Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Sudah Puluhan Tahun Kita Nggak Bisa Betulin!

    Sudah Puluhan Tahun Kita Nggak Bisa Betulin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan keluhan dari investor terkait iklim investasi di Indonesia yang tidak kunjung mengalami perbaikan.

    Purbaya mengatakan salah satu persoalan dalam investasi adalah lamanya urusan perizinan dan belum bisa diperbaiki. Investor menagih apa langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

    “Mereka pengin tahu saya kayak gimana sih orangnya, benar nggak bisa deliver segala macam, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu,” kata Purbaya usai Investor Meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    “Kan perizinan ini sudah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya percepatan ini, one stop, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), segala macam. Jadi problemnya masih ada kan, sama saja,” sambung Purbaya.

    Purbaya pun menjanjikan perbaikan dengan pembentukan tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Lewat itu, pihaknya akan membuka pengaduan dari pelaku bisnis dan memecahkan masalah dari yang mengadu dan diadukan.

    “Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang lebih untung dengan menko perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ,” tegas Purbaya.

    Selain itu, Purbaya juga menjelaskan kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun ke lima bank yang disebut akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hitungan timnya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 akan tumbuh 5,5%.

    “Saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja, ekonomi harusnya dari hitungan dia (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu) awas kalau salah dia nih, triwulan IV bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin lebih. Ke depan harusnya kalau nggak diubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya,” terang Purbaya.

    (aid/hns)

  • Purbaya Bakal Diam-diam Tambah Dana Pemerintah ke 2 Bank BUMN

    Purbaya Bakal Diam-diam Tambah Dana Pemerintah ke 2 Bank BUMN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perlu ada penambahan penempatan dana pemerintah di bank BUMN. Sebelumnya dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun sudah disalurkan ke 5 bank BUMN.

    Purbaya mengatakan laju pertumbuhan likuiditas perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) masih sekitar 13% saat ini, dari sebelumnya di kisaran 0%. Menurutnya, pertumbuhan uang primer yang ideal adalah sebesar 20%.

    “Idealnya 20% lebih sedikit. Saya masih punya uang Rp 250 triliun lagi di bank sentral, nanti kita lihat seperti apa,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Meski membuka ruang untuk menambah penempatan dana pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Purbaya mengaku tidak akan lagi mengumumkan ke publik terkait waktu dan besarannya ke depan. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

    “Kalau mau nambah pun kita nggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang karena operasi uang biasa lagi, karena nanti orang banyak yang protes ‘si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan’, karena mereka nggak ngerti bahwa saya cuma pindahin uang, nggak ada urusan dengan perubahan anggaran,” tegas Purbaya.

    “Saya nggak mengubah anggaran sama sekali, juga tidak melakukan ekspansi fiskal. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi supaya private sector-nya bisa tumbuh,” jelas Purbaya.

    Purbaya menambahkan bank yang meminta tambahan penempatan dana adalah BRI dan BNI. Jika nanti jadi ditambah, maka proses penambahan dilakukan diam-diam.

    “Saya tambah juga nanti ke depan akan diam-diam, kecuali yang BPD (bank daerah),” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Purbaya Ogah Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

    Purbaya Ogah Family Office Usulan Luhut Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin mendirikan family office di Indonesia.

    Bendahara Negara itu mempersilakan saja, asal tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya mengatakan tidak akan mengalihkan APBN untuk belanja pendirian family office di Indonesia. Ia mempersilakan DEN untuk mendirikannya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ucap Purbaya.

    Ia menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan itu.

    “Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuh Purbaya.

    Luhut Mau Bentuk Family Office

    Sebelumnya, Luhut memastikan rencana pembentukan family office atau Wealth Management Consulting (WMC) tetap berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan proyek itu bisa beroperasi tahun ini juga.

    “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7).

    Family office merupakan skema layanan keuangan yang ditujukan untuk mengelola kekayaan ultra high-net-worth individuals (UHNWI) atau investor kakap global agar menanamkan dananya di Indonesia. Inisiatif ini sempat direncanakan mulai berjalan sejak Februari 2025, namun implementasinya masih dalam tahap persiapan.

    Luhut mengatakan pembentukan family office kini dalam tahap finalisasi. Pemerintah juga telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio selaku pendiri perusahaan hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

    “Ya kita harap tahun ini harus bisa,” ucapnya optimistis.

    (aid/hns)

  • Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya.

    Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” tutur Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelasnya.

    (aid/hns)

  • Purbaya Tak Mau Biayai Family Office Pakai APBN: Kalau DEN Bisa Sendiri, Bangun Sendiri!

    Purbaya Tak Mau Biayai Family Office Pakai APBN: Kalau DEN Bisa Sendiri, Bangun Sendiri!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mengalokasikan seperserpun anggaran untuk membiayai proyek family office di Pulau Bali yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional atau DEN.

    Purbaya juga tidak mau ikut campur terhadap program yang berpotensi menggerus pendapatan negara tersebut.

    Kendati demikian, Purbaya menyatakan sudah mendengar lama isu tersebut sejak lama. Dia mengatakan sejauh ini tidak ada ajakan dari DEN untuk memberikan masukan maupun sekadar diajak berdiskusi.

    Purbaya justru menyebut tidak akan mendukung rencana itu dengan APBN.”Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Purbaya menambahkan kalaupun ada alokasi APBN ke proyek family office, dia ingin memastikan alokasinya tepat waktu, tepat sasaran dan tidak bocor. Dia juga kembali memastikan bahwa dirinya tidak memberikan sumbangsih dalam bentuk pendapatnya mengenai konsep pusat keuangan di Pulau Dewata itu.

    “Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau saya doain lah,” lanjutnya.

    Adapun bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang santer diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN. Purbaya, yang baru sebulan lebih menjabat Menkeu, menyebut hanya tahu hal tersebut dari yang sering disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” pungkasnya.

    Sementara itu, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut. Hanya saja berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

    Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.

    Kawasan keuangan ini dirancang untuk menawarkan insentif pajak dan regulasi, birokrasi minimal guna mengatasi persoalan yang selama ini dianggap rumit oleh investor asing. Pemerintah juga dikabarkan akan menerapkan kerangka hukum yang berbeda di kawasan tersebut dengan mencontoh sistem hukum Singapura yang dikenal ramah bisnis.

    Di samping itu, sumber Bloomberg menegaskan bahwa rencana Kota Keuangan Indonesia tersebut masih berada pada tahap konseptual dan dapat mengalami perubahan.

    Disebutkan, proyek kota keuangan baru itu mendapat dukungan dari penasihat informal Danantara sekaligus pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio.

  • Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya disebut akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” terang Nixon usai menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025.

    Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” ujar Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelas Nixon.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan akan menarik sisa dana jika BTN tidak bisa menyerap 100% penempatan dari pemerintah.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Sudah Puluhan Tahun Kita Nggak Bisa Betulin!

    Investor Ngadu ke Purbaya: Iklim Investasi Nggak Bagus-bagus!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu para investor institusi pemegang Surat Utang Negara (SUN). Mereka adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank.

    Purbaya mengatakan dalam kesempatan itu mendapat keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Para investor tersebut menagih langkah Purbaya untuk memperbaiki iklim investasi.

    “Mereka pengin tahu saya kayak gimana sih orangnya, benar nggak bisa deliver segala macam, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    “Kan perizinan ini sudah puluhan tahun kan kita nggak bisa betulin. Jadi kalau di atas kertas sudah ada semuanya percepatan ini, one stop, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), segala macam. Jadi problemnya masih ada kan, sama saja,” tambah Purbaya.

    Purbaya pun menjanjikan perbaikan dengan pembentukan tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Selanjutnya pemerintah membuka layanan pengaduan pelaku bisnis dan mencari solusi bersama.

    “Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang lebih untung dengan menko perekonomian. Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat di mana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ,” terang Purbaya.

    Purbaya juga menjelsakan kepada para investor soal kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun ke lima bank BUMN. Menurut Purbaya penempatan dana tersebut akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hitungan timnya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 akan tumbuh 5,5%.

    “Saya bilang ke mereka dampaknya dengan seperti itu saja, ekonomi harusnya dari hitungan dia (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu) awas kalau salah dia nih, triwulan IV bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin lebih. Ke depan harusnya kalau nggak diubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya,” ucap Purbaya dengan optimis.

    (aid/hns)

  • Aturan Devisa Hasil Ekspor Mau Direvisi, Airlangga: Kendalanya Bukan Pengusaha

    Aturan Devisa Hasil Ekspor Mau Direvisi, Airlangga: Kendalanya Bukan Pengusaha

    Jakarta –

    Pemerintah berencana meninjau kembali aturan Devisa Hasil Ekspor tentang Sumber Daya Alam (SDA). Padahal, aturan DHE ini baru berlaku efektif pada 1 Maret lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap salah satu kendala penerapan DHE bukan pengusaha.

    “DHE kendalanya bukan dari pengusaha. Kendalanya dari kita melihat transfer dananya kemarin terdisrupsi,” ungkap Airlangga kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Meski begitu, ia tak menyebut penyebab disrupsi dari implementasi aturan DHE. Airlangga mengaku akan melakukan rapat evaluasi terlebih dahulu untuk mengumumkan kendala tersebut.

    “Kita evaluasi dulu ini kan baru jalan beberapa bulan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga membenarkan rencana evaluasi aturan DHE. Namun juga ia tak dapat membocorkan apakah akan dilakukan revisi atas aturan tersebut.

    “DHE akan ditinjau lagi. Saya nggak tau apa akan direvisi, saya nggak begitu detail,” kata Purbaya ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, salah satu alasan dilakukan evaluasi atas kebijakan DHE ialah lantaran dampaknya belum terlihat pada peningkatan cadangan devisa. Meski dirinya hadir dalam rapat bersama Prabowo semalam, Purbaya sendiri enggan terlalu banyak membocorkan tentang rencana evaluasi kebijakan DHE ini.

    “Mereka akan diskusikan lagi, biar saja nanti Pak Presiden yang umumkan, saya nggak ngerti itu,” sambungnya.

    Sebelumnya, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan DHE dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di kediaman pribadi Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejauh ini, pengusaha juga telah memarkir hasil ekspornya. Namun, implementasinya dinilai kurang begitu memuaskan.

    Prabowo meminta evaluasi dan kajian ulang untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan devisa hasil ekspor. “Ya masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali,” ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Minggu malam (13/10/2025).

    (acd/acd)

  • Purbaya Sebut Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN: Sudah 42% – Page 3

    Purbaya Sebut Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN: Sudah 42% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menyampaikan hingga September 2025 Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp 25 triliun di BTN telah disalurkan untuk kredit sebesar Rp 10,5 triliun atau sekitar 42 persen. Namun yang baru direimburse hanya sebesar Rp 4,5 triliun.

    “Kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun cuma baru reimburse Rp 4,5 triliun, ekspansi sebenarnya sudah Rp 10,5 triliun. Tadi sudah saya laporin ke Menteri. Karena yang kita reimburse, karena kita mau rapihin dulu datanya baru kita reimburse sisanya,” kata Nixon di kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Ia menjelaskan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.

    Nixon mengatakan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah.

    “Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” jelas Nixon.

     

  • Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN Temui Purbaya – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penempatan dana milik pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada 5 bank milik negara (Himbara) telah terealisasi ke berbagai sektor produktif.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi penyaluran Rp 200 triliun per 9 Oktober 2025 cukup menggembirakan. Lantaran pihak perbankan tidak hanya mendapat tambahan likuiditas dengan bunga lebih kompetitif.

    “Jadi, kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia, itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan. Kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 pereen, itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita,” ujarnya pada 9 Oktober 2025.

    Hasilnya, empat bank Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI sudah menyalurkan 50 persen atau lebih dari porsi yang diterimanya. Hanya BTN yang proses penyalurannya belum terlalu besar.