Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Menkeu Pastikan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan – Page 3

    Menkeu Pastikan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan – Page 3

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa proses pengangkatan Anggito sebagai Ketua LPS telah rampung.”Sudah kan sudah dilantik. udah diketok kan semalem ya,” ujarnya.

    Purbaya juga memastikan surat pengunduran diri Anggito sebagai Wamenkeu telah disampaikan kepadanya. Hal itu menandakan Anggito telah sah menjabat sebagai Ketua LPS, menggantikan posisi sebelumnya. Dengan pelantikan ini, peralihan jabatan berjalan sesuai prosedur.

    “Oh, sudah, sudah. Ini hampir otomatis ya,” pungkas Purbaya.

     

     

  • Pemerintah perlu jaga defisit untuk pertahankan kepercayaan investor

    Pemerintah perlu jaga defisit untuk pertahankan kepercayaan investor

    Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,

    Jakarta (ANTARA) – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan, pemerintah harus dapat menjaga defisit anggaran sesuai dengan asumsi yang ditentukan agar dapat mempertahankan kepercayaan para pelaku pasar, terutama investor asing.

    Ia menuturkan bahwa menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas realisasi APBN per 31 Agustus, defisit anggaran tercatat sebesar Rp321,6 triliun, setara dengan 1,35 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

    “Kalau pemerintah bisa meyakinkan agar defisit masih bisa dijaga sesuai dengan perkiraannya, yaitu Rp662 triliun atau 2,78 persen dari GDP, saya rasa hal ini diharapkan memang masih bisa tetap menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

    Meskipun saat ini defisit masih di bawah ambang batas dan nilainya masih belum signifikan, Rully menyatakan bahwa para investor tetap mencermati besarnya akselerasi penyerapan belanja negara menuju akhir tahun.

    Ia mengatakan, bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pengeluaran APBN untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun, atau kuartal III dan kuartal IV.

    Selain itu, dengan banyaknya program unggulan pemerintah yang diluncurkan secara masif pada semester II 2025, seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), ia memperkirakan realisasi anggaran pemerintah akan semakin agresif ke depannya.

    “Mau gak mau, memang defisit dalam beberapa bulan ke depan itu memang akan lebaran (meningkat dibandingkan defisit per 31 Agustus),” kata Rully.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9), bahwa APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen dari nilai PDB per 31 Agustus 2025.

    Sementara itu, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi APBN tahun ini.

    Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Tren penurunan tersebut pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terbentur Modal, Cuma 38 Unit dari 3.059 Kopdes Merah Putih yang Beroperasi di Sulsel

    Terbentur Modal, Cuma 38 Unit dari 3.059 Kopdes Merah Putih yang Beroperasi di Sulsel

    Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi persoalan serius dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari total 3.059 Koperasi Merah Putih yang tersebar di desa dan kelurahan, hanya 38 unit yang benar-benar aktif beroperasi.

    Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengungkapkan fakta ini saat membuka Rapat Koordinasi Regional Koperasi Merah Putih di Kantor Regional Pertamina Patra Niaga, Selasa (23/9/2025). Ia menyebut permodalan menjadi masalah klasik yang membuat koperasi sulit tumbuh.

    “Masalah utama ada di permodalan. Karena itu koperasi perlu lebih dulu masuk ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) Kopdes agar punya akun resmi dan lebih mudah mengakses pembiayaan,” kata Jufri.

    Menurut dia, pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan dukungan besar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengalokasikan Rp 200 triliun melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) yang bisa dimanfaatkan koperasi desa.

    “Dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan yang baru, ini jadi kesempatan bagi kita Kopdes untuk mengajukan pembiayaan,” ungkapnya.

    Selain itu, pemerintah juga berencana menugaskan tenaga PPPK untuk membantu operasional koperasi lewat kerja sama dengan Kementerian PANRB.

    “Sudah ada kesepakatan dengan Kemen-PAN, nanti PPPK ditempatkan bantu Koperasi Merah Putih, sehingga tidak ada alasan lagi soal keterbatasan SDM dan seterusnya. Kalau itu terjadi sudah dilaksanakan, kita tinggal menunggu hasilnya. Sabar karena ini berproses,” ujar Jufri.

  • Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Said Abdullah: RAPBN 2026 Alat Perangi Kemiskinan dan Krisis Iklim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan indikator kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan.

    APBN, menurutnya, bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan perangkat negara untuk menaikkan taraf hidup masyarakat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026. “APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (23/9/2025).

    “Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses atau tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan,” imbuhnya.

    Said menjelaskan, indikator kesejahteraan tersebut mencakup tiga keseimbangan penting.

    Pertama, program pembangunan harus mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat semakin sehat dan terdidik. Ketiga, menjaga kelestarian alam sebagai faktor fundamental pembangunan jangka panjang.

     

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang APBN anggaran 2026, Selasa (23/9).

  • Purbaya pastikan Anggito tak lagi Wamenkeu usai jadi Ketua LPS

    Purbaya pastikan Anggito tak lagi Wamenkeu usai jadi Ketua LPS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggito Abimanyu akan melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030.

    “Enggak (rangkap jabatan), dia akan jadi ketua LPS saja. Karena di LPS enggak boleh merangkap (jabatan),” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan pengunduran diri Anggito dari posisinya sebagai Wamenkeu merupakan bagian dari perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Proses pengunduran diri tersebut berjalan otomatis sejak Anggito ditetapkan sebagai Ketua DK LPS.

    “Oh, sudah (mundur), sudah. Ini hampir otomatis ya,” ujar dia.

    Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menetapkan Anggito sebagai Ketua DK LPS periode 2025–2030 melalui rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9).

    Anggito menegaskan dirinya siap mengembalikan mandat jabatan Wamenkeu kepada Presiden saat menanggapi penetapannya sebagai Ketua DK LPS.

    “Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan, jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada presiden,” katanya.

    Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa yang akan menggantikannya di posisi Wamenkeu. Dirinya juga menjelaskan bahwa pengunduran dirinya sejatinya otomatis, mengingat larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara.

    “Sebenarnya secara otomatis karena tidak boleh rangkap jabatan, karena posisi strategis dan posisi pejabat negara itu tidak boleh ada rangkap jabatan. Itu saya sadari sejak awal, saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila nanti terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum Keppres (Keputusan Presiden) jadi saya masih libur dulu ya,” ujar dia.

    Selain itu, terkait koordinasi dengan Menkeu Purbaya, Anggito mengatakan optimistis sinergi akan terus berjalan baik.

    “Secara organisasi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) itu memang sinergis ya. Sekarang dengan hadirnya saya dan Pak Purbaya, maupun Pak Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia) dan Pak Mahendra (Ketua DK OJK), kami mengenal cukup lama, jadi secara pribadi enggak ada masalah dan secara institusi semakin baik ya,” ujar dia.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk mengalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng mulai Oktober 2025.

    Adapun, bantuan sosial (bansos) yang akan dibagikan 10 kilogram (kg) beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini untuk menyediakan 2 liter MinyaKita perbulan per penerima sebanyak 18,27 juta penerima.

    “Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/9/2025).

  • Prabowo Punya Mimpi APBN Tidak Tekor, Purbaya: Kita Lihat Keadaan

    Prabowo Punya Mimpi APBN Tidak Tekor, Purbaya: Kita Lihat Keadaan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mimpi besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak defisit lagi pada 2027 atau 2028. Mungkinkah?

    Purbaya mengatakan semuanya tergantung keadaan. Meski begitu, arah untuk menekan defisit APBN terus dilakukan salah satunya dengan mendorong penerimaan dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan.

    “(Defisit 0%) kita lihat keadaan, kalau mungkin ya mungkin. Saya sedang mencoba mengefisienkan, mengefektifkan pajak dan lain-lain dalam satu tahun ke depan. Penggelapan segala macam akan kita coba hilangkan dengan secara signifikan. Nanti kita lihat berapa langkahnya,” kata Purbaya dalam konferensi pers usai menghadiri rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    “Kalau sudah efisien benar, berapa sih pendapatan pajak kita? Jadi itu rencana. Kalau nggak bisa dijalankan satu tahun ya nggak apa-apa, kita geser pelan-pelan, tapi kita jelas arah kita menuju ke sana,” tambahnya.

    Defisit APBN 2026 sendiri dirancang sebesar Rp 689 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dari rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB. Meski demikian, rancangan itu masih lebih rendah dari outlook 2025 yang sebesar 2,78% PDB.

    Purbaya menyebut pelebaran defisit saat ini diperlukan karena ekonomi sedang melambat sehingga pemerintah butuh untuk membiayai pertumbuhan lebih cepat. Defisit itu masih dalam batas aman yakni maksimal 3% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Untuk memberi ruang bagi ekonomi tumbuh lebih cepat, kita harus lebih sedikit sekarang, nggak apa-apa. Masih di bawah 3%, jadi masih amat prudent,” imbuhnya.

    Selain itu, rasio utang Indonesia juga masih di bawah batas maksimal 60% PDB. Purbaya menyoroti banyak negara maju yang jauh lebih besar dari itu.

    “Kita amat prudent. Jadi kalau nanti ada rating agency yang mempertanyakan itu, suruh bandingkan dengan negara yang lain, yang maju, yang jadi acuan dia. Habis itu suruh bawa cermin,” ucap Purbaya.

    Harapan Prabowo APBN Tak Defisit

    Sebelumnya, Prabowo berharap pada 2027 atau 2028 tidak ada lagi defisit APBN. Efisiensi dipastikan akan terus dilakukan untuk bisa mencapai mimpi tersebut.

    “Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    Tonton juga video “Purbaya Laporkan APBN Defisit Rp 321,6 T Sampai Agustus 2025” di sini:

    (kil/kil)

  • Pemerintah Mau Bikin Satgas buat Kebut Program Strategis

    Pemerintah Mau Bikin Satgas buat Kebut Program Strategis

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis. Satgas ini bertugas untuk menerima aduan dari masyarakat serta pelaku bisnis.

    Purbaya mengatakan pemerintah akan terus mendorong perbaikan iklim investasi serta deregulasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Menurutnya, dengan beleid ini dapat menyederhanakan proses serta mempercepat layanan yang terintegrasi dengan pengawasan melalui online single submission (OSS).

    “Perizinan dengan prinsip positif efektif akan memberikan kepastian pengusaha dan investor,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Purbaya menerangkan pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini bertugas untuk memantau, mengevaluasi, serta koordinasi lintas sektor terkait program-program strategis pemerintah.

    “Saat ini akan dibentuk satgas percepatan program strategis pemerintah yang akan memonitor dan mengevaluasi dan melakukan debottlenecking koordinasi lintas sektor,” ujar Purbaya.

    Ia menjelaskan Satgas tersebut juga dapat menerima pengaduan, baik dari masyarakat serta pelaku bisnis dalam menghadapi kendala bisnis. “Satgas tersebut juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis yang mereka hadapi dalam dunia nyata,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Purbaya membeberkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah telah menetapkan delapan program prioritas. Pertama, ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi.

    Ketiga, program makan bergizi gratis (MBG). Keempat, program sektor pendidikan, meliputi PIP dan KIP kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, serta kesejahteraan guru/dosen.

    Kelima, program di sektor kesehatan yang mencakup jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, hingga revitalisasi rumah sakit. Keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

    Ketujuh, pertahanan semesta untuk modernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit. Kedelapan, program akselerasi investasi dan perdagangan.

    Tonton juga video “Tantangan Satgas Garuda Merah Putih II untuk Kirim Bantuan ke Gaza” di sini:

    (acd/acd)

  • Menkeu Purbaya Soal Bansos: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget – Page 3

    Menkeu Purbaya Soal Bansos: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan sembarangan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos), termasuk minyak goreng.

    Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.

    Purbaya menyambut baik peran DPR dalam memberikan masukan serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran. Ia menilai, mekanisme pengawasan dari legislatif akan membantu mencegah pemerintah bersikap gegabah.

    “Tapi gak apa-apa, ini Pak Said berhati-hati sekali Saya terima kasih atas dukungannya Sehingga saya gak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Ia menambahkan, hubungan kemitraan antara pemerintah dan DPR sangat penting agar kebijakan yang diambil selalu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

    Dengan sinergi tersebut, Purbaya berharap kebijakan bansos dapat tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan stabilitas APBN.

    “Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar Sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semena-mena menggunakan anggaran kami Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami,” ujarnya.

     

  • Nggak Ada Lagi Cerita Memeras!

    Nggak Ada Lagi Cerita Memeras!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil oknum pegawai pajak nakal. Ia menegaskan tengah membenahi sistem penerimaan perpajakan dengan menindak praktik penggelapan pajak, sekaligus memastikan wajib pajak yang taat tidak diganggu.

    Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pembayar pajak patuh. Purbaya menekankan tidak boleh ada lagi cerita pegawai pajak yang memeras wajib pajak.

    “Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak memeras-meras itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Selain itu, Purbaya juga menegaskan akan menindak tegas penunggak pajak. Berdasarkan hitungannya, terdapat 200 wajib pajak yang masih menunggak hingga Rp60 triliun.

    “Kalau saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajaknya ada Rp60 triliun, pembayar pajak terbesar 200, yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu akan saya paksa bayar,” tegasnya.

    Ia memastikan jumlah tersebut akan masuk ke penerimaan pajak 2025. “(Masuk) 2025. Itu yang sudah inkrah, sudah ngutang pajak. Nanti 2026 kita sisir lagi,” tambahnya.

    Purbaya juga memberikan sinyal masih ada penunggak pajak dengan nominal besar, meski ia belum mau membeberkan detailnya.

    “Ada, ada yang besar sekali tapi belum selesai saya buka,” tutupnya.

    Tonton juga video “Purbaya Kejar 200 Penunggak Pajak, Mau Tagih Rp 60 Triliun” di sini:

    (ada/rrd)