Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut-sebut mencapai Rp116 triliun menjadi polemik. Terlebih setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN.

Purbaya lantas menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa menggunakan dana APBN.

Meski demikian, ia mengatakan saat ini CEO Danantara, Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.

“Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Namun, yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, seusai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.

Menkeu memandang Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.

“Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” katanya lagi.

Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun.

Sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah. Namun, Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.

15/10/2025 21:55
Video: Purbaya Kaji Penurunan PPN-AS & China Saling Jegal Biaya Kapal

Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mendapatkan dukungan dari politikus di parlemen.

Sementara itu, tensi perang dagang antara China dan Amerika Serikat meningkat sejak akhir pekan kemarin. Terbaru, baik China maupun AS mematok biaya khusus untuk kapal-kapal asing yang masuk pelabuhan mereka mulai Selasa 14 Oktober 2025.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).

15/10/2025 21:30
3 Dirut BPJS Kesehatan: Prabowo Beri Arahan Hapus Tunggakan Iuran JKN Nasional

Dirut BPJS Kesehatan: Prabowo Beri Arahan Hapus Tunggakan Iuran JKN
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah digelar dan pihak BPJS Kesehatan menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan rencana pemutihan tunggakan.
“Arahan Presiden dan Menko PM untuk memberdayakan masyarakat dengan menghapus tunggakan iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang sudah bertahun-tahun,” kata Direktur Utama BPJS, Ali Ghufron Mukti, kepada
Kompas.com
, Rabu (15/10/2025).
Dia optimistis pemerintah masih mampu melunasi tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan.
“Insyaallah tidak ada masalah,” kata Ali.
Dia tidak menyebut angka persis nominal uang yang diperlukan pemerintah untuk melunasi tunggakan tersebut.
“BPJS Kesehatan secara teknis siap mengimplementasikan, nanti Presiden atau Bapak Menko akan menyampaikan kebijakannya,” kata Ali.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan jumlah peserta yang menunggak iuran sebesar 23 juta orang.
“Ada 23 juta orang yang tunggakannya akan dihapus,” kata Cak Imin di kantornya, di Jakarta, Selasaa (14/10/2025).
Adapun kemarin, Ali Ghufron mengatakan nilai tunggakanya adalah Rp 7,6 triliun, belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih perlu diverifikasi.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menargetkan rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan dieksekusi pada bulan depan.
“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan,” kata Cak Imin dalam keterangan pers, Kamis (2/10/2025).
“Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini (November 2025). Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” lanjutnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui rencana penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang disebut akan dijalankan pada 2026.
“Tentang pemutihan BPJS itu saya aja nanya ke Sekjen, rupanya saya belum dikasih tahu,” ujar Purbaya saat media gathering di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, rencana penghapusan tunggakan masih dalam tahap kajian. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi membebani anggaran negara jika tidak diperhitungkan secara matang.
“Ada rencana itu, tapi mohon waktu karena itu harus dihitung,” kata Prasetyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 20:52
Biaya Naik Tiga Kali Lipat, Uangnya ke Mana?!

GELORA.CO – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali bikin publik tercengang. Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek kereta cepat Whoosh.

Menurut Mahfud, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS.

“Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu.

Mahfud menjelaskan, proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%.

Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi.

“Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip cerita dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

Yang lebih mengejutkan, kata Mahfud, beban utang proyek ini terus menumpuk.

Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai Rp2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.

“Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegasnya.

Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak agar proyek kereta cepat Whoosh dibiayai oleh APBN.

Risiko Gagal Bayar dan Ancaman Kedaulatan Wilayah

Mahfud juga memperingatkan bahaya jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut.

Ia mencontohkan kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China.

“Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” kata Mahfud.

Mahfud mendesak agar kasus dugaan markup ini diselidiki secara hukum, karena selisih biaya yang mencapai tiga kali lipat bisa masuk ranah pidana korupsi.

“Kalau betul ada markup, itu pidana. Harus diselidiki ke mana uangnya mengalir,” tegasnya.

“Jangan biarkan bangsa ini terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan begitu saja.”

Di bagian lain, Mahfud juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.

“Prabowo mulai merangkak memberantas korupsi. Dari kasus Riza Chalid sampai timah, ini langkah yang bagus,” ujarnya.

15/10/2025 19:59
Gaspol Hari Ini: Misbakhun Soroti Coretax, Purbaya Jangan Percaya Orang Lama Nasional 15 Oktober 2025

Gaspol Hari Ini: Misbakhun Soroti Coretax, Purbaya Jangan Percaya Orang Lama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun angkat bicara soal sistem administrasi perpajakan Coretax. Dia juga bicara soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menganggap, Coretax harus diperiksa karena penggunaannya tak optimal dan berdampak pada turunnya penerimaan pajak.
“Ini kenapa diterapkan di awal pemerintahan Pak Prabowo sehingga memberikan tekanan pada penerimaan?” ujar Misbakhun dalam podcast Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (15/10/2025).
Ia menekankan, sistem digital dalam pemungutan pajak memang harus dilakukan, namun bukan berarti harus menggunakan Coretax.
Sebagai anggota dewan, Misbakhun mengaku juga tak bisa menahan keputusan pemerintah dalam penggunaan Coretax.
Pasalnya, sistem administrasi perpajakan yang lama sudah dimatikan.
“Karena sistem yang lama sudah dimatikan, terus mau pakai sistem apa? Nanti pasti menyalahkan DPR (dengan alasan) ‘karena keputusan politik kita enggak bisa menerapkan Coretax,’” tuturnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak mempercayai orang-orang lama di Kemenkeu.
Baginya, Purbaya harus membawa harapan baru dan membenahi sistem yang sudah rusak, baik terkait Coretax maupun industri tembakau yang sekarat di bawah rezim Sri Mulyani.
“Jangan percaya sama orang-orang yang ada di sana dulu, enggak usah percaya dulu. Sama dengan Pak Purbaya ketika mengatakan enggak percaya sama Coretax,” paparnya.
Terakhir, Misbakhun menyarankan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan jika Coretax tidak segera dibenahi.
Ia mengungkapkan, Dirjen Pajak sudah berjanji bakal segera membenahi Coretax maksimal Desember tahun ini.
Jika hal itu tidak terjadi, maka Misbakhun mendorong dua lembaga tersebut untuk melakukan pemeriksaan. “Kalau menurut saya, kalau memang tidak dibenahi sampai akhir tahun, menurut saya waktunya Kejaksaan masuk, kalau perlu Badan Intelijen Negara perlu melihat ini ada sabotase pada sistem penerimaan negara kita,” imbuh dia.
Simak obrolan selengkapnya dalam
program Gaspol!
Tayang perdana malam ini, pukul 19:00 WIB.
Klik
tautan ini
untuk menonton Gaspol!
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 19:00
DPR Minta Purbaya Tak Campuri Kebijakan Kementerian Lain

GELORA.CO -Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki komunikasi politik dan membangun koordinasi yang lebih solid dengan jajaran tim ekonomi pemerintah.

Misbakhun juga menegaskan agar Purbaya tidak terlalu sering mencampuri kebijakan kementerian lain di luar kewenangannya.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun, dikutip dari laman DPR pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi langkah Purbaya yang ingin mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat rendahnya penyerapan.

Menurut Misbakhun, alokasi anggaran MBG memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegas Legislator Golkar ini.

Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa ia mendorong anggaran tersebut dapat terserap dan tidak direalokasikan ke pos anggaran lain, agar tidak menjadi beban pembiayaan negara.

“Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja? kan saya bayar bunga. Jadi kita dorong supaya nggak bisa. Malah itu tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis,” kata Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa 14 Oktober 2025.

15/10/2025 17:25
Ramai Ponpes Lirboyo, Anak Menkeu Sebut Pendidikan di Pesantren Bergaya Feodal: Penghormatan Berlebihan

GELORA.CO – Polemik tayangan Trans7 yang dinilai melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo terus bergulir dan memancing beragam komentar, tak terkecuali anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa.

Lewat unggahan Instagramnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti sistem pendidikan di pesantren yang menurutnya sebagian masih “feodal” dan mengajarkan kepatuhan buta.

Komentar Yudo ini muncul di tengah pro dan kontra terkait tayangan acara Trans7 yang dinilai mencoreng pondok pesantren dan kyai.

Yudo mengawali kritiknya dengan mengunggah sebuah hadis yang menyinggung soal larangan menundukkan kepala secara berlebihan kepada sesama manusia.

“Rasulullah bersabda: Janganlah seorang hamba menundukkan kepalanya kepada orang lain (dengan rasa hormat yang berlebihan), karena Allah saja yang berhak dipuji dan diagungkan,” demikian kutipan hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi yang diunggah Yudo Sadewa di Instagram story pada Rabu 15 Oktober 2025.

Anak Menkeu Purbaya Yudhi kemudian mengaitkan hadis tersebut dengan realitas yang ia lihat di lembaga pendidikan Islam.

Menurutnya, kultur senioritas yang berlebihan masih terjadi di sebagian Pondok Pesantren, terutama pesantran yang terletak di kampung.

“Tapi kenyataannya di sebagian pesantren (apalagi di kampung) feodal (senioritas) banget,” ujar Yudo Sadewa.

Anak Purbaya Yudhi ini lantas memperluas pandangannya terhadap sistem pendidikan di Indonesia secara umum, yang dinilainya mengajarkan kepatuhan tanpa pemahaman kritis.

Dalam hal ini, anak Purbaya Yudhi beranggapan Pondok Pesantren mengajari ilmu agama hanya setengah-setengah.

“Masalahnya ya pendidikan di Indonesia seperti itu. Di pesantren, belajar agama cuman setengah-setengah,” katanya.

Sedangkan, Yudo Sadewa beranggapan sekolah biasa seringkali guru mengajarkan ilmu agama tanpa memberikan pemahaman lebih dalam.

“Di sekolah biasa juga gurunya ngajarin tapi tidak memahami apa yang diajarkan. Selalu diajarkan untuk patuh tanpa mengetahui mengapa saya harus patuh,” lanjutnya.

Menurutnya, budaya patuh tanpa nalar ini memiliki dampak jangka panjang yang merugikan saat seseorang memasuki dunia kerja, menjadikan mereka rentan dieksploitasi.

“Ketika kalian sudah patuh, kalian akan dijadikan budak oleh atasan kalian pada saat di dunia kerja,” tegasnya.

Ia menutup pandangannya dengan menyoroti pentingnya literasi finansial sebagai jalan keluar dari siklus kerja tanpa henti yang justru bisa melalaikan ibadah dan keluarga.

“Tanpa literasi finansial yang jelas dan investasi, Anda justru meninggalkan ibadah wajib dan waktu bersama keluarga. Lalu, Anda kerja terus sampai mati,” pungkas Yudo Sadewa.

15/10/2025 16:38
Menkeu Purbaya: Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 5,7 Persen Jika Program Perumahan Berjalan Sukses – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi menembus 5,6 hingga 5,7 persen apabila program-program perumahan yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil terealisasi dengan baik.

“Saya yakin kalau program perumahan berjalan, (pertumbuhan ekonomi) 5,6–5,7 persen bisa dicapai,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa.

Meski belum menghitung secara pasti kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ia menilai dampaknya akan signifikan. Hal ini karena pembangunan rumah melibatkan berbagai sektor industri, mulai dari material konstruksi hingga furnitur.

“Saya belum hitung berapanya. Tapi amat signifikan, karena bukan dari rumah saja, ada konstruksi, semen, dan sebagainya. Rumah itu dianggap investasi, jadi di segala sisi naik semua,” tambahnya.

Menurut Purbaya, penguatan sektor perumahan tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

15/10/2025 12:45
Purbaya Ogah Danai Family Office, Jubir Luhut Buka Suara

Jakarta –

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membiayai pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Juru Bicara (Jubir) Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Pendirian itu dianggap sebagai langkah strategis untuk menarik investasi global agar dikelola di Indonesia secara produktif.

“Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif,” kata Jodi kepada detikcom, Rabu (15/10/2025).

Menurut Jodi, sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga (K/L) seperti Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal.

“Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office Internasional,” ucap Jodi.

Pembentukan Family Office juga dinilai sejalan dengan arah pengembangan Indonesia Financial Centre dan kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang transparan, berdaya saing dan mendukung ekonomi riil.

Purbaya Ogah Danai Pendirian Family Office

Sebelumnya, Purbaya terang-terangan mengatakan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pendirian Family Office. Bendahara Negara itu mempersilakan DEN untuk membangunnya sendiri.

“Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10).

Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ucap Purbaya.

Ia menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian Family Office. Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami konsep itu.

“Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuh Purbaya.

Lihat juga Video: Mengenal Family Office yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan

Halaman 2 dari 2

(aid/ara)

15/10/2025 12:38
Belanja Negara Lambat, Pengusaha Minim Ekspansi di Akhir 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi belanja negara hingga September 2025 masih berjalan lambat, sehingga turut berdampak pada keyakinan berbisnis, rencana peningkatan produksi dan ekspansi usaha.

Perlu diketahui, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penyerapan anggaran yang dikebut pada akhir tahun biasanya sulit menstimulasi pengusaha untuk berekspansi. Sebab, pelaku sudah memasuki tahap final penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2026.

“Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP] 2026, artinya ekspansi di akhir tahun kecil kemungkinan,” ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/10/2025).

Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sarman mengatakan, penyerapan anggaran di akhir tahun seharusnya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV/2025.

Alhasil, pelaku usaha berharap agar penyerapan anggaran pemerintah ini menjadi perhatian serius Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kadin pun mengapresiasi upaya Menkeu Purbaya yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

“Per triwulan seharusnya ada monitoring penyerapan anggaran di masing-masing instansi pemerintah, serta dilakukan transparan dan terbuka. Umumkan ke publik instansi yang lambat melakukan penyerapan anggaran,” pungkas Sarman.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi tenggat waktu 16 hari bagi kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya masih rendah untuk segera melakukan optimalisasi belanja. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

Kementerian Keuangan mencatat masih ada tiga kementerian/lembaga dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% per akhir September 2025, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

Selain itu, Purbaya juga sempat melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memantau pelaksanaan program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia menegaskan akan menarik anggaran rumah subsidi jika realisasinya tidak menunjukkan kemajuan signifikan hingga akhir tahun.

15/10/2025 12:23

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Ogah Danai Pendirian Family Office