Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Ini Hasilnya – Page 3

    Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi, Ini Hasilnya – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Dalam rapat itu, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan penerimaan pajak.

    “Tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan usai mengikuti rapat, Kamis (16/10/2025).

    Selain itu, kata dia, Prabowo memerintahkan agar aturan soal devisa hasil ekspor (DHE) dievaluasi dan disempurnakan. Hal ini agar aturan DHE bisa optimal dan memberikan keuntungan bagi negara.

    “Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita,” ujarnya.

    “Termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal,” sambung Prasetyo.

    Kemudian, Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencari skema dan terobosan untuk memastikan ketersediaan pupuk nasional dalam kondisi aman. Bahkan, Prabowo menyarankan agar pabrik-pabrik pupuk direvitalisasi untuk meningkatkan kualitas, namun dengan harga murah.

    “Sehingga jauh lebih efisien dengan harapan akan dapat menurunkan harga pupuk yang ini harapannya tentu akan meringankan para petani kita,” tutur Prasetyo.

     

  • Rp800 Triliun Nganggur di BI, Purbaya Ungkap Dulu Ekonomi Tidak Dibangun

    Rp800 Triliun Nganggur di BI, Purbaya Ungkap Dulu Ekonomi Tidak Dibangun

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa selama ini banyak dana milik pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mengendap tanpa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Purbaya, pemerintah pusat sempat memiliki dana menganggur hingga Rp800 triliun di Bank Indonesia pada tahun 2003.

    “Jadi selama ini, bilang gak punya duit tuh, duitnya numpuk. Itu dari bulan ke bulan sempat Rp800 triliun (di tahun) 2003, Rp800 triliun di sana. (tahun) 2004, 2005 sempat Rp650 triliun, cash nganggur di sana,” ujarnya dalam acara 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis, 16 Oktober.

    Ia menambahkan, sekarang dana tersebut telah dialihkan ke sistem perbankan agar bisa disalurkan ke sektor riil.

    “Yang saya lakukan adalah menyalurkan ke sistem ke perbankan, sehingga dari sana turun ke sana sekarang. Tapi uang saya gak hilang. Uangnya masih punya saya, tapi tempatnya beda. Sekarang tempatnya di perbankan,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa dana tersebut tetap milik pemerintah, hanya tempatnya dipindahkan dari bank sentral ke bank umum agar bisa dimanfaatkan oleh sektor swasta sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan sebagian dana pemerintah ke sistem keuangan agar tidak hanya mengendap di Bank Indonesia.

    “Kalau uang Bapak di BI, dosa Bapak dua. Pertama, Bapak gak bangun ekonominya, yang kedua, para private sector juga gak bisa menggunakan uang itu. Kalau Bapak taruh uangnya di perbankan, komersial bank, misalnya Himbara, Bapak tinggal satu dosanya,” jelasnya

    “Ya kalau Bapak gak bisa penyerapan anggaran, ya Bapak gak ngebangun,Tapi dosa yang kedua sudah hilang. Sekarang private sector bisa menggunakan uangnya untuk mendorong perekonomian,” tambahnya.

  • Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bola Panas Utang Kereta Cepat, dari Jokowi ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus berpolemik. Beberapa pihak saling lempar tanggung jawab atas pembayaran utang lebih dari Rp116 triliun.

    Terkini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisinya agar APBN tak ikut menanggung utang KCJB atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, konsorsium BUMN pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) kini sudah berada di bawah Danantara.

    Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara. Dia menyebut dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya.

    “Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak,” terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

    Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. 

    Dalam perkembangan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero).

    Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

    Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN, menambahkan bahwa persoalan utang KCIC juga sudah dibahas KAI dengan Komisi VI DPR RI.

    “Kemarin juga Dirut KAI sudah menyampaikan di DPR. Akan kami selesaikan segera dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini,” ucap Dony Oskaria.

    Opsi Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi utang Kereta Cepat WHOOSH Indonesia.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?,” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Luhut menjelaskan, pembentukan Tim Restrukturisasi Utang KCJB itu dilakukan menyusul syarat dari China agar kembali terlibat dalam pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    Sayangnya, dia belum merinci kapan tim tersebut akan rampung dibentuk. Akan tetapi dia memastikan bahwa pendanaan bukan menjadi masalah dalam rencana perluasan Kereta Cepat Jakarta — Surabaya.

    “Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai, apa namanya Whoosh ini agar sampai ke Surabaya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN menyatakan bakal ada negosiasi ulang dengan China terkait pembagian beban atas cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang digarap PT KCIC. 

    Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa persoalan biaya tambahan proyek Whoosh dalam tahap negosiasi ulang dengan pihak China. 

    “Isu daripada Whoosh itu salah satunya nanti ada negosiasi ulang. Bukan kami tentunya, tupoksinya dari kementerian lain,” pungkasnya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Erick menjelaskan sesuai kesepakatan sebelumnya, fasilitas pendukung proyek kereta cepat akan diusulkan menjadi milik pemerintah. Namun, seluruh operasional kereta tetap dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

    Kronologi Utang Kereta Cepat

    Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Oktober 2023. Peresmian ini pun menjadi tonggak kemajuan moda transportasi umum di Indonesia.

    Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejak peletakan batu pertama pada 2016, Kereta Cepat Whoosh telah mencapai sejumlah milestone penting hingga akhirnya kini bisa dioperasikan dan melayani masyarakat.

    Berdasarkan catatan Bisnis, megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp94,1 triliun (kurs Rp15.514).

    Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75 persen atau sekitar Rp70,5 triliun.

    Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,6 triliun.  Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun.

    Lagi-lagi pihak CBD memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen dan tenor 30 tahun.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengakselerasi proyek lanjutan KCJB yakni Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

    “Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami Kemenko Infrastruktur untuk mengawal pengembangan konsep keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY dalam pembukaan rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran Kementerian Teknis di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

    Belakangan diketahui, China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

    “China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY & Jokowi

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY & Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Menkeu saat memberikan paparan di acara “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis malam (16/10/2025).  

    Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencetak angka 6% meski pembangunannya tak seagresif pemerintahan Jokowi. Sementara pada era Jokowi, Purbaya menuturkan pertumbuhan ekonomi berada pada level rata-rata 5%.

    “Perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi. Pemerintahan Presiden Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara era Presiden SBY lebih menggerakkan sektor swasta,” ujar Purbaya dikutip dari Antara, Kamis (17/10/2025)

    Maka dari itu, melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan kali ini, Purbaya berniat menggerakkan kedua sektor secara bersamaan dan membidik pertumbuhan ekonomi pada level 6%.

    Purbaya sebelumnya melihat tren tekanan perekonomian pada kisaran April hingga Agustus 2025, yang utamanya terlihat pada sektor riil. Dia pun berpendapat demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan instabilitas politik.

    “Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau enggak cepat diperbaiki, enggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” imbuhnya. 

    Observasinya itu yang melandasi keputusan Purbaya menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Melalui injeksi dana ini, dia menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh suntikan kredit pada sektor riil. 

    Purbaya menyebut dampak kebijakan itu sudah terlihat, salah satunya tercermin pada uang beredar, bisa juga disebut M0 atau base money, yang sudah tumbuh ke level 13,2%.

    “Artinya apa? Gelontoran uang saya [pemerintah] sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” tuturnya.

  • Purbaya bandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi

    Purbaya bandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi

    Perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi, di mana Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara SBY lebih menggerakkan sektor swasta

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencetak angka 6 persen meski pembangunannya tak seagresif pemerintahan Jokowi. Sementara pada era Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada pada level rata-rata 5 persen.

    Menurut Purbaya, perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi, di mana Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara SBY lebih menggerakkan sektor swasta.

    Maka dari itu, melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan kali ini, Purbaya berniat menggerakkan kedua sektor secara bersamaan dan membidik pertumbuhan ekonomi pada level 6 persen.

    Purbaya sebelumnya melihat tren tekanan perekonomian pada kisaran April hingga Agustus 2025, yang utamanya terlihat pada sektor riil.

    Dia pun berpendapat demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi, bukan instabilitas politik.

    “Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat diperbaiki, nggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” ujar Purbaya.

    Observasinya itu yang melandasi keputusan Purbaya menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Melalui injeksi dana ini, dia menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh suntikan kredit pada sektor riil.

    Purbaya menyebut dampak kebijakan itu sudah terlihat, salah satunya tercermin pada uang beredar, bisa juga disebut M0 atau base money, yang sudah tumbuh ke level 13,2 persen.

    “Artinya apa? Gelontoran uang saya (pemerintah) sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya usut penempatan uang pemerintah Rp285 T di deposito berjangka

    Purbaya usut penempatan uang pemerintah Rp285 T di deposito berjangka

    ANTARA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, pada Kamis (16/10), mengungkap akan menginvestigasi penempatan dana pemerintah sebesar Rp285,6 triliun di instrumen deposito berjangka per Agustus 2025. Purbaya mencurigai ada permainan bunga yang dilakukan oleh bawahannya terkait penempatan dana tersebut di deposito berjangka. (Ryan Rahman/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta Menkeu tinjau ulang PP DHE, dan bahas penerimaan pajak

    Prabowo minta Menkeu tinjau ulang PP DHE, dan bahas penerimaan pajak

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau ulang soal peraturan pemerintah (PP) tentang devisa hasil ekspor (DHE), hingga membahas optimalisasi penerimaan pajak tahun 2025.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis, Presiden Prabowo menginginkan peninjauan ulang peraturan soal DHE agar berjalan optimal.

    “Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita, termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor,” kata Pras, sapaan akrabnya, dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Pras menjelaskan bahwa Presiden ingin para menteri dapat melakukan penyempurnaan terhadap PP soal devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA).

    Rapat terbatas ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya di mana Presiden Prabowo sebelumnya telah memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melakukan evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

    Presiden Prabowo Subianto diketahui menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 pada Februari 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.

    Selain mengenai optimalisasi DHE, Presiden Prabowo juga membahas penerimaan pajak yang diharapkan meningkat di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya.

    “Juga tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita,” kata Pras.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun media sosial Sekretariat Kabinet, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat terbatas itu, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Kemudian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uang Pemerintah Rp285,6 Triliun Mengendap di Simpanan Berjangka, Purbaya: Kita Investigasi!

    Uang Pemerintah Rp285,6 Triliun Mengendap di Simpanan Berjangka, Purbaya: Kita Investigasi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap posisi simpanan pemerintah pusat maupun daerah di bank umum mencapai total Rp653,4 triliun pada Agustus 2025.

    Purbaya menuturkan dari jumlah tersebut Rp285,6 triliun atau 43,7% di antaraya merupakan simpanan berjangka. 

    Secara terperinci, simpanan giro merupakan yang terbesar yakni Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun dan berjangka Rp285,6 triliun. Purbaya pun menyatakan bakal menginvestigasi lebih lanjut terkait dengan simpanan jumbo pemerintah itu. 

    “Yang di berjangka itu ada Rp285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya di perbankan. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, enggak tahu itu uang apa. Mungkin pada ngibul ya. Kalau kita, uang apa itu? Enggak, nanti kita kejar,” terang Purbaya pada acara yang diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, itu, Kamis (16/10/2025). 

    Secara terperinci, total simpanan pemerintah di bank umum Rp653,4 triliun itu meliputi simpanan pemerintah pusat Rp399 triliun, serta pemerintah daerah Rp254,3 triliun.

    Simpanan pemerintah pusat Rp399 triliun itu mencakup giro Rp168,5 triliun, tabungan Rp2,4 triliun dan berjangka Rp228,1 triliun. 

    Sementara itu, simpanan pemerintah daerah total Rp254,3 triliun meliputi giro Rp188,9 triliun, tabungan Rp8 triliun dan berjangka Rp57,5 triliun. “Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuma cara belanjanya yang belum optimal. Itu akan kita perbaiki sebelum kita gerakkan kebijakan-kebijakan yang lain,” terangnya. 

  • Prabowo minta pabrik pupuk direvitalisasi dan siapkan SDM bidang STEM

    Prabowo minta pabrik pupuk direvitalisasi dan siapkan SDM bidang STEM

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk merevitalisasi pabrik pupuk, serta kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapkan SDM bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menerima laporan dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan memberikan arahan dalam rapat terbatas di Kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis.

    “Bapak Presiden memerintahkan untuk Menteri Pertanian mencari skema dan mencari terobosan bagaimana untuk memastikan ketersediaan pupuk kita aman, bahkan jika memungkinkan melakukan revitalisasi-revitalisasi terhadap pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki,” kata Pras, sapaan akrabnya, dalam video keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Pras mengatakan bahwa Presiden ingin memastikan ketersediaan pupuk aman untuk meningkatkan produksi, serta mewujudkan swasembada pangan.

    Guna menurunkan harga pupuk agar lebih terjangkau dan meringankan biaya produksi petani, Presiden meminta Mentan Amran Sulaiman untuk merevitalisasi pabrik pupuk agar operasionalnya lebih efisien.

    Selain membahas soal ketahanan pangan, Presiden juga meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk menyiapkan sumber daya manusia, terutama bidang STEM.

    “Beliau juga memang mendapat tugas khusus untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap teknologi-teknologi yang memungkinkan untuk kita mencapai swasembada energi maupun swasembada pangan di antaranya teknologi tentang bibit, kemudian teknologi di bidang mineral termasuk turunan-turunannya dari sumber daya alam-sumber daya alam mineral yang kita miliki,” tambah Pras.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun media sosial Sekretariat Kabinet, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat terbatas itu, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Kemudian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Purbaya siap tindak tegas oknum Bea dan Cukai yang hambat UMKM

    Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menindak tegas oknum Ditjen Bea dan Cukai yang menyulitkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Pernyataannya itu merespons keluhan Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan ada oknum Bea dan Cukai yang meloloskan barang ilegal sehingga merugikan UMKM.

    “Kenapa nggak lapor saya? Kalau lapor ke saya, saya tangani. Sebelah mana barangnya, siapa pemainnya, nanti kami selesaikan,” kata Purbaya ditemui usai kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Purbaya menyatakan, pihaknya sedang membenahi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), salah satunya dengan mendata pemain-pemain yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

    “Kalau sudah tahu, nanti kami tangkap dan proses satu per satu,” ujarnya.

    Kemenkeu pun menggiatkan pengecekan jalur hijau kepabeanan dan cukai secara acak sebagai salah satu upaya mengatasi peredaran barang ilegal.

    “Jadi, kalau Pak Maman ada masalah seperti itu, kasih tahu saya. Nanti saya selesaikan,” tutur Purbaya.

    Purbaya sebelumnya juga telah merilis layanan pengaduan publik bernama ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk menampung keluhan masyarakat terkait pajak dan bea cukai.

    Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap layanan pajak atau bea cukai dapat mengirimkan pesan langsung melalui layanan pesan singkat WhatsApp ke nomor 082240406600.

    “Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak, atau pegawai bea cukai yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan bea cukai,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Jakarta, Rabu (15/10).

    Purbaya menjelaskan bahwa nomor aduan tersebut sudah aktif dan dapat diakses masyarakat melalui WhatsApp. Kemudian, tim khusus dari Kementerian Keuangan telah disiapkan untuk menerima laporan masyarakat.

    Namun, Menkeu menerangkan pesan yang masuk tidak akan langsung mendapat respons. Laporan akan dikumpulkan dan disortir terlebih dahulu untuk menentukan mana saja yang dapat ditindaklanjuti.

    “Tentu pasti dia (laporan) akan divalidasi dulu kan, bener enggak nih? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sini, tahu-tahu enggak ada (masalah),” ucapnya.

    Melalui ‘Lapor Pak Purbaya’, Purbaya berharap kepercayaan publik terhadap layanan pajak dan bea cukai bisa semakin meningkat. Layanan itu juga menjadi komitmennya untuk memastikan proses pengaduan berjalan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.