Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Banggar DPR RI mengusulkan tiga skema alternatif Program MBG

    Banggar DPR RI mengusulkan tiga skema alternatif Program MBG

    Program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan tiga skema alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan anak akibat menu program tersebut.

    Said Abdullah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, menyampaikan skema pertama yakni penyaluran anggaran MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung disalurkan ke pemerintah daerah.

    Skema kedua, kata dia, bisa dilakukan dengan menyalurkan bantuan MBG melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Kalau PKH selama ini per bulan Rp300 ribu, kita tambahin Rp300 ribu. Tapi yang Rp300 ribu itu untuk MBG,” ujarnya pula.

    Adapun skema ketiga, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didekatkan ke sekolah agar pengawasan berjalan lebih optimal.

    Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September 2025 tercatat tidak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program tersebut.

    Menanggapi kondisi itu, Said menilai Program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

    “Harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek?” ujar Said.

    Meski demikian, ia menegaskan Program MBG tetap perlu dilanjutkan dengan perbaikan.

    “Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dulu di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu (harus disajikan). Kan sudah 14 jam sendiri. Sehingga perlu pola baru, atau skema diubah, setiap sekolah ada satu SPPG. Sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG, apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

    Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran tersebut akan dialihkan ke sektor lain, digunakan untuk memangkas defisit maupun utang.

    “Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

    Menurutnya, meski Presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

    “MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya tekan utang negara, fokuskan pertumbuhan ekonomi

    Menkeu Purbaya tekan utang negara, fokuskan pertumbuhan ekonomi

    ANTARA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan menggunakan countercyclical atau tidak menerbitkan banyak surat utang dalam mengelola APBN. Di Jakarta, Selasa (23/9), Purbaya menyampaikan hal itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dalam pengelolaannya tidak harus bergantung pada utang. (Setyanka Harviana Putri/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah Amblas Lagi, Ini Biang Keroknya – Page 3

    Rupiah Amblas Lagi, Ini Biang Keroknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rupiah kembali melemah pada perdagangan sore ini ke level Rp 16.687 per dolar AS. Padahal, sentimen positif semestinya datang dari revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Lembaga keuangan dunia itu menaikkan proyeksi dari 4,7% menjadi 4,8%.

    Menurut pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal dan domestik lebih dominan menekan rupiah dibandingkan sentimen optimistis dari IMF.

    “Sore ini rupiah melemah di Rp 16.687 yang sebelumnya sempat mengalami penguatan. Apa sih yang menyebabkan rupiah kembali melemah, ya walaupun kita melihat bahwa IMF telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7% menjadi 4,8%,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

    Ibrahim menilai, salah satu penyebab pelemahan rupiah datang dari faktor domestik, khususnya pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, perubahan ini masih menimbulkan penyesuaian bagi pelaku pasar.

    Ia menambahkan, kebijakan yang dijalankan Purbaya sejauh ini juga belum diterima sepenuhnya oleh pasar. Investor masih menunggu langkah konkret untuk memastikan arah fiskal tetap stabil dan kredibel.

    “Kemudian di sisi lain pun juga kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan saat ini pun juga masih belum diterima oleh pasar, ya apa yang dilakukan oleh Purbaya,” ujarnya.

    Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan investor. Walaupun Indonesia memiliki prospek ekonomi yang cukup baik, belum ada kepastian kuat bahwa perubahan di tingkat kepemimpinan keuangan tidak mengubah arah kebijakan secara signifikan.

     

  • Asosiasi Pastikan Tokopedia-Shopee Cs Tak Jual Rokok Ilegal

    Asosiasi Pastikan Tokopedia-Shopee Cs Tak Jual Rokok Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) memastikan seluruh platform dagang-el tidak memperjualbelikan produk ilegal, termasuk rokok ilegal. 

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menegaskan isu peredaran rokok ilegal di e-commerce memang kerap muncul. Namun, dia menekankan para platform anggota idEA memiliki mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah hal tersebut.

    “Perlu saya tegaskan bahwa platform anggota idEA memiliki komitmen kuat untuk tidak memperjualbelikan produk yang dilarang atau tidak sesuai ketentuan, termasuk rokok ilegal,” kata Budi kepada Bisnis pada Selasa (23/9/2025).

    Menurut Budi, asosiasi bersama platform e-commerce telah melakukan pengawasan mandiri sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait lainnya. 

    Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan penawaran rokok ilegal, baik melalui laporan masyarakat maupun permintaan resmi dari regulator.

    Selain itu, idEA juga mendorong edukasi bagi penjual dan konsumen agar lebih memahami regulasi. Tujuannya, agar celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk memperdagangkan barang terlarang dapat ditutup.

    “Kami juga mendorong edukasi bagi penjual dan konsumen agar lebih memahami regulasi, serta menutup celah yang mungkin dimanfaatkan oknum untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan,” imbuhnya.

    Budi menambahkan, sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan platform menjadi kunci dalam pencegahan peredaran rokok ilegal di e-commerce.

    “Dengan kolaborasi aktif antara pemerintah, asosiasi, dan platform, kami percaya pencegahan peredaran rokok ilegal di e-commerce bisa lebih efektif, sekaligus tetap menjaga iklim perdagangan digital yang sehat,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memberantas peredaran rokok ilegal dengan menggandeng sejumlah lokapasar digital atau marketplace.

    Dia menyebut telah memanggil platform seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak lagi mengizinkan penjualan barang ilegal, khususnya rokok.

    Hal tersebut masuk dalam salah satu dari enam program quick win yang disiapkan pemerintah. Selain memantau transaksi digital, Kementerian Keuangan juga menelusuri rantai distribusi rokok ilegal dari pemasok hingga warung kelontong.

    “Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan pengawasan juga diperketat di jalur impor untuk menutup celah kecurangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

    “Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya,” tuturnya.

  • Purbaya usung Sumitronomics guna kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Purbaya usung Sumitronomics guna kejar pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics untuk dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 2029.

    Sebagaimana diketahui, konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut yakni; pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata dia.

    Maka dari itu, menurutnya jika ekonomi Indonesia diarahkan untuk tumbuh 8 persen, maka pemerintah perlu mengacu pada strategi Sumitronomics.

    Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa target 8 persen bukan hal mudah, namun tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan AS tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6 persen,” jelasnya.

    Ia merujuk pada sejarah pertumbuhan ekonomi negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7,5 persen selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10 persen pertumbuhan tahunan pada periode 2003-2007.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan anggaran negara akan didesain sebagai katalis pertumbuhan.

    Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat.

    Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan.

    Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.

    “Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” tambah Menkeu.

    Selain itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.

    Upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR Klaim Kucuran Anggaran Rp200 Triliun Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    MPR Klaim Kucuran Anggaran Rp200 Triliun Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengapresiasi pemerintah memberikan suntikan dana Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna menstimulus ekonomi.

    Menurutnya kondisi yang terjadi saat ini adalah demand atau permintaan masyarakat yang lesu, alhasil daya beli mengalami kontraksi.

    “Tapi kita juga harus lihat hari ini, permasalahan itu tentu bukan pada supply side-nya. Tetapi pada demand side-nya. Daya beli masyarakat, daya beli untuk kemudian mengambil kredit, pinjaman, perubahan, kredit konsumen dan lain-lain,” ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/9/2025).

    Dia mengatakan permintaan masyarakat terhadap pembelian suatu produk belum meningkat secara signifikan, sehingga dia menilai pemberian dana Rp200 triliun memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman melalui bank-bank tertentu.

    “Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi bahwa pemerintah memberikan berbagai kemudahan, insentif kepada masyarakat. Dalam bentuk tadi saya sampaikan, dana bantuan tunai, pembantuan untuk dukungan gaji dan lain-lain,” jelasnya.

    Alhasil, katanya, kemudahan masyarakat mendapatkan pinjaman secara tunai mampu mendongkrak daya beli.

    “Jadi ini yang kemudian akan membangkitkan daya beli masyarakat yang kuat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, menurutnya kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya ini masuk akal untuk direalisasikan. Selain meningkatkan  daya beli masyarakat,  kucuran dana Rp200 T mampu menggenjot roda perekonomian negara.

    Untuk itu, dia optimistis terhadap kebijakan Menkeu Purbaya mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian.

    “Jadi saya berharap apa yang menjadi kebijakan beliau itu betul-betul bisa menggerakkan perekonomian. Dan saya optimis, kita harus optimis bahwa perekonomian akan bergerak,” ucapnya.

    Terlebih, katanya, Indonesia menjadi tempat para investor menanamkan modal yang dapat membuka peluang lapangan pekerjaan.

  • Jawaban Menohok Menkeu Purbaya Usai Diprotes Hotman Paris – Page 3

    Jawaban Menohok Menkeu Purbaya Usai Diprotes Hotman Paris – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggito Abimanyu resmi melepas jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah ditunjuk Presiden menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Purbaya menegaskan, aturan di LPS memang tidak memperbolehkan adanya rangkap jabatan. Dengan demikian, Anggito hanya akan fokus memimpin LPS.

    “Enggak, dia akan ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap,” kata Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Penunjukan Anggito sebagai Ketua LPS secara otomatis membuatnya mundur dari jabatan Wamenkeu. Purbaya menyebut hal ini sudah menjadi penugasan resmi dari Presiden.

    “Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” tegasnya.

    Dengan keputusan ini, struktur kepemimpinan di Kementerian Keuangan akan mengalami perubahan. Anggito yang selama ini membantu koordinasi di bidang fiskal kini akan sepenuhnya berkonsentrasi di LPS.

     

  • Cukai Rokok Tinggi Bikin Negara Rugi Rp 25 Triliun per Tahun – Page 3

    Cukai Rokok Tinggi Bikin Negara Rugi Rp 25 Triliun per Tahun – Page 3

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai, beban tarif yang berlaku saat ini tidak hanya menekan industri tembakau, tapi juga memengaruhi ekosistem yang ada di sekitarnya. Termasuk kontribusi setoran cukai terhadap penerimaan negara.

    “Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya kan, cukai rokok gimana, sekarang berapa? rata-rata 57 persen, tinggi amat, banyak banget,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, justru ketika tarif cukai diturunkan, penerimaan negara bisa meningkat. “Kalau turun makin banyak income-nya. Lho, kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya, ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok,” ungkapnya.