Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Sidak Kantor Pusat BNI, Menkeu Purbaya Cek Pemakaian Dana Rp 200 Triliun – Page 3

    Sidak Kantor Pusat BNI, Menkeu Purbaya Cek Pemakaian Dana Rp 200 Triliun – Page 3

    “Saya enggak terlalu tanya duitnya, tapi sepertinya ke berbagai jenis kredit mereka. Kredit mereka ditargetkan naik tahun ini dibanding sebelumnya. Jadi tadinya slow, sekarang tahun depan bisa double digit bisa di atas 11 persen kata mereka,” ia menambahkan.

    Tak lupa, Purbaya mengingatkan BNI pemberian sisa anggaran tersebut bersifat deposit on call. “Tapi nanti saya kejar dua bulan terakhir. Kalau lemah, kita ambil duitnya,” dia menegaskan.

    Sebar Konten Sidak di TikTok 

    Setelah melakukan sidak, Menkeu Purbaya sempat mengunggah kegiatannya di TikTok pribadi dengan nama @purbayayudhis.

    Dalam unggahan video singkat itu, Purbaya tampak menegaskan kunjungannya dilakukan untuk memantau langsung kinerja salah satu bank himpunan bank milik negara (himbara).

    “Sidak ke BNI, kita mau lihat kinerja mereka,” ujar Purbaya dalam video tersebut.

     

     

  • Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sekaligus penyerahan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Gelaran akad massal ini dilakukan secara hybrid, tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Dengan lokasi kegiatan berpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    Prabowo mengatakan, ini jadi momen perdana hadir dalam seremoni peresmian di sektor perumahan selama hampir 1 tahun menjabat sebagai RI 1.

    “Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Prabowo.

    Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

  • Di DPR, Erick Thohir Cerita Anggaran 2026 Sama Seperti Saat Covid-19 Nasional 29 September 2025

    Di DPR, Erick Thohir Cerita Anggaran 2026 Sama Seperti Saat Covid-19 Nasional 29 September 2025

    Di DPR, Erick Thohir Cerita Anggaran 2026 Sama Seperti Saat Covid-19
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengungkapkan anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp1,2 triliun.
    Erick menyebut, angka tersebut sama seperti anggaran tahun 2020 saat Covid-19 melanda Tanah Air.
    “Nah, tahun depan itu kurang lebih dianggarkan Rp 1,2 (triliun), sama pada saat Covid-19, padahal kita punya komitmen Komisi X dan Kemenpora mau bertransformasi,” ungkap Erick, dalam rapat Komisi X di DPR RI, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Oleh karenanya, Erick sempat menyampaikan hal ini kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    Saat bertemu Purbaya, ia menegaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak ingin foya-foya, melainkan mau melakukan evaluasi.
    “Nah, ini yang kemarin alhamdulillah saya juga sampaikan kepada Pak Menteri Keuangan untuk kita terbuka dan transparan. Kita tidak mau berfoya-foya, tetapi kita juga minta evaluasi,” ujar dia.
    Erick menyebut, Purbaya sangat terbuka dan responsif.
    Bahkan, ia turut mengusulkan soal dana pensiun atlet.
    Terkait usulan ini, Purbaya meminta Erick melakukan kajian lebih lanjut.
    “Bahkan pada kesempatan dalam kesempitan pun saya mendorong beberapa isu lain, salah satunya dana pensiun olahraga. Beliau sangat-sangat positif, tetapi kembali, kami harus membuat kajian dulu,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) MAruarar Sirait membeberkan bukti-bukti kecocokannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kecocokan itu, kata dia, memberi dukungan positif membangun ekosistem pembangunan rumah bersubsidi di Tanah Air.

    Hal itu disampaikannya saat berpidato di depan Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci, Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Dalam kesempatan itu, Maruara mengucapkan terima kasih kepada Menkeu Purbaya dan Bank Indonesia (BI) karena turut mendukung program rumah subsidi. Hal senada disampaikannya kepada jajaran menteri-menteri Prabowo. 

    “Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan mereka ekosistem ini tidak bisa jalan,” kata Maruarar.

    Dia menjabarkan, ekosistem rumah subsidi membuka jutaan lapangan kerja. Tidak hanya pekerja langsung pembangunan rumah, tapi juga rentetan ekosistem ekonomi yang terkait. 

    “1 rumah subsidi tenaga kerjanya 5 orang. Kalau 330 ribu unit berarti 1.650.000 orang bekerja,” katanya.

    “Dan, nggak ada rumah subsidi tanpa warung makan, ibu penjual warung makan. Lalu dia ambil beras dari  pedagang, dari petani, jual beli ayam. Ini sudah ekosistem sendiri. Nggak ada rumah subsidi tanpa toko bangunan. Toko pasti kirim barang, ada truknya, ada kernet, pasti ada barang-barang, semen, pasir, kayu, cat dan sebagainya,” ucapnya.

    Kata dia, ini menunjukkan pembangunan rumah subsidi bisa menciptakan ekosistem yang melibatkan sampai jutaan orang.

    “Dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini, pak. Jadi kami cocok pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan perekonomian, pak,” ucapynya.

    “Hei pengembang, kita tepuk tangan kepada Presiden, bahwa bunga rumah subsidi tetap, tidak dinaikkan. Itu luar biasa keberpihakan, pak. Saya tadi lihat banyak yang terharu. Itu lah bukti negara hadir,” kata Maruarar menggebu-gebu.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Sidak Markas BNI, Bahas Polemik Deposito Valas 4%?

    Purbaya Sidak Markas BNI, Bahas Polemik Deposito Valas 4%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Pusat BNI di Pejompongan, Tanah Abang pada Senin (29/9/2025) pagi.

    Purbaya tidak menjelaskan secara mendetail maksud tujuannya kunjungi markas BNI itu. Dia hanya menekankan ingin memantau perkembangan salah satu bank BUMN itu.

    “Sidak ke BNI, kita mau lihat gimana kerja mereka. Mau rapat sama direksinya kalau ada rapat,” ujar Purbaya dalam video yang disebar internal Kemenkeu kepada awak media, Senin (29/9/2025).

    Terlihat, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan bersama jajaran menerima langsung Purbaya. Mereka terlihat berkumpul di sebuah ruang rapat.

    Adapun sidak ini terjadi usai polemik kebijakan kebijakan pemberian bunga jumbo sebesar 4% per tahun bagi deposito berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) di bank-bank BUMN.

    Sebelumnya, Purbaya membantah kebijakan tersebut merupakan arahan dari Kementerian Keuangan. Dia tidak menampik bahwa sempat mengumumkan akan beri insentif ke investor domestik agar tidak menempatkan uangnya dalam bentuk dolar AS di luar negeri.

    Hanya saja, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menekankan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perhitungan risiko.

    “Memang pernah ada diskusi kan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya pindahin valas dari Singapura ke Indonesia kira-kira gitu. Cuman itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung,” ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak pernah memberikan arahan kepada Danantara atau bank-bank BUMN untuk menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) itu.

    Dia juga sudah mengkonfirmasi ke Bank Indonesia dan Danantara. Menurutnya, kedua lembaga itu juga tidak ada memberi arahan kepada bank.

    Bahkan, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan timnya untuk menghitung resiko dari kebijakan itu terlebih dahulu. Prabowo, sambungnya, memberikan waktu tim melakukan perhitungan selama dua pekan.

    Purbaya menjelaskan hasil laporan tim tersebut baru akan masuk ke Jumat (3/10/2025) pekan depan. Oleh sebab itu, dia bingung dengan keputusan bank-bank BUMN yang menaikkan bunga valas sebelum adanya hasil perhitungan risiko tim arahan Prabowo.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali ya. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau nggak. Tapi yang jelas nggak ada instruksi dari kami, dari BI. Danantara juga biasanya mereka menekankan market base, artinya seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” jelasnya.

  • Purbaya Tolak Tax Amnesty, Pengusaha & Bos Buruh Buka Suara

    Purbaya Tolak Tax Amnesty, Pengusaha & Bos Buruh Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan pengusaha dan buruh satu suara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak kembali bergulirnya program tax amnesty atau pengampunan pajak.

    Program yang sudah digelar pemerintahan sebelumnya sebanyak dua kali kini memasuki babak baru setelah DPR memasukkan RUU Pengampunan Pajak masuk ke dalam longlist atau daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku setuju dengan cara pandang Purbaya yang menolak pelaksanaan program tax amnesty jilid III, sebab program itu ia anggap tak adil.

    Said lebih cenderung meminta pemerintah mereformasi kebijakan pajak seperti dinaikkannya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTPK) menjadi Rp 7,5 juta per bulan dan menghapus pajak pesangon serta pajak THR.

    “Reformasi pajak. Kami minta PTKP naik menjadi Rp 7,5 juta. Sepertinya Menteri Keuangan Pak Purbaya merespons itu dengan baik. Karena beliau juga menolak tax amnesty. Kami juga menolak tax amnesty. Masa orang ngemplang pajak diampuni, kami buruh pajaknya tetap dibebani. Masa orang kaya yang tidak bayar pajak diampuni, kami buruh yang sedang bekerja, suruh bayar pajak. Itu tidak adil,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers persiapan aksi damai pada 30 September, dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Said Iqbal pun berharap Menteri Purbaya juga tidak seperti menteri-menteri lainnya yang dinilai terlalu kapitalis.

    “Maka kita menolak tax amnesty, sekaligus minta dinaikkan PTKP menjadi dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Akibatnya apa? Kalau kita bayar pajaknya, naik PTKP, ada data saving. Nah kalau data saving kita belanja. Purchasing power bisa naik, konsumsi naik, ekonomi growth naik, terbukalah lapangan kerja. Tidak ada PHK. Itu logisnya sederhana,” ucap Said Iqbal.

    Adapun penolakan program tax amnesty jilid III dari kalangan pengusaha disampaikan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam. Ia mengakui program tax amnesty dapat merusak kredibilitas pajak. Menurutnya, saat ini yang lebih penting membangun sistem yang menarik wajib pajak untuk membayar pajak.

    “Yang penting bagaimana dibangun environment orang senang bayar pajak karena merasa dihargai dan mendapat kehormatan. Tidak seperti sekarang kita sebagai pesakitan,” ujar Bob Azam.

    Saat ini, Bob menilai masyarakat seperti terkesan ditargetkan untuk membayar pajak. Ketimbang membentuk sistem seperti itu, Bob menyebut lebih baik membangun iklim saling percaya, mengedepankan self-assessment system, serta pemberian insentif bagi yang konsisten membayar pajak.

    “Di luar negeri warga masyarakat yang menerima pengembalian pajak tanpa pengajuan dari mereka dan menjadi surprising bagi mereka. Sekarang hampir tidak pernah terjadi di kita hal seperti itu,” imbuh Bob.

    Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang menambahkan, program tax amnesty selama ini belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

    Menurutnya, harus ada strategi khusus sebagai pengganti tax amnesty agar tingkat kepatuhan para wajib pajak lebih tinggi untuk membayar pajak atas pendapatan dari hasil usahanya.

    “Menyangkut kebijakan Menkeu yang tindakakan menerapkan tax amnesty, selama ini kita rasakan bahwa program itu masih belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak,” kata Sarman kepada detikcom.

    Sarman menjelaskan pelayanan pajak berbasis digital, seperti Coretax sebetulnya makin mudah diakses oleh pengusaha. Akses menggunakan Coretax yang lebih mudah ini kata dia dapat menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk sukarela membayar pajak.

    “Komunikasi dan sosialisasi berbagai kebijakan perpajakan harus sering dilakukan kepada dunia usaha, dengan pelayanan yang prima dan ramah. Kita yakin jika tingkat kepatuhan semakin tinggi maka target penerimaan pajak untuk kas negara akan dapat tercapai,” ungkap Sarman.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down, Masyarakat Jadi Pelaku Pasar

    Kopdes Merah Putih Bukan Program Top-Down, Masyarakat Jadi Pelaku Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyebut bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih bukan merupakan program dengan pendekatan top-down, melainkan bottom-up karena menempatkan warga desa sebagai pelaku utama ekonomi.

    Menurutnya, meski dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kopdes Merah Putih sejatinya dikelola masyarakat desa. Hal ini tercermin dari pembentukan pengelola koperasi melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    “Kalau selama ini masyarakat desa selalu jadi target pasar, sekarang kita balik. Dengan Kopdes, masyarakat bukan hanya jadi objek, tetapi pelaku pasar,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (27/9/2025).

    Dia kemudian menjelaskan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN maupun BUMD.

    Begitu terbentuk, Kopdes Merah Putih diberikan keleluasaan untuk menjalankan usaha secara mandiri selagi pemerintah melanjutkan fasilitasi dan pengawasan.

    Farida lantas menekankan bahwa koperasi tidak boleh berhenti sebagai penyalur barang subsidi pemerintah, tetapi harus menjadi sentra produksi desa sekaligus agregator hasil bumi masyarakat.

    Untuk mempercepat operasionalisasi Kopdes, pihaknya menargetkan 1.000 Kopdes segera memperoleh pembiayaan awal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Database sudah kami siapkan, termasuk pencairan pembiayaan melalui Himbara. Ujung tombak program Kopdes ini ada di Kemenkop, tetapi sejatinya ini adalah kerja gotong royong bersama mitra,” jelasnya.

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, untuk mempercepat pergerakan Kopdes. Menurutnya, SDM Kemenkop terbatas sehingga diperlukan kolaborasi di lapangan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himbara dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan Kopdes Merah Putih, dengan bunga alias biaya penempatan yang lebih ringan.

    Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut sudah masuk ke dalam sistem perbankan. Pemerintah juga telah memberikan instruksi agar pemanfaatannya diarahkan ke koperasi yang siap menyalurkan pembiayaan ke masyarakat.

    “Uangnya itu bisa dipakai ke koperasi Merah Putih kalau sudah siap. Kami ada instruksi ke perbankan, kalau dipakai untuk koperasi Merah Putih otomatis bunga yang kami charge ke mereka jadi lebih rendah, jadi 2% dari sebelumnya sekitar 4%,” katanya usai menghadiri rapat terbatas terkait stimulus ekonomi di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).

  • Purbaya Akui BI, OJK dan LPS Belum Diajak Bicara soal Penaikan Bunga Deposito Valas

    Purbaya Akui BI, OJK dan LPS Belum Diajak Bicara soal Penaikan Bunga Deposito Valas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum diajak berkoordinasi terkait dengan penaikan bunga deposito valas oleh himbara. 

    Purbaya mengakui bahwa kenaikan deposito valas oleh himbara itu dilakukan saat pemerintah berencana merumuskan insentif dalam mendorong repatriasi dolar milik WNI dari luar negeri. 

    Akan tetapi, rencana insentif itu masih didiskusikan oleh tim yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas (ratas), Jumat (19/9/2025) di Istana Kepresidenan. Purbaya, yang ikut hadir pada rapat tersebut, mengungkapkan tim dimaksud masih diberikan waktu sampai Jumat pekan depan untuk memelajari instruksi Presiden itu. 

    Oleh sebab itu, Purbaya mengaku tidak tahu menahu soal keputusan himbara secara kompak menaikkan deposito valasnya hingga ke 4%. Hal itu sejalan dengan belum diajaknya Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk berkoordinasi. 

    “Bahkan, dari yang saya tahu kan harus disuruh pelajari dulu dua minggu, Jumat minggu depan. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada [koordinasi dengan KSSK], harusnya nanti kalau sudah [selesai dipelajari] baru didiskusikan dengan KSSK,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Purbaya juga menyebut Gubernur BI Perry Warjiyo belum diajak berdiskusi soal penaikan bunga deposito valas oleh himbara. Hal itu diketahuinya saat makan siang bersama Perry kemarin. 

    Mantan Ketua LPS itu juga meyakini, Danantara yang kini membawahi BUMN tidak akan langsung mengintervensi bank pelat merah untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.

    “Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank. Tapi kita lihat. Mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami, dari BI, dan Danantara juga biasanya mereka menekankan market based. Artinya bisnis seperti business entity tanpa intervensi berlebihan dari pemilik,” tuturnya. 

  • Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas

    Menkeu Purbaya Duga Tim Presiden Belum Hitung Risiko Penaikan Bunga Deposito Valas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal penaikan bunga deposito valas oleh himbara di tengah keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong repatriasi dolar WNI di luar negeri. Awalnya, Purbaya memastikan bahwa pihaknya tidak memberikan perintah kepada himbara untuk menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. 

    Dia meyakini bahwa Danantara tidak melakukan intervensi secara langsung, karena praktik bisnis yang didorong sesuai dengan kondisi pasar. 

    Adapun dia mengakui bahwa sebelumnya pemerintah memang tengah mempertimbangkan insentif untuk mendorong repatriasi dolar WNI yang ditaruh di luar negeri, salah satunya dari Singapura. Hal itu juga diungkapkan pertama kali oleh Purbaya usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025). 

    “Memang pernah ada diskusi kan waktu itu saya bilang di sana bahwa akan ada insentif ke pemegang valas, supaya mindahin valas dari Singapura ke Indonesia, kira-kira gitu. Cuma itu masih belum selesai, masih ada risiko yang mesti dihitung. Dan sepertinya pada waktu Presiden memerintahkan timnya untuk menghitung risiko yang mereka sebelumnya tidak hitung,” ujarnya dikutip Sabtu (27/9/2025). 

    Secara pribadi, Purbaya menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang pro pasar (pro market) sehingga kebijakan yang didorong olehnya bukan bunga rendah, melainkan untuk mendorong penambahan suplai uang di sistem perekonomian.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa keputusan himbara untuk menaikkan bunga deposito valas itu akan mendorong konversi deposito rupiah ke denominasi dolar. 

    Saat bunga deposito valas dinaikkan lebih tinggi ke 4%, di sisi lain LPS justru menurunkan suku bunga penjaminan rupiah. Terakhir, tingkat bunga penjaminan (TBP) sudah kembali dipangkas sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5%. 

    Purbaya mengklaim sudah mewanti-wanti tim Presiden Prabowo terkait dengan risiko tersebut. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut siapa tim yang dimaksud.  

    “Saya udah memberi masukan itu, jadi mereka harus hitung itu. Dulu saya selalu hitung sih, cuma saya enggak tahu kenapa keluar angka itu. Mungkin ada yang terlalu eager menjalankan ide Pak Presiden. Artinya belum dihitung dulu risikonya,” kata Purbaya.

  • DPR Tanggapi Keputusan Purbaya Tak Naikkan Tarif Cukai Rokok 2026

    DPR Tanggapi Keputusan Purbaya Tak Naikkan Tarif Cukai Rokok 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR mendorong reformasi total industri hasil tembakau setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kebijakan cukai hasil tembakau atau CHT tak naik pada 2026.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mulanya mengapresiasi keputusan Purbaya itu. Ia mengganggap keputusan itu menandakan Purbaya memahami masalah fundamental permasalahan CHT selama ini yang berdampak pada iklim usaha IHT.

    Seperti diketahui IHT mengalami berbagai tekanan, mulai dari penurunan produksi hingga maraknya peredaran rokok ilegal.

    “Ini artinya Pak Purbaya menunjukkan bahwa dia mulai mengerti permasalahan fundamental di persoalan cukai hasil tembakau ini,” kata Misbakhun kepada CNBC Indonesia, Sabtu (27/9/2025).

    Dengan keputusan ini, Misbakhun berpendapat, Purbaya setelah menahan tarif CHT 2025 juga harus mulai mengkaji ulang seluruh struktur aturan yang mengenai tarif CHT, seperti besaran tarif, struktur tarif, penggolongan, klasifikasi, kemudian yang berkaitan dengan pembayaran di depan, hingga cara penebusan cukai,

    “Termasuk perlu dievaluasi total terhadap izin-izin yang berkaitan dengan tata cara mendapatkan CHT untuk pengusaha-pengusaha kecil, masyarakat-masyarakat UMKM yang selama ini menggantungkan hidupnya di industri hasil tembakau,” tegas Misbakhun.

    Ia menambahkan, untuk mendukung pemulihan iklim usaha IHT, pemerintah kata Misbakhun juga harus mulai mengajarkan pabrik-pabrik rokok kecil untuk membeli tembakau dari petani lokal, sampai ke tahap membeli cukai yang resmi, dengan aturan yang resmi dan dengan alokasi cukai yang memadai.

    “Selama ini rokok-rokok kecil itu sering mengeluh dan mengadukan kesulitan untuk mendapatkan pita cukai untuk pabrik mereka, untuk usaha-usaha mereka, makanya mereka kecenderungannya untuk melakukan aktivitas rokok ilegal,” tegas Misbakhun.

    “Kalau klasifikasi ini dibuka untuk rakyat, bisa mendapatkan akses CHT maka saya yakin negara akan makin banyak kesempatannya menerima CHT,” ungkapnya.

    Pernyataan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri. Ia juga lebih dulu mengapresiasi keputusan Purbaya untuk tidak menaikkan tarif CHT 2026. Menurutnya, langkah menteri keuangan sudah tepat untuk memberi kepastian usaha IHT yang selama ini masih tertekan.

    “Dengan langkah ini, menkeu memberi kepastian usaha bagi IHT sekaligus menunjukkan keberpihakan kepada jutaan buruh dan petani tembakau yang sangat bergantung pada stabilitas kebijakan ini,” ucapnya.

    Hanif menekankan, Komisi XI mendukung penuh keputusan tersebut, karena IHT bukan hanya penyumbang signifikan penerimaan negara, tetapi juga penopang lapangan kerja padat karya.

    “Dengan tidak adanya kenaikan tarif, tekanan terhadap pekerja, petani kecil, dan masyarakat luas bisa diminimalkan, sementara industri memiliki ruang lebih besar untuk bertahan dan berinvestasi, paparnya.

    Ke depan, Hanif memastikan, Komisi XI DPR turut mendorong agar kebijakan CHT diperkuat dengan pengawasan rokok ilegal, pengembangan kawasan industri hasil tembakau, serta optimalisasi dana bagi hasil atau DBH CHT.

    “Dengan begitu, penerimaan negara tetap terjaga, stabilitas fiskal terlindungi, dan kepentingan kerakyatan di sektor hasil tembakau semakin terjamin,” tutur Hanif.

    Sebagaimana diketahui, tarif cukai rokok memang selalu mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir, meski adanya kebijakan tahun jamak pada 2023-2024 dan tak ada kenaikan tarif pada 2025. Namun, kebijakan CHT selama ini semakin menekan aktivitas produksi hingga mengganggu iklim usaha dan ketenagakerjaan di sektor itu.

    Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, pada 2022 saat tarif cukai naik 12%, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp 218,3 triliun dengan produksi 323,9 miliar batang.

    Sementara pada 2023 produksi menurun menjadi 318,1 miliar batang yang menyebabkan penerimaan cukai hasil tembakau menjadi Rp 213,5 triliun dengan kenaikan tarif 10%.

    Pada 2024, produksi makin menurun menjadi 317,4 miliar batang, namun penerimaan meningkat menjadi Rp 216.9 triliun dengan kenaikan tarif dipertahankan tetap sebesar 10%.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]