Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Kabar Terbaru Penyelesaian Utang Kereta Cepat Usai Purbaya Tolak Pakai APBN

    Kabar Terbaru Penyelesaian Utang Kereta Cepat Usai Purbaya Tolak Pakai APBN

    Jakarta –

    Topik penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi pembahasan hangat dalam beberapa waktu belakangan. Hal ini menyusul respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak untuk memberikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pengkajian opsi untuk penyelesaian utang Whoosh masih terus berjalan. Langkah restrukturisasi masih belum pasti.

    Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L). Pengkajian dilakukan agar masalah penyelesaian utang ini dapat diselesaikan secara komprehensif. Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    “Jadi kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif. dan ini tidak hanya dari finansial,” kata Rosan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

    Rosan berharap, proses pengkajian internal ini dapat rampung sebelum akhir tahun. Barulah dari sana dilakukan penetapan dari skema penyelesaian utang kereta cepat.

    Danantara juga terus menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut penyelesaian utang ini.

    Ia memastikan, pembahasan utang Whoosh dilakukan secara mendalam dan terukur mengingat Whoosh menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi China, sebagai bagian dari program Presiden China Xi Jinping pada kala itu.

    “Dan ini (kajian) tidak hanya dari finansial, tapi kita juga komunikasi dengan pemerintah China, dengan NDRC-nya, karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting, karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu,” ujarnya.

    Di samping itu, Rosan juga menyinggung tentang dampak utang tersebut terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. KAI sendiri merupakan pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pemegang saham terbesar (60%) di KCIC.

    “Jadi, tolong bersabar. Ini opsi saja kita sedang kaji semua. Dan bukan hanya dari semata-mata, kalau saya bilang dari finansial saja bukan seperti itu. Ini kelanjutannya seperti apa, dari segi supaya ke depannya ini berjalan dengan baik,” kata dia.

    “Dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya ke KAI, dampaknya ke pelayanan KA yang lainnya,” sambungnya.

    Purbaya Tolak Pakai APBN

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terang-terangan telah menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut menanggung beban utang proyek Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN harusnya bisa mengelola itu karena saat ini dividen langsung masuk ke kasnya.

    “Kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara. Dividen BUMN sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” ujar dia, ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Halaman 2 dari 2

    (kil/kil)

  • Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal

    Jakarta –

    Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disorot Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini buntut laporan dari masyarakat melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Salah satu aduan yang dibacakan Purbaya adalah oknum pegawai Bea Cukai berseragam lengkap yang nongkrong setiap hari di gerai Starbucks. Pelapor yang merupakan pegawai swasta itu mengaku terganggu dengan kegiatan oknum tersebut.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Bicara Aset-Mobil

    Terlebih, hal-hal yang dibicarakan di sana menyangkut cara mengamankan aset hingga cara menjual aset. Pelapor meminta Purbaya mengawasi dan menindak oknum tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” tambah Purbaya.

    Purbaya lalu berpesan kepada eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia meminta pegawai Bea Cukai tidak lagi nongkrong di Starbucks mengenakan seragam demi menghindari pandangan negatif.

    Purbaya Ancam Pecat Pegawai

    Purbaya terlihat geram karena arahannya kepada pegawai Kementerian Keuangan tidak dipedulikan. Ia mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang masih mengulangi kegiatan tersebut.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat! Walaupun katanya pecat pegawai negeri Susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pake seragam, nggak kira-kira lu!” tegas Purbaya.

    Purbaya mengaku hanya mendapat laporan yang bagus, namun fakta di lapangannya berbeda. Sementara itu, Heru berjanji membantu Purbaya menyelesaikan persoalan tersebut.

    Backing Rokok Ilegal

    Menurut pelapor, Bea Cukai cenderung merazia warung-warung kecil dan ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan para cukong tetap melancarkan aksinya.

    “Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” kata Purbaya membacakan laporan itu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut dan mengerahkan jajarannya di Kemenkeu. Ia juga berkomitmen membasmi para cukong, yang disebutnya di-back up pihak Bea Cukai itu sendiri.

    “Katanya banyak backingnya, backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya.

    Purbaya menyebut pihaknya sudah menyiapkan tim khusus untuk membereskan persoalan rokok ilegal. Tim itu terdiri dari staf khususnya di Ditjen Bea Cukai hingga di Ditjen Pajak.

    (ily/rrd)

  • Ditanya Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Bungkam dan Cuma Tersenyum

    Ditanya Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Bungkam dan Cuma Tersenyum

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi beban utang proyek kereta cepat Whoosh yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi justru memilih bungkam dan cuma tersenyum.

    Momen tersebut terjadi ketika Jokowi baru saja selesai menghadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (17/10/2025). Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang tampak didampingi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli

    Jokowi kemudian menemui awak media yang menunggunya. Namun saat ditanya mengenai pembayaran utang Whoosh tidak menggunakan APBN, Jokowi kemudian menundukan kepala dan tersenyum. Tidak lama kemudian, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini kemudian berbalik badan dan tidak menjawab pertanyaan.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tidak boleh dibayar menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)

  • Prediksi Purbaya IHSG Bisa Tembus 9.000!

    Prediksi Purbaya IHSG Bisa Tembus 9.000!

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (17/10/2025) di level 7.915 atau minus 20,91 (2,57%). Namun, menurut prediksi Menteri Keuangan Purba Yudhi Sadewa, IHSG bisa tembus 9.000 akhir tahun.

    Alasannya, pemerintah saat ini sedang memperbaiki fondasi perekonomian Indonesia, dan investor tidak perlu khawatir. Purbaya menilai ekonomi Indonesia akan meningkat ke depannya seiring berbagai program yang dijalankan.

    “Akhir tahun bisa 9.000 nggak terlalu sulit. Setelah mereka tahu program yang saya jalankan betul-betul dijalankan dengan benar, fondasi ekonomi akan berubah,” katanya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Bahkan Purbaya bilang pada 2035 IHSG akan berada pada level 35.000. Namun hal ini kata Purbaya,jika program yang saat ini dijalankan berjalan dengan baik.

    “Seperti yang saya bilang tadi, kalau ini bisa saya jaga, betul-betul expand sampai 10 tahun, 8 tahun dari sekarang, 2030, udah beda ini. Bisa 4 kali, 5 kali dari sekarang, dari 7 ribu. Jadi orang bilang di atas 35.000 i sekitar situ ya. Tapi lihat nanti, kalau gua nggak dipecat ya,” katanya.

    Di sisi lain, Purbaya menilai kondisi IHSG yang turun menjadi momentum membeli saham.

    “Saya pikir kayak gini, yang anda lihat adalah fondasi ekonomi seperti apa ke depan. Kita lagi betulin fondasinya secara serius. Ini akan merubah profile ekonomi ke depan. Kalau investor tahu, nggak usah takut. Good time to buy,” katanya.

    Sebagai informasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. Pada penutupan pasar, IHSG tercatat melemah seharian di level 7.900-an

    Dikutip dari RTI Business, Jumat (17/10/2025), IHSG ditutup di level 7.915 atau minus 20,91 (2,57%). IHSG hari ini dibuka pada 8.132 mencapai titik tertinggi di level 8.140 dan terendah di 7.854.

    IHSG mencatat volume transaksi sebanyak 39,95 miliar saham dengan nilai sebesar Rp 27.964 triliun. Adapun frekuensi saham yang diperdagangkan hari ini mencapai 2 676.483 kali.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, tercatat 116 saham menguat, 598 saham melemah, dan 94 saham yang stagnan.

    (hns/hns)

  • Purbaya Pede Perluasan Program BLT Bisa Genjot Ekonomi Tumbuh 5,7%

    Purbaya Pede Perluasan Program BLT Bisa Genjot Ekonomi Tumbuh 5,7%

    Jakarta –

    Pemerintah baru saja mengumumkan perluasan bantuan langsung tunai (BLT) di kuartal IV 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perluasan BLT ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Sebelumnya, Purabaya memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,5%. Dengan perluasan ini kata Purbaya akan memperkuat dari daya beli masyarakat.

    “Kalau diumumin seperti itu, saya bukan 5,5% lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67% hampir 5,7%,” katanya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Program BLT akan diberikan kepada 35 juta penerima dan ada tambahan sekitar 17 juta penerima BLT baru. BLT ini akan diberikan selama tiga bulan yang masing-masing penerima akan menerima bantuan Rp 300 ribu per bulan. Total anggaran yang dikeluarkan untuk program ini mencapai Rp 30 triliun.

    Purbaya mengatakan dana Rp 30 triliun tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Anggaran dari APBN, kita kaya kok, gini-gini kaya juga. Kalau Rp 30 triliun aja bisa lah. Apalagi yang penting langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat beli,” terang Purbaya.

    Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan perluasan stimulus ekonomi untuk kuartal 4 hari ini. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto diminta mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan hal tersebut.

    Pengumuman dilakukan di Kantor PT Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat. Airlangga dan beberapa pejabat tinggi Kabinet Merah Putih ikut meninjau pemberian simbolis bantuan langsung tunai kepada 50 keluarga penerima manfaat.

    “Saya diminta Presiden umumkan paket stimulus ekonomi,” kata Airlangga membuka pengumuman pada agenda yang dihelat pada Jumat (17/10/2025).

    Stimulus ekonomi yang pertama adalah penambahan bantuan langsung tunai atau BLT yang akan diberikan kepada 35 juta penerima. Ada tambahan sekitar 17 juta penerima BLT baru.

    “Pertama terkait BLT pak presiden minta menambahkan bantuan langsung diberikan di Oktober hingga Desember 2025. Dan akan diterima 35.046.783 keluarga Penerima manfaat,” ungkap Airlangga.

    Berikutnya, pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya memberikan pengalaman kerja untuk lulusan baru baik di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia.

    Program ini mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor dengan peserta yang disiapkan sebesar 80 ribu orang. Gelombang pertama 20 ribu dan bulan depan ada tambahan hingga menjadi 80 ribu orang lagi peserta magang.

    “Peserta magang di gelombang pertama sebanyak 20 ribu orang. Dan sudah dibuka dan bekerja di 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan dibuka kembali menjadi 80 ribu peserta magang,” papar Airlangga.

    “Dan peserta magang diberikan uang saku per bulan besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan mendapatkan iuran JKK dan JKM, dan tidak memotong uang saku pemerintah,” jelas Airlangga.

    (hns/hns)

  • Purbaya Akui Blokir Anggaran Bikin Penyerapan Kementerian PU Rendah

    Purbaya Akui Blokir Anggaran Bikin Penyerapan Kementerian PU Rendah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kebijakan blokir anggaran pada awal 2025 ini menyebabkan penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) rendah. Ia mengatakan saat ini penyerapan anggaran Kementerian PU sekitar 52%.

    “Kalau yang pertama ya ada beberapa hal terlambat karena perubahan blokir, unblock, segala macam di awal-awal tahun ya. Sehingga ketika mulai lagi perlu waktu,” terang Purbaya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya mengatakan saat ini sebagian anggaran Kementerian PU sudah dibuka. Pembukaan blokir, kata Purbaya juga sudah sesuai dengan yang diminta.

    Harapannya pembukaan blokir ini dapat menimbulkan pertumbuhan di daerah seperti yang telah direncanakan Kementerian PU dalam programnya.

    Hal ini sesuai dengan kemampuan penyerapan anggaran Kementerian PU saat ini dan pada masa awal pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang banyak membangun infrastruktur.

    “Kalau anda lihat kan zaman dulu, zaman Pak Jokowi 2015, PU adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi pada waktu yang menyelamatkan ekonomi. Sekarang belanjanya agak rendah dibanding dulu dalam sisi size ya,” katanya.

    “Tapi saya ingin melihat ke depan, saya ingin melihat kembali peran PU yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kayaknya mereka mampu lah. Pengalamannya sudah banyak,” tambahnya.

    Purbaya menyatakan puas dengan apa yang disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo terkait rencana Kementerian PU untuk mengalokasikan anggaran yang ada ke depannya.

    Purbaya juga optimistis proyek-proyek yang bakal dijalankan hingga akhir tahun ini bisa membuat penyerapan anggaran Kementerian PU akan lebih tinggi dari proyeksi 94%.

    “Akhir tahun dengan proyek-proyek akan 94%. Mungkin dugaan saya akan lebih. Saya pikir 98% seharusnya. Tapi kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Tujuan saya adalah bukan memotong duit, membantu mereka biar cepat,” katanya.

    (hns/hns)

  • Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya. Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah.

    Bendahara Negara mengatakan, dana tersebut bisa dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta atau BPD Jawa Timur. Purbaya menilai hanya kedua bank itu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pemerintah.

    “Kalau nggak terserap pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur, yang backingnya kuat cuma itu aja kelihatannya. Yang lain belum saya lihat. Artinya kalau ada apa-apa kemudian cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya belum mempertimbangkan BPD Jawa Barat sebagai salah satu kandidat. Hal itu disebabkan karena adanya persoalan yang menimpa BPD Jabar, meskipun Purbaya tidak memberikan penjelasan rinci.

    “Bank Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin, saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan, berdasarkan laporan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, angka serapan saat ini sudah lebih tinggi dari laporan terakhir. Bahkan Nixon meminta tambahan jika serapannya sesuai harapan.

    Dalam pemberitaan detikcom tanggal 13 Oktober lalu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    (ily/rrd)

  • Menkeu Purbaya Pelototi Anggaran Kementerian PU, Baru Terserap 50%

    Menkeu Purbaya Pelototi Anggaran Kementerian PU, Baru Terserap 50%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bakal mendorong realisasi anggaran Kementerian PU yang tergolong masih rendah di level 50% dari total pagu tersedia TA 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

    Purbaya menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%.

    “Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Untuk mempercepat penyerapan anggaran, dia mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

    “Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap bahwa politik anggaran yang terjadi di awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi penyebab utama lambatnya realisasi anggaran.

    Meski demikian, dia optimistis pihaknya dapat menyerap anggaran hingga 94% pada Desember 2025. Dia juga mengatakan saat ini realisasi anggaran pembangunan infrastruktur telah berkisar di angka 52%.

    “Sudah 52% per hari ini, tapi sebetulnya sih, tadi itu kan di awal cuma dikasih 29% [dari total kebutuhan anggaran], terus naik lagi, naik lagi, jadi politik anggarannya cukup lama. Insya Allah kita percepat, nanti by December bisa 94% lebih lah,” ungkapnya.

    Kemudian, tambah Dody, eksekusi pengembangan infrastruktur di tahun pertama rezim Prabowo dinilai tak terlalu ekspansif karena memang hanya difokuskan pada penguatan fondasi yang akan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Capaiannya, sebenarnya tahun pertama ini kan masih fondasi, ya. Fondasi untuk bisa melompat ke tahun ke-2 dan seterusnya dengan lebih cepat lagi,” kata Dody.

    Dody menambahkan, pada tahun pertama ini juga pihaknya tengah fokus melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi khususnya dilakukan terhadap pembangunan bendungan yang sudah dijalankan, tapi belum dilengkapi oleh saluran jaringan irigasi sehingga belum dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

    Adapun, pada tahun depan Dody mengaku fokus pembangunan akan dilakukan pada proyek yang mendukung swasembada pangan serta swasembada energi Prabowo.

    “Sama, mendukung Asta Cita pasti yang utama, misalnya yang utama kan swasembada pangan, energi dan air. Nanti kan tetap fokusnya di bagaimana bendungan-bendungan yang ada irigasi yang ada di seluruh Indonesia raya,” pungkasnya.

  • Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bila serapannya tetap rendah.

    “Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.

    Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.

    Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.

    Dirut BTN Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana.

    Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.

    “Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.

    Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

    Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Bakal Sikat Oknum Bea Cukai Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal!

    Purbaya Bakal Sikat Oknum Bea Cukai Nongkrong di Starbucks-Backing Rokok Ilegal!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kinerja anak buahnya di Ditjen Bea Cukai yang banyak dikeluhkan masyarakat. Hal ini buntut menumpuknya aduan yang masuk pada hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Purbaya tampak geram bukan main menerima laporan adanya oknum pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di gerai Starbucks. Oknum tersebut nongkrong sambil mengenakan seragam lengkap, membicarakan aset hingga bisnis mereka.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” ujar Purbaya membacakan aduan tersebut di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” tambah Purbaya.

    Purbaya terlihat geram karena arahannya kepada pegawai Kementerian Keuangan tidak dipedulikan. Ia lantas mengancam akan memecat pegawai Bea Cukai yang masih mengulangi kegiatan tersebut.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat! Walaupun katanya pecat pegawai negeri Susah, saya akan pecat, saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks pake seragam, nggak kira-kira lu!” tegas Purbaya.

    Tak hanya itu, Purbaya juga menyoroti kinerja Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau atas tindakannya mengawasi dan menindak rokok ilegal. Bea Cukai dilaporkan hanya merazia warung-warung kecil ketimbang membasmi distributornya langsung. Hal itu dinilai sama saja dengan membiarkan para cukong melancarkan aksinya.

    “Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi distributornya langsung. Ini sama saja tetap memberikan kehidupan bagi para cukong-cukong yang menjadi distributor terbesarnya. Mereka Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga,” tuturnya.

    Purbaya berjanji menindaklanjuti laporan tersebut dan mengerahkan jajarannya di Kemenkeu. Ia juga berkomitmen membasmi para cukong yang disebutnya di-back up pihak oknum Bea Cukai itu sendiri.

    “Katanya banyak backingnya, backingnya paling orang Bea Cukai juga. Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu,” tegas Purbaya.

    Menurut Purbaya, pihak Bea Cukai pasti mengetahui siapa saja oknum yang bermain dalam peredaran rokok ilegal. Purbaya akan meminta Bea Cukai di daerah menyetor nama para cukong, untuk kemudian ditindak secara hukum.

    “Itu akan me-list, mereka kan tahu ini kan kayak gini kan pasti orang-orang Bea Cukai tau siapa sih cukong-cukongnya. Nanti saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses,” ujarnya lagi.

    Dalam penanganan terkait rokok ilegal, Purbaya berjanji melakukan penindakan hingga ke level bawah. Ia akan mengandalkan hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ untuk memonitor masalah di level terbawah.

    “Jadi semua (masyarakat) kirim masukan ke saya. Ini nggak mungkin semuanya ditindak kan. Tapi once beberapa ribu orang ditindak, yang lain saya harapkan nggak mengulangi lagi. Jadi kasih tahu teman-teman Bea Cukai yang di pinggir-pinggir sampai bawah-bawah, saya akan mulai sampai bawah. Hati-hati gitu,” tegas Purbaya.

    (ily/rrd)