Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Sementara Nggak Akan Dibangun, Pajak-Bea Cukai Bagian Saya

    Sementara Nggak Akan Dibangun, Pajak-Bea Cukai Bagian Saya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Badan Penerimaan Negara (BPN) belum akan dibentuk. Direktorat Jenderal Pajak (DPJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih tetap di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

    “Untuk sementara nggak akan dibangun (BPN) Pajak-Bea Cukai tetap di Kemenkeu. Dan saya, itu bagian saya pajak dan bea cukai,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Purbaya menargetkan ke depan kinerja DJP dan DJBC bisa lebih efektif dengan reformasi yang akan dilakukannya. Reformasi ini perlu dilakukan untuk menutup kebocoran-kebocoran perpajakan.

    “Ke depan akan lebih efisien, efektif karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran yang ada dan lebih pendisiplinan pegawai-pegawai dan pajak ke depan, baik tax rasionya,” tegasnya.

    Tax ratio ke depan diyakini akan naik secara bertahap. Ia menargetkan tahun depan bisa naik dengan semakin hidupnya sektor riil.

    “Mungkin nggak 23%, naik pelan-pelan ke depan. Saya harapkan tahun depan hidupnya sektor riil rasionya naik 0,5%, ada income Rp 110 triliun lebih yang terjadi,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Tanpa Swasta, Likuiditas yang Digelontorkan Purbaya Tak Bakal Optimal – Page 3

    Tanpa Swasta, Likuiditas yang Digelontorkan Purbaya Tak Bakal Optimal – Page 3

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank BUMN khusus untuk kredit sudah tepat, namun efektivitasnya menjadi pertanyaan.

    “Tekad menyalurkan dana khusus ke kredit sudah tepat, tetapi efektivitasnya bergantung pada bagaimana kita mendesain pagar risiko, mengukur dampak, serta memastikan uang murah tidak tersedot ke zona nyaman kredit konsumtif,” kata Achmad dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

    Achmad mengatakan, permasalahannya bukan sekadar kekurangan dana, melainkan transmisi pembiayaan yang kurang menggigit. Ia menjelaskan, likuiditas perbankan relatif longgar rasio pendanaan terhadap kredit masih di kisaran delapan puluhan persen dan kualitas aset terjaga, namun laju pertumbuhan kredit belum sebanding dengan kebutuhan pemulihan ekonomi.

    “Artinya, mesin ada tetapi pedal gas enggan diinjak. Dalam kondisi seperti ini, injeksi Rp 200 triliun ibarat menambah turbo pada mobil yang sedang ragu-ragu, dorongan ekstra bermanfaat bila jalan di depan jelas dan pengemudinya paham rute; jika tidak, tenaga besar justru meningkatkan risiko selip di tikungan,” ujarnya.

    Menurutnya, penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun adalah peluang menggeser logika kredit dari “siapa cepat dia dapat” menjadi “siapa paling berdampak dia didukung”.

    “Keberanian mengucurkan dana harus diiringi ketegasan rambu,” imbuhnya.

  • Baru Sebulan Bertugas, Menkeu Purbaya Diteror Santet, Anaknya Bongkar Kejadian Aneh

    Baru Sebulan Bertugas, Menkeu Purbaya Diteror Santet, Anaknya Bongkar Kejadian Aneh

    GELORA.CO – Baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan mengalami peristiwa yang tak biasa.

     Bukan tekanan politik atau kritik publik, melainkan gangguan mistis yang disebut-sebut menyerang keluarganya.

    Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat lewat unggahan sang putra sulung, Yudo Sadewa, di akun Instagram pribadinya.

    Dalam postingan tersebut, Yudo menceritakan bahwa rumah keluarganya di Indonesia belakangan ini mengalami gangguan tak kasat mata yang menimbulkan keresahan.

    Dalam keterangannya, Yudo menyebut gangguan tersebut diduga berkaitan dengan praktik santet sesuatu yang oleh sebagian masyarakat Indonesia masih dipercaya sebagai bentuk ilmu hitam untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh.

    Ia bahkan menyampaikan pesan khusus untuk mereka yang berada di rumah, agar tetap tenang dan tidak gentar menghadapi teror tersebut.

    “Keluarga kami diteror oleh santet di rumah. Semakin Anda percaya maka santet itu makin kuat, jadi saya usahakan bilang satu keluarga untuk jangan percaya pada begituan. Percayalah kepada Allah jangan percaya takhayul,” ungkap Yudo Sadewa, dikutip pada Senin (13/10/2025).

    Yudo juga menekankan pentingnya menjaga iman dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal berbau mistis.

    Menurutnya, kepercayaan terhadap hal-hal seperti santet justru memberi celah bagi rasa takut untuk tumbuh dan melemahkan keyakinan.

    Ditegaskan oleh Yudo, ia tidak percaya dengan adanya santet dan kesurupan.

    Lantaran hal tersebut, Yudo sudah tahu siapa sosok pelaku santet yang menyerang keluarganya.

    Kata Yudo, pelaku santet tersebut adalah jin yang memanipulasi manusia.

    “Tidak ada yang namanya hantu santet dan kesurupan. Mereka semua adalah ulah jin yang memanipulasi pola pikir manusia sehingga menciptakan halusinasi yang seolah-olah terlihat nyata untuk takut selain kepada Allah,” kata Yudo.

    Dari logika berpikir itulah Yudo meminta keluarganya agar bersikap secara wajar menanggapi teror santet tersebut.

    “Jangan berpikir dengan logika mistika, berpikirlah secara ilmiah,” imbuh Yudo.

    Lebih lanjut, Yudo meluruskan isu miring yang dialamatkan kepada keluarganya.

    Yudo menceritakan teror yang didapat keluarganya adalah bukan berupa kiriman misterius.

    Teror yang diterima keluarga Purbaya adalah terkait dengan barang-barang di rumahnya yang hilang.

    Serta kata Yudo, hewan peliharaannya mendadak sering bersuara tak wajar.

    “Aku sedang melihat. Di TikTok katanya dapat kiriman darah segar? tetapi itu hoax. Kejadian sebenarnya adalah poltergeist. Di mana barang yang suka hilang dan berpindah dengan sendirinya. Serta anjing dan kucing yang saya pelihara suka mengeong atau menggonggong di satu sudut tanpa adanya alasan yang jelas,” imbuh Yudo.

  • Purbaya Sebut Investor Asing Tidak Datang Bangun Ekonomi, Selama Ini Konsepnya Salah?

    Purbaya Sebut Investor Asing Tidak Datang Bangun Ekonomi, Selama Ini Konsepnya Salah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini menyebut investor asing tidak datang untuk membangun ekonomi Indonesia. Pernyataan itu tengah jadi sorotan.

    Pegiat Media Sosial Bos Purwa salah satu yang membagikan dan mengomentari pernyataan itu. Dia menanyakan, apakah persepsi selama ini keliru.

    “Jadi selama ini konsepnya salah yak?” kata Purwa tikutip dari unggahannya di X, Selasa (14/10/2025).

    Hal itu didasarkan dari pernyataan Purbaya di sebuah acara. Pernyataannya tersebar dalam potongan video.

    “Kita harus mengundang investor asing untuk datang ke sini. Tanpa investor asing, pertumbuhan ekonomi kita tidak akan cepat,” kata Purbaya.

    “Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia, emang kita siapa?” sambungnya.

    Menurut Purbaya, para investor tersebut hanya ingin menikmati pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    “Mereka datang hanya untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya.

    Karenanya, dia mengatakan pemerintah perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Serta iklim investasi yang baik.

    “Jadi modalnya apa, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik,” ujarnya.

    Kalau itu sudah tercapai, Purbaya mengatakan pihaknya akan jual mahal.

    “Jika itu terjadi, mereka akan ramai-ramai masuk di sini. Saya akan jual mahal sedikit,” pungkasnya.

    “Ngapain saya minta-minta. Di atas. Tangan kita di atas,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Alasan Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN – Page 3

    Alasan Menkeu Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN – Page 3

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema solusi untuk menangani pembiayaan proyek KCIC.

    “Apakah nanti kita tambahkan equity yang pertama, atau memang infrastrukturnya diserahkan ke pemerintah sebagaimana industri kereta api lainnya. Dua opsi ini yang sedang kami tawarkan,” jelas Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Dony menjelaskan, proyek Kereta Cepat memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam efisiensi waktu tempuh Jakarta–Bandung. Ia mencatat, jumlah penumpang terus meningkat hingga 30 ribu orang per hari.

    Meski begitu, ia menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI.

    “Kami ingin mencari solusi terbaik agar proyek ini berkelanjutan tanpa membebani KAI,” ujarnya.

     

  • Ungkap Era SBY Rakyat Lebih Makmur, Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pecat Purbaya

    Ungkap Era SBY Rakyat Lebih Makmur, Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pecat Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kelompok relawan pro-Jokowi bereaksi keras atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan Laskar Cinta Jokowi (LCJ) meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya dari jabatannya.

    Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menuding ucapan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan ingin mencari popularitas dengan cara menyerang warisan pemerintahan Jokowi.

    “Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Kami minta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya,” ujar Suhandono dalam keterangannya dikutip dari moneytalk, Selasa (11/10/2025).

    Menurut Laskar Cinta Jokowi, klaim Purbaya tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024.

    Selain itu, proyek infrastruktur strategis nasional di bawah kepemimpinan Jokowi telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

    Seperti diketahui, dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa “rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan era Jokowi”.

    Purbaya menilai pada masa pemerintahan SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh belanja negara dan proyek infrastruktur.

  • Apa Itu Family Office? Proyek Ambisius Luhut yang Enggan Dibiayai Purbaya

    Apa Itu Family Office? Proyek Ambisius Luhut yang Enggan Dibiayai Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki proyek ambisius membangun Family Office atau perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembiayaan proyek menggunakan APBN.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.

    Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan Family Office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Pembentukan Family Office sudah dicanangkan saat era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kala itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Lantas, apa sebenarnya Family Office dan apa dampaknya bagi sektor keuangan?

    Definisi Family Office

    Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan konglomerat dan investasi di Indonesia. Melalui proyek ini, para konglomerat bisa memeroleh fasilitas dari pemerintah. Salah satunya pembebasan pajak. 

    Family Office dinilai mampu menggaet para konglomerat menaruh uangnya di Indonesia sehingga digadang dapat menggenjot perekonomian negara. Proyek ini belum terealisasi hingga sekarang, meski dirinya sudah gencar berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. 

    Tahun lalu, setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden, Luhut mengatakan Family Office telah disetujui untuk dilaksanakan. Namun, hal itu terhalang oleh salah satu kementerian yang tidak dia sebutkan namanya oleh Luhut. 

    “Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘Bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, sebagaimana diberitakan Bisnis, Jumat (11/10/2024).

    Luhut berkaca pada Malaysia dan Singapura yang sudah lebih dulu menerapkan family office. Menurutnya Indonesia tidak boleh kalah dari negara tersebut.

    “Mereka [Malaysia] kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus [lebih kompetitif insentifnya], kalau enggak, kita kalah,” kata Luhut, Rabu (15/1/2025).

    Luhut menyebut terdapat 28.000 orang di dunia super kaya yang mau menempatkan kekeyaannya di Family Office di berbagai negara. Saking ambisiusnya, Luhut mengaku pernah studi ke Abu Dhabi untuk mempelajari secara dalam mengenai Family Office. 

    Menkeu Purbaya Ogah Rogoh APBN untuk Family Office

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya enggan membiayai proyek Family Office menggunakan APBN. Dia menyebut bahwa proyek itu berpotensi menggerus pendapatan negara.

    Purbaya mengaku telah mendengar sejak lama rencana pembentukan Family Office, tetapi dirinya tak mau terlibat lebih jauh. Dia juga mengatakan belum ada komunikasi pihak DEN dengan dirinya untuk membahas Family Office.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN.

    “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” katanya.

    Berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

    Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. Kendati perencanaan masih dalam konseptual dan dapat mengalami perubahan.

  • Ramai Jadi Sorotan, Apa Itu Family Office yang Diinisiasi Luhut?

    Ramai Jadi Sorotan, Apa Itu Family Office yang Diinisiasi Luhut?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan tengah ramai diperbincangkan publik. Kabarnya, konsep ini diinisiasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan melalui pembentukan family office.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, proyek itu merupakan rencana lama yang telah diinisiasi Luhut. Namun, ia menekankan, fokus realisasi proyek itu baru sebatas diramu oleh DEN, belum melibatkan pihak lain, termasuk dirinya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya saat diemui di kawasan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Ia memastikan, anggaran pendapatan dan belnaja negara (APBN) tak akan ia alokasikan untuk membangun family office di Bali. Purbaya lebih memilih fokus menggunakan APBN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli serta memperbaiki iklim investasi.

    “Anggarannya enggak akan saya alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat. Nanti pas melaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tegas Purbaya.

    Purbaya juga menegaskan, tak pernah terlibat dalam pembahasan pembentukan family office dengan Luhut atau DEN secara umum. Ia bahkan mengaku belum memahami konsep family office di Bali.

    “Jadi saya enggak terlibat. Kalau may ya saya doain lah. Saya belum terlalu mengerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tutur Purbaya.

    Konsep Family Office Versi Luhut

    Pada Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berencana membentuk tim untuk merealisasikan pendirian Family Office di Indonesia.

    Menurut Luhut, tim nya sendiri di DEN sudah bergerak sejak 6 bulan lalu untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

    “Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan,” kata Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, ia katakan telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

    “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.

    Sebagai catatan, rencana Indonesia membentuk Wealth Management Center atau Family Office telah mendapatkan restu sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya, pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk penanganan utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu bahan pertimbangannya ialah agar utang tersebut tidak diselesaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, penyelesaian utang kereta cepat dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab, Danantara sendiri sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun penerimaan dividen BUMN.

    Selain itu, kini peran pengelolaan BUMN juga telah berada di bawah Danantara. Terkait hal ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

    “Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja,” kata Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Atas hal tersebut, menurutnya, akan lebih baik bila pengelolaan utang berada di bawah Danantara. Ia juga menilai bahwa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.

    Justru menurutnya agak janggal apabila utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar dari APBN. Padahal, Danantara yang akan mengambil dividennya.

    “Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ,” ujar dia.

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk membenahi utang Whoosh. Salah satu opsinya yakni menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.

    Artinya, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang pertama adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” tutur Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    (shc/kil)

  • Bos Perbankan hingga Asuransi Keluhkan Iklim Investasi yang Belum Membaik, Begini Janji Menkeu Purbaya

    Bos Perbankan hingga Asuransi Keluhkan Iklim Investasi yang Belum Membaik, Begini Janji Menkeu Purbaya

    Adapun cara kerjanya, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi hakim. Dalam hal ini, dirinya langsung yang akan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh investor.

    Bahkan nantinya, Purbaya mengaku akan mendedikasikan diri untuk menyelesaikan setiap masalah setiap hari dalam satu pekan. Ia memastikan setiap keluhan-keluhan investor itu akan selesai beres di tangan tim tersebut.

    “Setelah itu (tim percepatan program pembangunan unggulan) ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ,” jelas Purbaya.

    “Nanti orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya, kita bereskan. Itu kira-kira utamanya,” tambahnya.

    Tak hanya menyampaikan keluhan, Purbaya mengakui bahwa para investor yang terdiri dari para direktur utama perbankan. Mulai dari Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Danamon, hingga Bank OCBC ingin mengetahui dan kenal lebih dalam terkait dirinya.

    Terlebih, kata Purbaya, mereka baru pertama kali ini bertemu dengannya. “Sebetulnya mereka kan secara resmi forum itu baru ketemu saya satu kali kan. Kalau bank satu-satu sih iya, pernah, tapi ini kan satu gerombolan datang investor bukan market kita ya. Dan mereka juga banyak dari bank, maupun dari kapital market,” tutur Purbaya.

    “Sebenarnya mereka yang pengen tahu, saya sih kayak gimana saya orangnya. Benar enggak bisa deliver, segala macam. Apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” tukasnya. (fajar)