Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Insentif Diskon Tiket Pesawat Diramal Tak Efektif Kerek Jumlah Penumpang

    Insentif Diskon Tiket Pesawat Diramal Tak Efektif Kerek Jumlah Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Insentif yang diberikan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat diproyeksi tidak signifikan menggenjot jumlah penumpang maskapai pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi), Alvin Lie memprediksi pemberian insentif yang dilakukan pemerintah tersebut hanya meningkatkan jumlah penumpang maksimal 15% dibandingkan dengan hari biasa dalam 3 bulan terakhir.

    “Dampaknya tidak signifikan. Justru yang terjadi hanya pergeseran penumpang dari LCC [maskapai berbiaya murah/low cost carrier] ke FSC [layanan penuh/full service],” kata Alvin, Sabtu (18/10/2025).

    Dia berpendapat maskapai layanan penuh seperti Garuda Indonesia dan Batik Air yang paling diuntungkan dalam skema insentif tersebut. Sementara, maskapai berbiaya murah seperti Citilink dan Lion Air justru menjadi kurang diminati.

    Menurutnya, penumpang yang biasanya menggunakan LCC akan beralih ke FSC. Terlebih, selisih harga untuk kedua jenis layanan maskapai tersebut untuk kelas dan rute yang sama hanya 15% .

    Alvin menuturkan ketika pemerintah memaksakan harga turun 13-14%, akan terjadi pergeseran penumpang ke kelas layanan penerbangan yang lebih tinggi. Penumpang berusaha mendapatkan layanan terbaik dengan biaya terjangkau, bukan lagi mencari tiket paling murah.

    Kendati demikian, lanjutnya, momen Nataru tidak akan signifikan meningkatkan jumlah keterisian kursi penumpang (seat load factor/SLF) maskapai.

    Dia menjelaskan penyebab utamanya masih dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, lambannya pengumuman pemberian insentif dari pemerintah jelang peak season.

    “Pengumuman hanya berjarak 2-4 pekan sebelum peak season. Padahal penumpang yang berlibur sudah rencanakan jauh hari dan sudah beli tiket 1-3 bulan sebelumnya,” ujarnya.

    Adapun, perpindahan penumpang yang biasanya naik moda transportasi darat seperti bus, kereta api dan kendaraan pribadi hingga angkutan laut hanya sekitar 3% yang akan beralih ke moda transportasi udara.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2025, dikutip Sabtu (18/10/2025), pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah terhadap harga tiket pesawat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional selama periode Nataru.

    Beleid yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket pesawat kelas ekonomi yang dilakukan sejak 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode penerbangan yang dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Pemerintah hanya menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara, masyarakat masih membayar PPN sebesar 5% yang akan ditagih melalui maskapai.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurunkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), yang menjadi komponen harga tiket pesawat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menetapkan besaran fuel surcharge ditetapkan untuk jenis pesawat bermesin jet dan propeller (baling-baling ganda) dengan masing-masing maksimal 2% dan 20% dari tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan maskapai.

    “Penurunan fuel surcharge tersebut berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026,” seperti dikutip dalam beleid yang diteken sejak 8 Oktober 2025.

  • Purbaya Berikan Diskon PPN Tiket Pesawat 6% Selama Nataru

    Purbaya Berikan Diskon PPN Tiket Pesawat 6% Selama Nataru

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat selama momen Natal dan Tahun Baru 2026.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Penambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Ekonomi Pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

    Dalam aturan yang diteken 15 Oktober 2025 itu diterangkan bahwa diskon PPN yang ditanggung pemerintah ini berlaku bagi penerbangan domestik saja. Diskon PPN jasa angkutan udara kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2026 sebesar 6%.

    “Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi tarif dasar (base fare), fuel surcharge, dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh penerima jasa yang merupakan objek PPN dan merupakan jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara,” tulis pasal 2 ayat 5 dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (18/10/2025).

    Sedangkan PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5%.

    Lebih lanjut, diskon PPN hanya diberikan pada periode-periode tertentu. Diskon berlaku untuk periode pembelian tiket dan penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026.

    (ada/ara)

  • Populer, hujan Jakarta kandung mikroplastik hingga BLT tambahan

    Populer, hujan Jakarta kandung mikroplastik hingga BLT tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Berikut berita ANTARA yang banyak mendapatkan sorotan pembaca pada Sabtu, mulai dari hujan di Jakarta mengandung mikroplastik hingga pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan.

    Simak informasinya di sini:

    1. Hujan di Jakarta mengandung mikroplastik, BRIN ingatkan polusi langit

    Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan.

    Penjelasannya ada di sini.

    2. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Selengkapnya di sini.

    3. Ranking timnas Indonesia turun ke peringkat 122, Malaysia menyalip

    Ranking FIFA timnas Indonesia kembali turun pada pembaruan terbaru yang dirilis federasi sepak bola dunia itu pada Jumat (17/10), yang kini di bawah Malaysia.

    Baca di sini.

    4. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Simak berita lengkapnya di sini.

    5. Kecewa pada AFC, Jepang disebut pertimbangkan keluar

    Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) dikabarkan tengah diliputi kekecewaan mendalam terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan disebut-sebut sedang mempertimbangkan langkah drastis untuk keluar dari organisasi tersebut.

    Baca di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Kemarin, wisata gastronomi berbasis UMKM hingga ekspatriat di Garuda

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik pada Jumat (17/10), dan bisa dibaca kembali hari ini.

    Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang rencana pemerintah untuk mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM, hingga penjelasan Danantara soal penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    1. Pemerintah kembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM

    Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan wisata gastronomi berbasis UMKM hingga di level perdesaan untuk menggenjot potensi ekonomi dan memperluas pasar baik dalam dan luar negeri.

    “Kami akan fokus untuk membangun dan membuat pertumbuhan desa wisata,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di sela membuka Konferensi Internasional terkait pariwisata, gastronomi, dan tujuan wisata (TGDIC) 2025 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “15.933 WA (WhatsApp) yang masuk ke kita, yang ucapan selamat dari 2.459 (pesan) ya. Muji-muji lah, lumayanlah. Sisanya 13.285 (aduan) sedang diverifikasi. Ini ada 10 yang mau dikerjakan,” kata Purbaya, di kantornya, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut menjelaskan anggaran Rp30 triliun untuk penerima BLT tambahan berasal dari APBN yang merupakan hasil efisiensi anggaran pemerintah.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemerintah percepat pembangunan gerai dan gudang Kopdes Merah Putih

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian/lembaga terkait mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

    Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan kopdes tersebut di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Rosan: Ekspatriat di Garuda untuk perkuat transformasi dan teknologi

    CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan penunjukan dua ekspatriat di jabatan struktural direksi terbaru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bertujuan memperkuat transformasi dan teknologi.

    “Ya ini kan memang dari manajemen Garuda kita ada penguatan. Kalau dilihat lebih dalam lagi, kan memang ada dua orang juga dari warga negara asing yang untuk pertama kalinya ditempatkan di BUMN karena di dalam undang-undangnya sudah diperbolehkan,” kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Cara Geng Mulyono Ngembat Duit Kereta Cepat

    Ini Cara Geng Mulyono Ngembat Duit Kereta Cepat

    Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

    GENG Solo eh geng Mulyono mulai panik atas kebijakan keuangan sang Menteri. Kereta cepat dihambat. Membayar hutang Whoosh tidak boleh menggunakan APBN. B to B tawaran Jepang ternyata dipilih China yang bergeser B to G. Kini dibuat kalang-kabut karena harus kembali menjadi B to B sebagaimana konsep awal. Tapi B atau G banci juga, soalnya saat ini BPI Danantara yang harus menangani.

    Setelah Purbaya menyebut tidak gunakan dana APBN maka Luhut sang kreator dan motor KA Cepat Whoosh mencak-mencak “Siapa yang minta APBN ?”, ketusnya. Rupanya soal APBN itu lemparan atau usul Rosan Roeslani CEO Danantara. Akhirnya semua setuju Danantara yang menanggulangi. Toh dana BUMN terhimpun di dalamnya. Hutang Whoosh ke China fantastis mencapai 116 trilyun rupiah.

    Menurut analis kebijakan publik Agus Pambagio proyek kerjasama Whoosh dengan skim hutang ke China adalah ide dari Jokowi. Ekonom Anthoni Budiawan menyatakan  proyek ini terindikasi mark up berlipat. Beban berat Whoosh dapat berakibat pailit dan ini berarti berpeluang untuk diambil alih atau dalam kendali penuh China. Jokowi sebagai pihak yang memaksakan harus bertanggungjawab. Diduga kuat Jokowi adalah bagian dari penikmat dana mark up.

    Luhut sang kreator, motor, dan ambassador proyek China menganggap enteng masalah. Baginya hanya persoalan restrukturisasi hutang dengan China Development Bank (CDB). Ia minta segera turunkan Keppres untuk tim juru runding. Menurutnya pihak China telah bersedia. Luhut dan Jokowi merupakan Duo Whoosh. Jika proyek ini bangkrut mereka berdua harus bertanggungjawab secara hukum.

    Mengingat terindikasi mark up, maka ruang  korupsi sangat terbuka. BPK harus berhitung, PPATK mengusut aliran dana, dan KPK tidak boleh menutup mata. Harus mulai bergerak. Terlalu banyak pintu korupsi Jokowi baik dari 200 proyek PSN, BTS Kemenkominfo, dana haji Kemenag, proyek-proyek Kemendikbud, Bansos, pelepasan aset 6 Jt Ha hutan Kemenhut, izin tambang, IKN, Blok Medan,  proyek infrastruktur, dana Covid, dan lainnya. Kini diramaikan KCIC Whoosh.

    Jokowi Presiden korup, tukang bohong, jago pencitraan, ijazah palsu, dan banyak kenistaan lainnya jelas merupakan figur buruk bangsa. Memilukan dan memalukan.

    Ironinya ternyata sekelas UGM sang Rektor Ova Emilia masih memuji-muji sebagai alumni yang menjadi kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Figur bobrok kok dibanggakan ?

    Bersama kasus-kasus lain Whoosh yang faktanya menjadi beban keuangan negara akan menyeret Jokowi dan geng nya ke tempat sampah. Siapa menanam akan menuai. Jokowi sudah sangat layak untuk dipenjara. Sumpek Indonesia atas keberadaannya.

    Whoosh..owhoosh..owhoosh..bablas Jokowine.

    Bandung, 18 Oktober 2025.

  • Kronologi Purbaya Ancam Pecat PNS Bea Cukai, Awalnya Ada Bocoran Ini

    Kronologi Purbaya Ancam Pecat PNS Bea Cukai, Awalnya Ada Bocoran Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memecat petugas Bea Cuka yang dikabarkan sering nongkrong di gerai coffee shop. Hal itu diungkapkannya kepada jurnalis di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/10/2025).

    Bagaimana ceritanya?

    Seperti diketahui, Purbaya mengaktifkan layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

    Nah, meski baru aktif 2 hari, Purbaya mengaku telah menerima berbagai laporan. Laporan ini dibaca langsung oleh Purbaya. Salah satunya, laporan oleh whistleblower yang menyebut ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop. Merespons laporan itu, Purbaya geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

    Memang, tidak disebutkan lokasi coffee shop itu, hanya nama gerainya. Menurut si pelapor, pegawai Bea Cukai itu sering nongkrong di gerai itu, menggunakan seragam setiap harinya.

    Si pelapor pun menguraikan detail “temuannya”, bahkan termasuk ucapan si PNS Bea Cukai itu.

    “Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai,” kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    “Ini akan kami tindak ya,” tegas Purbaya.

    Dia pun memberi peringatan keras kepada pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih nggak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam,” kata Purbaya.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Curiga Penempatan Duit Pemerintah Rp 285 T di Deposito Berjangka

    Purbaya Curiga Penempatan Duit Pemerintah Rp 285 T di Deposito Berjangka

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencurigai duit pemerintah yang ditempatkan pada instrumen deposito berjangka. Nilainya jumbo mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025.

    Purbaya sedang menginvestigasi asal-usul dana tersebut. Jumlah dana itu terus tumbuh dari posisi Desember 2023 senilai Rp 204,1 triliun.

    “Kita masih Investigasi itu uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu, tapi saya yakin mereka tahu,” ujar Purbaya di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Curiga Ada Permainan

    Purbaya curiga ada permainan bunga yang dilakukan oleh anak-anak buahnya. Sebab, jika dana pemerintah ditempatkan di suatu instrumen investasi, jelas tujuannya adalah untuk mendapat imbal hasil atau return.

    “Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan? saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain, tapi setahu saya sih biasanya kan bank ngasih kode yang jelas, kalau uang pemerintah kan uang pemerintah kan. Saya akan periksa nanti,” imbuhnya.

    Purbaya menyebut, dana itu ditempatkan di bank-bank komersial termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan ditempatkannya uang yang diduga milik pemerintah pusat itu di simpanan berjangka, ia mengaku rugi.

    “Ada kecurigaan mereka main bunga. Di banyak bank komersial kita, Himbara mungkin, tapi saya akan investigasi lagi itu uang apa sebetulnya. Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat, di situ ditulisnya. Bisa saja LPDP dan seterusnya. Harusnya si terpisah kan. Nanti saya akan cek, itu uang apa sebetulnya. Itu terlalu besar kalau ditaruh di deposito seperti itu, karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi, kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,” jelas Purbaya.

    (aid/ara)

  • Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Pengusaha Ngadu ke Purbaya Pemeriksaan Barang di Bea Cukai sampai 34 Hari

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima keluhan pengusaha soal kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan itu disampaikan melalui hotline ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 0822-4040-6600.

    Pengusaha yang tak disebutkan namanya itu merasa dikerjai oknum Bea Cukai sehingga kegiatan bisnisnya tersendat. Ia mengaku dipersulit oknum pegawai Bea Cukai, baik untuk urusan dokumentasi hingga pemeriksaan barang.

    “Saya pengusaha yang menjalankan importasi barang 1-2 tahun belakangan. Bea Cukai sangat meresahkan; Bea Cukai lagi lu, gimana si lu! Baik pemeriksa fisik maupun pemeriksa dokumen,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Pemeriksaan Barang 34 Hari

    Pelapor merasa proses pemeriksaan fisik barang tidak wajar karena memakan waktu hingga 34 hari. Ia juga mengaku didenda terus menerus dengan alasan yang tidak masuk akal, misalnya terkait tudingan bahwa dirinya menurunkan nilai barang pada invoice atau under invoicing. Oknum Bea Cukai juga meminta bukti yang tidak masuk akal sehingga sulit dipenuhi.

    “Saya dikenakan notul yang berisi denda. Padahal saya tidak under invoicing dan telah melakukan impor barang serupa bertahun-tahun. Ketika diminta alasan, alasannya tidak masuk akal, misal meminta bukti negosiasi, padahal bukti-bukti itu sudah disediakan dengan lengkap. Ini terjadi hampir untuk semua kegiatan impor saya, kena denda terus,” ujar Purbaya membacakan keluhan tersebut.

    Pengusaha itu menyebut enggan mengambil banding agar barangnya bisa cepat keluar. Pasalnya, kata dia, hal itu tidak akan membuahkan hasil. Purbaya menilai tindakan oknum Bea Cukai tersebut diktator, lalu meminta penjelasan kepada Heru.

    “Ini namanya diktator. Kan lu juga orang Bea Cukai (Heru), lu coba jelasin, ini kan murid lu semua kenapa bisa begini. Coba jelasin,” pinta Purbaya.

    “Ini langsung nanti PIB-nya kita cek, ini nanti SOP-nya sudah lewat, mestinya ini langsung diputus, SOP pemeriksaannya nggak selama ini,” jawab eks Dirjen Bea Cukai yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Kantor Kemenkeu.

    Purbaya menilai perlu ada perubahan besar pada budaya organisasi di Bea Cukai. Oleh karena itu, kanal Lapor Pak Purbaya diharapkan membantu dirinya memonitor kinerja jajaran Kemenkeu hingga ke level bawah.

    (ily/rrd)

  • Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Kedapatan Nongkrong di Stabucks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks. Terlebih menggunakan seragam.

    Hal tersebut, setelah Purbaya mendapat laporan masyarakat. Melalui layanan pengaduan ‘Lapor Pak Purbaya’ di WhatsApp 082240406600.

    Purbaya bahkan membacakan laporan tersebut. Bahwa ada pejabat Bea Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks dengan pakaian dinas.

    “Saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman, bebas,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (17/10/2025).

    Bahkan, pelapor tersebut membeberkan perbincangan oknum pegawai tersebut.

    “Seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil, bagaimana jualnya. Mohon diawasi dan ditindak,” ujar Purbaya melanjutkan membaca laporan.

    Dia mengingatkan, agar pegawai Bea Cukai tak lagi nongkrong di Starbucks menggunakan seragam. Purbaya juga meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menindaklanjuti laporan tersebut.

    Dia mengaku baru tahu adanya hal demikian.

    “Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main,” ujarnya.

    Kalaupun kembali ditemukan hal serupa, dia mengaku tak segan akan memecat.

  • Rencana OJK & Bursa Bereskan Saham Gorengan

    Rencana OJK & Bursa Bereskan Saham Gorengan

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara soal permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membereskan saham gorengan. Pasalnya, saham gorengan merugikan para investor.

    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, pihaknya akan meningkatkan fungsi pengawasannya pada aktivitas perdagangan saham. OJK juga bakal meningkatkan koordinasi dengan self-regulatory organization (SRO) dan aparat penegak hukum.

    “Kami juga meningkatkan sinergi dengan SRO dan pelaku pasar serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan penegakan disiplin pasar, pemberantasan praktik manipulatif dan juga perlindungan optimal bagi investor,” ungkap Inarno di BEI, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025) kemarin.

    Inarno menegaskan, perlindungan konsumen dan investor merupakan hal penting untuk menjaga integritas pasar modal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang diminta Purbaya.

    “Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam acara dialog dengan pasar modal minggu lalu, Bapak Purbaya menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan dengan wajar teratur dan juga efisiensi,” imbuhnya.

    Sementara, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, tak bicara banyak terkait hal tersebut. Namun, ia memastikan perlindungan investor menjadi prioritas bagi seluruh penyelenggara pasar modal.

    “Pokoknya untuk perlindungan investor itu tetap menjadi prioritas kami,” singkat Jeffrey.

    Sebagai informasi, permintaan Purbaya agar otoritas pasar modal merapikan saham-saham gorengan disampaikan usai berdialog bersama pelaku pasar. Saat itu, Purbaya menyebut BEI meminta insentif.

    Namun, ia justru meminta BEI untuk merapikan terlebih dulu saham-saham gorengan. Pembenahan ini perlu dilakukan untuk melindungi investor ritel.

    “Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja masih lenggang kangkung, karena investor kecil jadi dirugikan,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (acd/acd)