Indonesia Darurat Konten Bahaya, Prabowo Minta Aturan Perlindungan Anak Rampung dalam 2 Bulan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Meutya Hafid
mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar aturan
perlindungan anak
di
ruang digital
disusun dalam waktu satu hingga dua bulan.
Hal ini disampaikan Meutya dalam konferensi pers di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Minggu (2/2/2025).
Meutya menjelaskan, Kementerian Komdigi, Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
(Kemenppa) telah mengadakan rapat di Istana untuk membahas hal tersebut.
“Presiden melalui penyampaian Pak Seskab (Menteri Sekretaris Kabinet) kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan
aturan perlindungan anak di ruang digital
ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya dan
timeline
-nya kami diberi waktu satu sampai dua bulan,” kata Meutya.
Kebutuhan mendesak untuk aturan ini, menurut Meutya, tidak tanpa alasan. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara keempat terbesar di dunia yang menghadapi masalah konten pornografi anak.
Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan judi
online
dan kejahatan digital yang menyasar anak-anak.
“Ini belum menyinggung perjudian
online
yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga aspek-aspek negatif lainnya,” ujar Meutya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Komdigi, Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, dan Kementerian PPPA telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Kerja yang akan merumuskan aturan perlindungan anak di dunia digital.
Kementerian Komdigi juga menggandeng akademisi dan aktivis yang fokus pada perlindungan anak, seperti Profesor Rosmini, Najela Shihab, dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto.
“Kami menindaklanjuti dengan pembentukan SK Tim Kerja untuk pengaturan perlindungan anak di internet yang di antaranya kemungkinan memasukkan pembatasan akses sosial media untuk usia tertentu,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan dukungannya terhadap keinginan pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak dalam dunia digital.
Ia juga telah mengusulkan kepada Kemendikdasmen agar kegiatan belajar siswa pada aspek tertentu tidak menggunakan telepon genggam.
“Salah satunya saya pernah sampaikan juga pada Pak Mendikdasmen bagaimana kalau tugas-tugas sekolah saat ini tidak lagi menggunakan gadget tapi secara manual saja untuk hal-hal tertentu,” ujar Arifah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Meutya Hafid
-
/data/photo/2025/02/02/679edab76ccaa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Indonesia Darurat Konten Bahaya, Prabowo Minta Aturan Perlindungan Anak Rampung dalam 2 Bulan
Nasional
2 Februari 2025")
Indonesia Darurat Konten Bahaya, Prabowo Minta Aturan Perlindungan Anak Rampung dalam 2 Bulan Nasional 2 Februari 2025
-
Rotasi Besar-besaran di Komdigi, 80% Pejabat Eselon II Dirombak
loading…
Menkomdigi Meutya Hafid melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak 80% pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam tahap kedua restrukturisasi kementerian. Foto/Danandaya
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak 80% pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam tahap kedua restrukturisasi kementerian. Perombakan ini dalam rangka penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto .
“Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Meutya dalam keterangan dikutip Minggu (2/2/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melantik jaksa wanita sebagai staf ahli, yaitu Cahyaning Widowati. Meutya berharap para pejabat yang dilantik mampu bekerja dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani masyarakat.
“Saya yakin dengan kerja keras serta komitmen tinggi, Saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Jagalah nama baik kementerian dan pastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Meutya menyampaikan enam fokus utama kementeriannya dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu pembangunan konektivitas digital yang merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.
“Keenam pilar ini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Meutya mengajak semua pejabat yang baru dilantik untuk berkontribusi maksimal dalam mencapai target transformasi digital yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan pola pikir. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus berinovasi, bersinergi, dan bekerja keras demi mewujudkan visi besar Indonesia,” ujar Meutya.
(rca)
-
Komdigi Mau Lelang 1,4 GHz, Pengamat Ungkap 700 MHz dan 26 GHz Lebih Matang
Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 1,4 GHz.
Kondisi Indonesia saat ini terbilang kalah soal kecepatan internet dibandingkan negara tetangga. Komdigi berupaya untuk melepas frekuensi 1,4 GHz agar masyarakat bisa merasakan koneksi kencang saat berselancar di dunia maya. Di sisi lain, Komdigi sebelumnya sudah gembar-gembor lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.
Pengamat telekomunikasi Agung Harsoyo mengatakan, masalah fundamental lainnya yang belum terselesaikan Komdigi adalah lelang frekuensi. Saat ini frekuensi yang sudah siap dan belum dilelang Komdigi yakni frekuensi 700 MHz yang dahulu dipergunakan siaran TV analog terestrial dan kemudian akan dialokasikan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.
Untuk itu, Agung menyarankan agar Menkomdigi Meutya Hafid mengutamakan terlebih dahulu lelang frekuensi 700 MHz yang berpotensi jadi pendapatan negara. Disampaikannya, spektrum ini sangat bermanfaat untuk menambah coverage dan meningkatkan kualitas jaringan internet 4G atau 5G.
Sebelumnya juga, Komdigi telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 10 tahun 2023 tentang lelang frekuensi 700 MHz dan 26 Ghz. Namun hingga saat ini lelang frekuensi tersebut belum dilakukan. Selain itu dari sisi ekosistem, frekuensi 700 MHz dan 26 Ghz sudah mature ketimbang 1,4GHz yang diperikan akan mature tahun depan.
“Jika Komdigi tak segera melelang frekuensi tersebut, maka pemerintah berpotensi kehilangan potensi peningkatan digital dividen yang besar dari pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 26 GHz dalam mendukung peningkatan layanan digital bagi masyarakat. Dengan memprioritaskan lelang frekuensi 700 MHz, Komdigi mampu selain mengoptimalkan tambahan PNBP, Komdigi mampu mengutilisasi frekuensi 700 Mhz untuk layanan 4G/5G di wilayah rural,” papar Agung dalam pernyataan tertulisnya.
Agar objektif pemerintah tersebut dapat segera tercapai, mantan Komisioner BRTI ini juga menyarankan Komdigi dapat melakukan lelang frekuensi untuk operator telekomunikasi memiliki rekam jejak yang teruji dalam mendukung program pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Agung menjelaskan bahwa prinsip dasar frekuensi adalah sumberdaya terbatas yang dimiliki negara. Sumberdaya tersebut harus optimal dipergunakan sebesar besarnya untuk memberikan kesejahteraan baik masyarakat maupun negara sesuai amanat UUD 1945.
“Saya berharap di bawah kepemimpinan Ibu Meutya, Kementerian Komdigi dapat memberikan terobosan dan bisa memutuskan insentif bagi industri telekomunikasi. Minimal Komdigi dapat segera menentukan harga IPFR yang affordable bagi industri,” ungkapnya.
“Tujuannya agar industri telekomunikasi kembali sehat dan bisa memberikan layanan telekomunikasi dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengenang penyehatan industri telekomunikasi terjadi di era ibu Meutya,” pungkas Agung.
(agt/rns)
-
Menkomdigi Meutya Rombak Jajaran Pejabat Komdigi, Ini Daftar yang Dilantik
Jakarta –
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak 80% pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Perombakan ini dalam rangka penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Meutya dikutip dari siaran persnya.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melantik jaksa wanita sebagai staf ahli, yaitu Cahyaning Widowati.
Meutya berharap para pejabat yang dilantik mampu bekerja dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani masyarakat.
“Saya yakin dengan kerja keras serta komitmen tinggi, Saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Jagalah nama baik kementerian dan pastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Meutya.
Meutya memaparkan enam fokus utama Komdigi dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu pembangunan konektivitas digital yang merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.
“Keenam pilar ini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Menkomdigi mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkontribusi maksimal dalam mencapai target transformasi digital yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan pola pikir. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus berinovasi, bersinergi, dan bekerja keras demi mewujudkan visi besar Indonesia,” tutur Meutya.
Berikut ini daftar pejabat Komdigi yang dilantik:
Jabatan Pejabat Tinggi Madya
1. Bonifasius Wahyu Pudjianto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi
2. Cahyaning Nuratih Widowati sebagai Staf Ahli Bidang Hukum KemkomdigiJabatan Fungsional Ahli Utama
1. Hary Budiarto sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Kemkomdigi
2. Robinson Hasoloan Sinaga sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital KemkomdigiStaf Khusus (Stafsus) Menkomdigi
1. Arnanto Nurprabowo sebagai Stafsus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi
1. Arifin Saleh Lubis sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemkomdigi
2. Imam Suwandi sebagai Kepala Biro SDM dan Organisasi
3. Raden Rhina Anita Ernita Martono sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat
4. Hasyim Gautama sebagai Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika
5. Ichwan Makmur Nasution sebagai Kepala Pusat Kelembagaan Internasional
6. Slamet Santoso sebagai Sekretaris Dewan PersDirektorat Jenderal (Ditjen) Infrastruktur Digital
1. Denny Setiawan sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital
2. Dwi Handoko sebagai Direktur Layanan Infrastruktur Digital
3. Mulyadi sebagai Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital
4. Ervan Faturokhman Adiwijaya sebagai Direktur Pengendalian Infrastruktur DigitalDitjen Teknologi Pemerintahan Digital
1. Aris Sudaryono sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital
2. Syahruddin sebagai Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital
3. Aris Kurniawan sebagai Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah DaerahDitjen Ekosistem Digital
1. Aju Widyasari sebagai Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru
2. Gunawan Hutagalung sebagai Direktur Pos dan Penyiaran
3. Geryantika Kurnia sebagai Direktur Layanan Ekosistem Digital
4. Dani Suwardani sebagai Direktur Pengendalian Ekosistem DigitalDitjen Pengawasan Ruang Digital
1. Teguh Arifiyadi sebagai Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik
2. Irawati Tjipto Priyanti sebagai Direktur Penyidikan DigitalDitjen Komunikasi Publik dan Media
1. Nursodik Gunarjo sebagai Direktur Informasi Publik
2. Bambang Dwi Anggono sebagai Direktur Komunikasi Publik
3. Marroli Jeni Indarto sebagai Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan KehumasanInspektorat Jenderal
1. Muhammad Arief sebagai Inspektur Dua
2. Muhammad Fahmi Kurniawan sebagai Inspektur EmpatBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
1. Nusirwan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital
2. Said Mirza Pahlevi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital
3. Nur Izza sebagai Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital
4. Muhammad Agung Harimurti Purnomojati sebagai Ketua STMM
5. Baso Saleh sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Makassar
6. Kristiani Judita sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Medan(agt/rns)
-
/data/photo/2025/01/31/679cd4958380c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Komitmen Menkomdigi Bangun Ekosistem Digital dan AI Diapresiasi
Nasional
1 Februari 2025")
Komitmen Menkomdigi Bangun Ekosistem Digital dan AI Diapresiasi Nasional 1 Februari 2025
Komitmen Menkomdigi Bangun Ekosistem Digital dan AI Diapresiasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi Digital
Meutia Hafid
yang berkomitmen membangun ekosistem
kecerdasan buatan
(AI) atau
artificial intelligence
mendapat apresiasi dari pakar telematika
Roy Suryo
.
Roy menilai komitmen Meutia ini sebagai langkah maju dibanding Kementerian Kominfo yang sebelumnya.
“Saya mengapresiasi Menkomdigi saat ini setidaknya lebih punya
concern
(terkait AI) dibanding Menkominfo periode sebelumnya,” ujar Roy, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).
Roy mengatakan, komitmen Meutia terkait pengembangan AI tersebut menjanjikan masa depan digital Indonesia yang cukup baik.
Meski memberikan apresiasi, Roy juga memberikan catatan kritis terkait masih banyak pekerjaan rumah kementerian yang sebelumnya dipimpin terdakwa koruptor Johnny G Plate dan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie tersebut.
Misalnya, terkait dengan ujaran kebencian yang masih banyak beredar di media sosial, juga terkait dengan pembatasan usia bermedia sosial.
Roy berharap, komitmen yang diucapkan Meutia bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan.
“Jadi, sekali lagi meski saya tetap optimis Komdigi saat ini akan lebih baik dibanding Kominfo sebelumnya, namun apa yang dikatakan sebagai upaya mempercepat
transformasi digital
untuk mendukung kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pengembangan SDM unggul sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut perlu dibuktikan secara nyata dan bukan sekadar omong-omong saja,” ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk mendukung kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pengembangan SDM unggul.
Sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, digitalisasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam 100 hari pertama kabinet, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital.
“AI kini menjadi arena kompetisi global. Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus membangun ekosistem digital yang mandiri dan kompetitif,” ujar Meutya Hafid dalam Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (30/01/2025).
Dalam forum bertema Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru, Menkomdigi menyoroti bagaimana inovasi, strategi, dan kesiapan menghadapi perubahan lebih penting daripada sekadar besarnya modal investasi.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, dengan GMV yang diperkirakan mencapai USD 90 Miliar pada 2024. Dengan strategi yang tepat, kita bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” tegasnya.
Pemerintah saat ini berfokus pada tiga pilar utama transformasi digital: inklusif, memberdayakan, dan tepercaya.
Inklusif dengan memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan industri dalam ekosistem digital; memberdayakan, menekankan teknologi memberikan manfaat nyata dan mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online atau pinjaman ilegal; dan tepercaya, berfokus pada keamanan data dan kedaulatan digital Indonesia.
Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam menyiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi 2030, di mana 68 persen populasi berada dalam usia produktif.
“Ini peluang besar. Kita harus memastikan generasi muda siap bersaing secara global dengan 9 juta talenta digital yang kompeten,” tambahnya.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Ia mengajak industri, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang kuat.
“Kita harus bergerak bersama, dengan visi yang jelas dan keberanian untuk berinovasi. Masa depan digital Indonesia ada di tangan kita semua,” tutupnya.
Dalam acara itu, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Edwin Hidayat Abdullah.
Tampak hadir Deputi I Kantor Komunikasi Kepresidenan Isra Ramli, Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, Direktur Utama B Universe Rio Abdurachman, Pemimpin Redaksi BeritaSatu Syukri Rahmatullah, serta perwakilan dari industri digital nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Lengkap! Ini Daftar Pimpinan Tinggi Pratama Komdigi yang Baru Dilantik
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan rotasi besar-besaran dengan merombak 80% pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam tahap kedua restrukturisasi kementerian. Berikut daftar nama pejabat dan posisinya yang baru.
Meutya menekankan bahwa perombakan ini dalam rangka penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya melalui rilisnya, Sabtu (1/2/2025)
Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melantik jaksa wanita sebagai staf ahli, yaitu Cahyaning Widowati.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya kembali menegaskan enam fokus utama kementerian dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu pembangunan konektivitas digital yang merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.
Berikut ini daftar pejabat yang dilantik:
Jabatan Pejabat Tinggi Madya:
1. Bonifasius Wahyu Pudjianto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi
2. Cahyaning Nuratih Widowati sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kemkomdigi
Jabatan Fungsional Ahli Utama:
1. Hary Budiarto sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Kemkomdigi
2. Robinson Hasoloan Sinaga sebagai Widyaiswara Ahli Utama di Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital Kemkomdigi
Staf Khusus (Stafsus) Menkomdigi:
1. Arnanto Nurprabowo sebagai Stafsus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi:
1. Arifin Saleh Lubis sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemkomdigi
2. Imam Suwandi sebagai Kepala Biro SDM dan Organisasi
3. Raden Rhina Anita Ernita Martono sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat
4. Hasyim Gautama sebagai Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika
5. Ichwan Makmur Nasution sebagai Kepala Pusat Kelembagaan Internasional
6. Slamet Santoso sebagai Sekretaris Dewan Pers
Direktorat Jenderal (Ditjen) Infrastruktur Digital:
1. Denny Setiawan sebagai Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital
2. Dwi Handoko sebagai Direktur Layanan Infrastruktur Digital
3. Mulyadi sebagai Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital
4. Ervan Faturokhman Adiwijaya sebagai Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5091921/original/084297700_1736744059-Menkomdigi.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menteri Meutya Hafid Rotasi Besar-besaran Eselon II Kemenkomdigi – Page 3")
Menteri Meutya Hafid Rotasi Besar-besaran Eselon II Kemenkomdigi – Page 3
Meutya menegaskan enam fokus utama kementerian dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu pembangunan konektivitas digital yang merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.
“Keenam pilar ini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Meutya mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkontribusi maksimal dalam mencapai target transformasi digital yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
-
Meutya Hafid Rombak Besar-besaran Pejabat Kemenkomdigi, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia – Setidaknya, ada 80% pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dalam tahap kedua restrukturisasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perombakan ini sebagai rangka penyegaran dan penyehatan organisasi yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Restrukturisasi ini bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi juga strategi untuk mewujudkan kedaulatan digital yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Meutya dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian Komdigi Tahun 2025 di Media Center Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga melantik jaksa wanita sebagai staf ahli, yaitu Cahyaning Widowati. Meutya berharap para pejabat yang dilantik mampu bekerja dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani masyarakat.
“Saya yakin dengan kerja keras serta komitmen tinggi, Saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Jagalah nama baik kementerian dan pastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Foto: Menteri Komdigi Meutya Hafid meninjau Satgas Komdigi di Bandara Soetta, Tangerang. Banten. (CNBC Indonesia/Novina)
Menteri Komdigi Meutya Hafid meninjau Satgas Komdigi di Bandara Soetta, Tangerang. Banten. (CNBC Indonesia/Novina)Dalam kesempatan tersebut, Meutya kembali menegaskan enam fokus utama kementerian dalam mendukung transformasi digital nasional, yaitu pembangunan konektivitas digital yang merata, penguatan ekonomi digital, digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif dan berbasis kepercayaan.
“Keenam pilar ini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” sebutnya.
Meutya mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkontribusi maksimal dalam mencapai target transformasi digital yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya dan pola pikir. Karena itu, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus berinovasi, bersinergi, dan bekerja keras demi mewujudkan visi besar Indonesia,” tuturnya.
(wur)
-
Menkomdigi Yakin Indonesia Siap Jadi Penguasa AI Asia Tenggara
Jakarta –
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin sektor teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di wilayah Asia Tenggara.
Keyakinan tersebut karena pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk mendukung kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Ini juga bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menempatkan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam 100 hari pertama kabinet, Menkomdigi mengungkapkan komitmen pemerintah dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan dan ekonomi digital.
“AI kini menjadi arena kompetisi global. Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus membangun ekosistem digital yang mandiri dan kompetitif,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya.
Pada kesempatan ini, Meutya menyoroti bagaimana inovasi, strategi, dan kesiapan menghadapi perubahan lebih penting dari pada sekadar besarnya modal investasi.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, dengan GMV yang diperkirakan mencapai US D90 Miliar pada 2024. Dengan strategi yang tepat, kita bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” ungkap Menkomdigi.
Pemerintah saat ini berfokus pada tiga pilar utama transformasi digital, yakni inklusif, memberdayakan, dan terpercaya.
Inklusif dengan memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan industri dalam ekosistem digital; Memberdayakan, menekankan teknologi memberikan manfaat nyata dan mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online atau pinjaman ilegal; dan terpercaya, berfokus pada keamanan data dan kedaulatan digital Indonesia.
Disampaikannya bahwa di tahun 2025 menjadi momentum penting dalam menyiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi 2030, di mana 68% populasi berada dalam usia produktif.
“Ini peluang besar. Kita harus memastikan generasi muda siap bersaing secara global dengan 9 juta talenta digital yang kompeten,” tambahnya.
Akan tetapi, kata Meutya, implementasi transformasi digital tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ia pun mengajak industri, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang kuat.
“Kita harus bergerak bersama, dengan visi yang jelas dan keberanian untuk berinovasi. Masa depan digital Indonesia ada di tangan kita semua,” tutupnya.
(agt/agt)
-
Menkomdigi Ungkap Sedang Verifikasi Merger XL-Smartfren
Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memproses verifikasi persyaratan merger XL Axiata dan Smartfren. Perkembangan tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Meutya mengatakan pada prinsipnya pemerintah mendukung jika merger tersebut dapat berdampak industri yang lebih sehat dan utamanya layanannya yang lebih baik untuk masyarakat konsumen.
“Namun ini tentu memerlukan verifikasi terlebih dahulu,” ujar Meutya kepada detikINET, Kamis (30/1).
“Saat ini di Komdigi sedang proses verifikasi persyaratan merger. Misal pengelolaan frekuensi pasca merger akan seperti apa, compliance terhadap aturan pekerja sehingga pekerja dari dua perusahaan yang merger ini juga hak-haknya terjaga, harus ikut aturan tenaga kerja,” sambungnya.
Menkomdigi mengungkapkanya bahwa salah satu dari persyaratan persetujuan juga, misal dengan merger operator seluler ini ada komitmen pembangunan infrastruktur Tanah Air kedepan.
“Pada prinsipnya perlu dipastikan terlebih dulu merger ini memberi dampak baik bagi konsumen, pekerja dan usaha,” kata Menkomdigi Meutya Hafid.
Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, para pemegang saham XL Axiata dan Smartfren menyatakan sepakat untuk menggabungkan anak usaha mereka yang nantinya punya entitas perusahaan bernama XLSmart.
Kesepakatan tersebut terjadi usai menandatangani perjanjian definitif untuk usulan penggabungan dengan nilai perusahaan pra-sinergi gabungan sebesar Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.
Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.
Terbaru, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas mengumumkan penandatanganan dua Nota Kesepahaman untuk kolaborasi dan penuntasan merger. Acara dilakukan di depan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (28/1/2025).
Nota kesepahaman pertama untuk kolaborasi terkait sinergi potensial di Malaysia, Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan ekosistem telekomunikasi masing-masing pihak, Axiata dan Sinar Mas menjajaki penyediaan solusi 5G mutakhir, layanan untuk bisnis, infrastruktur digital, hingga inovasi fintech yang bermuara pada dukungan inisiatif transformasi digital di kawasan.
(agt/rns)