Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Telkomsel Harap Frekuensi 1,4 GHz jadi Akselerator Pemerataan 5G di Indonesia

    Telkomsel Harap Frekuensi 1,4 GHz jadi Akselerator Pemerataan 5G di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berharap pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz dapat menjadi akselerator bagi perluasan dan pemerataan adopsi teknologi 5G di Indonesia.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan melalui implementasi teknologi wireless, kehadiran Broadband Wireless Access (BWA) 1,4 GHz berpotensi memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional serta mendorong peningkatan penetrasi layanan fixed broadband.

    “Serta mendukung tersedianya layanan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (30/10/2025).

    Dia menambahkan, sinergi antara operator telekomunikasi, pemerintah, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar pemanfaatan pita frekuensi tersebut berjalan optimal dan memberikan nilai tambah bagi ekosistem digital nasional.

    “Hal ini sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital yang dicanangkan Komdigi, yaitu mewujudkan konektivitas yang merata, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian digital Indonesia,” ujar Fahmi.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para pemenang lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

    “Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 GHz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya di Jakarta pada 23 Oktober 2025.

    Menurut Meutya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja menuntaskan proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan bagi pengembangan teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Teknologi ini diharapkan dapat menghadirkan konektivitas yang lebih baik, khususnya di kawasan perumahan.

    “Dan FWA ini juga mendorong internet lebih murah dan juga lebih merata,” imbuhnya.

    Meutya menambahkan, dampak pembangunan jaringan hasil lelang frekuensi tersebut kemungkinan belum akan terasa signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai terlihat pada 2026.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz untuk mendukung pengembangan jaringan 5G di Indonesia.

    “Lelang berikutnya akan kita lakukan terhadap frekuensi 2,6 GHz untuk 5G. Jadi ada untuk FWA, ada untuk 5G agar juga ada percepatan dan juga koneksi yang lebih baik daripada 4G yang saat ini kita gunakan,” jelas Meutya.

  • Kapasitas Data Center Meningkat 52% dalam 8 Bulan

    Kapasitas Data Center Meningkat 52% dalam 8 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat jumlah kapasitas data center di Indonesia meningkat 52% dalam kurun waktu kurang dari setahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan total kapasitas pusat data nasional pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, yakni bulan Oktober 2024, sebesar 190 megawatt (MW). Angka tersebut meningkat menjadi 290 MW pada  Juni 2025.

    “Dalam waktu kurang dari setahun kapasitas (pusat data) meningkat lebih dari 52%, jadi dalam satu tahun pemerintahan pak Presiden Prabowo peningkatannya sampai 52 persen dari 190 MW ke 290 MW,” kata Meutya dilansir dari Antara, Kamis (30/10/2025).

    Dia menilai peningkatan ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari perusahaan teknologi global untuk berinvestasi pada pembangunan pusat data di Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ujar Meutya, telah mengumumkan ada 12 perusahaan asal Amerika Serikat yang membangun ekosistem pusat data di Indonesia.

    Lebih lanjut, Meutya memaparkan hingga April 2025, sudah ada 180 pusat data yang telah beroperasi di Indonesia dari berbagai skala. Delapan di antaranya dikategorikan sebagai “Tier 4” atau memiliki kemampuan operasional terbaik, sementara tiga pusat data lainnya berfokus pada teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “Jadi (pusat data) sudah (beroperasi) dengan teknologi terbaru yaitu artificial intelligence,” ucapnya.

    Persaingan pusat data (data center) khusus AI makin panas setelah perusahaan asal Dubai, EDGNEX Data Centers by DAMAC, di Jakarta dengan total investasi mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37,54 triliun (asumsi kurs Rp16.323 per dolar AS).

    Dalam 2 bulan terakhir, jumlah data center jumbo di Indonesia bertambah cukup banyak. Damac menyusul PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dan Kongsi Equinix-Astra yang sebelumnya juga telah merilis data center baru di Indonesia.

    Proyek milik perusahaan yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab itu menjadi salah satu pengembangan khusus AI terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas tambahan di masa mendatang sebesar 144 Megawatt (MW).

    Untuk diketahui, EDGNEX beroperasi di 11 negara, yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Thailand, Malaysia, Yunani, Spanyol, Finlandia, Italia, termasuk Indonesia.

    Pendiri DAMAC Group Hussain Sajwani mengatakan setelah proses akuisisi lahan yang diselesaikan pada Maret lalu oleh DAMAC, lokasi ini telah memasuki tahap awal konstruksi dengan fase pertama yang diperkirakan siap beroperasi pada Desember 2026.

    Nantinya, pusat data ini akan mengadopsi rak AI berdensitas tinggi, sehingga menetapkan standar baru untuk infrastruktur generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata Sajwani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sajwani mengatakan dengan pesatnya adopsi AI di berbagai sektor, proyek ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi.

    Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa proyek pusat data yang mengadopsi AI ini dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya.

    “Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” ungkapnya.

  • Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Bisnis.com, MALANG — Sudah lebih dari 3 bulan, Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, beroperasi. Denyut usaha di koperasi desa ini mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat.

    Koperasi Desa Merah Putih (KMP) Karangbesuki ini mengoptimalkan jalur pemasaran berbasis digital secara sederhana yakni memanfaatkan saluran media sosial. Seluruh produk yang dijual kepada konsumen dan anggota, dapat dipantau langsung melalui media sosial.

    Dengan pendekatan tersebut, ada dua aspek yang ingin dijangkau oleh pengurus dan pengelola KMP Karangbesuki. Pertama, informasi yang cepat mengenai produk kepada anggota. Kedua, memantau langsung keaktifan anggota dalam berorganisasi di koperasi.

    “Informasi mengenai produk-produk yang dijual, jumlah stok, dan permintaan anggota, semua bisa dipantau secara digital,” kata Ketua KMP Karangbesuki R. Susy Devi Kurnia kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Susy, seluruh pengurus dan pengawas di KMP Karangbesuki telah memperoleh pembekalan dan pelatihan mengenai pemanfaatan serta literasi digital.

    Meskipun pelatihan digital masih relatif sederhana, katanya hal itu sangat membantu dalam mengelola informasi yang benar terkait dengan sumber-sumber utama yang kaitannya dengan pengelolaan KMP.

    “Semua pengurus yang berjumlah 7 orang dan 5 orang pengawas telah dilatih digital. Sekarang kan informasi berkembang cepat, kami sadar kalau tidak dapat sumber yang terpercaya atau tidak tahu cara mengakses ke sumber-sumber resmi, malah bisa merugikan kami sebagai pengelola,” katanya.

    Pengetahuan lain yang juga terus dipelajari dengan adanya pembekalan digital yakni terkait dengan pemanfaatan aplikasi untuk mendukung bisnis koperasi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan, antar jemput barang, layanan transaksi pembayaran, dan lain sebagainya.

    Dalam menjalankan bisnis, KMP Karangbesuki menjual beras, gula, tepung, minyak goreng, telur, dan gas elpiji. Saat ini, jumlah anggota KMP sebanyak 54 orang.

    Produk komoditas beras, gula, tepung, telur, dan minyak goreng, kata Susy dipasok dari Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), BUMD milik Pemkot Malang dengan konsentrasi bisnis pada pangan.

    Perumda Tunas tidak mensyaratkan koperasi harus menempatkan terlebih dulu dana kemudian baru bisa dipasok komoditas pangan. Ketika ada permintaan dari KMP, Perumda Tunas langsung memasok ke koperasi.

    KMP Karangbesuki di Kota Malang ini menjadi salah satu proyek percontohan digitalisasi yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Talenta Digital

    Pada Agustus 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berkesempatan mengunjungi KMP Karangbesuki untuk memberikan dukungan dalam kegiatan pelatihan dan upskilling digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih.

    Tujuan dari kegiatan pelatihan agar KMP dapat dijalankan lebih modern dengan pendekatan layanan yang bisa dijalankan secara transparan, cepat, dan efisien.

    Pelatihan digital tersebut sejalan dengan upaya dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong masyarakat yang memiliki literasi digital secara mumpuni dan menciptakan talenta digital.

    Salah satu yang dikembangkan Komdigi dalam mendukung talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship. Tahun ini, total peserta pelatihan sebanyak 366.571 orang dengan lulusan mencapai 274.971 orang.

    Lima besar untuk peserta terbanyak di program Digital Talent Scholarship terkonsentrasi di pelatihan pemasaran digital dasar (44.016), lalu kewirausahaan digital dasar (21.457), junior web developer (20.944), video content creator (20.462), dan data science (19.269). 

    Dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disebutkan bahwa perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. 

    Apabila perkembangan digitalisasi tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu negara secara signifikan.

    Pemerintah terus berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menuturkan lebih dari 907.000 orang saat ini telah menjadi anggota Kopdes Merah Putih dan lebih dari 640.000 orang menjadi pengurus dan pengawas Kopdes Merah Putih. 

    “Ada juga potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 20 hingga 25 orang tenaga kerja per Kopdes Merah Putih, sebagai karyawan pada tujuh unit usaha koperasi,” kata Menkop.

    Selain itu, Kementerian Koperasi merekrut 1.104 orang Project Management Officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 orang Business Assistant (BA) yang mendampingi koperasi di lapangan. 

    Tenaga kerja Kopdes Merah Putih dibekali dengan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan lembaga dan usaha koperasi. 

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja.” (*)

  • Tarif Internet Dinilai Mahal, Menkomdigi Minta Turunkan Harga ke APJII

    Tarif Internet Dinilai Mahal, Menkomdigi Minta Turunkan Harga ke APJII

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    Hal itu diungkapkan Meutya saat audiensi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dikutip dari siaran pers diterima detikINET, Selasa (28/10/2025).

    Meski tidak menyebutkan secara spesifik tarif yang dimaksud, Menkomdigi mengatakan kepada APJII karena ia menemukan masih ada penyedia jasa internet yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” ucapnya.

    Disampaikan Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif.

    “Biaya mahal itu relatif. Operator seharusnya bisa menekan biaya dengan berbagai cara, termasuk kerja sama dan infrastructure sharing,” jelasnya.

    “Saya paham industri juga sedang sulit, tapi ayo kita lihat daerah-daerah mana yang bisa diberi keringanan. Kalau di wilayah lain perlu penyesuaian harga, silakan, asalkan transparan,” ungkap menambahkan.

    Selain soal harga, Meutya mengatakan kepada APJII mengenai perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” pungkas Menkomdigi.

    (agt/rns)

  • Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    Meutya mengakui meski tidak mudah, kehadiran internet yang terjangkau bagi masyarakat harus diupayakan.

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dikutip, Selasa (28/10/2025).

    Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor. Dia berharap agar operator memperhatikan harga yang diberikan kepada pelanggan.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” ujarnya.

    Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif, termasuk dengan skema berbagi infrastruktur dengan operator lain sehingga ongkos gelar dapat ditekan menjadi lebih terjangkau.

    “Biaya mahal itu relatif,” kata Meutya.

    Menkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi tarif dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain soal harga, Meutya menegaskan perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    Dia berharap ISP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa menikmati layanan internet dengan harga wajar dan mutu terjamin.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” tegasnya.

    Sebelumnya, harga langganan internet tetap atau fixed broadband di Indonesia mencapai US$0,41 megabit per detik (Mbps), paling mahal dibandingkan dengan biaya internet di negara Asia Tenggara lainnya.

    Dilansir dari laman Visual Capitalist mengacu data We Are Social, harga yang dibayarkan orang untuk mengakses internet bervariasi di seluruh dunia. 

    Di Filipina, biaya rata-rata yang dihabiskan untuk berlangganan internet rumah mencapai US$0,14. Sementara itu Malaysia dan Vietnam masing-masing sekitar US$0,09 dan US$0,04. Singapura terendah di Asia Tenggara dengan tarif US$0,03 per Mbps. 

    Data dari We Are Social membandingkan biaya langganan internet dari lebih dari 60 negara pada 2025. Data tersebut membandingkan biaya internet fixed broadband per Mbps.

  • Menkomdigi Minta ISP Sediakan Akses Internet Terjangkau untuk Masyarakat – Page 3

    Menkomdigi Minta ISP Sediakan Akses Internet Terjangkau untuk Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dalam audiensi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

    Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” katanya.

    Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif.

    “Biaya mahal itu relatif. Operator seharusnya bisa menekan biaya dengan berbagai cara, termasuk kerja sama dan infrastructure sharing,” jelasnya.

    Menkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi tarif dan kualitas layanan kepada pelanggan.

    “Saya paham industri juga sedang sulit, tapi ayo kita lihat daerah-daerah mana yang bisa diberi keringanan. Kalau di wilayah lain perlu penyesuaian harga, silakan, asalkan transparan,” katanya.

    Selain soal harga, Meutya menegaskan perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” tegasnya.

    Ia berharap ISP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa menikmati layanan internet dengan harga wajar dan mutu terjamin.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Sebut 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru akan Tercipta oleh AI

    Menkomdigi Meutya Hafid Sebut 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru akan Tercipta oleh AI

    GELORA.CO – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, meyakini bahwa Kecerdasan Artifisial atau Artificial intelligence (AI) merupakan peluang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Alih-alih menjadi ancaman bagi tenaga kerja manusia.

     “Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan di dunia pada tahun 2025. Namun, pada saat yang bersamaan, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” kata Meutya di Jakarta, dikutip Senin (27/10).

    Menurut Meutya, Indonesia tergolong negara yang paling optimis di dunia dalam menyikapi kemajuan AI. Masyarakat Indonesia dinilai memiliki kesiapan tinggi dalam mengadopsi teknologi baru tanpa kekhawatiran yang berlebihan.

    “Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu merupakan pertanda yang baik,” jelas dia.

    Meutya menekankan bahwa AI harus diposisikan sebagai penguat kemampuan manusia, bukan pengganti. “Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia,” ujarnya.

    Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), jelas Meutya, sedang merancang Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan strategis yang berlaku lintas sektor. Regulasi ini diharapkan dapat diterbitkan sebagai Peraturan Presiden pada awal tahun 2026. 

    “Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua,” ungkapnya.

    Selain regulasi, pemerintah juga fokus pada pemerataan akses digital untuk memastikan semua warga dapat menikmati manfaat AI. 

    “Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Kami juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata,” jelasnya.

    Di sisi lain, Meutya juga mengajak semua pihak untuk menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan. 

    “Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” tukas dia. (*)

  • Beban Baru WIFI-MyRepublic, Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Beban Baru WIFI-MyRepublic, Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan kepada para pemenang lelang pita 1,4 GHz, PT Telemedia Komunikasi Pratama dan PT Eka Mas Republik untuk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah. 

    Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan baru karena selain harus menyiapkan ekosistem 1,4 GHz yang belum matang dan berinvestasi pada perangkat base transceiver station (BTS), keduanya juga harus dapat menyeimbangkan keuangan dengan harga internet rumah yang murah. 

    Sekadar informasi, Telemedia Komunikasi Pratama merupakan anak usaha dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI). Sementara itu Eka Mas Republik atau MyRepublic adalah anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta WIFI dan DSSA untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

    “Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya, Kamis (23/10/2025). 

    Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026. 

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar. Melalui lelang tersebut, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap atau fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

    Dalam hasil seleksi,WIFI memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, DSSA memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. 

    Jajaran direksi WIFI

    2X Pencapaian IndiHome

    Adapun target 20 juta rumah terhubung internet murah setara dua kali lipat dari torehan pelanggan pemimpin pasar fixed broadband IndiHome. Selama lebih dari 10 tahun beroperasi, IndiHome dapat melayani 10,1 juta pelanggan internet rumah per Juni 2025.

    Jumlah pelanggan itu tumbuh 10% secara tahunan. Pencapaian tersebut merupakan kerja keras Telkom-Telkomsel yang berfokus pada dua jalur utama yaitu untuk pemasaran dan layanan purna jual IndiHome. 

    Dalam mencapai target tersebut, Telkom mengandalkan sejumlah strategi, termasuk mendorong tenaga pemasar yang lebih banyak lewat program Sobat IndiHome.

    Informasi yang beredar lebih dari 31.000 Sobat IndiHome di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan penawaran layanan door-to-door dan mendukung akuisisi pelanggan baru.

    Anggota ini bekerja sebagai tenaga lepas yang mendapat komisi berdasarkan keberhasilan mendapatkan pelanggan baru.  Telkom juga mengandalkan sekitar 16.000 teknisi yang menangani instalasi dan layanan purna jual kepada pelanggan berdasarkan data terakhir pada 2022. 

    Peluang dan Tantangan

    Komdigi menyebut frekuensi 1,4 GHz dapat membantu memperluas jangkauan akses internet broadband, khususnya untuk wilayah yang belum terjangkau fiber optik atau infrastruktur kabel. Pita ini nantinya akan digunakan untuk Fixed Wireless Access (FWA) dan kebutuhan internet rumah.

    Kecepatan internet yang diberikan besar seperti internet tetap, namun perusahaan telekomunikasi tidak perlu usaha keras untuk menarik kabel ke rumah-rumah untuk menjangkau pelanggan, sehingga secara ongkos seharusnya lebih murah dan mudah dalam menjangkau pelanggan.

    Sementara itu dari sisi tantangan, kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz.  Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Pekerja memperbaiki jaringan internet rumah

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge  mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama multi-tahun dengan Qualcomm Technologies, Inc. untuk penyediaan solusi platform Qualcomm Dragonwing FWA yang akan mendukung proyek broadband terjangkau Surge.

    Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menjelaskan kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam misi WIFI untuk menghadirkan konektivitas broadband terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

    “Dengan memanfaatkan platform Dragonwing FWA dalam perangkat CPE FWA 1,4 GHz kami, Surge dapat mempercepat penetrasi broadband dan menghadirkan akses internet cepat dan terjangkau bagi jutaan rumah tangga yang selama ini belum terlayani dengan baik,” ujar Shannedy dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

  • Bahlil Ikuti Gaya Prabowo, Sebut Nama Anak Buahnya Satu Per Satu di Acara Golkar

    Bahlil Ikuti Gaya Prabowo, Sebut Nama Anak Buahnya Satu Per Satu di Acara Golkar

    Bahlil Ikuti Gaya Prabowo, Sebut Nama Anak Buahnya Satu Per Satu di Acara Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengikuti cara Presiden Prabowo Subianto yang sering menyebut bawahannya satu per satu dalam sebuah acara.
    Hal itu juga dilakukan Bahlil dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Partai Golkar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025) malam.
    “Wakil-wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya absen satu-satu. Ini kita ikut gaya-gaya Bapak Presiden Prabowo. Setuju ya?” kata Bahlil.
    Dia kemudian mulai menyebut sejumlah nama politikus Partai Golkar seperti Ahmad Doli Kurnia, Ace Hasan Syadzili, hingga Meutya Hafid.
    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo kerap mengabsen pejabat dan menteri yang hadir dalam pidatonya.
    Dalam acara itu, Bahlil mengatakan, dengan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW dan rangkaian acara peringatan HUT Golkar, ada rasa ingin untuk meneladani sifat nabi.
    Sifat Nabi tersebut adalah jujur, amanah, komunikatif dan cerdas.
    “Karena kalau Partai tidak cerdas dan tidak komunikatif, maka saya pikir itu ada ruang yang tersumbat untuk kita memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Bahlil.
    Atas dasar tersebut, Bahlil meminta doa kepada para hadirin dalam acara tersebut agar bisa konsisten memberikan kontribusi terhadap negara.
    “Semoga segala yang kami lakukan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT,” katanya.
    Bahlil juga sempat menyinggung kontribusi santri karena acara tersebut berdekatan dengan peringatan Hari Santri.
    Menurut Bahlil, santri sudah berjuang untuk kemerdekaan dan harus lebih berdaya dan lebih cerdas dalam setiap perkembangan zaman.
    “Santri telah terbukti memberikan kontribusi maksimal bagi negara,” ujar Menteri ESDM ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ojol Tuntut Revisi, Grab Food dan GoFood Malah Kehilangan Payung Hukum

    Ojol Tuntut Revisi, Grab Food dan GoFood Malah Kehilangan Payung Hukum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Formula Tarif Layanan Pos Komersial menjadi salah satu peraturan yang diterbitkan di selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Formula tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 yang disahkan pada Mei lalu.

    Permenkomdigi tersebut merupakan pengganti aturan sebelumnya yaitu Permenkominfo No. 1/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Aturan yang lama ini sempat mengundang protes dan demonstrasi dari pengemudi ojol. Para ojol minta regulasi direvisi karena tidak menetapkan tarif bagi jasa pengiriman makanan dan minuman instan seperti Grab Food dan GoFood.

    Pada dasarnya Permenkomdigi no. 8 2025 mengatur tarif layanan pos komersial atau ongkos kirim. Salah satu yang dibahas adalah terkait tarif layanan pengantaran.

    Dalam aturan itu dijelaskan tarif layanan pos komersial ditetapkan penyelenggara pos. Namun ini berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Perhitungannya ada di pasal 41, yakni biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin pada platform layanan. Biaya operasionalnya diatur dalam ayat (4), terdiri dari biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, biaya karena kerja sama penyedia sarana dan prasarana, serta akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

    Pemerintah tidak menetapkan tarif atas dan bawah untuk ongkos pengiriman dalam aturan tersebut. Sebab Direktur Pos dan Penyiaran Ditjen Ekosistem Digital Komdigi, Gunawan Hutagalung menjelaskan tarif tidak diatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pos.

    “Tapi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula tarif. Nah, formula tarif yang di PM ini dijelaskan lagi. Oh kalau mau buat tarif, ini loh biaya-biayanya,” jelas Gunawan ditemui beberapa waktu yang lalu.

    Namun tak menutup kemungkinan tarif bisa ditentukan pemerintah, berdasarkan adanya laporan dari pelaku usaha terkait tarif. Kemudian, menteri akan melakukan evaluasi terkait tarif tersebut.

    Sejumlah pengemudi ojek daring (ojol) menggelar aksi demo di depan gedung Kominfo, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

    Dalam pasal 42 ayat (2) ditetapkan evaluasi akan dilakukan berdasarkan lima hal. Mulai dari ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan pos.

    Penetapan tarif batas atau bawah oleh pemerintah tersebut tetapi hanya sementara, yaitu berlaku paling lama sepanjang 6 bulan.

    Namun, pengelola aplikasi menyatakan penetapan tarif untuk layanan pesan antar makanan seperti GrabFood dan Gofood masih mengacu pada Permenkominfo No. 1/2012. Alasannya, Permenkomdigi No. 8/2025 tidak mengatur pengiriman dari titik ke titik.

    Kedua aturan sama-sama menyatakan bahwa tarif pos komersial ditetapkan oleh penyelenggaraan layanan pos komersial dan terdiri dari komponen biaya ditambah margin. Perbedaannya ada pada komponen perhitungan komponen biaya.

    Aturan yang lama menyatakan, kelompok biaya komponen perhitungan tarif terdiri dari kelompok biaya operasi/produksi (termasuk biaya resiko), kelompok biaya pemasaran, kelompok biaya administrasi, kelompok biaya umum; dan biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi.

    Sedangkan Permenkomdigi no. 8/2025 mencantumkan cara perhitungan biaya produksi yang jauh lebih detail, yaitu mencakup biaya tenaga kerja atau karyawan, biaya transportasi, biaya aplikasi, biaya teknologi, biaya yang timbul akibat kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya yang timbul akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

    Penumpang menggunakan jasa ojek daring di Stasiun Palmerah, Jakarta, Kamis (8/9/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

    “Judulnya sama, yakni layanan pos komersial. Dulu, diatur sama, kami masuk ke aturan ini. Akan tetapi, kami layanan point to point yang berbeda dengan layanan logistik yang memakai pergudangan, tidak diatur [di Permenkomdigi]. Ini masih didiskusikan,” kata juru bicara Grab dalam pertemuan dengan media.

    Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa aturan soal tarif pengantaran makanan dan barang online seperti GrabFood dan GoFood, ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Karena kalau Permen (Peraturan Menteri) tentang pos memang mengaturnya pos, jadi memang tidak mengatur itu. Tapi betul bahwa ada ranah aturan di Kemenhub, tarif itu adanya di Kemenhub,” ujar Meutya saat ditemui usah Raker dengan Komisi I DPR, Juli lalu.

    Namun, kata dia, tata kelola PSE termasuk juga Grab dan Gojek, itu ada di Kementerian Komdigi. Menurut Meutya, ke depannya, Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.

    “Tapi tidak benar bahwa tarifnya di Komdigi, tarifnya di Kemenhub. Tapi tata kelolanya ada di Komdigi, mungkin di situ ada irisan yang nanti kami akan duduk sama-sama dengan Kemenhub,” terangnya.

    CNBC Indonesia sudah mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi mengenai kelanjutan pembahasan mengenai tarif pengantaran makanan dan barang untuk layanan on-demand seperti Grab dan Gojek, namun belum ada jawaban.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]