonton juga video “Purbaya Laporkan APBN Defisit Rp 321,6 T Sampai Agustus 2025” di sini:

    (kil/kil)

  • 9 DPR Sahkan APBN 2026, MBG Rp 335 Triliun Nasional

    9 DPR Sahkan APBN 2026, MBG Rp 335 Triliun Nasional

    DPR Sahkan APBN 2026, MBG Rp 335 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang.
    Keputusan itu diambil setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mendengar sikap semua fraksi partai politik di DPR RI dalam pembahasan tingkat II pada Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026.
    Pada rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rincian pagu anggaran berbagai agenda prioritas pada APBN 2026.
    Berikut adalah rincian anggaran tersebut:
    Anggaran ini diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting minyak dan gas (migas), percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat.
    Purbaya menyebutkan, MBG didesain untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mendorong ekonomi lokal.
    Anggaran ini disalurkan melalui berbagai program seperti gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga pendidik.
    Lalu, beasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
    Kemudian, program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, bantuan sekolah, bantuan operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), dan perguruan tinggi.
    Anggaran ini akan disalurkan pada penguatan efektivitas jaminan sosial nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit.
    Akan diarahkan dengan lebih tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Dilakukan dengan membangkitkan koperasi dan pemberdayaan UMKM.
    Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
    Namun, Purbaya tidak menyebutkan jumlah anggaran tersebut.
    Program ini ditempuh dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), memperkuat Komando Cadangan (Komcad), memberdayakan industri strategis nasional, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.
    Namun, Purbaya tidak menyebutkan besaran program bidang ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya kejar Rp60 triliun dari 200 penunggak pajak besar

    Purbaya kejar Rp60 triliun dari 200 penunggak pajak besar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan potensi serapan mencapai Rp60 triliun.

    “Kami punya daftar 200 penduduk wajib pajak besar yang sudah inkrah. Kami mau kejar dan eksekusi sekitar Rp50 triliun sampai Rp60 triliun,” kata Purbaya dikutip dari konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa.

    Purbaya menyebut bakal segera mengeksekusi rencananya itu dalam waktu dekat. Ia optimistis para penunggak pajak itu tak bisa mangkir dari kewajiban mereka.

    “Dalam waktu dekat akan kami tagih, dan mereka nggak akan bisa lari,” tambahnya.

    Untuk mendukung strategi itu, dia juga bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak. Instansi-instansi itu di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Dengan kerja sama itu, Kemenkeu dan kementerian/lembaga (K/L) terkait akan saling bertukar data untuk memudahkan penarikan pajak.

    Strategi lainnya juga termasuk mendorong aktivitas ekonomi melalui suntikan stimulus Paket Ekonomi 2025, memperbaiki Coretax, serta memberantas rokok ilegal di pasaran, baik di pasar daring maupun luring.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggito Abimanyu Resmi Gantikan Purbaya di Kursi Ketua Dewan Komisioner LPS

    Anggito Abimanyu Resmi Gantikan Purbaya di Kursi Ketua Dewan Komisioner LPS

    JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025- 2030 berdasarkan keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

    “Komisi XI DPR RI telah memilih secara musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut, Anggito Abimanyu ditetapkan sebagai Ketua DK LPS,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Jakarta, dikutip Antara, Senin 22 September malam.

    Kemudian, Komisi XI DPR RI telah menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, lalu Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank.

    Selanjutnya, Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan Polis.

    “Keputusan Komisi XI DPR RI ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Sehingga, apa yang menjadi tugas yang dimandatkan oleh pimpinan DPR kepada komisi XI untuk menyelesaikan proses fit and proper terhadap anggota Dewan Komisioner LPS telah dijalankan,” ujar Misbakhun.

    Sebelumnya, pada hari ini, Senin (22/09), sebanyak lima calon anggota DK LPS periode 2025- 2030 menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test mulai pukul 18.30 WIB hingga 22.00 WIB.

    Kelima nama calon anggota DK yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan, di antaranya Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS Dwityapoetra Soeyasa Besar pada pukul 18.30-19.00 WIB.

    Lalu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji pada pukul 19.00-19.30 WIB, serta Direktur Kepatuhan Bank CCB Indonesia Agresius R Kardiman pada pukul 19.30-20.00 WIB.

    Kemudian, Komisaris Asuransi Jasa Tania Fedinan Purba pada pukul 20.00-20.30 WIB, serta Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada pukul 20.30- 21.00 WIB.

  • Pakar Pertahanan Andi Widjajanto: Negara ini Punya Uang atau Tidak?

    Pakar Pertahanan Andi Widjajanto: Negara ini Punya Uang atau Tidak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Pertahanan, Andi Widjajanto bicara persoalan anggaran besar militer yang saat ini jadi pertanyaan.

    Lewat podcast di channel YouTube, Akbar Faizal Unsunsored, ia bicara banyak soal itu.

    Apalagi, perbicangan dan kesan awal bahwa Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dibuat tidak memiliki uang.

    Dengan beberapa kebijakan yang membuat kesan tersebut, salah satunya adalah efisiensi.

    Namun, setelah pelantikan Menteri Keuangan baru kesan tersebut pun memudar dan terungkap fakta baru.

    “Sebenarnya negara ini mengarah ke teka-teki, negara ini punya uang atau tidak,” katanya.

    “Misal ketika pak Purbaya dilantik jadi Menteri tiba-tiba kita tahu negara ini punya uang,” ujarnya.

    Ia menyebut dari pernyataan tersebut, Indonesia sebenarnya punya uang namun belum digerakkan.

    “Hanya saja uang ini tidak digerakkan, tapi sejak awal Pemerintahan Pak Presiden kita seolah menangkap negara ini tidak punya uang,” ungkapnya.

    Namun, pertanyaan besar muncul disaat negara dibuat kesannya tidak memiliki dana atau uang.

    Beberapa kebijakan ekonomi makro dengan ekspaksi fiskal salah satu di anggaran militer pun kini menjadi pertanyaan.

    “Pada saat bersamaan saat kesan negara ini tidak punya uang, ada beberapa kebijakan yang dalam ekonomi makro menutupkan ekspaksi fiskal,” tuturnya.

    Andi menjelaskan adalah salah satu program yaitu Patriot Fun yang coba digarap Pemerintah dengan cara mencari dana segar.

    “Salah satunya adalah Patriot Fun yang dirancang memang tidak komersial sehingga bunganya tapi berharap ada orang yang menampatkan dananya sehingga terkumpul,” terangnya.

  • Anggaran Bansos Beras-Minyak Goreng Rp6,5 Triliun Cair Oktober-November

    Anggaran Bansos Beras-Minyak Goreng Rp6,5 Triliun Cair Oktober-November

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp6,5 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng merek Minyakita sepanjang Oktober—November 2025.

    Diketahui, penerima bantuan pangan (PBP) bakal menerima bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan dan Minyakita 2 liter per bulan pada periode Oktober—November 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut rencananya akan dilakukan secara one shoot atau sekali salur sekaligus.

    “Jadi sudah diputuskan bantuan pangan minyak goreng 2 liter dikali 2 bulan, berarti totalnya 4 liter. Penyalurannya kita ingin satu kali saja. Total anggarannya sekitar Rp6,5 triliun,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (23/9/2025).

    Arief merincikan, total anggaran bantuan pangan Rp6,5 triliun itu terdiri dari minyak goreng sekitar Rp1,1 triliun dan Rp5,3 triliun untuk bantuan pangan beras.

    Nantinya, bansos beras akan mendistribusikan sebanyak 365.500 ton untuk alokasi Oktober dan November. Berikutnya, sebanyak 73.100 kiloliter minyak goreng akan disalurkan ke 18,27 PBP se-Indonesia di Oktober.

    Arief menjelaskan, langkah penambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan pangan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.

    Lebih lanjut, Bapanas akan segera mengajukan usulan anggaran pelaksanaan program kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini mengingat anggaran untuk bantuan pangan ada di Bapanas.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran telah disiapkan oleh Kemenkeu untuk program bantuan pangan Oktober dan November.

    “Ini targetnya kepada 18,3 juta KPM [Keluarga Penerima Manfaat]. [Anggarannya] sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Jadi 2 liter dari 18 juta, itu dikali, 2 liter 2 paket jadi 4 liter [Minyakita],” tandas Airlangga.

  • Seabrek Masalah MBG: Minim Serapan Anggaran, Ribuan Korban Keracunan

    Seabrek Masalah MBG: Minim Serapan Anggaran, Ribuan Korban Keracunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah masalah membelit program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah sejak Januari 2025 lalu. Persoalan yang dihadapi di antaranya terkait dengan rendahnya serapan anggaran hingga terjadinya keracunan massal.

    Terkait serapan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang mendapatkan mandat untuk menjalankan program MBG melaporkan bahwa anggaran yang terserap hingga pertengahan September mencapai hampir Rp17 triliun atau baru sekitar 23,9% dari total anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana meyakini bahwa realisasi anggaran MBG membaik. Dia mengaku optimistis bahwa pagu anggaran MBG yang dialokasikan pada tahun ini dapat terserap sepenuhnya, seiring implementasi yang terus dikebut. 

    Namun demikian, dari pagu sebesar Rp71 triliun itu, Dadan mengungkapkan dana sebesar Rp9,1 triliun di antaranya masih belum dapat dipakai. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa saat ini BGN masih dalam proses untuk mengakses anggaran tersebut.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa penyerapan anggaran identik dengan jumlah penerima manfaat MBG. Dia mengakui adanya tantangan penyerapan anggaran pada implementasi awal proyek MBG, utamanya terkait pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

    “Mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri dalam satu hari, maka Rp1 miliar akan terserap. Kenapa kita lambat di awal? Karena kan banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan,” kata Dadan.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pada Januari 2025 lalu, jumlah SPPG yang berdiri hanya sebanyak 190 unit. Alhasil, anggaran yang terserap hanya sebesar Rp190 miliar sepanjang bulan pertama MBG berjalan.

    Seiring berjalannya waktu, Dadan mengungkapkan bahwa 8.344 SPPG telah dibangun sejauh ini atau setara dengan penyerapan anggaran sebesar Rp8,3 triliun.

    Dia pun menargetkan dapur MBG yang beroperasi dapat menembus 10.000 unit pada pengujung September ini, sehingga penyerapan anggaran setidaknya Rp10 triliun per bulan dapat berjalan mulai bulan berikutnya.

    “Kita targetkan pada bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20.000 SPPG, sehingga pada November itu sudah Rp20 triliun sendiri [total penyerapan anggaran MBG]. Seperti itu mekanismenya. Sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan, tetapi karena SPPG-nya bertambah,” tutur Dadan.

    Tambahan Anggaran

    Di sisi lain, Dadan mengungkapkan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran Rp50 triliun untuk pelaksanaan program MBG pada tahun ini.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau atas permintaan tersebut. Prabowo disebutnya bahkan menawarkan tambahan anggaran Rp100 triliun.

    “Tetapi saya sudah sampaikan jauh hari ke Pak Presiden, kita tidak akan bisa menggunakan anggaran tambahan Rp100 triliun. Jadi cukup Rp50 triliun, yang Rp50 triliun silakan digunakan untuk keperluan lain,” kata Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (dua dari kiri) bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Sony Sanjaya dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025). – BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza

    Dadan juga merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan akan merelokasi anggaran MBG jika tidak terserap optimal.

    “Sekarang [penyerapan anggaran MBG] sudah hampir Rp17 triliun. Jadi kami tidak risau yang begitu-begitu [wacana relokasi anggaran]. Karena kami tahu apa yang harus kami lakukan,” kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Untuk diketahui, Menkeu Purbaya sebelumnya mengatakan anggaran MBG berpotensi ditarik jika serapannya tidak maksimal hingga Oktober mendatang.

    Purbaya menuturkan, dirinya akan mengirim tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membantu percepatan penyerapan anggaran MBG. Meski demikian, jika serapan anggaran tetap tidak maksimal hingga Oktober mendatang, maka pihaknya bakal mengkaji kemungkinan untuk merelokasinya ke program pemerintah yang lain.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau juga untuk mengurangi utang,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (19/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan sikap Presiden Prabowo terkait dengan masalah penyerapan anggaran MBG. Dia mengaku telah mendiskusikan rencana relokasi anggaran MBG ke program lainnya jika tidak terserap optimal, dan mendapatkan lampu hijau.

    Adapun, dengan serapan anggaran yang telah mencapai hampir Rp17 triliun, artinya BGN masih harus mengebut penyerapan anggaran sebesar Rp54 triliun pada sisa tiga bulan menjelang tahun 2025 berakhir. Belum lagi, dengan adanya pengajuan tambahan anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp50 triliun, maka total anggaran yang harus terserap menjadi sekitar Rp104 triliun dalam kurun 3 bulan ke depan.

    Keracunan Massal

    Selain masalah serapan anggaran, implementasi MBG juga tengah mendapatkan sorotan imbas kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah. Bahkan, jumlah korbannya telah mencapai ribuan orang.

    Berdasarkan catatan BGN, setidaknya 4.711 orang diduga keracunan imbas mengonsumsi hidangan MBG di seluruh Indonesia.

    Dadan menyampaikan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari hasil investigasi awal yang dijalankan pihaknya sejak awal implementasi MBG hingga Senin (22/9/2025) hari ini.

    “Terkait berbagai kejadian di Tanah Air, kami tentu saja sangat menyesalkan kejadian ini masih ada dan kami prihatin,” ujar Dadan.

    Secara terperinci, dia memaparkan bahwa wilayah I yang meliputi Pulau Sumatra mencatatkan sekitar 1.281 orang yang diduga mengalami gangguan kesehatan imbas MBG.

    Berikutnya, BGN mendata bahwa wilayah II yang mencakup Pulau Jawa memiliki 27 kasus gangguan kesehatan peserta didik, yang dialami oleh 2.606 orang.

    Sementara itu, Dadan menjelaskan bahwa wilayah III yang terdiri dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua mencatatkan 11 dugaan kasus keracunan terhadap 824 peserta didik.

    Sejumlah murid menyantap menu makanan di SDN Cilangkap 5, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pemerintah resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan serentak di 26 Provinsi di Indonesia. JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

    Terkait penyebabnya, BGN mengidentifikasi bahwa sebagian besar kejadian ini dikarenakan munculnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, yang disebut perlu pembiasaan dalam melayani peserta didik dalam jumlah banyak.

    Oleh karenanya, Dadan menyebut bahwa BGN akan memperketat pengawasan dan prosedur yang ada dalam penyediaan makanan program MBG.

    Selain itu, BGN juga akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus dugaan keracunan siswa yang mengonsumsi MBG.

    Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan pembentukan tim investigasi ini merupakan bagian dari tugasnya usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk bertugas di BGN.

    “Investigasi ini berkait dengan yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atau keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur,” kata Nanik.

    Nanik melanjutkan, keberadaan tim investigasi ini diharapkan bisa menjadi second opinion dalam mengusut dugaan keracunan MBG, seiring pemeriksaan yang juga dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    Dia menjelaskan, proses investigasi akan mencakup penelusuran mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga pemeriksaan sampel makanan yang disimpan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Menurut Nanik, tim investigasi kejadian luar biasa dari proyek mercusuar pemerintah ini akan dibentuk pada pekan ini dan segera turun langsung mengecek kondisi di lapangan.

    “Tim investigasi akan kami bentuk terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” ucapnya.

    Sertifikasi SPPG

    Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan data terbaru soal kasus keracunan dalam Program MBG. Berdasarkan laporan tiga lembaga pemerintah, jumlah penderita mencapai lebih dari 5.000 orang hingga pertengahan September 2025.

    “Data dari BGN mencatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September. Dari Kemenkes ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September. Sementara BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Senin (22/9/2025).

    Dia menegaskan, meski angkanya berbeda, tren kasus dari ketiga lembaga itu selaras dan tidak boleh dipertentangkan. “Tolong jangan ngadu-ngadu antar kementerian/lembaga. Yang penting kita lihat masalah yang sama dicatat oleh tiga lembaga,” ujarnya.

    Menurut asesmen BPOM, puncak keracunan terjadi pada Agustus 2025, terutama di Jawa Barat. Penyebabnya meliputi higienitas makanan yang buruk, suhu dan pengolahan pangan yang tidak sesuai, kontaminasi silang, serta alergi pada sebagian penerima manfaat.

    Qodari menyoroti lemahnya kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap standar keamanan pangan. Dia menekankan, setiap SPPG wajib memiliki SLHS agar keracunan bisa dicegah.

    “Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang punya SOP Keamanan Pangan, dan 312 yang menjalankannya. Padahal Kemenkes punya Sertifikasi Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti standar baku mutu,” jelasnya.

    Dia menuturkan harus ada kolaborasi lintas K/L, termasuk pengawasan rutin oleh Dinas Kesehatan atau puskesmas. Selain itu, data BPOM juga menunjukkan mayoritas kasus terjadi di SPPG yang baru beroperasi kurang dari satu bulan.

  • Purbaya sebut dampak penempatan dana Rp200 T di bank sudah terlihat

    Purbaya sebut dampak penempatan dana Rp200 T di bank sudah terlihat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini dampak kebijakan penempatan dana senilai Rp200 triliun di lima bank sudah mulai terlihat.

    Dia menyebut contoh efektivitas kebijakan tecermin pada komentar pengacara kondang Hotman Paris terkait bunga deposito.

    “Pak Hotman Paris protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya. Memang itu tujuan saya. Biar dia belanja lagi, jadi ekonomi jalan,” kata Purbaya dikutip dari konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Selasa.

    Purbaya menggarisbawahi penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial itu bukan ditujukan untuk program pembangunan pada suatu tujuan tertentu.

    Dengan menempatkan dana di bank, dia menargetkan dapat meningkatkan likuiditas dan menurunkan cost of fund, yang akhirnya bisa mendongkrak pertumbuhan kredit, konsumsi dan investasi, serta efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Maka dari itu, cerita Hotman Paris terkait turunnya bunga deposito diyakini membuktikan keberhasilan dari inisiatif yang ia jalankan.

    “Itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu catat realisasi anggaran MBG capai Rp13 T per September 2025

    Kemenkeu catat realisasi anggaran MBG capai Rp13 T per September 2025

    Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mencatat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 September 2025.

    Realisasi itu setara 18,3 persen dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp71 triliun. Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk melayani 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.

    “Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, alokasi anggaran akan terus disesuaikan seiring pencapaian target menuju 82,9 juta penerima. Harapannya, ke depan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target.

    Adapun sebaran penerima tercatat paling besar di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang. Kemudian diikuti Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan mengalihkan anggaran MBG apabila penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).

    Ia menegaskan, meski presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penyaluran dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

    “MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggito siap tingkatkan kualitas SDM dan integritas di LPS

    Anggito siap tingkatkan kualitas SDM dan integritas di LPS

    Kondisi stabilitas perbankan nasional saat ini cenderung baik, tercermin dari tidak adanya bank yang mengalami resolusi selama lima tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030 Anggito Abimanyu mengatakan bersiap untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga integritas kebijakan di LPS.

    “Lembaga ini harus terus meng-improve, memperbaiki kualitas SDM-nya, memperbaiki data integrasi, memperbaiki integritas dari kebijakan, harus melakukan latihan protokol krisis,” ujar Anggito saat ditemui seusai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Dengan perbaikan tersebut, menurutnya, LPS akan lebih siap dalam hal penanganan apabila terjadi gejolak di sektor perekonomian.

    “Itu yang harus dilakukan, di-improve terus. Sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang harus ditangani, mereka sudah cukup siap dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Anggito.

    Ia mengatakan, kondisi stabilitas perbankan nasional saat ini cenderung baik, tercermin dari tidak adanya bank yang mengalami resolusi selama lima tahun terakhir.

    Namun demikian, menurutnya, masih terdapat beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kecil yang perlu dilakukan resolusi.

    Sementara itu, terkait alasannya mengikuti fit and proper test calon DK LPS, Ia mengatakan merupakan motivasi pribadi dan penugasan.

    Ia mengungkapkan hanya memiliki waktu selama tiga dalam proses mempersiapkan diri untuk mengikuti fit and proper test calon Ketua DK LPS pada hari ini, Senin (22/9).

    “Mulai dari pengisian form, kemudian kesehatan, kemudian mengisi kayak pakta gitu pakai materai. Terus kemarin sempat diundang sama pak Menteri (Purbaya) sebagai Ketua Pansel,” ujar Anggito.

    Sebagai informasi, Anggito Abimanyu terpilih menjadi Ketua DK LPS)periode 2025- 2030 berdasarkan keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui fit and proper test.

    Dalam fit and proper test, Anggito mengusung program bertajuk AKSARA, yang terdiri dari enam misi, yakni asset management competency untuk peningkatan keahlian personal terkait manajemen aset), penguatan kompetensi pendidikan dan SDM, serta perluasan jangkauan media sosial dan literasi keuangan.

    Selain itu, Anggito juga menargetkan penurunan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar per orang menjadi Rp400 miliar per orang; peningkatan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi dua kali lipat; serta penguatan digitalisasi proses bisnis dan aplikasi teknologi dalam 5 tahun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.