Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak bayar utang proyek kereta cepat Woosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ramai-ramai soal ini, muncul video Raffi Ahmad dan artis lain beserta beberapa pejabat negara yang naik Woosh termasuk Joko Widodo.

    Raffi tampak kegirangan naik Woosh karena bisa memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung.

    “Jakarta-Bandung setengah jam,” kata Raffi kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Netizen nyinyir dan meminta agar para artis itu saja yang membayar utang Woosh tak perlu dibebankan kepada rakyat.

    “Beban hutang kereta cepat Jakarta-Bandung itu, suruh orang² ini saja yang bayar. Mereka pada cengengesan dan bangga. Gimana menurut kelen wee, cocok nggak???,” tulis akun Threads.

    “Jangan bebankan hutang kereta api cepat kepada rakyat kecil seperti kita., biarkan yang ada di Video ini yang bertanggung jawab untuk membayarnya..Aamiin,” kata akun lainnya.

    “Apakah sekarang mereka bisa ketawa melihat pt KAI kewalahan bayar utang krn whoosh ini….????… bantu lah bayar utang ke china dr uang uang kalian,” kata lainnya lagi.

    Woosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan bagian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

    Fakta ini membuat Purbaya menyoroti soal dividen yang dikelola Danantara bukan lagi oleh Kemenkeu saat ini.

    Menurut Purbaya KCIC ini sudah memiliki manajemen sendiri yang memiliki keuntungan puluhan triliun.

  • Anda Anggap Saya Tukang Kibul?

    Anda Anggap Saya Tukang Kibul?

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan menaikkan Harga Jual Eceran (HJE) rokok pada tahun 2026. Menurutnya hal itu akan ia lakukan sesuai dengan perkataannya.

    Menurutnya, tidak ada urgensi untuk menaikkan harga rokok. Maka dari itu, ia menilai agar masyarakat percaya dengan perkataannya bahwa dirinya akan melaksanakan apa yang ia janjikan.

    “Harusnya sih nggak usah (naik harga), kalau nggak kan tipu-tipu. Anda anggap saya tukang kibul? Nggak naik (cukai), tapi harganya dinaikkan, sama saja kan?” ucap Purbaya di sela-sela peringatan HUT ke-79 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Senin (13/10/2025). 

    Sementara itu, ia menilai, menjaga stabilitas harga penting untuk menghindari munculnya kesenjangan antara produk rokok legal dan ilegal. Kenaikan harga, menurutnya, justru dapat memperluas pasar bagi rokok ilegal yang dijual dengan harga lebih murah.

    “Solusi antara produk yang legal dengan ilegal, (kalau harga dinaikkan produk ilegal) jadi semakin besar. Kalau makin besar akan mendorong barang-barang ilegal,” ungkap dia.

    Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan HJE dan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) di tahun depan.

    “Sampai sekarang saya belum kepikiran dinaikkan. Saya pikir sih biarkan saja,” ujar dia.

    Sebelumnya, dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/9/2025), Purbaya juga menyampaikan bahwa cukai hasil tembakau tahun 2026 tidak akan berubah. Keputusan ini diambil setelah dirinya berdiskusi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

    “Satu hal yang saya tanyakan apakah saya perlu mengubah tarif cukai 2026? Mereka bilang asal nggak diubah, sudah cukup. YA sudah saya nggak ubah,” ujarnya.

    Purbaya mengungkapkan, ia sempat berencana menurunkan tarif cukai, namun keinginan itu urung dilakukan karena pelaku industri tidak meminta hal tersebut

  • Purbaya Sebut Zaman SBY Rakyat Hidup Makmur, Dipimpin Jokowi Mesin Ekonomi Pincang

    Purbaya Sebut Zaman SBY Rakyat Hidup Makmur, Dipimpin Jokowi Mesin Ekonomi Pincang

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi perhatian publik.

    Dalam sebuah acara, Purbaya membandingkan ekonomi  era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Joko Widodo (Jokowi).

    Dia menyebut, kedua presiden memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengelola negara 

    Jika dibandingkan, dia blak-blakan ekonomi Indonesia masih lebih baik ketika dipimpin SBY

    Saat SBY memimpin, dia menyebut ekonomi membaik dan rakyat hidup makmur

    Perbandingan tajam dua dekade kepemimpinan ekonomi Indonesia itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam acara Investor Daily Summit 2025 pada Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menkeu Purbaya, era SBY (2004-2014) ekonomi lebih sehat karena digerakkan sektor swasta dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, uang beredar 17 persen , dan kredit 22 persen .

    Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika ekonomi yang hidup, terutama karena peran aktif sektor swasta dan investasi domestik yang kuat.

    Sementara era Jokowi (2014-2024), justru terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen , uang beredar 7 persen , dan kredit di bawah 

    Diakui Purbaya, di zaman SBY rakyat cukup makmur karena tak banyak membangun infrastruktur.

    “Zaman SBY meski tak banyak bangun infrastruktur, rakyat makmur,” ujar Purbaya dalam Investor Daily Summit 2025.

    Sementara itu, Purbaya mengakui mesin ekonomi era Jokowi pincang karena swasta lamban bergerak dan pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi.

    Disampaikan Purbaya, di era Jokowi perbankan harus berhenti karena kebijakan di sisi keuangan cenderung terlalu ketat.

    Sehingga di beberapa sektor tak berhasil tumbuh dengan optimal

    “Mesin ekonomi kita jadi pincang karena sektor swasta lamban bergerak,” kata Purbaya

    Purbaya menilai perlambatan ekonomi era Jokowi bukan semata akibat belanja infrastruktur, melainkan karena kurangnya keberanian perbankan menyalurkan kredit dan lambannya ekspansi usaha baru di sektor produktif

    Seperti diketahui, sejak era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, utang negara meroket bak meteor.

    Keinginan Jokowi membangun infrastruktur, mengakibatkan negara butuh pinjaman besar, hingga akhirnya tembus Rp 9.138 triliun.

    Buat rakyat awam tentu sangat terkejut, hingga berpikir apa mampu Indonesia membayar utang sebesar itu?

    Terkait utang negara yang sangat besar itu, ternyata di mata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih dalam level aman.

    Sebab menurut Purbaya, total utang negara tersebut masih 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Dan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya,” ucapnya saat Media Gathering di Bogor, dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/10/2025).

    “Ini kan masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman,” imbuhnya.

    Menurut Purbaya, pemerintah memastikan nilai utang pemerintah itu digunakan sebaik mungkin, dengan mengurangi penerbitan utang dan memaksimalkan belanja pemerintah.

    “Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita,” katanya. 

    “Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada dimana-mana kita cukup pruden,” ucap Purbaya.

    “Ke depan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita, supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 tembus Rp 9.138 triliun.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang negara sebesar Rp 9.138 triliun ini setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Jadi utang kita pada posisi Juni total outstandingnya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBNnya Rp 7.980 triliun,” kata Suminto.

    Suminto bilang, rasio utang terhadap PDB itu tergolong aman, karena masih di bawah batas 60 persen PDB dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan,” tegas dia.

    Berdasarkan rinciannya, nominal utang per akhir Juni terdiri dari pinjaman Rp 1.157,18 triliun, pinjaman dari luar negeri Rp 1.108.17 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp 49,01 triliun.

    Sementara utang yang diperoleh dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.980,87 triliun.

    Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih menominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun. Sedangkan yang berdominasi valas sebesar Rp 1.496,75 triliun.

  • Purbaya Buka Pengaduan Langsung Layanan Pajak hingga Bea Cukai via WA Menkeu

    Purbaya Buka Pengaduan Langsung Layanan Pajak hingga Bea Cukai via WA Menkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka saluran pengaduan langsung via WhatsApp bagi masyarakat terkait dengan layanan pajak dan bea cukai.

    Purbaya mengaku ada berbagai kendala bagi pihaknya untuk menangani pengaduan layanan pajak dan bea cukai. Menurutnya, terkadang ada laporan tidak benar yang diterima.

    Untuk itu, dia menyebut akan segera meluncurkan saluran pengaduan langsung ke Menkeu via nomor WhatsApp. “Saya akan bukan channel langsung ke Menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ, untuk bea cukai dan pajak,” ungkapnya kepada wartawan saat kunjungan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/202).

    Menurut Purbaya, dia akan membuat dua nomor WA pengaduan terpisah. Masing-masing untuk pengaduan pelayanan pajak dan bea cukai.

    “Nomor WA terpisah. Mungkin besok akan saya launch itu,” kata pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Untuk diketahui, Menkeu yang baru sebulan lebih menjabat itu menaruh perhatian cukup besar kepada otoritas pajak hingga bea cukai. Sebelum menyinggung soal saluran pengaduan itu, dia telah beberapa kali menyinggung soal penindakan terhadap pegawai pajak dan bea cukai.

    Akan tetapi, dia turut menjanjikan insentif bagi mereka apabila bisa meningkatkan realisasi penerimaan negara. Purbaya menyampaikan bahwa ingin memperlakukan aparat pajak, sekaligus bea cukai, dengan adil sesuai dengan kinerjanya.

    Sebagai contoh, belum lama ini Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkap telah memecat 26 pegawainya yang melanggar etik dalam penanganan penunggak pajak besar senilai Rp60 triliun.

    Ke depan, Purbaya akan memberhentikan pegawai pajak maupun bea cukai yang melakukan kecurangan maupun menyalahi amanat profesinya. “Kalau ada yang macam-macam, enggak ada ampun,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada Media Gathering APBN 2026, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya tidak menutup kemungkinan untuk menindak kasus-kasus atau pelanggaran pada masa lalu, apabila sudah ada temuannya. Di sisi lain, dia ingin memberikan perlakuan yang adil dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang melaksanakan pekerjaannya dengan hasil optimal.

    “Nanti kalau bagus sekali misalnya tax ratio-nya sekarang kan sekitar 10% ya, kalau bisa 12%, kita akan kasih insetif ke mereka. Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” terang pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

  • Purbaya Tak Tahu Soal Family Office dan Rencana Jadikan Bali Pusat Keuangan

    Purbaya Tak Tahu Soal Family Office dan Rencana Jadikan Bali Pusat Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak tahu menahu soal rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan dengan konsep family office. 

    Sekadar informasi, family office merujuk kepada perusahaan surga pajak bagi konglomerat. Konsep tersebut diterapkan di berbagai negara surga pajak seperti Singapura hingga Hong Kong. 

    Kabar rencana pembuatan family office di Pulau Dewata itu santer diisukan tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    “Enggak tahu saya. Saya enggak tahu,” terang Purbaya ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan saat kunjungan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). 

    Sementara itu, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut.

  • Industri Tekstil Berdarah-darah, Pengusaha Surati Purbaya Minta Penyelamatan

    Industri Tekstil Berdarah-darah, Pengusaha Surati Purbaya Minta Penyelamatan

    Jakarta –

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Surat tersebut dikirimkan untuk meminta audiensi mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dari praktik impor ilegal dan dumping produk China.

    Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta membeberkan kondisi industri tekstil yang sedang tidak baik-baik saja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak bisa dihindari. Semangat Purbaya terhadap pemberantasan impor ilegal dinilai menjadi harapan baru bagi industri tekstil sebagai penopang perekonomian nasional.

    “Industri TPT sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir. Putusnya rantai pasok industri tekstil saat ini dikarenakan adanya praktik impor ilegal dan praktik dumping produk China. Hal ini menyebabkan sebanyak 60 perusahaan tutup dan PHK sepanjang 2022 hingga saat ini. Atas dasar tersebut, kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk bersama-sama menyelamatkan industri tekstil saat ini. Kami berharap bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi industri tekstil dan multiplier effect atas pemberlakuan trade remedies. Untuk waktu dan tempat, kami menyesuaikan dengan agenda bapak,” tulis surat tersebut, dikutip Senin (13/10/2025).

    Terdapat beberapa usulan dan masukan yang disampaikan pengusaha terkait penanganan importasi TPT. Pertama, meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk menerapkan sistem elektronik data interchange (EDI), di mana master B/L menjadi dokumen utama PIB (port to port manifest).

    “(Selama ini) Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port to port manifest, di mana pemberitahuan impor barang (PIB/Inland Manifest) yang dibuat importir tidak didasarkan pada Master B/L sehingga praktik mis declare (under invoicing dan pelarian HS) digunakan oleh importir nakal dan selalu dimasukkan ke dalam jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik) oleh oknum petugas Ditjen Bea Cukai,” beber Redma.

    Kedua, mengusulkan agar semua kontainer masuk melalui AI scanner dan masuk jalur merah (pemeriksaan fisik) apabila terdeteksi ada ketidaksesuaian antara isi kontainer dengan dokumen. Selain itu, menetapkan pelabuhan untuk importasi barang jadi hanya di pelabuhan tertentu yang mempunyai fasilitas AI scanner lengkap.

    Ketiga, usul fasilitas impor untuk tujuan ekspor dibatasi hanya untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) saja dengan perbaikan sistem pengawasan, serta menghapus fasilitas PLB/GB/MITA.

    Keempat, mengusulkan perbaikan aturan terkait barang bawaan dan barang kiriman. Kelima, meminta pelarangan praktik impor borongan/kubikasi dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak yang terkait dengan praktik importasi ilegal.

    “(Saat ini) lemahnya penegakan hukum hingga kerja sama antar oknum importir, oknum jasa logistik, oknum petugas Ditjen Bea Cukai, hingga oknum pejabat lainnya dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum semakin kuat dan membentuk jaringan mafia impor,” ungkap Redma.

    (aid/ara)

  • Purbaya Tiba-Tiba Sorot Penyaluran LPG 3 Kg, Ungkap Hal Ini

    Purbaya Tiba-Tiba Sorot Penyaluran LPG 3 Kg, Ungkap Hal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pelaksanaan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kilo gram (kg) yang dinilainya masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

    Hal tersebut ia ungkapkan ketika menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Purbaya, masih terjadi banyak kebocoran dan penyalahgunaan di lapangan dalam penyaluran LPG subsidi yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

    “Di situ mungkin ada kebocoran-kebocoran di penyalahgunaan subsidi itu ke depan akan dicari cara untuk memperbaiki supaya subsidinya lebih tepat sasaran,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

    Ia menjelaskan, penyaluran yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu isu utama dalam distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Bahkan, masih ada praktik pembelian oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kalangan mampu serta pelaku di sektor industri.

    “Yang saya dengar ada salah sasaran yang orang kaya beli itu ada yang dioplos, ada juga yang dipindahkan ke tempat tertentu untuk industri,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah berencana untuk mengevaluasi kembali skema pemberian subsidi yang selama ini telah berjalan.

    “Yang bocor-bocor tadi coba dihilangkan semaksimal mungkin kalau perlu perubahan skema,” ujarnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Prasetyo mengungkapkan pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan kereta cepat Whoosh agar tidak membebani keuangan pemerintah, APBN.

    “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” tegas Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (13/10) malam.

    Adapun, Prasetyo mengungkapkan pertemuan Presiden dengan Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan serta Gubernur BI tidak mengungkit perihal utang Whoosh ini.

    Dia pun menilai pemerintah sebenarnya berharap pengembangan kereta cepat ke depannya bisa lebih jauh lagi, tidak hanya mencakup Jakarta-Bandung. Hal ini dikarenakan perkembangan penumpang kereta cepat yang signifikan.

    “Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, kita juga berpikir mungkin Jakarta ke Surabaya,” tegasnya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan enggan mengarahkan APBN untuk ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya menjelaskan, ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

    “Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegasnya.

    Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujar Purbaya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

    Pengakuan Purbaya Satu Bulan Jabat Menkeu: Cukup Kusut Tapi Seru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah sebulan menjabat sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata menemukan banyak sekali permasalahan di sektor fiskal.

    Ia mengatakan, salah satu masalah itu ialah serapan APBN 2025 yang tidak maksimal. Kondisi itu justru membuat dana menganggur pemerintah semakin menumpuk dari tahun ke tahunnya, hingga terakumulasi menjadi Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang lebih dari Rp 400 triliun.

    “Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal. Pertama saya lihat anggaran negara seperti apa 2025. 2025 penyerapannya seperti apa, ternyata banyak juga yang tidak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur,” kata Purbaya, dalam wawancara di CNBC Indonesia TV, Jumat (10/10/2025).

    Permasalahan ini pun membuat ia gencar mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat belanja negara, salah satunya penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia ke bank milik negara,.

    Kebijakan itu bahkan menjadi program utamanya setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025.

    Untuk meningkatkan peredaran uang primer atau M0 dan menggerakkan lebih cepat aktivitas ekonomi masyarakat, ia menempatkan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI per 12 September 2025.

    Selain masalah banyaknya dana menganggur yang dimiliki pemerintah, Purbaya mengatakan, selama sebulan menjabat ia menyaksikan bagaimana besarnya efek pemangkasan anggaran transfer ke daerah terhadap perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

    Sebagai informasi, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Dalam pembicaraan dengan DPR, Purbaya memutuskan anggaran TKD 2026 ditambah sedikit sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

    Purbaya mengaku digeruduk oleh Gubernur dan Bupati beberapa waktu lalu akibat kebijakan pemangkasan anggaran TKD yang cukup signifikan. Para kepala daerah itu protes karena TKD-nya dipangkas. “Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka,” tegasnya.

    Namun, Purbaya berjanji jika ekonomi membaik, dirinya akan mengembalikan anggaran yang dipangkasnya. Adapun, syaratnya serapan anggaran pemerintah daerah harus bagus. “Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana-sini. Jadi satu bulan ini cukup seru.”

    Foto: Infografis/ Purbaya/ Edward Ricardo
    Infografis, Gebrakan 1 Bulan Purbaya

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Sidak Tempat Pemeriksaan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok

    Purbaya Sidak Tempat Pemeriksaan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). Aktivitas ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungannya ke sejumlah kantor dan fasilitas dalam beberapa waktu terakhir

    Purbaya berangkat ke Tanjung Priok usai menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Bea dan Cukai di Kantor Ditjen Bea Cukai Pusat, Rawamangun, Jakarta Timur.

    Terpantau di lokasi, Purbaya sampai di TPFT Graha Segara sekitar pukul 10.30 WIB. Ia didampingi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Awan Nurmawan Nuh dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Sodikin.

    Setibanya di lokasi, berkeliling ke area pemeriksaan dan mengecek salah satu kontainer berisi pakan ternak impor sebanyak 560 pack seberat 25 kg. Produk tersebut merupakan produk impor asal China.

    TPFT Graha Segara merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang, khususnya peti kemas impor, yang melalui jalur merah (behandle) maupun jalur hijau, serta melibatkan karantina hewan dan tumbuhan.

    Fasilitas ini menjadi bagian integral dari sistem pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. TPFT Graha Segara dan Bea Cukai Priok bekerja sama erat dalam proses pemeriksaan fisik barang.

    Sebelumnya, Purbaya juga telah melakukan penyidakan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya untuk meninjau kinerja Ditjen Bea dan Cukai.

    Tonton juga Video Purbaya Ancam Pegawai Pajak-Bea Cukai Nakal: Enggak Ada Ampun!

    (kil/kil)