Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Golkar Tanggapi Purbaya yang Bodo Amat Ditegur Misbakhun

    Golkar Tanggapi Purbaya yang Bodo Amat Ditegur Misbakhun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham buka suara terkait kritikan Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Idrus memandang pernyataan Misbakhun tersebut sebagai masukan agar komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.

    “Iya sih, kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Senin (20/10).

    Idrus menyebut semua pihak di dalam Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju sebaiknya menjadikan kritik sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Sebagai masukan tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kami ini sesama keluarga besar di rumah besar Indonesia, lebih khusus lagi dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih,” kata dia.

    Sebelumnya, Misbakhun menegur Purbaya untuk tidak mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional.

    Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” tutur Idrus.

    Dirinya menilai komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menentukan stabilitas pemerintahan ke depan.

  • Mau Tambahan Dana di 2026, Menkeu Purbaya Kasih Syarat Ini ke Pemerintah Daerah – Page 3

    Mau Tambahan Dana di 2026, Menkeu Purbaya Kasih Syarat Ini ke Pemerintah Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Ia menegaskan, perbaikan pengelolaan anggaran menjadi syarat bagi peningkatan transfer dana dari pusat ke daerah pada tahun depan.

    Menurut Purbaya, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja daerah dalam mengelola belanja dan penggunaan anggaran. Jika hasil audit menunjukkan tata kelola yang baik dan risiko kebocoran rendah, Kementerian Keuangan membuka peluang untuk menambah transfer dana ke daerah pada paruh kedua tahun depan.

    “Kalau 2–3 bulan ke depan bisa meningkatkan kinerja dalam hal tata kelola, mungkin kita punya ruang untuk menambah transfer ke daerah lebih besar, di paruh kedua tahun depan,” ujar Purbaya usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

    Namun, ia menegaskan, peningkatan alokasi dana tidak akan dilakukan jika daerah belum menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Tapi kalau tanpa itu, saya gak bisa menaikkan transfer ke daerahnya. Karena semua orang akan protes, terutama dari pimpinan di atas ya, bahwa kita menyalurkan uang ke tempat yang gak efisien dan bocor,” kata Purbaya.

    Selain menyoroti tata kelola, Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran dana ke daerah. 

    Hal ini termasuk percepatan juknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah, serta pelibatan instansi terkait seperti KPKN dan BPK untuk memastikan transfer dana berjalan tepat waktu dan akuntabel.

  • Kelebihan Teknologi Chengdu J-10C yang Mau Dibeli RI, Pernah Libas Rafale

    Kelebihan Teknologi Chengdu J-10C yang Mau Dibeli RI, Pernah Libas Rafale

    Jakarta –

    Jet tempur Chengdu J‑10 akan menjadi andalan baru militer Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China tersebut, sekitar US$9 miliar atau berkisar Rp146 triliun untuk 42 unit ChengduJ-10.

    Artinya, dari angka itu, secara hitungan sederhana, rata‑rata biaya per unit (termasuk paket dukungan, logistik, pelatihan, dan infrastruktur) bisa mencapai sekitar US$214 juta atau sekitar Rp3,54 triliun per unitnya.Unit yang dibeli kemungkinan adalah Chengdu J-10C.

    Chengdu J10C ini sejauh ini baru dioperasikan Angkatan Udara China dan Angkatan Udara Pakistan. Nah pada Mei 2025 saat konflik antara Pakistan dan India, Chengdu J10C jadi berita besar lantaran disebut mampu menjatuhkan jet tempur Rafale asal Perancis yang sebelumnya dinilai lebih hebat.

    “Jet tempur kami menembak jatuh tiga Rafale India. Jet tempur kami adalah J-10C,” cetus Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar ketika itu. Rafale rontok konon dengan rudal PL-15 yang juga buatan China.

    Dikutip detikINET dari Newsweek, Senin (20/10/2025) J-10C ini adalah varian baru dari J-10 dengan berbagai macam peningkatan, yang memang ditujukan agar lebih menarik untuk ekspor ke negara lain.

    “Dulu, ketika orang-orang membicarakan jet tempur Tiongkok, kesan yang muncul kebanyakan adalah efektivitas biayanya. Namun kini, J-10C telah membuktikan kehebatan tempurnya yang sesungguhnya melalui pengalaman operasional di dunia nyata,” kata Zhang Xuefeng, pengamat militer China.

    Kepala perancang J-10C menonjolkan kemampuan angkut senjata di jet itu yang telah ditingkatkan. Pesawat tempur ini, yang mulai beroperasi di militer China pada tahun 2017, dapat dilengkapi dengan lebih dari 40 jenis persenjataan, meningkat dari hanya 10 jenis pada J-10 versi awal. Itu menawarkan fleksibilitas lebih besar untuk misi udara, darat, dan maritim.

    Dari segi desain rangka pesawat, J-10C diuntungkan oleh sistem pemasukan udara yang meningkatkan aliran udara ke mesin, yang diklaim meningkatkan keandalannya dan mengurangi penampang radar.

    Sementara itu, canard yang dipasang di bagian depan, yaitu kendali kecil seperti sayap, meningkatkan stabilitas dan kemampuan manuver di kecepatan tinggi, memberi keunggulan dibanding pesawat tempur JF-17 yang juga dibuat Chengdu Aircraft Corporation. Desain itu juga disebut membuatnya setara F-16 buatan Amerika Serikat.

    Salah satu peningkatan paling signifikan adalah radar array terpindai elektronik aktif, yang menggantikan sistem pemindaian mekanis lama. Radar AESA memungkinkan deteksi dan pelacakan target yang lebih cepat, sehingga pilot dapat menghadapi beberapa musuh secara bersamaan sekaligus lebih sulit untuk diganggu atau dideteksi.

    Pesawat tempur ini juga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik canggih yang meningkatkan kewaspadaan situasional pilot dan mengurangi kemungkinan posisi pesawat terdeteksi oleh radar musuh.

    (fyk/fay)

  • 6 Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak? Nasional

    6 Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak? Nasional

    Prabowo Candai Purbaya: You Ada Gelar Profesornya Enggak?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Prabowo menyapa satu per satu pejabat yang hadir dalam penyerahan uang korupsi CPO yang dikembalikan ke negara sambil bercanda santai, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
    Prabowo memberi sambutan dalam penyerahan uang pengganti kerugian negara Rp 13 triliun kasus korupsi fasilitas ekspor CPO itu di kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
    Awalnya, dia menyapa sahibul bait Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang bergelar profesor.
    “Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung RI Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan,” kata Prabowo.
    Dia juga menyapa Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Selanjutnya, dia menyapa dengan santai Menkeu Purbaya dengan setengah mencandai peraih gelar master dari Purdue University, Amerika Serikat (AS), itu.
    “Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudhi Sadewa,” kata Prabowo dari mimbar.
    “
    You
    ada (gelar) profesornya enggak?” tanya Prabowo. Terdengar ada suara tawa kecil dari hadirin.
    Setelah mendapat jawaban bahwa Purbaya belum bergelar profesor, Ketua Umum Partai Gerindra itu berucap, “Belum, belum. Sebentar lagilah.”
    Selanjutnya, dia menyapa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga dengan setengah mencandai Prasetyo.
    “
    Uda
    h doktor? Belum doktor,” kata Prabowo ke Prasetyo.
    “Saya juga belum,” imbuh Prabowo.
    Prabowo juga menyapa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
    “
    Udah
    doktor?” tanya Prabowo. Yusuf Ateh menjawab bahwa dia sudah mendapat gelar doktor.
    Secara simbolis, uang Rp 13 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO diserahkan ke negara.
    Bertumpuk-tumpuk uang warna merah dipampang ke hadapan mata kamera pewarta, jumlahnya memang tidak sampai Rp 13 triliun karena ruangannya tidak cukup.
    “Hari ini kami serahkan, ini jumlahnya Rp 13.255.000.000.000, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau Rp 13 triliun, tempatnya tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar Rp 2.400.000.000.000,” ujar Burhanuddin dalam acara ini.
    Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya telah melakukan berbagai penyitaan dari kasus korupsi terkait CPO. Dalam kasus ini, ada tiga perusahaan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.
    Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp 11.880.351.801.176,11 (Rp 11,8 triliun).
    Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).
    Sejauh ini, PT Musim Mas Group telah menyerahkan uang senilai Rp 1.188.461.774.662,2 (Rp 1,1 triliun) kepada Kejaksaan Agung.
    Kemudian, PT Nagamas Palmoil Lestari telah menyerahkan uang senilai Rp 186.430.960.865,26 kepada Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Prabowo Saksikan Tumpukan Uang Rp 13,2 T Hasil Sitaan Korupsi CPO Diserahkan ke Negara – Page 3

    Momen Prabowo Saksikan Tumpukan Uang Rp 13,2 T Hasil Sitaan Korupsi CPO Diserahkan ke Negara – Page 3

    Uang Rp13 triliun itu secara resmi diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prabowo mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung menyelamatkan uang negara.

    “Saya sampaikan penghargaan saya, kepada kejaksaan. Terima kasih,” kata Prabowo.

    Prabowo menuturkan uang senilai Rp13 triliun tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih. Selain itu, kata dia, uang tersebut dapat digunakan untuk membangun kampung nelayan yang selama ini kurang diperhatikan.

    “Kalau 1 kampung nelayan, kita anggarkan 22 M, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tdk pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” jelas Prabowo.

  • Jaksa Agung Serahkan Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun ke Menkeu Purbaya

    Jaksa Agung Serahkan Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun ke Menkeu Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menyerahkan uang Rp13 triliun hasil sitaan terkait kasus pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil atau CPO korporasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diwakili oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tampak uang belasan triliun itu disusun rapi mengelilingi meja konferensi pers yang berlangsung di Gedung Utama Kejagung RI. Penyerahan secara simbolis tersebut ikut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Terlihat, uang itu terdiri dari pecahan Rp100.000 dan dikemas dengan bungkus plastik. Di samping itu, nampak juga papan penanda uang ini dengan tulisan Rp13.255.244.538.149,00 di atas tumpukan uang tersebut.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp17,7 triliun. Sisa uang yang belum dibayarkan dalam perkara ini yakni sekitar Rp4 triliun.

    Burhanuddin mengatakan uang yang ditampilkan di kantornya ini mencapai Rp2,4 triliun. Pasalnya, kondisi tempat tidak memungkinkan apabila Rp13 triliun itu ditampilkan seluruhnya.

    “Hari ini kami serahkan Rp13,255 triliun, karena yang Rp4,4 nya diminta Musim Mas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan,” ujar Burhanuddin, Senin (20/10/2025).

    Setelah menyampaikan pernyataannya, Burhanuddin kemudian secara simbolis telah plakat bertuliskan Rp13.255.244.538.149,00 uang sitaan belasan triliunan ini kepada Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa.

    Sebelumnya, Dirtut Jampidsus Kejagung RI, Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 group korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita pada Senin akan diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Menurut Sutikno, apabila dua grup korporasi ini tidak bisa membayarkan beban uang pengganti dalam perkara CPO ini, maka nantinya barang bukti yang telah disita sebelumnya bakal dilelang.

    “Sedangkan sisanya sebesar Rp4 triliun ditagihkan kepada 2 Group Korporasi yaitu Permata Hijau Group dan Musim Mas Group atau kalau tidak dibayar maka BB kedua Group tersebut dilelang,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada dua kali penyitaan dari tiga grup korporasi yang berkaitan dengan perkara rasuah tersebut. Perinciannya, penyitaan dari Wilmar Group sebanyak 11,8 triliun dilakukan pada Selasa (17/6/2025). 

    Kemudian, dari Musim Mas Group Rp1,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar pada Rabu (2/7/2025). Dengan demikian, total uang yang telah disita dalam perkara ini mencapai Rp13 triliun. 

  • Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Didampingi Purbaya-Sjafrie

    Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi CPO Rp13,2 Triliun, Didampingi Purbaya-Sjafrie

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung. 

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba sekitar pukul 10.43 WIB dengan didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Dengan mengenakan safari berwarna cokelat, Prabowo juga didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Ada momen menarik di mana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang hadir terlambat yakni pada pukul 10.52 WIB. Dengan mengenakan kemeja putih, Purbaya keluar dari elevator dan berjalan cepat merapat ke arah Kepala negara.

    Acara tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Tiga Belas Triliun Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

    Tumpukan uang pecahan rupiah yang dibungkus rapi juga dipamerkan di hadapan Presiden dan jajaran pejabat negara sebagai simbol pengembalian kerugian keuangan negara.

    Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit.

    Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena nilai kerugiannya yang fantastis dan salah satu dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

    Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno mengatakan uang belasan triliun itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    “Uang titipan 3 grup korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita pada Senin akan diserahkan ke negara,” ujar Sutikno saat dikonfirmasi, Senin (20/10/2025).

    Dia menambahkan dalam perkara ini masih ada total Rp4 triliun uang yang belum dibayar oleh dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

    Turut hadir termasuk Perwakilan sejumlah Bank Himbara mulai dari Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama (Dirut) Bank BRI Hery Gunadi, dan Wakil Dirut BRI Agus Noorsanto. Hadirnya perwakilan Bank Himbara lantaran uang yang nanti diserahkan akan masuk ke rekening negara.

  • 8 Disaksikan Prabowo, Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp 2,4 T dari Korupsi CPO Nasional

    8 Disaksikan Prabowo, Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp 2,4 T dari Korupsi CPO Nasional

    Disaksikan Prabowo, Ini Penampakan Tumpukan Uang Rp 2,4 T dari Korupsi CPO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memamerkan sebagian kecil dari  Rp 13 triliun yang diserahkan ke negara terkait kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, uang yang diserahkan Kejagung ke negara itu dipajang di Lobi Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Tampak uang pecahan Rp 100.000 ditumpuk tinggi memenuhi satu sisi ruangan.
    Setidaknya tinggi tumpukan uang pecahan Rp 100.000 itu mencapai sekitar 2 meter.
    Di salah satu bagian tumpukan uang tersebut juga ada tulisan nominal uang yang mencapai Rp 13.255.244.538.149 atau Rp 13 triliun.
    “Tidak mungkin kami hadirkan semua, kalau Rp 13 triliun kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. jadi ini sekitar Rp 2,3 triliun,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin.
    Total kerugian perekonomian negara dari kasus ini adalah Rp 17 triliun, tetapi hari ini baru diserahkan sebesar sekitar Rp 13 triliun karena sisanya diminta pihak berkasus yang meminta penundaan.
    Adapun penyerahan ini dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang datang memakai pakaian safari coklat muda. Prabowo datang sekitar pukul 10.55 WIB.
    Setibanya di lokasi, Prabowo disambut langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran.
    Kedatangan Prabowo dalam rangka menyaksikan penyerahan uang sitaan di Kejagung terkait kasus korupsi CPO.
    Beberapa pejabat lain juga hadir, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya telah melakukan berbagai penyitaan dari kasus korupsi terkait CPO.
    Dalam kasus ini, ada tiga perusahaan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.
    Dalam amar putusan kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menghukum PT Wilmar Group untuk membayarkan uang pengganti dengan nilai Rp 11.880.351.801.176,11 (Rp 11,8 triliun).
    Perusahaan PT Musim Mas dihukum untuk membayar uang pengganti senilai Rp 4.890.938.943.794,08 (Rp 4,89 triliun).
    Sejauh ini, PT Musim Mas Group telah menyerahkan uang senilai Rp 1.188.461.774.662,2 (Rp 1,1 triliun) kepada Kejaksaan Agung.
    Kemudian, PT Nagamas Palmoil Lestari telah menyerahkan uang senilai Rp 186.430.960.865,26 kepada Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ancam Copot Menteri Nakal, Ferdinand Hutahaean: Kabinet Sudah Tidak Kompak Sejak Purbaya Masuk

    Prabowo Ancam Copot Menteri Nakal, Ferdinand Hutahaean: Kabinet Sudah Tidak Kompak Sejak Purbaya Masuk

    “Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat reshuffle,” tegasnya.

    Prabowo menegaskan, ia tidak akan merasa sungkan untuk mengganti menterinya jika dianggap menghambat kinerja kabinet. Menurutnya, rasa kasihan tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa.

    “Harus diganti, karena demi negara, bangsa, dan rakyat. Tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan itu rakyat Indonesia,” sebutnya tegas.

    Lebih lanjut, Prabowo menuturkan bahwa dirinya tak peduli bila sikap tegasnya menimbulkan kebencian dari pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan, yang penting baginya adalah kepercayaan rakyat.

    “Saya nggak apa-apa dibenci, asalkan rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa. Nggak ada urusan,” ucapnya.

    Ia bahkan mengaku sudah diingatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berhati-hati, namun dirinya tetap tidak gentar.

    “Saya dikasih peringatan, ‘Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo’. Nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya, saya tidak ragu-ragu,” tukasnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk melawan korupsi dan segala bentuk kecurangan yang merugikan negara.

    “Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi kalau koruptor, koruptor, maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu,” tandasnya.

    (Muhsin/Fajar)

  • Kalau Inflasi Terkendali, Hampir Pasti Kepilih Lagi

    Kalau Inflasi Terkendali, Hampir Pasti Kepilih Lagi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kepala daerah untuk menjaga inflasi. Ia mengatakan jika inflasi terkendali, maka hampir pasti dapat terpilih lagi di Pemilu.

    Awalnya Purbaya mengatakan inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya tercatat inflasi positif, hanya 1 provinsi, yaitu Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.

    “Kalau kita lihat 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian di daerah berjalan cukup baik,” kata Purbaya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025, yang disiarkan di Youtube Kemendagri, Senin (20/10/2025).

    Kemudian, Purbaya menceritakan mengapa menjaga inflasi penting. Menurutnya inflasi yang terkendali dapat menjaga stabilitas sosial politik, ia lalu mencontohkan mengapa Presiden ke-2 Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun pemerintahan.

    “Saya ingin cerita dikit kenapa inflasi itu penting, yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto itu bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga, beras utamanya, yang lain akan ikut harga beras,” kata Purbaya.

    “Jadi inflasi ini amat sangat penting sekali, juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi,” katanya.

    “Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mengendalikan harga daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi, tanpa embel-embel yang lain ya. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” kata Purbaya.

    Selain itu, Purbaya meminta agar TPIP dan TPID terus bersinergi untuk menciptakan kebijakan pengendalian inflasi nasional yang tepat dan terukur.

    “Jadi tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah tapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan,” katanya.

    (yld/imk)