Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Pertamina Dukung Rencana Pemerintah Wajibkan BBM Etanol 10%

    Pertamina Dukung Rencana Pemerintah Wajibkan BBM Etanol 10%

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) buka suara soal rencana pemerintah yang mau mengharuskan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia punya kandungan etanol 10 persen atau E10. Mereka mengaku mendukung kebijakan tersebut.

    Kepastian itu disampaikan Simon Aloysius Mantiri selaku Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Menurutnya, kebijakan soal BBM campuran etanol sudah diterapkan di negara-negara lain, sehingga bukan perkara baru.

    “Kita akan dukung arahan pemerintah dan kita tahu bahwa di beberapa negara sudah banyak yang mencampur etanol. Bahkan di Brasil, sudah beberapa tempat itu campuran 100% mandatori sudah E100. Tempat lain mungkin hanya E20 (etanol 20%),” ujar Simon, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (20/10)

    “Ini juga bagian dari inisiatif kita juga mendorong transisi energi dan penciptaan emisi yang lebih rendah, utamanya dari produk BBM,” tambahnya.

    Pertamina setuju pemerintah wajibkan BBM etanol 10 persen. Foto: Presiden Prabowo memanggil Menkeu Purbaya dan Dirut Pertamina Simon ke Istana Kepresidenan. (Firda Cynthia/detikcom)

    Diketahui, pemerintah berencana menerapkan mandatori pencampuran etanol sebesar 10% alias E10 pada Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin. Hal tersebut kabarnya sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah pun kini tengah mempersiapkan peta jalan (road map) untuk penerapan E10 tersebut.

    Menurut Bahlil, campuran etanol dalam BBM bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penggunaan etanol dalam BBM juga berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru.

    “Tujuannya apa? Kita mengurangi impor. Dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus pemerintahan,” kata Bahlil beberapa waktu lalu.

    Bahlil menyebut, kebijakan ini bukanlah hal baru. Sejumlah negara sudah terlebih dahulu menerapkan pencampuran etanol pada BBM. Beberapa negara tersebut antara lain Brasil, yang sudah mencampur bensinnya dengan etanol hingga 27%. Bahkan, di beberapa kawasan di Negeri Samba, ada yang mengadopsi etanol 100%.

    Itulah mengapa, Bahlil pun menepis anggapan etanol tak layak sebagai campuran BBM. Mengingat, banyak negara di dunia yang sudah lebih dulu memakai senyawa tersebut.

    “Jadi sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu nggak bagus. Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Prabowo Bakal Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun di Kejagung

    Prabowo Bakal Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun di Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya kepada industri kelapa sawit. 

    Acara berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255.244.538.149 (tiga belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). 

    Tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi juga dipamerkan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara.

    Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit.

    Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena nilai kerugiannya yang fantastis dan salah satu dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

    Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 group korporasi total sebesar 13 triliun yang sudah disita senin diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Sekadar informasi, sejumlah pejabat akan hadir mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Termasuk Perwakilan sejumlah Bank Himabara mulai dari Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Hery Gunadi, dan Wakil Dirut BRI Agus Noorsanto.

    Hadirnya perwakilan Bank Himbara lantaran uang yang nanti diserahkan akan masuk ke rekening negara.

  • Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Survei Poltracking: Zulkifli Hasan Masuk Top 10 Menteri dengan Kinerja Memuaskan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Survei Poltracking Indonesia mengungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi salah satu menteri dengen kepuasan tertinggi. Dari survei Poltracking periode 3-10 Oktober 2025, Zulhas masuk 8 besar menteri dengan kinerja positif.

    “Menteri Agama, Erick Thohir, Purbaya, diapresiasi positif, kemudian ada AHY di nomor 4, Agus Subiyanto Panglima TNI, Menkes Budi Gunadi Sadikin, lalu ada Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menko Pangan Zulkifli Hasan,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Kinerja Zulhas sebagai Menko Pangan teruji kala dia memastikan Indonesia tidak melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam di sepanjang tahun 2025. Zulhas mengeklaim pemerintah berhasil mencapai swasembada beras.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga November 2025, produksi beras nasional mencapai 33,19 juta ton. Angka ini meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun 2024.

    Tidak hanya beras, hasil jagung juga meningkat, yang mencapai 14,54 juta ton atau naik 8,26 persen dibanding tahun lalu.

     

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Setahun Kabinet Merah Putih, Prabowo Sudah Reshuffle 17 Menteri dan Pejabat, Ini Listnya

    Setahun Kabinet Merah Putih, Prabowo Sudah Reshuffle 17 Menteri dan Pejabat, Ini Listnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle hingga 3 kali hanya dalam kurun waktu setahun kepemimpinannya. Dia melakukan resuffle untuk memperkuat Kabinet Merah Putih.

    Uniknya, Presiden ke-8 Indonesia ini beberapa kali menceritakan bahwa angka 8 adalah tanda keberuntungannya. Kemudian, dia juga menggunakan momentum tanggal tersebut.

    Lantas, dia juga melakukan reshuffle pertama pada tanggal 19, bila angka 9-1  maka muncul angka 8. Lalu, reshuffle kedua dilakukan pada tanggal 8. Reshuffle ketiga digelar pada tanggal 17, artinya 1+7= 8.

    Dalam catatan Bisnis, total pejabat pemerintah yang sudah dirombak mencapai 17 pejabat. Bila dikalkulasikan, 1+7= 8 juga. Ini mengamini bahwa angka 8, kerap diingat sebagai angka keberuntungan bagi Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reshuffle menjadi komitmennya untuk menindak tegas korupsi. Dia mengklaim bahwa dirinya siap sedia jika dikritik oleh rakyat.

    Setelah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali, Prabowo bercerita kepada kalangan akademisi bahwa reshuffle untuk mengatasi menteri-menteri yang ‘nakal’ sehingga perombakan menjadi penting dilakukan. Dia menuturkan bahwa prioritasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih penting daripada popularitas pribadi.

    Prabowo menegaskan bahwa tidak memberikan toleransi terhadap pejabat yang memiiki sikap buruk. Jika ada pejabat yang berulang kali melanggar atau ‘nakal’, langkah peringatan hingga perombakan kabinet akan ditempuh demi kepentingan negara dan rakyat.

    “Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal; dua kali, masih nggak mau dengar; tiga kali, apa boleh buat, reshuffle, harus diganti demi negara, bangsa, dan rakyat,” kata Prabowo, akhir pekan silam.

    Reshuffle Pertama

    Prabowo melakukan reshuffle pertama pada 19 Februari 2025. Saat itu, dia mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto untuk meningkatkan kualitas di sektor pendidikan.

    Kala itu, Soemantri Brodjonegoro sempat didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

    Reshuffle Kedua

    Reshuffle kabinet kedua dilakukan pada 8 September 2025. Perombakan ini menggeser posisi Menteri Keuangan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah ke Mekkah, Arab Saudi.

    Berikut list menteri yang dilantik saat reshuffle jilid 2:

    Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
    Menteri Haji dan Umroh: Mochamad Irfan Yusuf
    Wakil Menteri Haji dan Umroh: Dahnil Anzar Simanjuntak 

    Reshuffle Jilid III

    Saat reshuffle jilid tiga, Prabowo kemudian mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).

    Mereka yang dilantik adalah Djamari Chaniago yang mengisi kekosongan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Posisi itu sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.

    Selanjutnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah dilakukan reshuffle jabatan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Daftar pejabat yang terkena reshuffle jilid III:

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menkopolkam.

    2. Erick Thohir, sebagai Menpora.

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Deyang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Oleh:Defiyan Cori

    CUKUP cepat tanggapan (respons) yang disampaikan oleh pihak China terkait utang KCJB. Kabar itu diperoleh dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang disampaikan melalui media nasional. Persis, pasca pendapat kami dimuat beberapa media pada waktu yang sama, yaitu 16 Oktober 2025. Materinya, adalah bahwa pihak China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang bernama Whoosh. 

    Hanya saja, menurut LBP proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto?

    Tentu publik kaget, mengapa harus menunggu Keppres jika penyelesaiannya perhitungan bisnis atau business to business (b to b)? Agak aneh pernyataan LBP menimpakan urusan bisnis ke bisnis kepada beban dan tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto melalui alas hukum Keppres. 

    Bukankah sebagai orang yang turun tangan langsung dan sebagai prajurit ksatria harus bertanggung jawab penuh atas resiko bisnis dalam realisasi awal proyek KCJB Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut? Tidak cukupkah pernyataan Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk penyelesaian utang KCJB?

    Jika Presiden menerbitkan Keppres dalam situasi yang nihil kemendesakan (urgency), maka akan menjadi preseden buruk bagi investasi yang awalnya didasarkan pada kerjasama b to b. Yang dibutuhkan dalam penyelesaian bisnis ke bisnis utang KCJB ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi secara aksi korporasi. 

    Sebab, pihak China juga terlibat dalam peralihan komitmen yang awalnya tanpa dukungan APBN dan jaminan pemerintah. Selayaknya tim renegosiasi dan restrukturisasi utang KCJB ini berasal dari para pihak yang bekerjasama bisnis. Dalam perspektif perhitungan bisnis inilah penyelesaian diarahkan secara menang-menang (win-win solution) terkait resiko kerugian yang diderita PT. KAI dan PT. KCIC.

    Pembentukan tim renegosisasi dan restrukturisasi melalui Keppres itu sama saja melibatkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan APBN atau uang rakyat. Begitu juga halnya dengan melibatkan BPI Danantara sama saja dengan mengambil laba/dividen BUMN yang dulu dikenal dengan istilah Penyertaan Modal Negara (PMN). 

    Yang harus mempertanggunjawabkan bisnis intinya adalah pihak yang sedari awal merancangnya dan tidak bisa resiko korporasi dipindahtangankan begitu saja. Kalau pemerintah dan APBN selalu turun tangan atas segala resiko bisnis seharusnya pelaku UMKM juga beroleh haknya. Tidak hanya menggunakan kewenangan jabatan sebagaimana yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan! Kok enak sekali!? rmol.id

    (Ekonom Konstitusi)

  • Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama satu tahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, tepatnya sejak 20 Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengejutkan banyak pihak, karena mampu melaju cepat usai mengalami tekanan pada periode awal 2025.

    Pada kuartal I-2025, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Laju pertumbuhan itu jauh lebih rendah dari kuartal I-2024 yang mampu melesat di level 5,11%, maupun kuartal IV-2024 yang tumbuhnya 5,02%.

    Lesunya laju pertumbuhan pada awal tahun ini tak terlepas dari tekanan daya beli yang dialami masyarakat, di samping adanya efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Makanya, pemerintah pada saat itu menggelontorkan paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat.

    “Jadi dengan berbagai paket yang diberikan diharapkan menunjang daya beli dan ini bisa menjadi pendorong konsumsi dan tentunya pertumbuhan ekonomi di akhir tahun dan juga di awal kuartal pertama 2025,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Desember 2024, seperti dikutip kembali pada Senin (20/10/2025).

    Tekanan daya beli masyarakat itu tergambar dari tingkat konsumsi rumah tangga yang tak mampu tumbuh di atas 5%, tepatnya hanya sejajar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%. Level itu lebih rendah dari posisi kuartal IV-2024 yang sebesar 4,98%, dan kuartal I-2024 4,91%. Adapun konsumsi pemerintah saat itu bahkan minus 1,38%.

    Akibatnya, pada awal tahun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tahap I-2025 yang anggarannya disediakan senilai Rp 33 triliun. Terdiri dari diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA untuk periode Januari-Februari 2025. Lalu, ada kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

    Adapula kebijakan kemudahan akses layanan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK, ditambah dengan perpanjangan massa berlakunya pajak penghasilan (PPh) final 0,5% unuk para pelaku UMKM.

    Pemerintah juga kala itu memberikan insentif bagi para pekerja bergaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan dengan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP). Adapula bantuan iuran 50% untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta subsidi bunga 5% bagi industri padat karya untuk melakukan revitalisasi mesin.

    Terakhir, insentif yang diberikan berupa PPN DTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah alias PPnBM DTP sebesar 3%.

    Karena ekonomi tak mampu tumbuh lebih cepat pada kuartal I-2025, pemerintah akhirnya kembali memutuskan untuk memberikan paket stimulus ekonomi pada kuartal II-2025, dengan istilah paket stimulus ekonomi tahap II. Anggaran yang digelontorkan saat itu senilai Rp 24,4 triliun.

    Bentuk insentifnya berupa diskon transportasi untuk kereta, tiket pesawat, hingga tiket angkutan laut, hingga bantuan subsidi upah kepada pekerja atau buruh bergaji sampai dengan Rp 3,5 juta serta 560 ribu lebih guru senilai Rp 300 ribu selama Juni-Juli 2025.

    Diskon tarif tol juga saat itu diberlakukan untuk periode Januari-Juli 2025, diiringi dengan penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp 200 ribu per bulan, serta bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. Pemerintah saat itu juga memperpanjang diskon iuran JKK.

    Maka, tak heran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mampu melesat hingga ke level 5,12% yoy saat itu. Laju pertumbuhan itu melampaui level kuartal I-2025 dan bahkan lebih tinggi dari level kuartal II-2024.

    Ekonom Dibuat Heran

    Namun, sejumlah ekonom mengaku heran dengan laju pertumbuhan itu. Kepala Ekonom BCA David Sumual misalnya, saat itu menegaskan, laju pertumbuhan saat itu memang jauh di atas ekspektasi di kisaran 4,69%-4,81% karena masih besarnya tekanan indikator belanja masyarakat dan kinerja sektor manufaktur pada periode itu.

    David mengatakan, komponen PDB yang tumbuhnya menurut BPS sangat tinggi hingga mampu mendorong ekonomi tumbuh 5,12% yoy di antaranya ialah pertumbuhan angka investasi yang mencapai 6,99%, tertinggi sejak kuartal II-2021. Sedangkan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya 54,25% ke pertumbuhan ekonomi masih betah di level bawah 5% meskipun berbagai paket stimulus ekonomi telah diberikan.

    Ia juga cenderung bertanya-tanya dengan melesatnya angka pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur yang pada kuartal II-2025 disebut BPS mencapai 5,68%, dari yang selama ini pergerakannya selalu di kisaran 4% sejak kuartal II-2022.

    Head of Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman juga mengaku terkejut dengan angka pertumbuhan kuartal II-2025. Ia mengatakan, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan melampaui ekspektasi pasar.

    “Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,12% yoy pada Triwulan II 2025, jauh di atas ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan tetap di bawah 5%,” tegas Faisal.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga tak bisa menutupi keterkejutannya dengan angka realisasi investasi kuartal II-2025. Ia mengatakan, seharusnya kinerja PMTB pada kuartal II-2025 yang tumbuh cepat menurut BPS tak banyak berefek pada dorongan cepat ekonomi karena hanya terdiri dari belanja modal pemerintah berupa mesin dan impor barang modal meski bahan baku melambat.

    “Cenderung enggak banyak spillover ke domestik pada semester I-2025 ini,” ucap Hosianna.

    Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengungkapkan keterkejutannya dengan angka rilis BPS ini. Sebab, proyeksi secara keseluruhan para pelaku pasar keuangan tak ada yang menyebut ekonomi pada kuartal II-2025 bisa tembus di atas 5%.

    “Surprising, karena ekspektasi kita di bawah 5%,” tutur Myrdal.

    Menuju Pertumbuhan 8%

    Kendati begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 yang dicatat BPS sangat wajar, karena pemerintah akhirnya mampu meningkatkan peredaran uang primer dengan berbagai kebijakan paket stimulus ekonomi, hingga melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran.

    “Sebagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12% (PDB kuartal II-2025) katanya 5+1+2 = 8. Tapi bukan itu, di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang,” paparnya.

    Karena itu, pada kuartal III-2025, pemerintah kembali mengandalkan program paket stimulus ekonomi demi menjaga laju pertumbuhan ekonom. Nilai paket stimulus ekonomi kuartal III-2025 dirancang sebesar Rp 10,8 triliun.

    Pada akhir kuartal III-2025, pemerintah bahkan telah menyiapkan paket stimulus ekonomi lanjutan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga tren laju pertumbuhan hingga akhir tahun. Paket stimulus ekonomi itu disebut 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

    Lalu, program stimulus ekonomi itu ditambah kembali sejak Oktober 2025 dengan dua program yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler sedangkan program magang lulusan perguruan tinggi penguatan dari sebelumnya untuk 20.000 ribu peserta menjadi 80.000 peserta.

    Purbaya pun percaya diri, dengan kebijakan penebalan BLT yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mulai 20 Oktober 2025 itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh jauh lebih cepat pada akhir 2025, dari perhitungannya semula 5,5% menjadi hampir menyentuh level 5,7%.

    “Itu langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat daya beli. Kalau diumumkan seperti itu, saya bukan 5,5% lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67%, hampir 5,7%,” tegas Purbaya di kawasan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun menatap optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto meskipun bukanlah target yang mudah dicapai. “Itu bukan sesuatu yang mudah,” ungkap Purbaya saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada September 2025 lalu.

    Meski demikian, ekonomi tumbuh 8% menurutnya adalah sebuah keharusan agar Indonesia bisa menjadi negara maju layaknya Jepang, Korea Selatan dan China.

    “Ada periode yang panjang, tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa,” jelasnya.

    “Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, yang jalan, mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal,” terang Purbaya.

    Pada era Jokowi, lanjut Purbaya, ekonomi mampu tumbuh tinggi tapi tidak ditopang oleh sektor swasta sehingga hanya mampu di kisaran 5%.

    “Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun investasi di mana-mana, private sectornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu, 6-7% nggak terlalu susah,” paparnya.

    Beberapa waktu lalu, dalam wawancara terbaru dengan Forbes, Presiden Prabowo masih yakin pemerintahannya bisa menorehkan pertumbuhan 8%. Adapun, dia menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi motornya.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30 ribu dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” tegas Prabowo.

    Selain itu, dia meyakini MBG dapat mendorong terciptanya wirausaha lokal. Ketika rantai pasok sudah terbentuk dari adanya MBG, maka daya beli masyarakat akan terbentuk.

    “Setiap dapur menciptakan sekitar 15 wirausaha lokal baru. Ada yang menjual telur, sayur, ikan, daging, satu lagi garam. Dan masing-masing dari mereka memiliki 5, 10, atau 15 pekerja,” ujarnya.

    “Kalau masyarakat punya uang, apa yang mereka lakukan? Mereka beli sepatu, pakaian, memperbaiki rumah, mungkin membeli sepeda motor atau televisi. Jadi saya pikir inilah caranya,” tegas Prabowo.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rp70 Triliun Dana BGN Tidak Terserap Lalu Dikembalikan ke Negara, Dadan Dipuji-puji Prabowo

    Rp70 Triliun Dana BGN Tidak Terserap Lalu Dikembalikan ke Negara, Dadan Dipuji-puji Prabowo

    Menurut Prabowo, kebanyakan pejabat justru berlomba-lomba menghabiskan sisa anggaran menjelang akhir tahun, bukan mengembalikannya.

    “Biasanya mulai November, pejabat menghabis-habiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan,” tambahnya.

    Karena itu, langkah Dadan Hindayana dianggap antitesis dari kebiasaan lama birokrasi, dan menjadi teladan baru bagi pengelolaan keuangan negara yang bersih.

    Presiden Prabowo memastikan, dana sebesar Rp70 triliun yang dikembalikan itu tidak akan dibiarkan mengendap.

    Pemerintah, katanya, akan menyalurkan kembali dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Sehingga Rp70 triliun ini kita bisa banyak gunakan untuk bantu orang yang susah, bantu desa-desa, bantu nelayan, bantu semua yang membutuhkan,” jelas Prabowo.

    Ia menyebut langkah Dadan Hindayana bukan hanya menunjukkan integritas pribadi, tetapi juga jiwa patriot sejati.

    “Angka Rp70 triliun itu setara dengan 4 miliar dolar. Jumlah yang sangat besar dan jarang sekali dikembalikan. Ini contoh nyata dari pengalaman dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara,” tandasnya.

    Untuk diketahui, sebelum pengembalian itu, Kementerian Keuangan menyoroti serapan anggaran Rp71 triliun yang sudah ada di dalam pagu APBN 2025. Per 3 Oktober 2025, serapan anggaran MBG sebesar Rp 20,6 triliun. Ini setara dengan 29% dari pagu Rp71 triliun.

    Menkeu Purbaya menilai program MBG ini sangat bagus, sehingga dia sebagai Menteri Keuangan harus mendorong serapannya.

    “Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober…Nah kita akan pastikan dia (BGN) bisa menyerap dengan baik Rp 71 triliun sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

  • UGM Bangga tapi Jokowi Kabur, Ahmad Khozinudin Bongkar Aib di Balik Proyek Whoosh dan IKN

    UGM Bangga tapi Jokowi Kabur, Ahmad Khozinudin Bongkar Aib di Balik Proyek Whoosh dan IKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, merespons pihak UGM yang mengaku bangga dengan Jokowi meskipun kabur saat ditanya soal ihwal kereta cepat.

    Seperti diketahui, Rektor UGM, Prof Ova Emilia pada saat pelaksanaan Dies Natalis Fakultas Kehutanan Jumat kemarin menegaskan Jokowi sebagai alumni kebanggaan.

    “Jokowi ngacir, whoosh! Secepat kilat meninggalkan awak media saat ditanya ihwal kereta cepat yang belakangan tidak ditanggung APBN,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    Padahal, kata Ahmad, Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021, yang mengizinkan penggunaan APBN untuk pembiayaan, termasuk penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI dan penjaminan kewajiban perusahaan.

    “Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan juga mulai buang badan. Dia berdalih Whoosh sudah bobrok saat dia pegang,” sebutnya.

    Dikatakan Ahmad, Luhut seolah lempar tanggung jawab dengan dalih sedang melakukan restrukturisasi utang kereta cepat yang dibanggakan era Jokowi.

    “Sayangnya, di era Prabowo proyek ini jadi beban. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ogah menalangi utang Whoosh melalui APBN,” tukasnya.

    Sebagaimana diketahui, lanjut Ahmad, total utang kereta cepat mencapai 7,2 miliar dollar AS atau setara Rp116,5 triliun.

    “Selain masalah kereta cepat, Jokowi saat ini juga sedang disoal masalah proyek IKN,” terangnya.

    Ia menuturkan, proyek infrastruktur di era Jokowi umumnya tidak melalui kajian akademik alumni kampus yang memiliki ijazah asli.

    “Semua kajiannya palsu hanya demi mengejar gelar palsu bapak Infrastruktur,” Ahmad menuturkan.

  • Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat

    Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat

    GELORA.CO -Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengarkan Nasihat

    rmol.id Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Menurut Syahganda, ada banyak kejanggalan sejak awal proyek ini dimulai, terutama dalam konteks geopolitik dan kebijakan ekonomi yang dinilainya sangat dipengaruhi oleh kepentingan Cina.

    “Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” kata Syahganda lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    “Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” kata Syahganda lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Ia menilai, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump di KTT Gaza menjadi sinyal penting dalam perubahan arah geopolitik Indonesia. 

    “Dengan dia bertemu dengan Trump dan dihormati di KTT Gaza, mungkin di mata Donald Trump sekarang Prabowo sudah lebih hebat, bahkan lebih dekat dibandingkan Presiden Turki. Jadi keseimbangan politik juga harus dilakukan,” ujarnya.

    Syahganda berpendapat, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak pembayaran utang proyek KCJB dari APBN merupakan pesan tegas bahwa pemerintahan Prabowo ingin menata ulang ketergantungan terhadap proyek-proyek Cina.

    “Geopolitik ini kan selama ini Indonesia dikuasai Cina, proyek-proyek Cina semua. Mungkin itu ada keinginan Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia dalam konteks proyek Cina ini ingin menetralkan posisi Indonesia,” tutur Syahganda.

    Ia menyebut proyek KCJB sebagai “jebakan utang Cina” yang sejak awal penuh kejanggalan. Syahganda mengulas, dulu proposal untuk kereta cepat datang dari Jepang dan sudah mengadakan studi kelayakan.

    “Tapi tiba-tiba masuk Cina entah bagaimana dan kapan buat proposalnya. Dibangun seolah lebih murah, tapi tanpa proses yang transparan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Syahganda mengingatkan bahwa kritik terhadap proyek kereta cepat bukan hal baru. Ia menyinggung sikap Ferry Juliantono yang kini menjabat Menteri Koperasi yang sejak awal sudah menolak proyek tersebut karena dianggap merusak lingkungan.

    “Dulu Ferry Juliantono yang waktu itu Ketua Gerindra Jawa Barat, berkali-kali demonstrasi menolak proyek ini karena dinilai merusak lingkungan. Dari sisi geopolitik juga orang bertanya, kenapa titiknya harus di Halim, markas elitenya TNI AU? Apakah intelijen China memang ingin menguasai area itu? Itu kan sudah jadi perdebatan sejak awal,” ungkapnya.

    Menurut Syahganda, segala peringatan dan nasihat terhadap Jokowi sebenarnya sudah disampaikan jauh hari. 

    “Pengamat sudah menasihati, tapi Pak Jokowi tidak mau dinasihati,” pungkasnya.