Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Purbaya Janjikan Insentif ke Pegawai Pajak jika Rasio Penerimaan Naik

    Purbaya Janjikan Insentif ke Pegawai Pajak jika Rasio Penerimaan Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan menindak tegas tanpa ampun para pegawai pajak dan bea cukai yang melanggar dan menyalahi profesinya. Sebaliknya, dia menjanjikan insentif bagi mereka apabila bisa meningkatkan realisasi penerimaan negara. 

    Purbaya menyampaikan bahwa ingin memperlakukan aparat pajak, sekaligus bea cukai, dengan adil sesuai dengan kinerjanya. Belum lama ini, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap telah memecat 26 pegawainya yang melanggar etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun. 

    Ke depan, Purbaya akan memberhentikan pegawai pajak maupun bea cukai yang melakukan kecurangan maupun menyalahi amanat profesinya. “Kalau ada yang macam-macam, enggak ada ampun,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada Media Gathering APBN 2026, Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindak kasus-kasus atau pelanggaran pada masa lalu, apabila sudah ada temuannya. Di sisi lain, dia ingin memberikan perlakuan yang adil dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang melaksanakan pekerjaannya dengan hasil optimal. 

    “Nanti kalau bagus sekali misalnya tax ratio-nya sekarang kan sekitar 10% ya, kalau bisa 12%, kita akan kasih insentif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” terang pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut bahwa pemecatan terhadap 26 pegawai pajak terkait dengan pelanggaran etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun. 

    Bimo mengungkapkan pemecatan itu memiliki hubungan dengan 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah inkrah di pengadilan. Dia mengakui para petugas pajak itu menangani langsung kasus ratusan penunggak pajak besar yang nilainya mencapai Rp60 triliun tersebut. 

    “Jadi di dalam setiap kita mengurai sebuah masalah, tentu ada memang kita temukan anggota-anggota yang melakukan kecurangan. Kalau sudah terbukti, ya kami berhentikan,” jelas Bimo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). 

    Dia juga mengungkapkan masih ada 13 pegawai pajak lain yang masih dalam proses pemeriksaan. Bimo memastikan tidak akan segan-segan menindak fiskus yang melakukan penyelewengan. 

  • Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Bisnis.com, TANGERANG — Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) menyebut likuiditas senilai Rp200 triliun yang dikucurkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke bank pelat merah menjadi angin segar bagi industri waralaba (franchise).

    Ketua Umum Perhimpunan WALI Levita Ginting Supit menyebut, dana jumbo yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) itu dapat mendukung industri waralaba pada tahun depan.

    Levita menilai kucuran dana tersebut membuka peluang besar bagi pelaku waralaba untuk memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing. 

    “Kalau kami sih optimis [bisnis franchise] tahun depan lebih besar daripada tahun ini, ya,” kata Levita saat ditemui Bisnis seusai acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/10/2025).

    Sebab, menurut Levita, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memberikan harapan baru di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang selama ini membayangi perkembangan bisnis, termasuk waralaba.

    “Karena kan kita lihat nih dengan ada menteri yang baru [Menkeu Purbaya], dia kan menggelontarkan dana Rp200 triliun untuk men-support bisnis-bisnis yang ada di Indonesia supaya bisa lebih bergerak lagi,” tuturnya.

    WALI optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin membaik, seiring adanya kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara.

    “Dan itu buat kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Ada secercahlah dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah baru pada saat ini,” tuturnya.

    Di sisi lain, pengetatan belanja pemerintah menjadi salah satu tantangan bagi industri waralaba pada tahun ini. Kendati begitu, Levita menuturkan bahwa pentingnya inovasi dan efisiensi agar industri ini tetap bertahan.

    “Itu tentu tantangan ya karena pemerintah lagi mengerem budget-nya. Memang itu menjadi satu kendala buat kita, tapi kan kita cari solusinya seperti apa, dengan keterbatasan dana yang digelontorkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Seiring adanya efisiensi belanja pemerintah, Levita menyampaikan bahwa industri waralaba tetap bisa bertahan karena tingkat kreativitas pelaku usahanya tinggi, dan mereka mampu mencari solusi alternatif.

    Dia menuturkan, salah satu caranya adalah dengan tidak menaikkan harga jual, meski harga bahan baku naik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen.

    Selain itu, pelaku waralaba juga bisa menjual paket hemat dengan harga yang terjangkau, agar produk tetap diminati di tengah kondisi ekonomi lesu.

    “Jadi bisnis franchise itu adalah kreativitasnya tinggi. Jadi banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi likuiditas ke lima himbara dengan dana pemerintah total Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

    Perinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendapatkan kucuran Rp55 triliun, sebagaimana juga masing-masing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mendapatkan kucuran senilai Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) senilai Rp10 triliun. 

  • Stimulus Rp 200 T Pemerintah Disebut Bisa Tekan Bunga Kredit Bank

    Stimulus Rp 200 T Pemerintah Disebut Bisa Tekan Bunga Kredit Bank

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kebijakan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun di bank-bank pemerintah akan membuka ruang bagi penurunan bunga kredit perbankan. Kebijakan ini diinisiasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan penempatan dana tersebut akan meningkatkan likuiditas perbankan sehingga memberikan ruang cukup untuk menurunkan cost of fund.

    Hal ini diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga kredit bank agar lebih menarik bagi pelaku usaha. Namun, penurunan suku bunga kredit biasanya membutuhkan jeda waktu beberapa periode hingga efeknya mulai terasa.

    “OJK melihat bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga. Namun penurunannya akan sangat tergantung pada struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana atau cost of fund,” kata Dian dalam konferensi pers hasil RDKB September 2025 secara daring, Kamis (9/10/2025).

    Dian menjelaskan, sejumlah bank masih mengandalkan dana mahal sebagai sumber pendanaan. Dana mahal ini umumnya berupa deposito yang membutuhkan cost of fund lebih tinggi dibandingkan dengan dana murah.

    Di sisi lain, terjadi perlambatan pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan. Kondisi ini membuat bank perlu mengelola strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murahnya untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan.

    Per Agustus 2025, penyaluran kredit tercatat sebesar Rp 8.075 triliun, naik 7,56% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi 53 basis poin (bps) dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, DPK tumbuh 8,51% yoy menjadi Rp 9.386 triliun.

    Pertumbuhan kredit dan DPK yang berimbang menandakan bahwa perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke depan.

    OJK juga mengapresiasi langkah pemerintah menyalurkan SAL ke perbankan, yang kini tengah direalisasikan secara bertahap dengan porsi signifikan.

    “OJK mengapresiasi berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun pasokan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Dian.

    (shc/rrd)

  • Purbaya Ogah APBN Ikut Nanggung Beban Utang Kereta Cepat

    Purbaya Ogah APBN Ikut Nanggung Beban Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (whoosh) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN harusnya bisa mengelola itu karena saat ini dividen langsung masuk ke kasnya.

    Sebelumnya, dividen BUMN berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.

    “Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.

    Meski begitu, Purbaya mengaku dirinya belum diajak diskusi langsung oleh manajemen Danantara terkait permintaan untuk APBN kelola utang Whoosh.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada, saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujar Purbaya.

    Dua Skema Penyelesaian Utang Kereta Cepat

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk membenahi utang Whoosh. Salah satu opsinya yakni menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.

    Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang pertama adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” tutur Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    (aid/hns)

  • Purbaya & Bahlil Rapat Bahas Opsi Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg

    Purbaya & Bahlil Rapat Bahas Opsi Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi perubahan skema subsidi LPG 3 kg atau yang biasa disebut tabung gas melon.

    Purbaya sendiri melaksanakan rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Pengatur BUMN Dony Oskaria di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10/2025) pagi.

    Dalam rapat tersebut, Purbaya mengungkapkan ada pembahasan terkait penyalahgunaan subsidi LPG 3 Kg. Dia mendengar bahwa penyaluran subsidi LPG 3 kg masih salah sasaran karena masih bisa dibeli orang kaya, ada yang dioplos, hingga digunakan untuk industri. 

    “Jadi yang nggak berhak menikmati subsidi itu, tapi saya belum tahu seperti apa di lapangannya, walaupun nanti kita akan investigasi,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (10/10/2025).

    Bendahara negara itu memastikan pemerintah terus berupaya memperbaiki kebocoran-kebocoran subsidi gas LPG 3 kg. Bahkan, dia tidak menutup kemungkinan perubahan skema baru subsidi energi itu.

    “Jadi yang bocor-bocor tadi coba dihilangkan semaksimal mungkin. Kalau perlu perubahan skema, [dilakukan] perubahan skema, tapi sampai sekarang belum,” tutupnya.

    Wacana Perubahan Skema Subsidi Gas LPG 3 Kg

    Beberapa bulan belakangan, wacana perubahan skema subsidi sudah banyak bergulir. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia misalnya, yang menjelaskan menegaskan skema subsidi energi pada tahun depan masih akan tetap berbasis komoditas.

    Hanya saja, penyalurannya akan diarahkan lebih tepat sasaran dengan menggunakan data tunggal Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satunya, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

    Nantinya, hanya kelompok masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 7 saja yang berhak mendapatkan LPG 3 kg.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Bahlil pun mengingatkan agar kelompok masyarakat mampu di desil 8-10 dengan kesadaran sendiri tidak membeli LPG subsidi tersebut. 

    “Tahun depan iya. Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujarnya.

    Meski begitu, ia menegaskan teknis pengetatan pembelian LPG subsidi berbasis KTP masih dalam pembahasan pemerintah.

    Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

    “Teknisnya lagi diatur,” pungkas Bahlil.

  • Purbaya Ogah APBN Ikut Nanggung Beban Utang Kereta Cepat

    Cuma Bikin Ribut Aja, Mungkin Akan Kita Akhiri!

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dianggap hanya membuat ribut dan tidak mendapatkan hasil signifikan.

    “Satgas BLBI, saya masih dalam proses (untuk menentukan keputusan). Nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat. Cuma bikin ribut saja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas (BLBI) itu,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Meski demikian, Purbaya mengaku akan melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah itu diambil sebelum akhirnya ia benar-benar menghapus atau mengakhiri masa kerja Satgas BLBI.

    “Akan saya assess lagi terakhir sebelum kita ambil langkah itu,” ucap Purbaya.

    Sebelumnya, kegaduhan Satgas BLBI timbul akibat putri presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto mengajukan gugatan ke Menteri Keuangan pada 12 September 2025. Dia tidak terima dicegah bepergian ke luar negeri karena dianggap sebagai penanggung utang perusahaan yang memiliki utang kepada negara atas BLBI.

    Kini gugatan itu telah dicabut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Purbaya mengaku sudah bertemu Tutut mengenai masalah tersebut.

    “Sudah dicabut oleh Mba Tutut, kita hormati. Saya sudah ketemu dengan Mba Tutut, saya diskusi lah ini itu ini itu, pada dasarnya dia menghormati langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah,” ucap Purbaya.

    (aid/ara)

  • Pemerintah Umumkan Paket Stimulus Baru Bulan Ini

    Pemerintah Umumkan Paket Stimulus Baru Bulan Ini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan menambahkan stimulus baru untuk masyarakat menjelang akhir tahun. Airlangga mengatakan pembahasan stimulus itu sudah selesai.

    “Terkait dengan stimulus sudah dibahas, tetapi nanti kita tunggu sampai kapan kita bisa mengumumkan. Tunggu dulu,” ujarnya ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Saat ditanya kesiapan anggaran pemerintah, Airlangga juga meyakini telah disiapkan. Pengumuman stimulus baru ini akan disampaikan bulan ini.

    “Sudah (anggaran sudah dipersiapkan) nanti, kira-kira bulan ini (diumumkan), bocorannya bulan ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah memberikannya bocoran soal stimulus ekonomi baru jelang akhir tahun. Paket baru ini menjadi pelengkap dari paket-paket kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya.

    Purbaya mengatakan, stimulus baru ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi gelombang III. Menurutnya, dalam waktu dekat hal ini akan diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Yang gelombang ketiga ada lagi yang belum diumumkan. Nanti biar Pak Menko Perekonomian mengumumkan,” kata Purbaya, ditemui di Equity Tower, Jakarta, Rabu (8/10)

    Namun, sektornya masih di lingkup tersebut dan ditambahkan dengan tujuan sebagai penguatan.

    “(Dari paket gelombang III dan IV) tambah sedikit, tambah lagi. Nanti Menko Perekonomian yang umumin, harusnya minggu depan atau hari Jumat ini. Ada yang diperkuat saja,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Purbaya Bakal Kasih Insentif ke Pegawai Pajak & Bea Cukai Jika Tax Ratio 12%

    Purbaya Bakal Kasih Insentif ke Pegawai Pajak & Bea Cukai Jika Tax Ratio 12%

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberikan insentif khusus bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika mampu mengerek rasio pajak (tax ratio) Indonesia ke level 12%. Selama ini angkanya stagnan di kisaran 10%.

    Purbaya mengatakan rencana ini sebagai pelengkap dari kebijakan bersih-bersih pegawai pajak dan bea cukai. Mereka yang nakal terancam pemecatan langsung atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    “Nanti kalau bagus sekali, sekarang kan (tax ratio) sekitar 10% ya, kalau bisa masuk 12% dalam waktu satu tahun nanti kita akan kasih insentif ke mereka supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Terkait kebijakan bersih-bersih internal di DJP dan DJBC, Purbaya mengaku fokus pada kesalahan yang dilakukan pegawai ke depan. Meski demikian, ia tidak akan menutup mata jika ada temuan kesalahan di masa lalu.

    “Jadi saya melihat ke depan, kalau ada macam-macam nggak ada ampun. Oleh yang belakang-belakang saya nggak tahu, kusut tuh, biar saja dulu. Nanti kalau ada temuan baru kita proses, tapi target saya adalah ke depan jangan main-main,” tegas Purbaya.

    Purbaya optimistis dengan semangat yang ia berikan, para pegawai DJP dan DJBC akan menyesuaikan dengan perilakunya, dari yang tidak baik menjadi lebih baik.

    “Kalau bagus (pegawai) dikasih penghargaan dan nggak diganggu,” ucapnya.

    (aid/ara)

  • Menkeu Purbaya Bongkar Pemain Saham Gorengan: Sebagian Saya Kenal – Page 3

    Menkeu Purbaya Bongkar Pemain Saham Gorengan: Sebagian Saya Kenal – Page 3

    Sebelumnya, saat berkunjung ke BEI pada Kamis (9/10), Menkeu Purbaya menegaskan bahwa insentif pajak hanya akan diberikan jika otoritas pasar modal mampu menertibkan perilaku para pelaku pasar yang merugikan investor kecil.

    “Tadi direktur bursa minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi saya bilang akan saya beri insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya goreng-gorengan dikendalikan, supaya investor kecil terlindungi, baru saya pikir insentifnya,” ujarnya.

    Purbaya menambahkan, pemerintah telah lebih dulu melakukan penertiban di internal Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menjaga integritas fiskal.

    Jika pasar modal juga mampu melakukan hal serupa, maka insentif akan dipertimbangkan untuk mendukung pengembangan ekosistem investasi yang sehat.

  • Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Menkeu Purbaya Bakal Alihkan Dana Rp 15 Triliun dari BTN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif. 

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif. 

    “Jadi kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar. 

    “Rata-rata sudah cukup tinggi. Bank Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen,” kata Febrio. 

    “Jadi ini kita harapkan akan terus berlanjut. Karena bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil,” dia menekankan.