Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang Nasional 30 Desember 2025

    Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang Nasional 30 Desember 2025

    Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang.
    Purbaya mulanya mengatakan, peran Kementerian Keuangan dalam
    penanganan pascabencana
    berada di bagian belakang, yakni menunggu pengajuan tagihan.
    “Kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar kalau ada tagihan,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
    Selama ini, dia memahami bahwa pendanaan penanganan bencana dilakukan melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan
    jembatan darurat
    .
    “Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya, disambut tawa Maruli.
    Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan bernada canda kepada Maruli terkait jaminan atas utang
    pembangunan jembatan darurat
    tersebut.
    “Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?” ujar Purbaya.
    Menanggapi hal itu, Maruli menjawab singkat dengan nada bercanda.
    “Ya tentara, Pak,” kata Maruli, yang kembali disambut tawa peserta rapat.
    Sebelumnya diberitakan, Maruli mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.
    Maruli menjelaskan, pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai.

    “Kita harus survei tempat itu, tempat itu harus jenis jembatan apa yang tepat,” kata Maruli.
    Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.
    Hingga kini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.
    Maruli juga mengakui bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
    “Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.
    Meskipun begitu, Maruli menegaskan bahwa Satgas Darurat Jembatan akan terus bekerja menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
    “Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Janji Tak Pangkas Transfer ke Aceh, tapi Mau Tambah Rp 1,6 T

    Purbaya Janji Tak Pangkas Transfer ke Aceh, tapi Mau Tambah Rp 1,6 T

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) ke daerah terdampak bencana. Aceh akan menjadi prioritas untuk tidak dilakukan pemangkasan TKD 2026.

    Purbaya mengatakan akan menambah TKD kepada Aceh untuk 2026 sebesar Rp 1,63 triliun. Dia menekankan kembali bahwa penambahan itu harus mendapatkan persetujuan Prabowo dan DPR.

    “Jadi kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu yang paling parah ya, itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui presiden dan DPR mungkin itu Rp 1,633 triliun tambahannya. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK 2025,” kata dia dalam rakor satgas pemulihan bencana, Selasa (30/12/025).

    Purbaya meyakini dana untuk anggaran daerah bencana tidak ada masalah. Dia hanya meminta agar pengajuan dan pencairannya dilakukan melalui satu pintu.

    “Harusnya nggak ada masalah ini kan daerah bencana ya. Dari sisi anggaran kami sudah siapkan, hanya tadi mungkin ada banyak satgas mungkin kita rapikan supaya satu pintu supaya nggak bingung,” terangnya.

    Tonton juga video “Purbaya Tanya Utang Jembatan Aceh Jaminan Apa? Maruli: Ya Tentara Pak”

    (kil/kil)

  • Bantuan Bencana dari Luar Negeri Bisa Bebas Pajak, Ini Caranya

    Bantuan Bencana dari Luar Negeri Bisa Bebas Pajak, Ini Caranya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan aturan terbaru tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Keputusan ini diambil untuk menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi.

    Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan Atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. Aturan berlaku setelah 60 hari terhitung sejak diundangkan pada 29 Desember 2025.

    “Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan dan kepentingan penanggulangan bencana alam dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai,” tulis Pasal 2 ayat (1) aturan tersebut, dikutip Selasa (30/12/2025).

    Impor barang kiriman hadiah/hibah yang bisa dibebaskan bea masuk dan/atau cukai merupakan impor dari luar daerah pabean atau pusat logistik berikat. Luar daerah pabean yang dimaksud seperti dari gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, kawasan ekonomi khusus, kawasan bebas atau kawasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

    Bea masuk yang dibebaskan termasuk bea masuk antidumping, bea masuk antidumping sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk pembalasan dan/atau bea masuk pembalasan sementara.

    Khusus pembebasan bea masuk dan/atau cukai untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, bisa diberikan dalam kondisi prabencana atau keadaan darurat bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan; dan/atau rehabilitasi serta rekonstruksi.

    Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah dalam kondisi keadaan darurat bencana dapat diberikan kepada badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan; pemerintah pusat atau pemerintah daerah; serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah.

    “Badan atau lembaga harus berupa badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pendiriannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat non profit,” jelas Pasal 6 ayat (4).

    Berikut tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah dalam kondisi prabencana:

    1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

    2. Permohonan minimal memuat informasi mengenai:
    a. identitas Pemohon;
    b. rincian jumlah, jenis dan perkiraan harga barang kiriman hadiah/hibah;
    c. pelabuhan pemasukan;
    d. nomor dan tanggal rekomendasi pembebasan bea masuk dan/atau cukai; dan
    e. nomor dan tanggal gift certificate, memorandum of understanding, atau surat keterangan/pernyataan.

    3. Identitas Pemohon minimal memuat keterangan berupa nama dan alamat Pemohon; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Pemohon merupakan badan atau lembaga.

    4. Dalam hal barang kiriman hadiah/hibah berupa Kendaraan Bermotor, rincian jenis barang kiriman hadiah/hibah minimal memuat jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin/daya dan tahun pembuatan kendaraan.

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (aid/fdl)

  • Purbaya Mau Demutualisasi Bursa, Struktur Baru Mulai Digodok

    Purbaya Mau Demutualisasi Bursa, Struktur Baru Mulai Digodok

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini rencananya dilakukan mulai tahun depan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengatakan pihaknya masih mengkaji struktur baru usai demutualisasi bursa dilakukan. Penyesuaian struktur baru ini berkiblat ke negara-negara yang telah melakukan demutualisasi terhadap struktur pasar modal.

    “Kami saat ini sedang membentuk kajian, sedang menyiapkan kajian bagaimana struktur organisasi daripada bursa pasca-demut dengan membandingkan bursa yang lain,” ungkap Iman dalam konferensi persnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Kajian struktur baru setelah demutualisasi ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi BEI. Ke depan, hasil kajian ini akan kembali dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu.

    “Kami mencoba menyampaikan kajian struktur terbaik yang nantinya mungkin akan kami diskusikan dengan OJK maupun Departemen Keuangan. Jadi tadi sampaikan bahwa kajian ini kami lakukan untuk membantu, men-support Departemen Keuangan maupun OJK terkait dengan struktur terbaik, di mana demut yang terjadi di negara-negara lain,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menilai demutualisasi dilakukan untuk membenahi tata kelola pasar modal, konflik kepentingan, dan meningkatkan profesionalisme.

    “Jadi itu hal yang baik dan sekarang prosesnya sedang berlangsung, RPP-nya sedang diproses oleh pemerintah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, rencana demutualisasi BEI diklaim sebagai bagian dari implementasi UU P2SK. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin sebelumnya menjelaskan demutualisasi ini membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

    Masyita menjelaskan, langkah ini bukan hal baru yang dalam upaya pengembangan pasar modal. Pasalnya di bursa dunia, demutualisasi ini sudah dilakukan seperti di Singapura, Malaysia, dan India. Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global.

    Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga dapat meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

    “Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ungkap Masyita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (kil/kil)

  • Kalau Bisa Dihabiskan Tahun Ini

    Kalau Bisa Dihabiskan Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada Rp 1,51 triliun dana tanggap darurat atau dana siap pakai untuk cadangan bencana. Dana tersebut dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Purbaya mengatakan tahun ini BNPB sudah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang di antaranya untuk pemulihan bencana Sumatera. Masih ada Rp 1,51 triliun lagi dana siap pakai yang bisa diajukan.

    Ia mewanti-wanti agar pengajuan jangan sampai dilakukan tahun depan. Karena konsekuensinya akan hangus dan akan menjadi pengurangan terhadap dana tersebut.

    “Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair pak. Uangnya ada, tinggal dipercepat, kalau bisa besok atau hari ini (diajukan), biar besok bisa dicairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya mau habis, (kalau) hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurangan. Jadi kalau bisa dihabiskan tahun ini ada Rp 1,51 triliun,” kata dia dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana, Selasa (30/12/2025).

    Purbaya juga meyakini anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemenuhan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di lokasi bencana Sumatera.

    “Termasuk yg dari PU huntara, juga komunikasi dengan mereka, kami percepat. Tapi cuma tinggal 1 hari, anda sanggup?” ujar dia sembari berkelakar.

    Dalam kesempatan itu, Purbaya menyesalkan kenapa pengajuan penambahan anggaran lambat dan sedikit. Padaha berdasarkan perhitungannya penambahan bisa dilakukan lebih banyak dan anggaran negara siap.

    “Saya agak menyesal pertemuannya baru sekarang, harusnya kalau sebelumnya bisa saya percepat. Karena selama ini saya nunggu, saya selalu heran kenapa permintaan tambahannya lambat dan sedikit. Hitungan saya sih lebih besar dari itu tapi kan karena saya memang di belakang ya kita tunggu. Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau,” ujar dia.

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (ada/kil)

  • Tito Minta Purbaya Buka Blokir Anggaran buat Terjunkan Praja IPDN ke Sumatera

    Tito Minta Purbaya Buka Blokir Anggaran buat Terjunkan Praja IPDN ke Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka blokir salah satu mata anggaran untuk digunakan sebagai penanganan bencana. Tito bilang anggaran itu besarnya Rp 20 miliaran dan masih dibintangi untuk tahun anggaran 2025.

    Dia meminta Purbaya membuka anggaran tersebut untuk digunakan sebagai biaya menerjunkan praja IPDN ke daerah bencana dalam rangka menghidupkan kembali beberapa layanan pemerintahan desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami mohon segala hormat dukungan dari pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN. Ada anggarannya, cuma ada 1 yang dibintangin. Mohon dibuka. Tidak banyak, hanya Rp 20 miliar. Tapi 1 bulan sangat berarti,” papar Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).

    Mulanya Tito mengungkapkan ribuan perangkat administrasi desa hilang karena bencana. Paling banyak perangkat administrasi desa hilang di Provinsi Aceh, maka dari itu dia berinisiatif untuk menerjunkan praja IPDN senior untuk memulihkan layanan pemerintahan di desa-desa yang ada pada kawasan bencana.

    Tito sebelumnya memaparkan 1.580 kantor desa yang terdampak bencana dan tidak bisa berjalan pemerintahannya di 3 provinsi yang terkena bencana alam di Sumatera.

    Totalnya ada sekitar 1.455 desa yang pemerintahannya lumpuh di Aceh. Kemudian di Sumatera Utara ada 93 desa dan Sumatera Barat 32 desa. Pihaknya akan mengirimkan 1.054 personel Praja IPDN untuk membantu pemulihan pemerintahan desa.

    Purbaya pun langsung merespons permintaan Tito. Dia bilang akan membuka blokir anggaran tersebut untuk bisa digunakan.

    “IPDN itu yang dibintangin besok bisa cair dan Anda bisa apply? Ya udah pak bintangnya udah dicoret barusan sama saya, kecil itu,” kata Purbaya sambil memberikan kode kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani yang duduk di belakangnya.

    (acd/acd)

  • Jurus OJK Berantas Praktik Goreng Saham di Bursa Efek

    Jurus OJK Berantas Praktik Goreng Saham di Bursa Efek

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan khusus terhadap 155 kasus. Saat ini, tercatat sebanyak 69 kasus diselesaikan dan 86 kasus lainnya dalam proses pemeriksaan.

    Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menyebut 116 kasus di antaranya mencakup kasus transaksi dan perdagangan saham. Menurutnya, catatan ini mencerminkan aksi goreng saham yang berupaya memanipulasi harga.

    “Kondisi ini menegaskan bahwa praktek-praktek yang tidak sejalan dengan prinsip pasar yang teratur, wajar, dan efisien masih perlu diberantas secara konsisten,” ungkap Eddy dalam konferensi persnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Eddy menegaskan, aksi bersih-bersih praktek ini dilakukan sejalan dengan semangat Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta Self-Regulatory Organization (SRO) membenahi pasar modal dari aksi goreng saham.

    “OJK menegaskan tidak akan mentoleransi praktek manipulatif transaksi semu, maupun pola perdagangan yang merugikan investor, khususnya investor retail,” ungkapnya.

    Eddy menambahkan, OJK telah mengenakan 120 sanksi administratif untuk kasus pelanggaran, 1.180 sanksi administratif untuk keterlambatan penyampaian laporan, dan 65 sanksi administratif lainnya yang bersifat non-kasus. Total sepanjang 2025, OJK telah mengenakan sanksi denda Rp 123,3 miliar.

    “Dari sanksi tersebut, OJK telah menjatuhkan 6 sanksi pencabutan izin, 6 perintah tertulis, serta 329 sanksi peringatan tertulis dengan pengenaan denda administratif dengan total nilai denda sebesar Rp 123,3 miliar.
    ,” ujar dia.

    Lihat juga Video: Strategi BEI Agar IHSG Tak Jatuh Akibat Tarif Impor Trump

    (kil/kil)

  • Calon Investor Kini Bisa Ngintip Isi ‘Perut’ Indonesia

    Calon Investor Kini Bisa Ngintip Isi ‘Perut’ Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghadirkan data sumber daya alam di seluruh Indonesia secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk calon investor melalui aplikasi GeoRIMA (Geological Resources of Indonesia Multiplatform Application).

    Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ketersediaan data yang akurat dan transparan seperti ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam bersaing menarik investor di panggung internasional.

    “Kehadiran GeoRIMA adalah jawaban atas tantangan keterbukaan informasi di sektor sumber daya alam. Ketersediaan data sumber daya alam yang ada di aplikasi GeoRIMA dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan termasuk untuk kalangan investor yang akan menanamkan investasi di Indonesia,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

    Kepala PSDMBP, Agung Pribadi, menjelaskan bahwa GeoRIMA, yang dapat diakses melalui georima.esdm.go.id, dirancang untuk memberikan informasi publik tentang potensi mineral, batu bara, dan panas bumi di seluruh Nusantara.

    Aplikasi ini mengumpulkan data yang sebelumnya tersebar sehingga memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

    Beberapa keunggulan utama GeoRIMA adalah aksesibilitas yang luas dan keterbukaan bagi publik. Dengan satu platform terpadu, pengguna dari berbagai latar belakang seperti akademisi, masyarakat umum, maupun calon investor dapat memetakan potensi wilayah tanpa harus menghadapi birokrasi data yang rumit.

    “Aplikasi ini dirancang agar dapat diakses oleh siapa saja, mulai dari akademisi, masyarakat umum, hingga calon investor. Data ini tetunya sangat bermanfaat khususnya bagi investor, dengan data yang terintegrasi maka calon investor dapat lebih mudah memetakan potensi wilayah tanpa terhambat birokrasi data yang rumit,” terang Agung.

    GeoRIMA menyajikan data sumber daya alam lengkap yang disusun berdasarkan kategori untuk memudahkan pencarian. Kategori tersebut meliputi logam dasar, logam mulia, logam besi (termasuk panduan besi seperti laterit), serta informasi terkait batubara dan panas bumi. Selain itu, aplikasi ini juga menampilkan data statistik dan neraca sumber daya yang terperinci per provinsi dan kabupaten.

    Agung berharap masyarakat dan pemangku kepentingan menggunakan GeoRIMA (https://georima.esdm.go.id/) secara bertanggung jawab untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

    “Kementerian ESDM melalui Badan Geologi akan terus melakukan modernisasi pada seluruh lini layanan publik, memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutur Agung.

    Lihat juga Video Purbaya: Saya Nggak akan Mohon-mohon ke Investor Asing

    (hrp/hns)

  • Bahas Usulan Kenaikan Gaji ASN 2026, MenPAN RB Temui Menkeu Purbaya

    Bahas Usulan Kenaikan Gaji ASN 2026, MenPAN RB Temui Menkeu Purbaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026.

    Pantauan Beritasatu.com, Rini tiba di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan didampingi Wakil Menteri PAN RB, Purwadi Arianto. Kepada wartawan, Rini membenarkan bahwa salah satu topik utama pertemuan adalah pembahasan kenaikan gaji ASN tahun depan.

    “Macam-macam yang dibahas, banyak pekerjaan rumah saya dengan Pak Menteri Purbaya. Salah satunya memang usulan kenaikan gaji ASN 2026,” ujar Rini.

    Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan terkait pengajuan kenaikan gaji ASN. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menelaah usulan tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

    “Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (20/11/2025).

    Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ASN telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

    Dalam perpres tersebut, pemerintah menargetkan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diarahkan untuk menjaga daya beli aparatur negara sekaligus mendukung kinerja birokrasi.

  • “Dia Mau Memecah Belah Indonesia” Yudo Anak Purbaya Geram dengan Ulah Resbob, Meledak di Live Bigmo

    “Dia Mau Memecah Belah Indonesia” Yudo Anak Purbaya Geram dengan Ulah Resbob, Meledak di Live Bigmo

    GELORA.CO – Suasana siaran langsung di kanal YouTube Bigmo yang semua berjalan asyik mendadak jadi canggung setelah nama Resbob disinggung di depan Yudo Sadewa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dalam live stream yang ditayangkan di Youtube Niceguymo, Bigmo sempat menyinggung nama kakaknya yakni Resbob yang kini terseret polemik dugaan penghinaan terhadap suku Sunda. 

    Mendengar hal tersebut, raut wajah Yudo Sadewa langsung berubah. 

    Ia bahkan sempat menunjuk Bigmo dengan ekspresi kesal dan nyaris meninggalkan sesi siaran langsung tersebut.

    Kemarahannya dipicu oleh pembahasan kasus dugaan penghinaan terhadap suku Sunda yang menyeret Resbob. 

    Di hadapan Bigmo dan penonton, Yudo secara tegas menyebut tindakan Resbob bukan sekadar kesalahan berat.

    Menurutnya, hal yang dilakukan Resbob sudah masuk dalam upaya memecah belah bangsa Indonesia, sehingga memantik reaksi keras dan perdebatan panas sepanjang siaran.

    Menyadari situasi mulai memanas, Bigmo langsung menyampaikan permohonan maaf.

    “Izin, izin, tadi saya kepancing,” ujar Bigmo.

    Yudo Tentang Resbob

    Bigmo kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Yudo soal tindakan yang dilakukan Resbob.

    “Lu tahu abang gue kan? Tanggapan lu tentang abang gue apa? Which is st*pid banget,” kata Bigmo.

    Menanggapi hal itu, Yudo menyebut tindakan Resbob bukan lagi sekadar kesalahan berat, melainkan sudah melampaui batas.

    “Dia itu bukan severe mistake, itu sudah lebih parah dari itu. Dia berusaha memecah belah Indonesia,” ujar Yudo.

    Yudo lalu menanyakan hubungan Bigmo dengan sang kakak.

    “Lu sama abang lu hubungannya dekat atau jauh?” tanya Yudo.

    “Jauh,” jawab Bigmo tegas.

    Menurut Yudo, jika hubungan tersebut dekat, dampaknya bisa ikut menyeret Bigmo.

    “Kalau jauh berarti tidak masalah. Tapi kalau misalnya hubungan lu dekat, bisa kena juga,” kata Yudo.

    Namun, ia menilai pernyataan Bigmo sebelumnya tentang orang Sunda lebih merupakan bentuk culture shock, bukan rasisme.

    “Tapi lu kan pernah bilang orang Sunda itu aneh. Menurut gue itu bukan rasis, lebih ke culture shock dan itu enggak apa-apa.”

    “Tapi kalau Resbob itu b*j*ng*n, dia berusaha memecah belah. Padahal orang Indonesia itu enggak cuma Jawa, Sunda, dan lain-lain. Orang Indonesia itu beragam banget,” tegas Yudo.