Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Menperin Akui Kebijakan Menkeu Purbaya Bisa Kerek Manufaktur Nasional – Page 3

    Menperin Akui Kebijakan Menkeu Purbaya Bisa Kerek Manufaktur Nasional – Page 3

    Secara tahunan (yoy), ekspor industri pengolahan nonmigas Agustus 2025 tumbuh 7,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif Januari–Agustus 2025, nilai ekspornya menembus USD 104,43 miliar, berkontribusi 71,32% dari total ekspor nasional.

    Komoditas andalan antara lain besi dan baja senilai USD 2,79 miliar (naik 18,74% yoy), mesin dan perlengkapan elektrik senilai USD 1,42 miliar (tumbuh 12,45% yoy), serta produk kimia dan farmasi senilai USD 940 juta (naik 9,3% yoy).

    Sementara makanan dan minuman olahan mencatat ekspor USD 1,1 miliar dengan kenaikan 6,7% yoy.

     

  • Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg, Bahlil: Mungkin Salah Baca Data

    Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg, Bahlil: Mungkin Salah Baca Data

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons paparan Menteri Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9) soal harga LPG 3 kilogram (kg). Bahlil menyebutkan bahwa Purbaya salah membaca data terkait harga asli LPG 3 kg.

    Purbaya sebelumnya mengatakan harga asli LPG 3 kg Rp 42.750/tabung dan disubsidi Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli senilai Rp 12.750.

    “Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi, saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Terkait dengan LPG subsidi yang akan masuk akan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dirancang oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bahlil mengatakan proses tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut.

    “Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga. Itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin pak Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya,” katanya.

    Harga Asli Komoditas Tanpa Subsidi

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga asli komoditas energi dan non energi yang dikonsumsi masyarakat jika tidak disubsidi. Selama ini harga di masyarakat lebih terjangkau karena pemerintah menanggung subsidi dan kompensasinya.

    “Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non energi,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

    Untuk harga solar misalnya, seharusnya mencapai Rp 11.950/liter, namun harga jual eceran (HJE) yang dibayar masyarakat hanya Rp 6.800/liter. Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung Rp 5.150/liter.

    “Kemudian untuk BBM bersubsidi lainnya seperti Pertalite, harga aslinya Rp 11.700/liter, namun HJE yang dibayar masyarakat Rp 10.000/liter, sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700/liter atau 15% melalui kompensasi,” beber Purbaya.

    Demikian juga untuk minyak tanah yang masih disubsidi pemerintah dengan nilai mencapai Rp 8.650/liter atau setara 78% dari harga aslinya Rp 11.150/liter. Dengan begitu, masyarakat bisa membeli minyak tanah dengan harga Rp 2.500/liter.

    Untuk LPG 3 kg harga aslinya Rp 42.750/tabung. Pemerintah selama ini menanggung Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli LPG 3 kg senilai Rp 12.750.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Menkeu Purbaya Musnahkan Rokok Ilegal di Jawa Timur, Bikin Negara Rugi Rp 210 Miliar – Page 3

    Menkeu Purbaya Musnahkan Rokok Ilegal di Jawa Timur, Bikin Negara Rugi Rp 210 Miliar – Page 3

    Kepala Kanwil DJBC Jatim I, Untung Basuki, menyampaikan ada 1.519 Surat Bukti Penindakan (SBP) yang berhasil diterbitkan dalam kurun waktu tersebut.

    “Dari data penindakan barang kena cukai ilegal, kami melaporkan Bapak Menteri izin, sampai dengan Januari sampai dengan September ada 1.519 SBP, Surat Bukti Penindakan. Ini yang dilakukan oleh kantor-kantor di wilayah kanwil DJBC Jawa Timur I dan Jawa Timur II,” kata Untung Basuki di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

    Dari seluruh penindakan, jumlah batang rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 235,4 juta batang. Jumlah itu menggambarkan betapa luasnya peredaran rokok tanpa cukai di Jawa Timur.

    Dari hasil pengungkapan tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 210 miliar. Angka ini muncul dari kalkulasi potensi penerimaan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara apabila rokok-rokok itu diproduksi dan dipasarkan secara legal.

  • 235,4 Juta Batang Rokok Ilegal Disita di Jawa Timur, Segini Kerugian Negara – Page 3

    235,4 Juta Batang Rokok Ilegal Disita di Jawa Timur, Segini Kerugian Negara – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pihak yang masih nekat memperjualbelikan rokok ilegal.

    Ia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi praktik ini, baik di pasar tradisional, warung kecil, maupun di platform digital.

    “Jadi, yang masih mau jual harus berhenti jangan mau jual lagi, saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal,” kata Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Menkeu Purbaya menambahkan, pihaknya sudah mengantongi data siapa saja penjual yang terlibat, dan dalam waktu dekat akan mulai dilakukan penindakan.

    “Kan sudah terdeteksi siapa-siapa saja yang jual. Kita akan mulai tangkapin,” ujarnya.

    Langkah ini, menurut dia, penting untuk menjaga penerimaan negara dari cukai yang selama ini terus dirugikan akibat peredaran rokok ilegal. Selain itu, penindakan juga bertujuan menciptakan efek jera di kalangan pelaku usaha nakal.

    Purbaya menyebut dirinya tidak akan segan mendatangi langsung para penjual secara acak untuk memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku.

     

  • Kilang Minyak di Dumai Terbakar, Islah Bahrawi: Pertamina Ganti Nama Saja Jadi Cosa Nostra

    Kilang Minyak di Dumai Terbakar, Islah Bahrawi: Pertamina Ganti Nama Saja Jadi Cosa Nostra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) asal Madura, Islah Bahrawi angkat suara terkait peristiwa terbakarnya salah satu kilang minyak di Dumai, Riau, Rabu (1/10).

    Islah Bahrawi, peristiwa kebakaran kilang minyak di Dumai itu diduga memiliki kaitan dengan sorotan publik terkait masalah kilang minyak tanah air saat ini.

    Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini menyoroti PT Pertamina karena tidak mampu merealisasikan janji untuk membangun kilang minyak meski sudah bertahun-tahun dijanjikan.

    “Setiap ada yg bicara pembuatan kilang baru, tidak lama ada fasilitas Pertamina yg terbakar. Lihat nanti, penyebabnya “sambaran petir”. Biasanya begitu. Kalau gak Balikpapan, Indramayu atau Cilacap. Kali ini Riau,” tulis Islah Bahrawi melalui cuitan di media sosialnya.

    Melihat kenyataan itu, Islah Bahrawi lantas menyarankan kepada Pertamina berganti nama saja. “Pertamina itu harusnya ganti nama saja jadi “Cosa Nostra”,” imbuh Islah Bahrawi.

    Diketahui, area objek vital nasional PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II mengalami ledakan dan kebakaran pada Rabu (1/10) malam.

    Area Manager Communication Relation & CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya memastikan tim tanggap darurat berhasil mengatasi kejadian di salah satu unit operasional. Situasi kini telah berada dalam kondisi aman dan berhasil terkendali pada pukul 23.20 WIB, Rabu (1/30) malam.

    Menurutnya, ketika terdeteksi, tim penanggulangan keadaan darurat langsung melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur keselamatan. Penanganan dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga tidak meluas ke area lain dan tidak menimbulkan korban jiwa.

  • Video: Menkeu Purbaya Janji Beri 3 Dukungan Pendanaan Untuk IKN

    Video: Menkeu Purbaya Janji Beri 3 Dukungan Pendanaan Untuk IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji memberi 3 dukungan pendanaan untuk IKN Nusantara, usai didatangi Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan jajarannya.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 02/10/2025) berikut ini.

  • Purbaya Bakal Tambah Anggaran MBG, Ini Syaratnya

    Purbaya Bakal Tambah Anggaran MBG, Ini Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya akan memantau ketat serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya, Kementerian Keuangan akan melihat serapan anggaran MBG pada bulan Oktober ini. Jika serapannya bagus, anggarannya bisa ditambah. Namun, jika tidak bagus, dia menilai anggarannya bisa dikurangi.

    “Kita lihat di akhir Oktober seperti apa, kalau bisa diserap ya udah. Kalau misalnya nambah, tapi penyaluran bagus, ya nambah. Jika tidak bisa diserap hingga akhir Desember, dana yang ada ya kita kurangi. Gitu aja,” ujar Purbaya, Kamis (2/10/2025).

    Sebelumnya, saat pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat lalu (26/9), Purbaya mengatakan penyerapan anggaran program andalan Presiden Prabowo itu ternyata lebih bagus dari yang ia duga.

    “Jadi seperti Pak Dadan tadi jelaskan bahwa kemungkinan malah bukan lebih (anggarannya), mungkin kurang Rp28 triliun lagi. Ya saya akan pikir pendanaannya seperti apa, tapi sudah ada, jadi tinggal shift saja enggak ada masalah,” tutur Purbaya usai bertemu Dadan di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat kemarin (26/9/2025).

    Kepada BGN, Purbaya mengaku telah menyiapkan tambahan anggaran Rp28 triliun untuk MBG. Namun, Purbaya menegaskan dia akan menyalurkan tambahan anggaran ini setelah dirinya meninjau serapan di bulan Oktober 2025.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkeu Purbaya Siap Rayu Pusat untuk Perbesar Anggaran TKD, Tapi Ada Syarat – Page 3

    Menkeu Purbaya Siap Rayu Pusat untuk Perbesar Anggaran TKD, Tapi Ada Syarat – Page 3

    Menkeu Purbaya menjelaskan, meski dana transfer turun hingga Rp 200 triliun, secara keseluruhan alokasi untuk program daerah justru meningkat dari Rp 900 triliun menjadi Rp. 1.300 triliun. Menurut dia, langkah ini bukan untuk mengurangi dukungan, melainkan mengalihkan dana agar lebih efektif.

    :Jadi, di transfernya turun Rp 200 triliun ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp 900 triliun ke Rp 1.300 triliun. Tambah lebih banyak,” ujarnya.

    Namun, ia juga menekankan, pemerintah daerah harus memperbaiki cara menyerap dan mengelola anggaran. Ia mengingatkan agar daerah tidak sekadar menjalankan program tanpa pengawasan yang ketat.

     

  • Purbaya Pastikan Cukai Rokok Tidak Naik, Industri Bisa Bernapas Lega – Page 3

    Purbaya Pastikan Cukai Rokok Tidak Naik, Industri Bisa Bernapas Lega – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2026 bertujuan untuk mendapatkan penghidupan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor industri hasil tembakau (IHT) nasional. Keputusan Menkeu Purbaya itu beroleh dukungan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan pimpinan Komisi XI DPR RI.

    Menyikapi putusan tersebut, Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengapresiasi langkah Menkeu Purbaya. Keputusan itu dinilai Henry Najoan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya yang mempertaruhkan haknya untuk bekerja.

    Hal itu, lanjut Henry Najoan, industri kretek merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. Namun, sektor ini telah mengalami tekanan berat sejak diterbitkannya sejumlah aturan.

    “Berbagai tekanan regulasi terhadap industri kretek nasional dirasa memberatkan bagi multi-sektor yang terkait. Maka itu, GAPPRI meminta pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, mengingat kondisi sosio-ekonomi Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dari negara lain,” tegas Henry Najoan di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Kendati demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi.

    Pada titik inilah, GAPPRI mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang, agar tercipta kebijakan yang bukan dominan hanya berorientasi kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mengorbankan sektor lain, tetapi harus adil juga bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri.

    “Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri, melindungi jutaan pekerja, dan menjaga stabilitas perekonomian nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” pungkas Henry Najoan. 

     

     

  • Cerita Purbaya Diprotes Bupati di Jatim Soal Dana Transfer ke Daerah

    Cerita Purbaya Diprotes Bupati di Jatim Soal Dana Transfer ke Daerah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). Salah satu agendanya adalah bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah (pemda).

    Berlangsung di Gedung Keuangan Negara, Surabaya, pemerintah daerah diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan beberapa bupati. Topi yang dibahas adalah penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 .

    “Jadi mereka (bupati) protes,” ujar Purbaya kepada media usai pertemuan.

    Pada 2025, anggaran TKD mencapai Rp919,9 triliun. Sementara itu untuk 2026, anggaran yang diajukan awalnya adalah Rp650 triliun. Di tengah pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Purbaya menambah anggaran Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun.

    Purbaya menjelaskan, keputusan pemangkasan diakibatkan oleh masih banyaknya penyelewengan dalam penggunaan anggaran di daerah. Pemerintah pusat ingin memastikan dana yang digelontorkan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

    “Alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul,” terangnya.

    Meski TKD pada tahun depan lebih, Purbaya menegaskan pemerintah tetap meningkatkan program untuk daerah. Dirinya menjelaskan belanja program yang ditujukan ke daerah justru naik signifikan dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1.300 triliun.

    “Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp 900 triliun ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih, kinerja uang yang lebih efektif,” papar Purbaya.

    Penambahan sebesar Rp 43 triliun tersebut menurutnya sudah cukup sebagai langkah awal, sambil melihat kondisi perekonomian ke depan.

    Penambahan anggaran juga bersifat dinamis. Jika kinerja ekonomi nasional membaik pada awal 2026, ruang fiskal akan lebih longgar sehingga transfer ke daerah bisa kembali ditingkatkan.

    “Kalau dalam triwulan pertama kedua tahun depan ekonomi membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya. Mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah,” pungkasnya

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]