Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Purbaya Sebut Utang RI Rp9,138 Triliun Belum Lampaui PDB, Pengamat Ingatkan Bunga

    Purbaya Sebut Utang RI Rp9,138 Triliun Belum Lampaui PDB, Pengamat Ingatkan Bunga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut utang RI belum melampaui Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto salah satu yang menyoroti. Dia menanyakan cara pemerintah menanggapi utang tersebut.

    Apalagi, dengan membandingkan negara maju seperti Jepang. Mengingat Jepang utangnya sudah lebih dari PDB.

    “Pemerintah berulang kali membandingkan dengan negara maju seperti Jepang yang utangnya melampaui PDB,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (11/9/2025).

    Di sisi lain, dia mengingatkan bunga utang. Menurutnya, bunga yang dibayarkan pemerintah RI ratusan kali lipat dari utang Jepang.

    “Tapi tidak pernah membandingkan bunga yang harus dibayar pemerintah Indonesia sampai ratusan kali lipat dari utang Jepang,” terangnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyebut utang RI Rp9.128,05 baru setara 39,86 persen. Itu masih di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “39% PDB dari standar ukuran internasional itu masih aman,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025

    “Kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya,” sambung Purbaya.

    Purbaya mengaku akan memastikan penerbitan utang akan terus diredam. Di sisi lain akan meningkatkan penerimaan negara.
    (Arya/Fajar)

  • Video: Menkeu Purbaya Bahas Cukai Rokok hingga Tuduhan Fiskal Agresif

    Video: Menkeu Purbaya Bahas Cukai Rokok hingga Tuduhan Fiskal Agresif

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sejumlah strategi pengelolaan anggaran negara termasuk dari sisi penerimaan pajak melalui cukai rokok yang dilakukan penundaan untuk tahun depan.

    Purbaya mengatakan pihaknya tidak mengubah kebijakan cukai rokok saat ini, hal ini didasarkan atas pertimbangan kondisi industri terkait yang tengah melakukan tekanan dan permintaan pengusaha yang berharap cukai rokok tidak dinaikkan.

    Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pengelolaan APBN dilakukan dengan hati-hati yang artinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    Purbaya membantah dugaan bahwa APBN dikelola dengan agresif di masa kepemimpinannya dan memastikan defisit di bawah 3%, dimana ekspansi fiskal dilakukan dengan memaksimalkan belanja pemerintah di sistem perekonomian yang tepat waktu, tepat sasaran dan tidak bocor serta manajemen uang negara agar tidak mengganggu sistem perekonomian.

    Diharapkan 2 mesin ekonomi yakni belanja pemerintah dan sektor swasta bergerak maksimal mendukung perekonomian hingga mencapai pertumbuhan 6-6,5%.

    Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 10/10/2025)

  • Top 3: Harga Emas Antam Tersungkur Usai Cetak Rekor – Page 3

    Top 3: Harga Emas Antam Tersungkur Usai Cetak Rekor – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghukum para pelaku pasar modal yang melakukan praktik manipulatif atau dikenal sebagai “penggorengan saham”.

    Ia berharap proses pembersihan pasar modal dari para spekulan pemain saham gorengan tersebut bisa dilakukan dalam waktu satu tahun ke depan.

    “Kalau selama setahun bersih-bersih saja, sementara saya bisa lihat saham yang digoreng. Saya kan mengamati pasar saham juga ya, ada yang menggoreng-goreng, sebagian juga saya kenal pemainnya, yang ikut bukan main, yang bukan market maker, tapi yang ikut,” kata Purbaya dalam acara temu media Kementerian Keuangan, di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut dia, penertiban para pelaku “penggoreng saham” penting untuk menjaga minat generasi muda dalam berinvestasi di pasar modal.

    Ia khawatir praktik tidak sehat tersebut dapat merusak kepercayaan investor pemula, mengingat sekitar 50 persen investor pasar modal saat ini berasal dari kalangan muda.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Menkeu Segera Tanya Istana soal Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Menkeu Segera Tanya Istana soal Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera mendiskusikan dengan Istana Kepresidenan terkait wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

    Hal itu diungkapkan Purbaya merespons pernyataan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tentang langkah pemerintah yang sedang mengkaji wacana pemutihan tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional.

    “Saya belum dikasih tahu, masih didiskusikan masalahnya, siapa yang bayar bebannya nanti seperti apa, akan didiskusikan lebih lanjut,” terang Purbaya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026 melalui video conference dari Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

    Purbaya pun belum mengetahui asal muasal wacana pemutihan BPJS itu. Akan tetapi, dia memastikan bakal bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk pembicaraan lebih lanjut. 

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak ingin buru-buru mengambil keputusan tanpa memperhitungkan secara matang konsekuensi fiskal maupun teknis dari rencana tersebut.

    “Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan. Mohon sabar menunggu,” kata Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Adapun usulan itu pertama kali disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar. 

    “Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” ujar Muhaimin, dikutip dari siaran pers, Kamis (1/10/2025). 

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menuturkan, wacana pemutihan yang diusulkannya bukan berarti mendorong agar masyarakat lepas tanggung jawab. Dia berharap agar pemutihan bisa memberikan kesempatan baru kepada peserta untuk kembali berkontribusi pada jaminan layanan kesehatan. 

    “Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama. Setelah masalah tunggakan selesai, kita dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

  • Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah (pemda) yang kesulitan karena kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada 2026.
    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama,
    exercise
    dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Jumat (10/10/2025).
    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.
    Dia menjelaskan, kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.
    “Jangan langsung pesimis atau membandingkan angka dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu berapa kebutuhan riil untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS, dan operasional sekolah. Kalau setelah exercise ternyata masih berat, baru laporkan ke pusat,” ujarnya.
    Tito menekankan, pengalaman masa pandemi COVID-19 menjadi bukti, bahwa daerah bisa tetap tangguh dan efisien meski menghadapi tekanan anggaran.
    “Kita semua pernah hadapi pemotongan besar-besaran waktu COVID-19, tapi pemerintahan tetap jalan. Jadi kali ini juga bisa. Bedanya, sekarang pemerintah pusat siap bantu,” tegasnya.
    Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta penjelasan soal penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD pada 2026.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan resminya menegaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal nasional lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.
    Beberapa usulan afirmasi khusus bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Sebut Program MBG hingga Sekolah Rakyat Bisa Ciptakan Stabilitas Nasional

    Menkeu Purbaya Sebut Program MBG hingga Sekolah Rakyat Bisa Ciptakan Stabilitas Nasional

    JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, saat Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Sekolah Rakyat, banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

    Akan tetapi, menurut Purbaya, program tersebut justru bisa menciptakan stabilitas nasional dinamis.

    “Ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apalagi populis-populis, sekolah rakyat, semuanya ribut, kan. Pasti ada yang protes buang-buang duit buat makan, gitu. Kalau pandangan saya beda, itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional dinamis,” ujar Purbaya di Jakarta Convention Center, Kamis, 9 Oktober.

    Meski begitu, kata Purbaya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, kebijakan dan program tersebut saja tidak cukup, diperlukan juga upaya-upaya lainnya.

    “Jadi, kalau saya lihat dia (Presiden Prabowo) menjalankan pemerataan manfaat dan stabilitas nasional dinamis itu. Jadi, seperti langkah dewa mabok, tapi nggak mabok-mabok amat,” kata dia.

    Dalam paparan Purbaya, untuk mencapai strategi tersebut bisa diupayakan dengan berbagai program. Antara lain, reformasi ekonomi sosialis, yakni liberasi pertanian, kawasan ekonomi khusus untuk Foreign Direct Investment (FDI).

    Kemudian, prioritas sektor strategis, yakni elektronik, baja, otomotif dan semikonduktor. Berikutnya, melakukan transformasi manufaktur high-tech (Huawei, BYD, EV).

    Selanjutnya, melakukan integrasi perdagangan global dan FDI-Driven Manufacturing, reformasi kelembagaan yakni dengan modernisasi institusi dan reformasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, liberasi pertanian, perdagangan dan jasa.

  • Purbaya Sentil Danantara: Dividen Masuk, Giliran Enggak Enak Pemerintah

    Purbaya Sentil Danantara: Dividen Masuk, Giliran Enggak Enak Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyindir Danantara yang ingin memibatkan pemerintah ikut menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Apalagi, lanjutnya, dividen dari BUMN kini sudah masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP. Nilainya bisa mencapai Rp80 triliun

    Purbaya mengatakan belum dihubungi Danantara terkait dengan usulan dimaksud. Akan tetapi, dia menyebut harusnya KCIC yang dibawahi Danantara sudah memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan.

    “Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

    “Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah,” jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Untuk diketahui, proyek tersebut dimiliki oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam hal ini, pemegang saham Indonesia melalui BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

    “Jadi tidak ada pinjaman pemerintah,” tegas Suminto.

    Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN mengusulkan sejumlah opsi di antaranya pemanfaatan peran APBN dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satunya dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat ke pemerintah.

    Untuk diketahui, sarana perkeretaapian biasanya dimiliki oleh badan usaha. Apabila di Indonesia, yakni berarti KAI. Sementara itu, prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Adapun selama ini sarana dan prasarana Kereta Cepat atau Whoosh ditanggung keseluruhan oleh KCIC. Menurut COO Danantara Dony Oskaria, sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

    “Beberapa infrastructure-nya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

    Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi inilah yang kita coba,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

  • Akhir Oktober, Purbaya Mulai Geser Anggaran K/L yang Tak Terserap Maksimal

    Akhir Oktober, Purbaya Mulai Geser Anggaran K/L yang Tak Terserap Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terserap maksimal.

    Keputusan itu diambilnya usai melakukan rapat dengan para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat (10/10/2025). Salah satu pembahasan rapat terkait penyerapan anggaran.

    “Kita lihat yang mana yang kementerian masih lambat, yang mana yang masih kurang dorongan dana misalnya. Nanti kita harapkan akhir Oktober sudah kita lihat semuanya siapa yang bagus, siapa yang jelek. Nah, nanti kalau enggak bisa nyerap, mulai kita ambilin,” ungkap Purbaya ditemui usai rapat.

    Bendahara negara itu ingin memastikan agar anggaran belanja negara tahun ini terserap maksimal. Dia meyakini realisasi belanja negara akhir tahun bisa terserap hampir 100%.

    “Penyerapannya gampang, bisa habis, enggak ada masalah, yang penting maksimal. Jadi kita geser-geser biar habis, mungkin harusnya di atas 95% [realisasi belanja negara akhir 2025],” ungkapnya.

    Selain terkait penyerapan anggaran, Purbaya menjelaskan rapat juga membahas terkait pendapatan negara dan defisit APBN. Dia ingin memastikan ambang batas defisit APBN sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) tidak terlampaui.

    Perkembangan Terbaru APBN 2025

    Adapun APBN membukukan defisit sebesar Rp321,6 triliun per akhir Agustus 2025. Defisit APBN tersebut setara dengan 1,35% dari PDB.

    Purbaya merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.638,7 triliun per Agustus 2025. Realisasi itu setara 57,2% dari outlook pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp1.960,3 triliun per Agustus 2025. Realisasi itu setara 55,6% dari outlook belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp 3.527,5 triliun.

    Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp321,6 triliun atau setara 1,35% dari PDB.

    Lebih lanjut, Purbaya melanjutkan bahwa keseimbangan primer masih sebesar Rp22 triliun. Padahal, sambungnya, outlook keseimbangan primer didesain minus Rp109,9 triliun.

    “Masih ada belanja pemerintah yang dipercepat lagi sehingga keseimbangan primer bisa sesuai target,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.

    Artinya, defisit APBN sebesar 1,35% per Agustus 2025 ini masih cukup jauh dari target maupun outlook yang telah ditetapkan.

  • Sebulan Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Diusulkan Jadi Cawapres, Begini Responnya!

    Sebulan Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Diusulkan Jadi Cawapres, Begini Responnya!

    GELORA.CO  — Nama Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Tak butuh waktu lama, ekonom yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu langsung menjadi buah bibir di berbagai kalangan.

    Popularitasnya melonjak tajam, bahkan mulai disebut-sebut sebagai salah satu tokoh potensial untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu mendatang.

    Namun, Purbaya menanggapi isu tersebut dengan tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memikirkan peluang politik dan lebih memilih fokus menjalankan tugas barunya di bidang ekonomi.

    “Saya tidak terlalu peduli soal pencalonan atau urusan politik. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Menurutnya, peningkatan popularitas yang terjadi belakangan ini bukan karena faktor politik, melainkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan tren positif.

    Ia menilai, perbaikan indikator ekonomi seperti inflasi yang terkendali, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta penguatan nilai tukar rupiah turut menarik perhatian publik terhadap kinerja pemerintah.

    “Orang mungkin melihat ekonomi sedang membaik, jadi perhatian terhadap kementerian keuangan meningkat. Itu hal yang wajar,” kata Purbaya.

    Ia menambahkan, tugas utama yang diembannya kini adalah memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi nasional.

    Sikap santai Purbaya dinilai mencerminkan karakter teknokrat yang lebih mengutamakan kinerja daripada pencitraan politik.

    Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai, kiprahnya selama di LPS dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda reformasi ekonomi.

    Meskipun demikian, wacana tentang peluang Purbaya di dunia politik praktis tetap mencuat.

    Sejumlah pihak menilai, sosoknya yang dianggap bersih dan berprestasi bisa menjadi representasi kalangan profesional dalam gelanggang politik nasional.

    Namun bagi Purbaya sendiri, sorotan itu tampaknya tak terlalu penting.

    “Saya fokus bekerja. Kalau ekonomi kuat, itu sudah kontribusi terbaik saya untuk negara,” ujarnya menutup pernyataan

  • Menkeu Purbaya Bersiap Potong Belanja Boros di APBN demi Kurangi Utang Indonesia, ASN Bersiap!

    Menkeu Purbaya Bersiap Potong Belanja Boros di APBN demi Kurangi Utang Indonesia, ASN Bersiap!

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan menerapkan strategi optimalisasi uang yang dimiliki sehingga tidak perlu menerbitkan utang baru.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal mencoba mengurangi penerbitan utang semaksimal mungkin. Dia menyebut meski akhirnya menarik utang, maka uang yang dipinjam akan dipastikan menciptakan pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin. 

    “Ke depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang enggak perlu-perlu, saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tetapi saya memotong program-program yang tidak efisien, yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang. Jadi akan kita menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan,” pungkasnya.

    Adapun secara terperinci, data terbaru DJPPR Kemenkeu itu menunjukkan realisasi utang pemerintah pusat per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun. Perinciannya utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. 

    Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun. 

    Menteri Purbaya mengklaim rasio utang pemerintah Indonesia masih dalam batas aman apabila dibandingkan dengan standar internasional. Dia menyebut rasio utang Indonesia masih di bawah 40% terhadap PDB atau tepatnya 39,86%.

    “Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal saja, tapi dibandingkan dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40%,” terangnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada acara Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengklaim rasio utang terhadap PDB di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat (AS) hingga Jepang melebihi 100%. 

    “Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). 

    Namun, apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun. 

    Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 per kuartal sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun.