Tag: Meutya Hafid

Tegas! Prabowo Perintahkan Menteri Telusuri Sistem Pembayaran Judi Online

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk menggencarkan penelusuran terhadap sistem pembayaran judi online.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo tak ingin pemberantasan terbatas dalam ranah take down atau menutup aplikasi. Hal itu disampaikan Prabowo saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Senin (17/2/2025), terkait bidang politik, hukum, dan keamanan.

“Tadi bapak [Prabowo] minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya take down situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gateway-nya, aliran uangnnya ditelusuri,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2/2025).

Menurutnya, pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk antarnegara untuk mengatasi persoalan ini. Penyebabnya, kata Hasan, Kepala Negara Melihat banyaknya operator judi online yang berada di luar negeri.

“Jadi bukan sendirian Indonesia, tetapi kerja sama dengan negara lain juga,” pungkas Hasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali membahas perkembangan penanganan judi online dalam pemanggilannya ke Istana, Senin (17/2/2025).

Salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah pengeluaran aturan baru, kemungkinan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yang akan mengatur upaya lebih tegas dalam melawan judi online.

“Upaya blokir situs judi online sudah dilakukan pada hampir 1.000.000 situs. Namun, langkah ini bukan solusi final. Kami menyadari bahwa tak cukup hanya dengan men-take down situs, karena masalah judi online harus diatasi secara komprehensif,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah telah menerapkan sistem di mana platform-platform digital wajib berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menurunkan konten yang terkait dengan judi online serta pornografi anak.

“Kami mewajibkan platform untuk melakukan take down konten tersebut dalam waktu secepat mungkin,” tambahnya.

Pemerintah, kata Meutya, tidak akan berhenti di sini. Penanganan judi online akan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya.

“Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami, tetapi juga pihak-pihak lainnya yang turut serta dalam penegakan hukum,” pungkas Meutya.

17/02/2025 18:45
Komdigi Evaluasi Keamanan Siber PDN Cikarang, Antisipasi Tragedi PDNS Terulang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pusat data nasional (PDN) di Cikarang bakal beroperasi dalam waktu dekat. Saat ini masuk dalam tahap evaluasi keamanan siber guna mengantisipasi kasus PDNS 2 kembali terulang.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan PDN Cikarang bakal beroperasi setelah evaluasi terakhir selesai, terutama untuk cybersecurity.

“Kita kan tidak mau terulang lagi ya apa yang terjadi dengan PDNS,” kata Nezar di Komdigi, Senin (17/2/2025).

Diketahui, pada Kamis (20/6/2024) terjadi gangguan atau serangan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Serangan siber ransomware telah membuat lumpuh Pusat Data Nasional alias PDN nyaris lumpuh 4 hari.

Aksi peretas Locbit 3.0 itu menunjukan sistem keamanan siber pemerintah masih rawan sekaligus membuktikan bahwa tidak ada tempat aman untuk perlindungan data.

Adapun soal Lockbit 3.0 yang meretas PDN, adalah salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019 yang pada awalnya dikenal dengan nama ABCD. Mereka merupakan grup operator ransomware.

Akibat serangan LocBit 3.0, sebanyak 210 sistem milik pemerintah pusat maupun daerah diketahui terdampak, yang paling parah tentu adalah Imigrasi. Alhasil pelayanan Imigrasi mengalami gangguan.

Nezar menyampaikan bahwa PDN Cikarang bakal betul-betul beroperasi setelah standar untuk cybersecurity terpasang dengan baik.

“Jadi kita pastikan betul bisa beroperasi dengan comply dengan sejumlah aturan dan standar utama untuk cybersecurity,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan pembangunan pusat data nasional (PDN) bakal rampung dan siap beroperasi pada akhir Maret 2025.

Setelah rampung, PDN akan langsung dioperasikan untuk mendukung sejumlah layanan pemerintahan.

“PDN kita Salah satunya adalah Insya Allah tolong mohon doa Itu mungkin di akhir Maret sudah bisa running,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

Diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Selain itu, PDN juga berfungsi untuk emastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data.

17/02/2025 18:22
Menkomdigi sebut PP aturan penanganan judi online segera terbit

Presiden Prabowo menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi judi online (judol).

Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa payung hukum yang mengatur soal penanganan judi daring (online) akan segera diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

Hal itu disampaikan oleh Menkomdigi Meutya Hafid usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, dalam rapat terbatas dan makan siang bersama para menteri.

“Presiden kembali membahas tentang perkembangan penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan kemungkinan bentuknya PP,” kata Meutya saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dalam rapat tersebut, kata Meutya , Presiden Prabowo membahas perkembangan penanganan judi daring yang menjadi perhatian pemerintah.

Menurut Meutya, Presiden Prabowo menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi judi online (judol).

Sejauh ini, Pemerintah telah melakukan pemblokiran hampir satu juta situs judi daring. Namun, menurut Meutya, langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat.

Guna memberikan perlindungan ruang digital untuk anak, berbagai platform media pun telah diwajibkan untuk melakukan pemblokiran secepatnya jika terdapat konten pornografi maupun judi daring.

“Nanti para platform diharapkan juga patuh dan berkolaborasi. Kalau ada konten yang terkait dengan pornografi anak ataupun judi online, mereka diwajibkan untuk melakukan take down dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Meutya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

17/02/2025 17:53
Prabowo Siapkan Peraturan Pemerintah untuk Berantas Judi Online

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang akan diambil adalah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) guna memperketat regulasi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan praktik ilegal ini.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (27/2/2025).

“Presiden kembali membahas perkembangan penanganan judi online. Salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih tegas upaya pemberantasan judi online,” ujarnya.

Muetya mengungkapkan pemerintah telah memblokir hampir 1 juta situs judi online. Namun, ia mengakui pemblokiran saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

“Hampir 1.000.000 situs sudah diblokir. Namun, tindakan take down situs tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah tanpa adanya upaya lain yang lebih menyeluruh,” tambahnya terkait Prabowo Subianto yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait pemberantasan judi online.

Pemerintah juga sedang menerapkan aturan ketat bagi platform digital agar lebih proaktif dalam memblokir konten judi online dan pornografi.

“Kemenkomdigi telah menerapkan sistem, yaitu platform digital wajib memblokir konten terkait pornografi anak dan judi online dalam waktu secepat-cepatnya,” jelas Muetya.

Selain regulasi baru, pemerintah juga akan bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan lebih efektif.

“Sesuai arahan presiden, pemberantasan judi online harus dilakukan secara berkelanjutan dengan kerja sama lintas sektor,” pungkasnya terkait Prabowo Subianto yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait pemberantasan judi online.

17/02/2025 17:42
Pemeritah Bakal Terbitkan PP untuk Berantas Judi Online

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali membahas perkembangan penanganan judi online dalam pemanggilannya ke Istana, Senin (17/2/2025).

Salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah pengeluaran aturan baru, kemungkinan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yang akan mengatur upaya lebih tegas dalam melawan judi online.

“Upaya blokir situs judi online sudah dilakukan pada hampir 1.000.000 situs. Namun, langkah ini bukan solusi final. Kami menyadari bahwa tak cukup hanya dengan men-take down situs, karena masalah judi online harus diatasi secara komprehensif,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah telah menerapkan sistem di mana platform-platform digital wajib berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menurunkan konten yang terkait dengan judi online serta pornografi anak.

“Kami mewajibkan platform untuk melakukan take down konten tersebut dalam waktu secepat mungkin,” tambahnya.

Pemerintah, kata Meutya, tidak akan berhenti di sini. Penanganan judi online akan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya.

“Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami, tetapi juga pihak-pihak lainnya yang turut serta dalam penegakan hukum,” pungkas Meutya.

17/02/2025 17:37
Iklan Animasi MBG Tuai Kritik, Ini Kata Komdigi

Jakarta –

Iklan animasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat kritikan. Gegaranya alih-alih menggandeng animator lokal, video tersebut dibuat dengan AI sehingga terdapat beberapa scene atau adegan yang janggal.

Menanggapi kritikan tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan iklan tersebut bagian dari kreativitas. Dia menilai tidak ada salahnya menggunakan AI untuk pekerjaan kreatif.

“Sekarang juga sudah banyak digunakan untuk iklan, film animasi dan lainnya. Dan itu hanya salah satu bentuk yang dibuat Komdigi,” kata Nezar usai acara Penandatanganan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital di Kantor Komdigi, Senin (17/2/2025).

“Kami juga memakai berbagai tools lainnya, termasuk juga yang dihasilkan oleh kreativitas tanpa AI juga ada,” lanjutnnya.

Sayangnya Nezar tidak menjawab saat disinggung soal kreator lokal dan bagian dari efisiensi anggaran. Dia hanya merespons dengan tersenyum.

Untuk diketahui video iklan animasi MBG diposting awal Februari lalu di media sosial milik Komdigi. Selain itu sempat diunggah Menkomdigi Meutya Hafid di akun Instagramnya dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah di X.com.

Video tersebut menampilkan sosok mirip Presiden Prabowo Subianto yang tengah membagikan makan bergizi gratis ke sejumlah murid sekolah. Kedatangan presiden disambut gembira oleh anak-anak.

Mereka kemudian berdoa bersama sebelum menyantap makanan yang bagikan presiden. Video berdurasi 38 detik tersebut sudah ditonton lebih dari 1 juta kali dan dibanjiri beragam komentar miring warganet, berikut rangkumannya.

“Komdigi budgetnya dipake apa sih, kok comis ilustrator aja ga mampu? Malah pakai ai, kocak,” kata @sasasynk.

“Profil wajahnya ga konsisten. Kanan atas malah mirip Pak SBY. Udah paling bener make jasa animator. AI malah jelek hasilnya,” nilai @rezaa06.

“Sebenarnya pencitraan yang salah bisa terjadi di semua aspek tidak hanya saat kampanye saja..
Sebaiknya penggunaan AI juga dilarang untuk pencitraan pejabat pemerintah..,” kata @Yogyakasta.

“Sekelas mentri/kementerian aja product campaignnya pake AI, jangan berharap industri animasi/kreatif bisa maju. Pemerintah/Kementerian aja gak mendukung,” kritik @zarninugrahasaputra.

(afr/afr)

17/02/2025 15:45
Presiden: Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha

Revisi PP 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan untuk kemudahan berusaha.

“Revisi PP 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Hal tersebut dikatakan Presiden saat menyampaikan sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi di Indonesia.

Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Regulasi tersebut telah mengubah pendekatan perizinan berusaha di Indonesia dari yang semula berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based) serta menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan yang kompleks menjadi terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS).

Dengan pemberlakuan regulasi tersebut, jumlah perizinan berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS hingga 1 Juli 2024 mencapai lebih dari 9.5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Meski demikian, dalam pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian seiring dengan dinamika yang terjadi.

Di tengah ketidakpastian global dan iklim usaha saat ini, Pemerintah meyakini perlu dilakukan revisi terhadap PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi.

Selain revisi PP Nomor 5 Tahun 2021, Presiden juga menyampaikan sejumlah kebijakan dalam rangka mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi di Indonesia.

Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan dan energi, pembentukan Danantara, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selanjutnya, kredit investasi untuk industri padat karya, keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi, kebijakan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), dan pembentukan Bank Emas.

Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dirinya bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

17/02/2025 15:05
Google Pakai AI Supaya Remaja Sulit Bohong soal Usia – Page 3

Untuk diketahui juga, rencana Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menerapkan aturan lebih ketat untuk melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya, seperti pornografi dan perjudian online mendapat dukungan dari Google.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden Kebijakan Publik YouTube Leslie Miller saat melakukan pertemuan dengan Menkomdigi (Menteri Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid.

“Kami mengharapkan kerja sama dari Google untuk memastikan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia,” tutur Menkomdigi dalam siaran pers yang diterima, Kamis (13/2/2025).

Menurut Menkomdigi, regulasi ini sangat diperlukan karena kasus pornografi anak dan perjudian online di Indonesia terus meningkat.

Data dari National Center for Missing and Exploited Children menunjukkan Indonesia termasuk dalam empat besar negara dengan kasus pornografi anak tertinggi di Indonesia.

Sementara itu, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan pemain judi online di usia bawah 10 tahun mencapai 2 persen dari keseluruhan pemain, dengan total 80.000 orang.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan platform kami lebih aman bagi semua pengguna, terutama anak-anak,” tutur Leslie.

Terlebih, menurut Leslie, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk Google, seperti YouTube. Karenanya, perusahaan siap mendukung inisiatif pemerintah Indonesia.

16/02/2025 12:00
Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra

Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima KTA khusus partai dari Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto. ANTARA/Tim LMI

Anggota Kabinet Merah Putih hadiri HUT Ke-17 Gerindra
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 15 Februari 2025 – 12:23 WIB

Elshinta.com – Anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, terlihat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dari perwakilan wakil menteri hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka. Pada hari Sabtu ini Partai Gerindra merayakan hari jadi ke-17 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut turut dihadiri tidak hanya anggota Kabinet Merah Putih, tetapi juga sejumlah pemimpin partai seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Adapun sehari sebelum perayaan HUT, tepatnya pada hari Jumat (14/2), diadakan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Sumber : Antara

15/02/2025 21:50
Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, residen RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

Berdiri apit Prabowo, Jokowi dan Gibran hadiri HUT Ke-17 Gerindra
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 15 Februari 2025 – 13:57 WIB

Elshinta.com – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdiri berdampingan mengapit Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri HUT Ke-17 Partai Gerindra. Berdasarkan pantauan tayangan langsung akun YouTube Gerindra melaporkan Joko Widodo (Jokowi) berdiri di sebelah kanan Prabowo, sedangkan Gibran berdiri di sebelah kiri Prabowo.

Ketiganya juga diapit oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Prabowo, Gibran dan Jokowi kompak memakai kemeja putih, sedangkan Prabowo dilengkapi dengan peci hitam di kepala. Acara dimulai dengan dinyanyikannya Mars dan Hymne Partai Gerindra.

Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya turut dikumandangkan dalam acara tersebut. Presiden Prabowo kemudian mengajak seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta dan menundukkan kepala. Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Beberapa sosok menteri koordinator yang telah terlihat hadir, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Sementara itu, deretan menteri yang telah hadir dalam perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Sumber : Antara

15/02/2025 19:40