Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Luhut sebut “family office” tak berkaitan dengan APBN

    Luhut sebut “family office” tak berkaitan dengan APBN

    ‘Family office’ itu nggak ada urusan dengan APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembangunan “family office” tidak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “’Family office’ itu nggak ada urusan dengan APBN,” kata Luhut dalam kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan konsep “family office” lebih menyoal upaya menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk menempatkan dana di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, lalu dikenakan pajak belakangan ketika dananya diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.

    Maka dari itu, menurut Luhut, pembangunan “family office” tak membutuhkan dukungan APBN.

    “(Pembiayaannya) Ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ,” ujar Luhut.

    Saat ini, pihaknya sedang berusaha menyusun regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada “family office”.

    Luhut ingin membuat investor percaya bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman untuk menampung dana mereka.

    Luhut pun mengaku sudah banyak investor yang menunggu “family office” terbentuk lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka.

    Setidaknya, Luhut menyebut Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud.

    Ketua DEN itu berencana untuk membangun “family office” di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

    Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

    Beberapa waktu lalu, Luhut pernah mengatakan juga akan mengembangkan “family office” di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses “family office” di Bali untuk melihat efektivitasnya.

    “IKN bisa saja, tapi jangan terus mau semua jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti,” tambahnya.

    Terkait risiko mangkirnya orang kaya dari kewajiban membayar pajak akibat konsep “family office”, Luhut menyatakan bakal menyiapkan sistem yang bisa mengkurasi profil tiap kandidat investor. Kandidat yang teridentifikasi berisiko menjadi pengemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke “family office”.

    “Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak berniat menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan “family office” di Bali.

    Purbaya mengatakan telah mendengar soal rencana pembangunan family office yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sejauh ini, dia menyatakan akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office.

    Purbaya pun tidak melakukan intervensi apapun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

    “Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

    Adhie Massardi: Banyak Cara Seret Jokowi ke Pengadilan, Paling Cepat Ya Pakai Whoosh

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

    Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

    Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

    Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

    Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

    Ia juga mengingatkan bahaya jika Indonesia gagal membayar utang kepada China.

    Mahfud mencontohkan kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategis karena gagal melunasi pinjaman ke negara tersebut.

    “Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya, melanggar konstitusi kita,” tegasnya.

  • Dosen Unsoed: Satu tahun pemerintahan Prabowo tunjukkan arah positif

    Dosen Unsoed: Satu tahun pemerintahan Prabowo tunjukkan arah positif

    “Saya melihat tipologi pemerintahan Pak Prabowo cukup jelas, ada sisi positifnya. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,”

    Purwokerto (ANTARA) – Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Tobirin menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah langkah positif, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi.

    “Saya melihat tipologi pemerintahan Pak Prabowo cukup jelas, ada sisi positifnya. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

    Menurut dia, pemilihan Menteri Keuangan yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.

    Dalam hal ini, dia menyoroti sosok Purbaya Yudhi Sadewa yang dipilih Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    “Tidak banyak presiden yang memahami kondisi ekonomi dengan menempatkan nahkoda yang pas. Ini membuat publik merasa yakin bahwa ekonomi ditangani secara profesional,” katanya.

    Selain ekonomi, ia menilai pemerintahan Prabowo juga memberi perhatian pada sektor keamanan dan pertahanan.

    Menurut dia, reformasi kepolisian serta pembentukan tim independen dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

    “Pak Prabowo menunjukkan kemauan untuk mendengar publik. Upaya reformasi di bidang kepolisian dan regulasi menjadi sinyal bahwa keamanan dan keterbukaan informasi menjadi prioritas,” katanya menjelaskan.

    Menurut dia, langkah memperkuat TNI dengan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.

    Dengan sistem pertahanan yang kuat, kata dia, wilayah-wilayah perbatasan kini lebih terlindungi.

    “Itu membangun citra bahwa TNI kuat, Indonesia kuat,” katanya menegaskan.

    Sementara dari sisi penegakan hukum, ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya mengembalikan prinsip keadilan agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

    “Hukum dikembalikan pada fungsinya sebagai milik bersama, bukan milik penguasa. Itu langkah penting untuk menjaga legitimasi negara,” katanya.

    Meskipun demikian, Tobirin menilai masih ada sejumlah kebijakan publik yang perlu diperbaiki, terutama terkait efisiensi anggaran dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kebijakan efisiensi anggaran menjadi perhatian utama. Pengetatan dan pengurangan transfer dari pusat ke daerah perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat pemerataan pembangunan,” katanya.

    Ia juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang belum optimal akibat kesiapan kelembagaan dan infrastruktur di daerah yang masih terbatas.

    Menurut dia, anggaran besar untuk program MBG cukup besar namun berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penyerapannya masih rendah.

    “Ini menandakan kesiapan di tingkat daerah belum maksimal,” katanya.

    Ia menilai penataan kelembagaan pemerintahan yang semakin gemuk juga perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi birokrasi.

    Menurut dia, penggabungan dan pemisahan kementerian seharusnya didasari analisis mendalam, bukan hanya kepentingan politik.

    Selain itu, kata dia, kebijakan publik idealnya mengutamakan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.

    “Secara umum arah pemerintahan Prabowo-Gibran sudah positif, tetapi efektivitas dan keseimbangan antarsektor perlu terus disempurnakan,” kata Tobirin menegaskan.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Jakarta (ANTARA) – Standard Chartered Indonesia, cabang bank asing asal Inggris Raya, menilai tambahan likuiditas Rp200 triliun ke bank-bank Himbara plus BSI akan membantu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

    Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia Jenny Tantono menjelaskan, suntikan dana tersebut akan meredakan tekanan kompetisi dalam perebutan dana pihak ketiga (DPK) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar di industri perbankan.

    “Inisiatif dari Menteri Keuangan dengan mengguyurkan Rp200 triliun langsung ke Himbara, itu akan sangat membantu perbankan (secara industri) untuk menurunkan cost of fund,” kata Jenny dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

    Jenny menuturkan, sebelum adanya tambahan likuiditas tersebut, sejumlah bank besar milik negara mencatat rasio loan to funding ratio (LFR) yang sudah mendekati batas atas. Kondisi ini membuat ruang ekspansi kredit menjadi terbatas dan mendorong mereka menawarkan bunga deposito tinggi untuk menghimpun dana lebih cepat.

    Persaingan bunga simpanan itu kemudian menular ke bank-bank swasta dan regional yang harus menyesuaikan penawaran agar tetap kompetitif dalam menarik dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya, biaya dana industri perbankan meningkat, meski Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan.

    Dengan masuknya dana segar Rp200 triliun ke Himbara, kondisi tersebut mulai berbalik. Likuiditas bank-bank pelat merah menjadi lebih longgar, LFR mereka membaik, dan kebutuhan untuk bersaing melalui bunga tinggi pun berkurang.

    Ketika bank-bank Himbara menurunkan suku bunga simpanan, bank-bank swasta dan regional juga memperoleh ruang untuk menyesuaikan tanpa kehilangan basis DPK.

    Jenny mengatakan bahwa efek tambahan likuiditas di Himbara memang tidak akan terasa seketika pada industri. Namun, dalam beberapa bulan ke depan, kondisi likuiditas diyakini akan lebih merata di sistem keuangan dan diharapkan menurunkan biaya dana industri secara bertahap.

    Selanjutnya, penurunan ini akan membuka peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan mempercepat pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun.

    “Kalau ditanya, apakah kita melihat ada benefit-nya (dampak likuiditas tambahan ke Himbara)? Ada. Mungkin tidak overnight, tidak dalam satu malam. Tapi mudah-mudahan menuju akhir tahun, itu akan membuat stabilitas dan cost of fund perbankan mulai turun. Dan itu akan membantu loan growth kita di akhir tahun ini,” kata Jenny.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempatkan dana pemerintah di lima bank antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kelima bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun dari total penempatan dana pemerintah tersebut hingga akhir September 2025.

    Menkeu juga membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah. Menurutnya sudah ada dua perbankan yang meminta tambahan dana, yakni BRI dan BNI. Namun, ia belum memutuskan jumlah dana tambahan untuk kedua bank tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahfud Ungkap Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung

    Mahfud Ungkap Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menyebut ada dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.

    “Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Dalam catatan Bisnis, biaya pembangunan Whoosh per kilometernya menelan biaya Rp780 miliar dan dinilai lebih murah dibanding proyek MRT yang mencapai Rp1,1 triliun.

    Kendati demikian, dia meminta pihak terkait berupaya menyelidiki dugaan tersebut sehingga mengetahui sosok yang diduga melakukan mark up.

    Pembahasan ini tidak lepas dari utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai Rp4 triliun pada tahun 2025.  Mahfud menyinggung bahwa beban Whoosh disebabkan oleh biaya bunga yang membengkak.

    “Indonesia disepakati pada waktu itu berdasar hitung-hitungannya dari ahli UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%, tiba-tiba 2% dengan overrun pembengkakan kemudian menjadi 3,4%,” ujar Mahfud.

    Naiknya bunga pinjaman mengakibatkan Indonesia kesulitan membayar utang kepada Cina. Adapun dia mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

    Meski begitu, dia meminta pemerintah segera mengambil kebijakan progresif membayar utang agar beban tidak semakin bertambah dan terhindar dari gagal bayar.

  • Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat: Naik 3 Kali Lipat, Uangnya ke Mana?

    Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat: Naik 3 Kali Lipat, Uangnya ke Mana?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD, kembali menghebohkan publik.

    Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyinggung dugaan adanya markup besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa proyek ini awalnya ditawarkan kepada Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.

    Namun, pemerintah kala itu justru memilih kerja sama dengan China, yang bunganya naik dari 2 persen menjadi 3,4 persen.

    Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, karena dinilai tidak layak secara ekonomi.

    “Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip keterangan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo.

    Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek kereta cepat terus membengkak.

    Setiap tahun, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun, sedangkan pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

    “Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

    Karena itu, Mahfud mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan APBN.

  • Menkeu Purbaya Mau Turunkan PPN Tahun Depan, Toyota Bilang Begini

    Menkeu Purbaya Mau Turunkan PPN Tahun Depan, Toyota Bilang Begini

    Jakarta –

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mau menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan. Kini, PPN untuk kendaraan kendaraan bermotor nonlistrik berada di kisaran 11-12 persen.

    Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kebijakan itu harus segera dipelajari.

    “Ya bagus, jadi menurut saya harus dipelajari,” ujar Bob Azam di ICE BSD, Tangerang, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (16/10).

    Bob Azam dukung rencana Purbaya turunkan PPN tahun depan. Foto: detikcom/Ilyas Fadilah

    Bob menilai, penurunan tarif PPN bisa memberikan efek domino positif bagi perekonomian nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menggairahkan aktivitas ekonomi yang berujung pada meningkatnya penerimaan negara.

    “Bahwa dengan penurunan PPN itu bisa men-create ekonomi seperti apa. Yang akhirnya men-create revenue kepada pemerintah dan income pemerintah naik. Sebenarnya kan itu pemikirannya Pak Purbaya ya,” tuturnya.

    Menurutnya, logika fiskal tak selalu linear antara tarif pajak tinggi dan peningkatan pendapatan negara. Sebaliknya, menurunkan tarif pajak bisa saja mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbesar basis penerimaan pajak.

    “Seperti yang jadi opini kami sudah lama gitu. Tidak selalu menaikkan tax rate menaikkan revenue. Dan tidak selalu menurunkan tax rate itu menurunkan revenue,” kata Bob.

    Langkah Purbaya, kata Bob, bisa menjadi angin segar untuk industri otomotif yang tengah tertekan. Sepanjang tahun ini, penjualan kendaraan di dalam negeri melambat akibat daya beli masyarakat yang melemah.

    Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil pada September 2025 turun 12,2 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu dengan 72.601 unit. Sementara itu, penjualan wholesales anjlok 15,1 persen dibanding September 2024.

    Secara kumulatif, penjualan retail mobil periode Januari-September 2025 terkoreksi 10,9 persen menjadi 585.917 unit, sedangkan wholesales merosot 11,3 persen menjadi 561.819 unit dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Foto: Heri Purnomo/detikcom

    Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku, pihaknya mempertimbangkan penurunan tarif PPN dengan melihat kondisi ekonomi dan penerimaan negara hingga akhir tahun ini.

    Menurut Purbaya, jika tarif PPN diturunkan, dampaknya bisa mendongkrak daya beli masyarakat dan membantu sektor-sektor industri yang belakangan sedang melemah.

    “Kami akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

    (sfn/rgr)

  • Spesifikasi Jet Tempur China Chengdu J-10 yang Dipesan Indonesia

    Spesifikasi Jet Tempur China Chengdu J-10 yang Dipesan Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggaran pembelian jet tempur buatan China, Chengdu J-10, sudah disetujui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan anggaran pembeliannya mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp149 triliun.

    “US$9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua,” kata Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10) kemarin.

    Jet tempur Chengdu J-10 di dunia barat kerap diistilahkan ‘Vigorous Dragon’. Mulanya, jet tempur ini dirancang sebagai jet air-superiority untuk China yang tangguh dalam keadaan dominasi penuh kekuatan udara, dikutip dari Military Factory, Kamis (16/10/2025).

    Hal ini memungkinkan China mampu mengendalikan langit dan melakukan misi udara seperti serangan atau pengintaian, dengan risiko dan perlawanan minim dari lawan.

    Namun, belakangan pemanfaatan Chengdu J-10 direvisi untuk segala cuaca, siang atau malam, dengan keunggulan pada bodinya yang ringan. Kekuatannya diklaim mirip dengan sistem generasi ke-4 milik Rusia dan Barat.

    Chengdu J-10 dirancang oleh Chengdu Aircraft Design Institute (CADI), yang merupakan institusi penelitian di bawah Chendu Aircraft Industry Corporation (CAIC).

    Jet tempur ini mengadopsi tata letak aerodinamis “delta-canard tanpa ekor”, yang awalnya dikembangkan untuk pesawat tempur J-9 yang dibatalkan. Pesawat ini memiliki permukaan kendali horizontal yang dimajukan menjadi canard di depan sayap.

    Saat pesawat melakukan pitch up, alih-alih mendorong ekor ke bawah yang mengurangi daya angkat keseluruhan, canard justru mengangkat hidung, sehingga meningkatkan daya angkat keseluruhan.

    Berkat karakteristik canard yang mampu menangkap aliran udara segar, alih-alih gelombang udara di belakang sayap utama, pesawat dapat mencapai kendali yang lebih baik dengan permukaan kendali yang lebih kecil, sehingga menghasilkan hambatan dan bobot yang lebih rendah.

    Dikutup dari Army Recognition, Kamis (16/10/2025), Chengdu J-10 ditenagai oleh satu mesin turbofan Lyulka-Saturn AL-31FN Rusia yang menghasilkan daya statis maksimum 11.700 kgf.

    Perbedaan paling signifikan antara AL-31FN dan AL-31F adalah susunan komponen dan mekanisme tertentu karena keterbatasan ruang ruang mesin pada Chengdu J-10.

    AL-31F dirancang untuk pesawat bermesin ganda seperti Su-27. Untuk varian AL-31FN pada Chengdu J-10, komponen mesin yang menonjol seperti gearbox dan pompa dipasang berlawanan dengan AL-31F.

    AL-31FN awalnya diharapkan akan digantikan oleh mesin domestik yang dikembangkan dan diproduksi di China, yaitu mesin turbofan WS-10A (WoShan-10A) Taihang, yang menghasilkan daya dorong 129 kN (13.200 kgf atau 29.101 lbf).

    Namun, PLAAF menunda integrasi WS-10 ke dalam pesawat karena kesulitan pengembangan mesin.

    Rusia telah menawarkan untuk menyediakan versi AL-31FN kepada China yang menghasilkan daya dorong 12.500 kgf dan masa pakai 2.000 jam.

    Persenjataan tetap Chengdu J-10 mencakup meriam 23mm laras ganda Tipe 23-3 yang terpasang di dalam, terletak di sisi kiri roda pendaratan depan. Meriam bertenaga gas ini memiliki berat tempur 50,5 kg, panjang 1.530 mm, dan laju tembakan maksimum 3.000-3.4000 butir peluru/menit.

    Meriam ini menembakkan peluru berdaya ledak tinggi/pembakar 23X200 mm seberat 320 g, dengan peluru pelacak dan peluru penembus lapis baja, dengan kecepatan moncong 715 m/s. Meriam ini digerakkan secara elektrik menggunakan arus DC 27V 8A.

    Chengdu J-10 memiliki 11 stasiun penyimpanan eksternal untuk penyimpanan senjata, tiga di bawah setiap sayap dan lima di bawah badan pesawat.

    Untuk misi superioritas udara dan intersepsi, J-10 dapat membawa kombinasi rudal udara-ke-udara jarak menengah (MRAAM), rudal udara-ke-udara jarak pendek (SRAAM). J-10 juga dapat membawa bom berpemandu laser (LT-2), bom luncur (LS-6), dan bom tanpa pemandu.

    Spesifikasi Jet Tempur Chengdu J-10

    Jet tempur ini memiliki kemampuan maksimum hingga 2.200 km/jam dengan rentang maksimum 3.200 km.

    Berat maksimum yang bisa diangkut adalah 19,277 kilogram ketika takeoff. Dimensinya memiliki panjang 16,4 meter, lebar sayap 9,75 meter, dan tinggi 4,78 meter.

    Sistem elektronik yang digunakan di antaranya radar susunan bertahap yang tidak disebutkan namanya, serta radar pengendali tembakan multi-mode NRIET KLJ-10.

    Adapun perangkat elektronik yang dipasang (pod) adalah pod pencari dan pelacak inframerah tipe Hongguang-I, pod pengacau perlindungan diri BM/KG300G, pod pengintaian elektronik KZ900, pod navigasi/serangan Blue Sky, dan pod FILAT (Penargetan Serangan Laser Inframerah Berorientasi Depan).

    Mesinnya mengandalkan 1 × Saturn-Lyulka AL-31FN atau WS-10A Taihang turbofan.

    Sejauh ini, menurut Army Recognition, Chengdu Jet-10 digunakan di China dan Pakistan. Pasca anggaran disetujui Purbaya, Indonesia akan menjadi negara selanjutnya yang memanfaatkan Chengdu Jet-10.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin membantah dirinya mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Itu diungkapkan menanggapi sebuah e-flyer yang menyandingkan foto dia dengan Purbaya.

    E-flyer tersebut, menunjukkan Purbaya tersenyum dan menaikkan jempol. Sementara Ngabalin tampak menganga membuka mulutnya.

    “Anda tidak pantas duduk di Kursi Menkeu Pak,” tulis narasi pada e-flyer tersebut, seolah Ngabalin yang mengatakan kalimat tersebut.

    Bahkan, Ngabalin digambarkan seolah menganggap masyarakat bodoh. Karena Purbaya didukung padahal belum bekerja apa-apa.

    Menurut Ngabalin, poster dan narasi tersebut hoaks. Dia mengatakan ada yang sengaja membuat hoaks.

    “Banyak yang kepanasan takut akan terbongkar semua kejahatan keuangan mereka. Makanya buat berita dan e-flyer hoaks,” tulis Ngabalin dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (16/10/2025).

    Dia meminta Purbaya tidak berhenti melakukan apa yang dia kerjakan.

    “Gaspol Kang Purbaya, jangan injak rem. Bantu Bapak Presiden. Kerja yang mantap. Semua rakyat dukung akang,” ujar Ngabalin.

    Sebelumnya, politisi Golkar lain, yang juga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Purbaya memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Purbaya Setujui Pembelian Jet Tempur Chengdu J-10, Ini Speknya

    Purbaya Setujui Pembelian Jet Tempur Chengdu J-10, Ini Speknya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China, Chengdu J-10. Purbaya mengatakan anggaran pembelian jet tempur buatan China ini mencapai USD 9 miliar.

    “USD 9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua,” tegas Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025), seperti dikutip dari CNBC.

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membenarkan mengenai pembelian Chengdu J-10 oleh TNI Angkatan Udara (AU) RI melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pesawat tempur dikabarkan akan segera tiba di Jakarta.

    Spek Chengdu J-10

    Chengdu J-10 Vigorous Dragon ini adalah jet tempur multiperan, bermesin tunggal, dan berbobot sedang yang menggunakan sayap delta dengan kecepatan maksimum Mach 1,8.

    Pesawat yang disebut setara dengan F-16 Fighting Falcon ini diproduksi Chengdu Aircraft Corporation (CAC) untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China dan saat ini diekspor ke Angkatan Udara Pakistan (PAF).

    J-10 pertama dirakit bulan Juni 1997 dan terbang pertama kali pada di Maret 1998. J-10 mulai beroperasi pada tahun 2006. Ia diresmikan oleh pemerintah China pada bulan Januari 2007. Ada lebih dari 600 unit jet ini yang dibuat hingga tahun 2024.

    J-10 dapat terbang dengan kecepatan maksimum 2.327 km/jam dan memiliki ketinggian jelajah maksimum (service ceiling) 18.000 meter. Jangkauan dan radius tempurnya masing-masing adalah 1.850 km dan 550 km. Pesawat ini memiliki bobot sekitar 9.750 kg dan bobot lepas landas maksimum 19.277 kg. Ia ditenagai oleh mesin turbojet AL-31 yang dipasok oleh Saturn Lyulka.

    Pesawat ini dilengkapi dengan sistem kendali penerbangan digital fly by wire dan kendali HOTAS (hands-on throttle and stick), di mana seluruh kendali tempur telah terintegrasi ke dalam dua pegangan tangan pilot. Tampilan di kokpit mencakup bidikan senjata yang dipasang pada helm, tampilan head-up dengan bidang pandang luas, serta satu layar multifungsi berwarna penuh dan dua layar kristal cair monokrom.

    Pilihan radar yang mungkin dipasang meliputi radar China Type 1473, radar Rusia Phazotron Zhuk-10PD atau Zhemchug, radar China JL-10A, radar Israel IAI Elta EL/M-2023, atau radar Italia Galileo Avionica Grifo 2000.

    Di sisi senjata, J-10 antara lain dapat membawa rudal udara ke udara seperti buatan China Python 3 PL-8, P-11, atau PL-12, maupun rudal buatan Rusia Vympel R-73 (AA-11 Archer) atau R-77 (AA-12 Adder).

    (fyk/fyk)