Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Akademisi: Setahun pemerintahan Prabowo entas kemiskinan di Papua

    Akademisi: Setahun pemerintahan Prabowo entas kemiskinan di Papua

    Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Tugas kita semua adalah menjaga konsistensi dan mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Danni Waimbo, mengatakan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen pengentasan kemiskinan di tanah Papua melalui berbagai program pro-rakyat yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

    Menurut Danni, kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran sejauh ini mampu menjawab ekspektasi publik, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga bagi kawasan timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan.

    “Arah pembangunan yang dijalankan bersifat inklusif, berorientasi pada kesejahteraan, dan berpihak pada masyarakat kecil,” kata Danni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dalam satu tahun ini, kata dia, seluruh pihak telah melihat kerja nyata pemerintah, terutama dalam penurunan angka pengangguran, penciptaan lapangan kerja padat karya, serta stabilitas harga bahan pokok.

    Di Papua, berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Gratis sangat berdampak bagi masyarakat di daerah pedalaman.

    Ia menambahkan keberhasilan Presiden Prabowo juga tercermin dari ketegasan dalam reformasi birokrasi, termasuk melakukan pergantian alias reshuffle kabinet yang tidak tebang pilih terhadap pejabat tidak sejalan dengan semangat pemerintahan bersih.

    Langkah tersebut, sambung Danni, memperlihatkan komitmen Presiden dalam memberantas praktik korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif.

    Dirinya berpendapat pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa merupakan kebijakan brilian yang pro terhadap rakyat.

    “Penyaluran dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional menjadi langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Dia pun menilai berbagai program unggulan seperti Program Koperasi Merah Putih, MBG, Sekolah Gratis, Magang Berbayar, hingga Bantuan Langsung Tunai merupakan manifestasi nyata dari visi Presiden Prabowo untuk menyejahterakan rakyat secara menyeluruh, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) seperti Papua.

    Disebutkan bahwa masyarakat Papua membutuhkan intervensi langsung dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi, pendidikan yang layak, dan akses pekerjaan.

    Berbagai program tersebut, lanjutnya, menjawab kebutuhan itu secara konkret, sehingga jika terus dijalankan dengan konsisten, diyakini kemiskinan di Papua akan berkurang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

    Dalam konteks stabilitas politik dan ekonomi, dirinya juga mengapresiasi langkah Presiden yang tetap menempatkan keamanan nasional dan diplomasi aktif sebagai prioritas.

    “Sikap Indonesia yang bebas dan aktif dalam menyikapi konflik global seperti Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan bermartabat di mata dunia”, ucap Danni menegaskan.

    Ke depan, ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program strategis nasional semakin efisien dan berdampak langsung bagi rakyat.

    Dia menekankan pentingnya menghapus ego sektoral dan mendorong kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan elit.

    Menurutnya, kunci efektivitas pemerintahan adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    Dengan begitu, dirinya menyarankan agar perencanaan program strategis dilakukan secara bottom-up (bawah ke atas) supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk masyarakat Papua.

    Ia pun optimistis semangat Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia dari pinggiran bukan sekadar slogan.

    Untuk itu, satu tahun ini dinilai sebagai fondasi kuat menuju pemerataan kesejahteraan nasional, di mana Papua menjadi bagian penting dari visi Indonesia Maju dan Berdaulat.

    “Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata dalam memutus rantai kemiskinan. Tugas kita semua adalah menjaga konsistensi dan mengawal kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemda Endapkan Ratusan Triliun di Bank, Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data

    Pemda Endapkan Ratusan Triliun di Bank, Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membeber bahwa pemerintah daerah (pemda) mengendapkan uangnya di bank.

    Ratusan triliun uang pemda itu tidak diendapkan di bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing, melainkan di Bank Jakarta.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

    Merespons hal itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menantang Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah di Indonesia yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Purbaya melansir data Bank Indonesia per 15 Oktober yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank.

    Di antaranya DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

    Menyikapi hal itu, Dedi Mulyadi mengeklaim sudah memeriksa langsung apakah Pemprov Jabar menaruh uang sebesar itu di Bank Bjb dalam bentuk deposito.

    “Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).

    Menurutnya, tak semua daerah kesulitan atau sengaja menunda belanja dan memarkir uang di bank.

  • Daftar Korporasi yang Bayar Uang Pengganti Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Wilmar Paling Besar

    Daftar Korporasi yang Bayar Uang Pengganti Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Wilmar Paling Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan uang sitaan Rp13 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI pada Senin (20/10/2025).

    Penyerahan itu secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Utama Kejagung RI.

    Uang belasan triliun itu berasal dari penyitaan aset tiga grup korporasi yang terseret dalam kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Mereka yakni Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. 

    Dalam hal ini, Wilmar Group merupakan perusahaan yang paling besar membayar uang pengganti sebesar Rp11,8 triliun.

    Adapun, uang itu disita untuk membayar uang pengganti atas kerugian perekonomian negara sebesar Rp17,7 triliun. Dengan demikian, masih ada sisa Rp4,4 triliun yang belum dibayarkan oleh dua korporasi yakni Musim Mas Grpup dan Permata Hijau Group.

    “Total kerugian perekonomian negara itu Rp 17 triliun dan hari ini kami akan serahkan sebesar Rp 13,255 triliun,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Senin (20/10/2025).

    Kemudian, uang pengganti Rp4,4 triliun dari Musim Mas dan Permata Hijau itu belum dibayarkan karena keduanya meminta penundaan pembayaran karena berkaitan dengan kondisi perekonomian.

    Hal tersebut kemudian dikabulkan oleh korps Adhyaksa dengan satu syarat yakni dua korporasi ini diwajibkan untuk menyerahkan lahan sawit untuk menutupi kewajiban bayar Rp4,4 triliun.

    “Satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan kpd kami ya kelapa sawit, jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang Rp4,4 triliun,” pungkas Burhanuddin.

    Berikut ini daftar korporasi yang membayar uang pengganti paling besar di kasus CPO

    1. Wilmar Group : Rp11,8 triliun

    2. Musim Mas Group : Rp1,8 triliun

    3. Permata Hijau Group : Rp186 miliar

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Langkah ini penting karena belanja pemerintah merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, selain kontribusi dari sektor swasta.

    Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pengarahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Tito menambahkan, belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan.

    “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan baik pendapatan maupun belanja,” jelasnya.

    Ia menyoroti adanya ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD hingga 17 Oktober 2025. Misalnya dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56%, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61%.

    Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50%. Begitu pula dalam hal realisasi belanja, capaian masing-masing daerah masih beragam.

    “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” tuturnya.

    Selain itu, Tito mengingatkan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

    Tito juga memaparkan adanya uang yang tersimpan di rekening kas daerah. Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Pemda agar bijak dalam mengelola anggaran. Ia mengingatkan Pemda untuk memanfaatkan anggaran guna membantu perekonomian di daerah. Anggaran yang disimpan hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rutin.

    “Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” ujarnya.

    Ia meminta Pemda mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu realisasi di akhir tahun. Pemda juga diimbau menjaga tata kelola dan integritas kepercayaan publik maupun investor.

    “Sekali hilang (kepercayaannya), membangunnya butuh waktu lama,” imbuh Purbaya.

    Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, para gubernur, bupati, serta wali kota.

    (anl/ega)

  • Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak

    Serapan Belanja Daerah Lambat, Purbaya Wanti-wanti Ekonomi Tak Bergerak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat bahwa belanja pemerintah daerah (pemda) di APBD 2025 per September 2025 mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3% dari pagu Rp1.389,3 triliun. Di sisi lain, pemerintah mencatat bahwa dana pemda mengendap mencapai Rp233 triliun.

    Kalau menilik data tahun lalu, realisasi tersebut turun 13,1% (yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut realisasi belanja daerah hingga akhir kuartal III/2025 itu menunjukkan perputaran ekonomi yang juga lebih lambat. 

    “Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat,” terang Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Seluruh pos belanja APBD mengalami pelambatan apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pegawai baru terealisasi Rp310,8 triliun atau 60,9% dari pagu Rp510,5 triliun. 

    Sementara itu, belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp196,6 triliun atau 48,2% dari pagu Rp407,9 triliun. Kemudian, belanja lainnya baru terealisasi Rp147,2 triliun atau 55,1% dari pagu Rp266,9 triliun. 

    Adapun belanja modal adalah pos belanja yang terkontraksi paling dalam dari sisi pertumbuhan, serta paling rendah realisasinya. Hingga September 2025, realisasi belanja modal terkontraksi 31,3% dari September 2024, serta baru terbelanjakan Rp58,2 triliun atau 28,5% dari pagu Rp203,9 triliun. 

    Purbaya pun menekankan bahwa pemda perlu mempercepat realisasi belanja, khususnya yang produktif, pada tiga bulan terakhir tahun ini. Dia meminta agar uang pemda tak diendapkan dalam kas di perbankan. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berpesan bahwa fungsi pemda bukan untuk menabung. 

    “Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonominya ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” terang Purbaya. 

    Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami kontraksi hingga 10,86% (yoy). Pendapatan dari pajak daerah baru Rp182,8 triliun atau terkontraksi 10,24% (yoy), sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terkontraksi 8,96% (yoy) atau Rp9,26 triliun. Lain-lain tercatat sebesar Rp24,47 triliun atau terkontraksi paling dalam hingga 30,44% (yoy). 

    Hanya retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan pada September 2025 yakni 4,6% (yoy) dari September 2024, dengan posisi terkini sebesar Rp36,8 triliun. “Kalau mau PAD naik, aktivitas ekonomi daerah harus digerakkan. Dorong sektor produktif, permudah izin, hidupkan UMKM, dan pastikan pelayanan publik benar-benar efisien,” terangnya. 

    Dana Mengendap di Perbankan

    Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data terbaru Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa uang pemda yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun.  

    Secara terperinci, simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) merupakan yang terbesar yakni Rp134,2 triliun. Kemudian, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

    Namun, Tito menilai data itu kurang valid. Dia mencontohkan data simpanan pemkot yakni Banjar Baru yang mencapai Rp5,1 triliun padahal pendapatannya tidak mencapai Rp5 triliun. 

    Temuan itu, lanjut Tito, mendorong pihaknya untuk mengecek langsung ke setiap rekening kas pemda. Hasilnya, total simpanan kas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya mencapai Rp215 triliun. Secara terperinci, simpanan pemda itu meliputi Rp64 triliun di provinsi, kabupaten Rp119,9 triliun dan kota Rp30,1 triliun. 

    Artinya, ada selisih Rp18 triliun antara data BI dan yang dihimpun Kemendagri dari rekening kas daerah. Menurut Tito, ada beberapa hal yang melatarbelakangi simpanan pemda masih tinggi. 

    Beberapa di antaranya adalah efisiensi sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, penyesuaian visi dan misi program prioritas kepala daerah terpilih setelah pelantikan, kendala administratif, serta proses penyesuaian penggunaan e-Katalog versi terbaru. 

    Kemudian, pengadaan belanja modal yang bersifat fisik, kecenderungan realisasi APBN tinggi di akhir tahun, keterlambatan kementerian/lembaga pengampun dana alokasi khusus (DAK), pengadaan tanah dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik TA 2025, serta pembayaran utang iuran BPJS. 

    Mantan Kapolri itu juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi, namun tidak pandai dengan cepat membelanjakan anggarannya. Salah satu contohnya seperti Pemkab Bojonegoro yang memiliki simpanan kas daerah hingga Rp3,8 triliun. 

    “Jadi kecepatan para pencari uangnya, Kadispenda dan Kepala BKAD, itu kecepatannya tinggi, sementara yang dinasnya realisasinya lambat,” terang Tito. 

  • Pembelian 42 Jet Tempur Chengdu J-10 Disorot Media Mancanegara

    Pembelian 42 Jet Tempur Chengdu J-10 Disorot Media Mancanegara

    Jakarta –

    Jet tempur Chengdu J‑10 akan menjadi andalan baru militer Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China tersebut, sekitar USD 9 miliar atau berkisar Rp146 triliun untuk 42 unit ChengduJ-10.

    Artinya, dari angka itu, secara hitungan sederhana,rata‑rata biaya per unit (termasuk paket dukungan, logistik, pelatihan, dan infrastruktur) bisa mencapai sekitar US$214 juta atau sekitar Rp3,54 triliun per unitnya. Unit yang dibeli kemungkinan adalah Chengdu J-10C.

    Chengdu J10C ini sejauh ini baru dioperasikan Angkatan Udara China dan Angkatan Udara Pakistan. Kabar pembelian Chengdu J-10C oleh Indonesia ini pun cukup ramai diberitakan oleh beberapa media di mancanegara.

    “Vigorous Dragon: China’s J-10C fighter ready to roar in Indonesia” tulis media Asia Times melaporkan pembelian jet tempur itu oleh Indonesia. Mereka melaporkan Indonesia sedang giat membeli pesawat tempur.

    “Bulan ini, sejumlah media melaporkan bahwa Indonesia telah mengonfirmasi rencana pembelian 42 pesawat tempur J-10C dalam kesepakatan senilai hampir USD 9 miliar, yang menandakan pergeseran dinamika pertahanan regional,” tulis meereka.

    “Pengumuman ini merupakan tambahan terbaru dalam rencana akuisisi jet tempur Indonesia yang beragam. Sebelumnya, Indonesia menandatangani kontrak dengan Turki untuk membeli 48 jet tempur Kaan, bersama dengan kontrak terpisah dengan Prancis untuk 42 jet Rafale,” tambah media itu.

    “Terlepas dari kesepakatan itu, Indonesia tetap jadi stakeholder dalam program jet KF-21 Boramae Korea Selatan, meski keterlibatannya terganggu masalah pembayaran dan potensi kebocoran informasi ke Korea Utara. Indonesia juga sedang berunding dengan AS untuk jet F-15EX setelah menunda rencananya untuk membeli Su-35 Rusia,” tulis mereka.

    “Indonesia set to buy Chinese J-10 fighter jets amid push to modernise military: minister,” demikian judul yang diketengahkan oleh South China Morning Post.

    “Pejabat tinggi pertahanan Indonesia mengatakan negaranya akan mengakuisisi jet tempur J-10 China, yang kemungkinan menjadikannya militer asing kedua yang mengoperasikan model tersebut setelah Pakistan. Kesepakatan ini juga akan menandai pembelian pertama pesawat tempur buatan China oleh Indonesia dalam upaya memodernisasi militernya,” tulis media yang berbasis di Hong Kong ini.

    “Indonesia to buy 42 fighter jets from China marking its first non Western aircraft purchase deal” merupakan judul yang ditulis oleh Channel News Asia. Mereka menyoroti inilah pertama kalinya Indonesia membeli jet tempur yang bukan buatan Barat atau Rusia.

    “Pejabat tinggi pertahanan Indonesia mengatakan pada hari Rabu (15 Oktober) bahwa Jakarta akan memperoleh setidaknya 42 jet tempur Chengdu J-10C buatan China, menandai kesepakatan pembelian pesawat non Barat pertama negara itu,” tulis mereka.

    (fyk/fay)

  • Mendagri: Realisasi belanja daerah pacu pertumbuhan ekonomi

    Mendagri: Realisasi belanja daerah pacu pertumbuhan ekonomi

    dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56 persen, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen. Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap realisasi APBD di seluruh daerah.

    Ia menambahkan, belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan.

    “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan, baik pendapatan maupun belanja,” ujarnya.

    Mendagri mengungkapkan, pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 97,29 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 91,72 persen, sedangkan realisasi pendapatan hingga 30 September 2025 tercatat sebanyak 70,27 persen, dan realisasi belanjanya menyentuh angka 56,07 persen.

    Ia menyoroti adanya ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD hingga 17 Oktober 2025.

    Misalnya, dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56 persen, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen. Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50 persen. Begitu pula dalam hal realisasi belanja, capaian masing-masing daerah masih beragam.

    Mendagri menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” kata Tito.

    Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

    Di lain sisi, Mendagri juga memaparkan adanya uang yang tersimpan di rekening kas daerah. Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cek Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai Melalui Lapor Pak Purbaya – Page 3

    Cek Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai Melalui Lapor Pak Purbaya – Page 3

    Kata Purbaya, nantinya ada tim khusus dari yang akan memverifikasi dan memvalidasi setiap laporan berdasarkan bukti dan urgensinya. Purbaya mengaku ingin memastikan bahwa hanya laporan yang benar-benar signifikan yang akan diproses lebih lanjut.

    “Jadi, harusnya semaksimal mungkin kita follow-up. Sampai nggak ada lagi yang ngeluh. follow-up, kita lihat apa masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya,” ujarnya.

    Aduan Lewat WhatsApp

    Adapun Purbaya menyampaikan bahwa meski saluran WhatsApp sudah aktif mulai hari ini, masyarakat diminta untuk memahami bahwa aduan tidak akan langsung dibalas atau ditindaklanjuti secara otomatis. 

    Sistem pengelolaan laporan dirancang untuk mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu memilah mana yang layak untuk ditindak. Hal ini dilakukan demi menjaga efektivitas tindak lanjut dan menghindari overload laporan yang tidak relevan.

    “Tapi paling enggak, Whatsapp-nya sudah hidup, jadi bisa masuk ke sana. Kirim aja semuanya ke sana. Tentu pasti dia akan divalidasi dulu, bener enggak? Atau cuma nyapein-nyapein saya aja, komplain sana, komplain sana, kita tahu nggak ada. Kita akan divalidasi dulu. Begitu divalidasi oke, kita akan follow-up,” pungkasnya.

     

  • Pesan Purbaya ke Kepala Daerah: Kendalikan Inflasi, Kekuasaan Bisa Langgeng – Page 3

    Pesan Purbaya ke Kepala Daerah: Kendalikan Inflasi, Kekuasaan Bisa Langgeng – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengendalikan harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merah dan daging ayam ras menjadi komoditas penyumbang utama inflasi bulanan (month to month/M-to-M): September 2025 terhadap Agustus 2025.

    “Penyumbang utama inflasi, untuk makanan, minuman, tembakau, artinya pangan terutama itu adalah cabai menempati posisi tertinggi, sama dengan daging ayam ras, yaitu 0,13 persen,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10) seperti dilansir Antara.

    Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional pada September 2025 mengalami kenaikan dibanding Agustus, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara year on year. Sedangkan inflasi September 2025 terhadap Agustus 2025 (M-to-M) naik menjadi sebesar 0,21 persen.

    Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

  • Golkar Tanggapi Purbaya yang Bodo Amat Ditegur Misbakhun

    Golkar Tanggapi Purbaya yang Bodo Amat Ditegur Misbakhun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham buka suara terkait kritikan Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Idrus memandang pernyataan Misbakhun tersebut sebagai masukan agar komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.

    “Iya sih, kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Senin (20/10).

    Idrus menyebut semua pihak di dalam Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju sebaiknya menjadikan kritik sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Sebagai masukan tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kami ini sesama keluarga besar di rumah besar Indonesia, lebih khusus lagi dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih,” kata dia.

    Sebelumnya, Misbakhun menegur Purbaya untuk tidak mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional.

    Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, setiap pernyataan perlu disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” tutur Idrus.

    Dirinya menilai komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menentukan stabilitas pemerintahan ke depan.