Xcloud.id

Tag: Pratikno

  • Dokter Tifa Sindir Gibran, Sebut Lulusan SMP Pimpin Rapat: Bicara dengan Teks

    Dokter Tifa Sindir Gibran, Sebut Lulusan SMP Pimpin Rapat: Bicara dengan Teks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter Tifa kembali melontarkan kritik tajam, kali ini ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo.

    Dalam pernyataannya di medsos, Dokter Tifa menyebut bahwa Gibran, yang hanya berpendidikan hingga jenjang SMP, memimpin rapat dengan peserta yang memiliki gelar akademik tinggi, seperti S2, S3, bahkan beberapa dengan gelar ganda.

    “Lulusan SMP memimpin rapat, sementara peserta rapatnya lulusan S2, S3, bahkan double S2, double S3,” ujar Dokter Tifa dikutip, Senin (9/12/2024).

    Selain itu, Dokter Tifa juga menyindir gaya Gibran dalam memimpin rapat. Ia menyebut Gibran kerap membaca teks sepanjang rapat berlangsung. “Menghasilkan cara baru dalam memimpin rapat, yaitu bicara dengan teks,” tambahnya.

    Sementara itu, Gibran diketahui memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri sebelum memulai karier di dunia politik.

    Sebelumnya, Video Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming saat memimpin rapat bersama para menteri belakangan ini menjadi bahan pembicaraan warganet di media sosial. Video itu sendiri dibagikan oleh Gibran Rakabuming melalui akun TikTok dan diunggah ulang oleh beberapa akun X.

    Dalam cuplikan tersebut, Gibran Rakabuming terlihat mengenakan baju batik berwarna cokelat dan hadir di Kantor Kemenpora RI untuk memimpin rapat tentang desain besar olahraga nasional pada Rabu (4/12/2024).

    Terlihat beberapa menteri pun turut menghadiri rapat tersebut, termasuk Menpora Dito Ariotedjo, Menko PMK Pratikno, Menristek Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendragri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menag Nasaruddin Umar. Selain itu, tampak beberapa wakil menteri yang juga hadir dalam rapat tersebut.

  • BMKG Siapkan Posko Info Cuaca di 38 Provinsi Dukung Nataru Lancar

    BMKG Siapkan Posko Info Cuaca di 38 Provinsi Dukung Nataru Lancar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan posko di seluruh Indonesia atau 38 provinsi untuk mendukung kelancaran mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (nataru) dengan beragam informasi cuaca terkini.

    “Posko kami ada 38 di setiap stasiun BMKG di 38 provinsi, kami juga ada posko gabungan di 13 pelabuhan dan posko gabungan di 96 bandara,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja (raker) Komisi V tentang kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.

    Selain di tingkat daerah, Dwikorita menyampaikan, BMKG juga mendukung nataru dengan menyediakan posko di tingkat nasional yang bertempat di kantor pusat BMKG, posko bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan posko dengan kantor ASDP di dermaga II pelabuhan Merak.

    Lebih lanjut ia mengatakan, posko-posko BMKG tersebut akan dilengkapi 1.200 alat monitoring cuaca untuk mendukung nataru. “Kami menyiapkan dengan menyiagakan ribuan alat monitoring,” kata dia.

    Berikutnya, ada radar cuaca serta 1.200 peralatan automatic weather station (AWS) untuk mengukur dan mencatat parameter-parameter meteorologi secara otomatis, dan ratusan alat pendeteksi gempa.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Libur Natal dan Tahun Baru adalah momentum besar, dan kita harus memastikan arus mudik, baik itu arus pergi maupun arus balik bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan nyaman,” ujar Pratikno.

    Untuk itu, BMKG menyiapkan posko di 38 provinsi untuk mendukung kelancaran mudik nataru dengan beragam informasi cuaca terkini.

  • Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/HO-Kemenko Pangan)

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran Rp510 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin. Zulkifli menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp 550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan.

    “Nah tadi saya sampaikan di Badan Anggaran, kita rapat di Badan Anggaran, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar, maka nanti dibahas, Badan Anggaran minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah,” ujar Zulhas melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Swasembada pangan, kata Zulkifli, merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Target ini diharapkan bisa tercapai pada 2027.

    “Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20 Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027,” kata Zulkifli.

    Ia optimistis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung dan gula.

    “Ya kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju,” ucapnya.

    Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Komplek Parlemen Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Sumber : Antara

  • Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran 7 Kemenko, Total Rp5,18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan anggaran di tujuh Kementerian Koordinator atau Kemenko untuk 2025. Total, tambahan anggaran tersebut mencapai Rp5,18 triliun.

    Persetujuan tersebut didapat dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pimpinan tujuh Kemenko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2024).

    Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan pihaknya menyetujui pagu anggaran dan usulan tambahan yang diminta masing-masing Kemenko. Kendati demikian, keputusan finalnya masih akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    “Kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentang waktu tiga bulan. Dapat disetujui?” ujar Said diikuti persetujuan anggota Banggar lainnya dan ketukan palu.

    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Lalu Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Berikut rincian pagu dan tambahan anggaran yang disetujui Banggar DPR:

    1. Kemenko Pangan 

    Pagu anggaran: Rp44.089.025.000

    Minta tambahan anggaran: Rp505.910.975.000 

    Total anggaran 2025 menjadi: Rp550.000.000.000

    2. Kemenko Pembedayaan Masyarakat

    Pagu anggaran: Rp139.727.234.000

    Minta tambahan: Rp653.772.765.000

    Total: Rp793.500.000.000

    3. Kemenko Perekonomian 

    Pagu anggaran: Rp459.766.254.000

    Minta tambahan: Rp64.209.800.000

    Total: Rp523.976.054.000

    4. Kemenko Polkam

    Pagu anggaran: Rp268.281.288.000

    Minta tambahan: Rp3.000.000.000.000

    Total: Rp3.268.281.288.000

    5. Kemenko PMK 

    Pagu anggaran: Rp111.241.324.000

    Minta tambahan: Rp360.337.151.000

    Total: Rp471.578.475.000

    6. Kemenko Kumham Imipas

    Pagu anggaran: Rp9.029.527.000

    Minta tambahan: Rp325.000.000.000

    Total: Rp334.029.527.000

    7. Kemenko Infra 

    Pagu anggaran: Rp230.000.000.000 

    Minta tambahan: Rp273.143.736.000

    Total: Rp503.143.736.000

    Total permintaan tambahan anggaran: Rp5.182.374.427.000

  • Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Pada prinsipnya, dia mengatakan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

    “Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” kata dia.

    Baca juga: Menko Airlangga pastikan anggaran Makan Bergizi Gratis tidak dipotong
    Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendukbangga Raih Penghargaan Internasional atas Cakupan KBPP Tertinggi

    Kemendukbangga Raih Penghargaan Internasional atas Cakupan KBPP Tertinggi

    Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Indonesia menerima penghargaan internasional dari FP2030, sebuah organisasi global yang berfokus pada perencanaan keluarga.

    Penghargaan diberikan karena keberhasilan Indonesia mencapai persentase tertinggi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di kawasan Asia Pasifik.

    Managing Director FP2030 Asia Pacific Hub, Sumita Banerjee, secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji dalam acara peluncuran hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 di Gedung BKKBN, Jumat, 29 November 2024.

    “Kami bersyukur atas penghargaan ini. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi profesi, termasuk bidan,” ujar Wihaji.

    Ia menambahkan, program KB Pascasalin sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mengurangi risiko stunting pada bayi dan balita.

    Menurut Wihaji, penghargaan ini menjadi pengakuan internasional atas upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan KB pascapersalinan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan dan memperluas cakupan program tersebut, terutama ke daerah-daerah terpencil.

    “Melalui program Family Planning 2030 (FP2030), kami akan menjamin akses alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur di seluruh pelosok tanah air, seperti yang telah disepakati dalam London Summit 2012,” jelasnya.

    Sumita Banerjee memuji kekuatan program KB Indonesia yang dianggap sebagai salah satu praktik berdampak tinggi di Asia Pasifik. Ia menyoroti sistem manajemen data KB yang kuat sebagai salah satu keunggulan Indonesia.

    “Program KB di Indonesia membantu mengurangi kebutuhan yang tidak terpenuhi (unmet need) dan memberdayakan perempuan, memperkuat keluarga, serta mendukung komunitas dan negara,” ujarnya.

    Sumita juga berharap Indonesia terus berinvestasi pada data berbasis ilmiah dan membagikan pengalaman strategisnya kepada negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.

    Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),  Pratikno dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes

    Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus memperkuat program KB dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Jakarta: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Indonesia menerima penghargaan internasional dari FP2030, sebuah organisasi global yang berfokus pada perencanaan keluarga.
     
    Penghargaan diberikan karena keberhasilan Indonesia mencapai persentase tertinggi dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di kawasan Asia Pasifik.
     
    Managing Director FP2030 Asia Pacific Hub, Sumita Banerjee, secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji dalam acara peluncuran hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 di Gedung BKKBN, Jumat, 29 November 2024.
    “Kami bersyukur atas penghargaan ini. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi profesi, termasuk bidan,” ujar Wihaji.
     
    Ia menambahkan, program KB Pascasalin sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mengurangi risiko stunting pada bayi dan balita.
     
    Menurut Wihaji, penghargaan ini menjadi pengakuan internasional atas upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan KB pascapersalinan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan dan memperluas cakupan program tersebut, terutama ke daerah-daerah terpencil.
     
    “Melalui program Family Planning 2030 (FP2030), kami akan menjamin akses alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur di seluruh pelosok tanah air, seperti yang telah disepakati dalam London Summit 2012,” jelasnya.
     
    Sumita Banerjee memuji kekuatan program KB Indonesia yang dianggap sebagai salah satu praktik berdampak tinggi di Asia Pasifik. Ia menyoroti sistem manajemen data KB yang kuat sebagai salah satu keunggulan Indonesia.
     
    “Program KB di Indonesia membantu mengurangi kebutuhan yang tidak terpenuhi (unmet need) dan memberdayakan perempuan, memperkuat keluarga, serta mendukung komunitas dan negara,” ujarnya.
     
    Sumita juga berharap Indonesia terus berinvestasi pada data berbasis ilmiah dan membagikan pengalaman strategisnya kepada negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.
     
    Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),  Pratikno dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes
     
    Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus memperkuat program KB dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Permudah Nelayan Dapat BBM Subsidi, BPH Migas Integrasikan 2 Aplikasi

    Permudah Nelayan Dapat BBM Subsidi, BPH Migas Integrasikan 2 Aplikasi

    Jakarta –

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim dan Iwan Prasetya Adhi bersama Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta meluncurkan integrasi aplikasi XStar dari BPH Migas dan aplikasi Ninja dari Pemerintah Kabupaten Jepara. Integrasi aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah nelayan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi.

    “BPH Migas telah membangun aplikasi XStar setahun yang lalu. Sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan kepada Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait agar implementasinya benar-benar sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023,” kata Halim dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Dalam kolaborasi ini, BPH Migas dan Pemerintah Kabupaten Jepara mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan peruntukannya.

    “Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jepara karena membangun aplikasi Ninja yang bertujuan untuk mempermudah konsumen pengguna usaha perikanan di Kabupaten Jepara untuk mengajukan Surat Rekomendasi pembelian JBT/JBKP secara online,” tuturnya.

    Halim berharap integrasi aplikasi XStar dan NINJA dapat dikembangkan lagi di sektor konsumen pengguna, seperti Pertanian, UMKM, dan Pelayanan Umum, khususnya di Kabupaten Jepara.

    “Dengan integrasi digitalisasi, penyaluran BBM Subsidi mempermudah akses BBM Subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan, serta pengawasan pendistribusian BBM Subsidi secara real-time sehingga BBM Subsidi dapat tersalurkan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume. Kita wujudkan distribusi BBM bersubsidi yang lebih baik, mendukung kesejahteraan nelayan Indonesia. Semoga ke depannya juga akan menyusul integrasi aplikasi di berbagai daerah lainnya,” ucap Halim.

    Dalam kesempatan yang sama, Edy Supriyanta menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas dan seluruh tim yang telah mengembangkan serta mengintegrasikan aplikasi ini sehingga dapat membantu nelayan Jepara agar lebih berdaya dan sejahtera.

    “Nelayan juga merasa senang. Tidak hanya nelayan, saya sudah matur (menyampaikan) ke Pak Halim dapat digunakan juga untuk petani dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Nanti kita dukung,” ungkapnya.

    Peluncuran aplikasi integrasi ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Pratikno, Wakil Kepala Polres Jepara Kompol Edy Sutrisno, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara Farikhah Elida, Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Aribawa, dan External Relation & Retail Petroleum AKR Corporindo Catherine Constantin, perwakilan Kejari Jepara dan Kodim 0719/Jepara.

    Tak hanya menghadiri acara peluncuran, Halim dan Iwan juga melakukan pemantauan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Pertamina dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) AKR Corporindo di Jepara, Jawa Tengah. Keduanya melihat secara langsung penggunaan aplikasi XStar dan Ninja, serta implementasi Surat Rekomendasi untuk konsumen pengguna nelayan.

    “Ini sesuatu yang baru, integrasi XStar dengan aplikasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, yaitu Ninja,” terangnya.

    Iwan berharap integrasi ini dapat menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah lain agar dapat bersinergi untuk penyaluran BBM subsidi yang semakin tepat sasaran.

    “Kita berharap nanti diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Karena ini menyangkut akuntabilitas yang semakin baik. Juga, distribusi, dan pengawasan Surat Rekomendasi, khususnya BBM subsidi,” pungkasnya.

    Di kesempatan ini, keduanya juga tampak melakukan pengecekan sarana serta fasilitas yang ada di SPBUN dan SPBN.

    (prf/ega)

  • Menko PMK Pratikno Prioritaskan Pelayanan dan Hunian Tetap Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki

    Menko PMK Pratikno Prioritaskan Pelayanan dan Hunian Tetap Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah saat ini memprioritaskan pelayanan dan penyediaan hunian sementara dan tetap untuk pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

    Pratiko menyampaikan hal itu seusai melaksanakan rapat koordinasi dan pengecekan langsung terhadap kondisi logistik bersama jajaran menteri, kepala badan, dan kepala daerah saat berkunjung ke Flores Timur pada Minggu (24/11/2024).

    “Kami me-review pelayanan terhadap pengungsi, sudah bagus. Kami mengecek juga di gudang logistik apakah stoknya masih tersedia dan masih tersedia,” ujar Pratikno.

    Menko PMK juga menegaskan bahwa stok kebutuhan pokok seperti kasur, alat masak, dan lainnya masih mencukupi. “Jadi kalau ada bantuan-bantuan baru, stoknya masih tersedia. Bahkan ini barusan kita lihat mulai dari kasur, alat masak, dan lain-lain masih tersedia,” katanya.

    Selain memastikan ketersediaan logistik untuk pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki, agenda utama kunjungan Pratikno meninjau langsung calon lokasi relokasi untuk pembangunan hunian sementara warga yang berada di Kecamatan Titihena. Lokasi ini berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Wukoh Lewoloroh yang dipilih karena dinilai aman dari risiko bencana susulan serta dekat dengan sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan warga.

    “Lahan sudah siap dari masyarakat dan sudah dirapikan. Dari Angkatan Laut juga sudah menyampaikan siap untuk membawa bahan-bahan untuk pembangunan hunian sementara,” jelas Pratikno.

    Tidak hanya itu, pemerintah turut menaruh perhatian serius pada pembangunan hunian tetap. Pratikno menjelaskan, hunian tetap bukan hanya tentang membangun fisik rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan kehidupan yang layak dan berkelanjutan.

    “Hunian tetap ini bukan semata-mata membangun rumah, tetapi membangun kawasan kehidupan. Oleh karena itu, sisi-sisi sosial juga menjadi pertimbangan penting. Dialog bersama masyarakat juga menjadi pertimbangan penting, bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memikirkan sumber ekonomi masyarakat,” jelas Pratikno.

    Di tengah pemulihan pascabencana Gunung Lewotobi Laki-laki, pemerintah juga memastikan pelaksanaan pilkada pada Rabu (27/11/2024) tetap berjalan lancar melalui skenario yang telah disusun agar hak suara masyarakat tetap dapat terpenuhi.

  • Menko PMK jamin korban terdampak erupsi Lewotobi segera dapat huntara

    Menko PMK jamin korban terdampak erupsi Lewotobi segera dapat huntara

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, tiba di Lokasi pembangunan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, di Desa Konga, Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (24/11). Kunjungan Menko PMK mencakup dua titik pengungsian yakni Desa Konga dan Kobasoma, lokasi hunian sementara di Desa Konga, dan calon lokasi relokasi yang berada di Hutan Lindung Wuko Lewoloroh. (Johanes Viandinando Leku/Soni Namura/Hilary Pasulu)

  • Jelang Nataru, Komdigi Gandeng Operator Siapkan Jaringan Internet

    Jelang Nataru, Komdigi Gandeng Operator Siapkan Jaringan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama penyelenggara layanan telekomunikasi (operator telekomunikasi) akan menyiapkan kapasitas internet dalam rangka menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pembahasan ini akan dikoordinasikan dengan seluruh operator telekomunikasi.

    Nezar menuturkan, pembahasan ini dilakukan guna mengantisipasi adanya kenaikan trafik jaringan hingga 4,6 – 16% selama Nataru seperti tahun lalu. 

    “Sehingga, kami akan melakukan pembahasan peningkatan kapasitas internet yang dikoordinasikan dengan seluruh operator seluler,” kata Nezar dalam keteranganya dikutip, Minggu (24/11/2024).

    Nezar menyebut, Komdigi akan memastikan optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan serta penambahan mobile BTS (Base Transceiver Station) di titik keramaian serta melakukan rehearsal test dan drive test.

    Selain itu, Komdigi juga menyiapkan petugas dan posko command center dan call center yang akan aktif selama 24 jam untuk masalah yang berhubungan dengan telekomunikasi.

    Guna memastikan layanan telekomunikasi berjalan lancar, Komdigi kata Nezar juga melakukan pengukuran kualitas layanan atau Quality of Service (QoS) di beberapa kota yang menjadi pusat perayaan natal dan tahun baru.

    Quality of Service (QoS) merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu servis

    “Komdigi juga melakukan beberapa persiapan agar layanan telekomunikasi tetap berjalan lancar yakni inspeksi spektrum frekuensi radio [SFR], monitoring SFR, penertiban SFR dan alat perangkat telekomunikasi serta penanganan gangguan SFR,” tuturnya.

    RTM pembahasan Nataru dipimpin langsung Menko PMK Pratikno dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta perwakilan kementerian dan lembaga.