Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menkomdigi Minta SDM Data Center Diberi Pelatihan, Perkuat Keamanan Data

    Menkomdigi Minta SDM Data Center Diberi Pelatihan, Perkuat Keamanan Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta kepada penyedia pusat data atau data center untuk memberikan pelatihan kepada para pegawainya, sebagai salah satu langkah efektif melindungi data pengguna.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan ada empat poin yang perlu diperhatikan dalam tata kelola perlindungan data pribadi.

    Salah satunya adalah organisasi harus memastikan menjalankan pelindungan data yang efektif, termasuk penguatan di sisi SDM. 

    “Implementasi harus diwujudkan melalui berbagai program nyata, seperti peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM),” kata Meutya, Selasa (18/2/2025).

    Dia juga meminta komitmen dari seluruh organisasi. Komitmen dari seluruh jajaran organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung dan memperjuangkan perlindungan data pribadi.

    Kemudian, setiap organisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi seluruh persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku terkait perlindungan data pribadi. 

    “Sehingga proses asesmen berkala harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa organisasi tetap patuh terhadap regulasi yang terus berkembang,” ujarnya.

    Terakhir, organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengatur pemrosesan data pribadi.

    Meutya menuturkan berdasarkan data dari McKinsey, pasar industri data dunia diperkirakan mencapai US$274 miliar atau Rp4.459 triliun (kurs Rp16.275). Dengan adanya potensi ini, dirinya menyoroti potensi keamanan data pribadi.

    “Di tengah kemajuan teknologi dan adopsi layanan fintech, keamanan data pribadi menjadi isu yang semakin penting,” kata Meutya.

    Apalagi, Meutya menturkan Indonesia berada di peringkat ke-14 dunia terkait jumlah akun yang paling banyak mengalami kebocoran data. 

    Diprediksi, terdapat 160 juta akun mengalami kebocoran data selama 20 tahun terakhir berdasarkan data Surfshark Breach Data per Januari 2025. 

  • Layanan Dasar Komdigi Dijamin Tak Terganggu Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Layanan Dasar Komdigi Dijamin Tak Terganggu Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut bahwa program kerja Komdigi akan berjalan seperti biasa di tengah efisiensi anggaran selanjutnya.

    Diketahui pemerintah berencana melakukan penghematan anggaran lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, menjadi mencapai Rp750 triliun. 

    Meutya menuturkan sesuai dengan perkataan Menteri Keuangan bahwa seluruh layanan dasar tidak akan terganggu dengan adanya rencana efisiensi lanjutan ini.

    “Layanan dasar, itu tidak akan terganggu. Jadi untuk di Kemkomdigi kita berjalan seperti biasa,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan.

    Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMNRp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun [setara US$44 miliar],” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sementara Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).  

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” ujar Prabowo.

  • Industri Data Bisa Tembus US4 Miliar, Pemerintah Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Industri Data Bisa Tembus US$274 Miliar, Pemerintah Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Adapun, usulan ini dihembuskan melihat data dari McKinsey bahwa pasar industri data dunia diperkirakan mencapai US$274 miliar atau Rp4.459 triliun (kurs Rp16.275). 

    Dengan adanya potensi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital sempat menyoroti potensi keamanan data pribadi, salah satunya kebocoran data pribadi.

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan bahwa data pribadi sangat bernilai tinggi, apalagi untuk data sensitif, sehingga harus dijaga semaksimal mungkin.

    “Indonesia sebagai negara yang sering terkena pencurian data dan kebocoran data. Sehingga, masalah ini perlu ada perbaikan,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (18/2/2025).

    Lebih lanjut, Heru menyenggol terkait dengan sudah berlakunya Undang-Undang (UU) terkait dengan perlindungan data pribadi. Dirinya mengharapkan turunan dari UU PDP tersebut yang berbentuk Peraturan Pemerintah segera dikeluarkan guna memperkuat data masyarakat.

    “Kemudian juga, lembaga PDP segera dibentuk,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyampaikan pemerintah perlu benar-benar menjalankan Peratutan Perundangan Undangan yang sudah ada.

    Salah satunya, mengelola data center yang dimiliki oleh negara dengan memperkejakan orang yang memiliki integritas yang mumpuni. Selain itu, diperlukannya tindakan tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran data pribadi.

    “Dilakukan asesmen/audit terhadal aplikasi ataupun super platform, cloud, hardware pencuri data pribadi ataupun yang ada backdoor,” ucap Ian.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid merasa was-was dengan adanya potensi kebocoran data ditengah melonjaknya industri data dunia.

    Meutya menuturkan berdasarkan data dari McKinsey, pasar industri data dunia diperkirakan mencapai US$274 miliar atau Rp4.459 triliun (kurs Rp16.275). Dengan adanya potensi ini, dirinya menyoroti potensi keamanan data pribadi.

    “Di tengah kemajuan teknologi dan adopsi layanan fintech, keamanan data pribadi menjadi isu yang semakin penting,” kata Meutya di Indonesia Data and Economic (IDE), Selasa (18/2/2025).

    Apalagi, Meutya menturkan Indonesia berada di peringkat ke-14 dunia terkait jumlah akun yang paling banyak mengalami kebocoran data.  Diprediksi, terdapat 160 juta akun mengalami kebocoran data selama 20 tahun terakhir berdasarkan data Surfshark Breach Data per Januari 2025. 

  • Indonesia Perketat Keamanan Digital Anak: Upaya Pemerintah Melindungi Generasi Muda – Page 3

    Indonesia Perketat Keamanan Digital Anak: Upaya Pemerintah Melindungi Generasi Muda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) terus menegaskan komitmennya untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, terutama anak-anak. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutya Hafid saat peringatan Hari Keamanan Berinternet 2025.

    Menurut Meutya, peringatan ini menjadi momentum bagi semua negara untuk memperkuat perlindungan di dunia maya, tak terkecuali Indonesia. Terlebih, berdasarkan UNICEF, setiap setengah detik, seorang anak mengambil langkah pertama dalam dunia digital.

    “Namun, di balik layar yang tampak ramah, tersembunyi ancaman yang dapat mengubah perjalanan hidup seorang anak. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan tinggal diam dan telah mengambil langkah konkret dalam memperkuat perlindungan anak di dunia digital,” tutur Menkomigi dalam acara Hari Internet Aman bersama Google di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dijelaskan pula menurut data UNICEF, jumlah pengguna internet telah mencapai 221 juta orang atau 79,5 persen dari total populasi  di Indonesia.

    Lalu, 9,17 persen dari mereka berusia di bawah 12 tahun, sehingga menjadikan generasi muda makin rentan terhadap ancaman siber.

    Oleh sebab itu, pemerintah saat ini berupaya untuk merancang regulasi yang lebih ketat untuk perlindungan anak di dunia digital.

    Menurut Meutya Hafid, saat ini beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia, seperti Jerman, Prancis, Inggris, Jerman, serta Australia.

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan baru terkait pembatasan platform digital pada generasi muda. Ini termasuk di dalamnya Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Perli…

  • Menkomdigi: 13 Persen Anak-anak Punya Akun Rahasia di Media Sosial – Halaman all

    Menkomdigi: 13 Persen Anak-anak Punya Akun Rahasia di Media Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya pemerintah membuat aturan soal pembatasan media sosial (medsos) untuk anak-anak.

    Meutya menekankan pentingnya aturan soal pembatasan medsos untuk anak-anak. Berdasarkan data, kata Meutya, keberadaan generasi post-gen Z atau berusia di bawah 12 tahun sudah terlahir di era digital.

    “Saat ini 9,17 persen dari pengguna internet berasal dari kelompok usia post-gen Z atau 12 tahun ke bawah,” ujar Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Kata Meutya, anak-anak berusia 12 tahun ke bawah tumbuh dengan akses tidak terbatas ke dunia maya. Diakuinya, bahwa mereka belum mendapat pelindungan yang memadai, meski orang tua selalu berusaha memberikan batasan dalam pengguna internet bagi anak-anaknya.

    “Sudah dilakukan, tapi untuk data 22 persen anak-anak tidak mengikuti aturan orang tua mengenai durasi mereka berinternet,” tutur Meutya.

    Hal tersebut mencerminkan betapa besar daya tarik dunia digital bagi anak-anak. Tanpa pengawasan mereka dapat dengan mudah tersesat di ruang digital ini.

    “Kemudian lebih dari itu, 13 persen anak-anak yang diketahui memiliki akun rahasia yang tidak diketahui oleh orang tua mereka,” terang Meutya.

    Karena itu, pemerintah tengah menggodok aturan soal pembatasan medsos untuk anak-anak. Bahkan, saat ini sudah memasuki tahap akhir dan bakal diumumkan dalam waktu dekat. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan ruang digital bagi anak-anak di Tanah Air.

    “Sudah di atas 90 persen lah. Jadi dalam waktu dekat bisa kami resmikan,” ujar Meutya.

    Sebelumnya, pemerintah sudah berencana untuk membatasi akses penggunaan media sosial berdasarkan usia sebagai bagian dari perlindungan anak sejak beberapa waktu lalu. Komdigi menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim khusus untuk menggarap kajian dan penyusunan aturan berkaitan perlindungan.

    Tim yang bekerja sejak 3 Februari itu terdiri dari perwakilan kementerian, akademisi, tokoh pendidikan anak, organisasi Save The Children Indonesia, lembaga psikologi, serta lembaga perlindungan anak.

    Pemerintah belum akan mengusulkan undang-undang untuk perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah akan mengeluarkan beleid peraturan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian, Komdigi akan mengkaji perlindungan anak di ranah digital untuk dimasukkan ke dalam undang-undang.

  • Prabowo Mau Pangkas Anggaran Jilid II, Bagaimana Nasib Komdigi?

    Prabowo Mau Pangkas Anggaran Jilid II, Bagaimana Nasib Komdigi?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan efisiensi anggaran negara sampai jilid II. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pun mengungkapkan nasib Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini.

    Meski tidak menyebutkan secara spesifik, Meutya memastikan layanan dasar yang dilakukan Komdigi tidak akan mengalami gangguan.

    “Kalau pemangkasan anggaran kan sudah disampaikan untuk pelayanan dasar publik dan prioritas-prioritas kementerian tidak akan berdampak insya Allah,” ujar Meutya kepada awak media di peringatan Hari Keamanan Berinternet 2025 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 3,84 triliun dari pagu awal anggaran Rp 7,73 triliun di 2025. Kendati ada pemangkasan, Komdigi memastikan pembangunan infrastruktur internet tidak kena imbas.

    Terbaru, Presiden Prabowo Subianto masih terus menggeber efisiensi anggaran negara. Target Prabowo, total anggaran yang dihemat mencapai Rp 750 triliun.

    Prabowo mengatakan pada pemangkasan tahap pertama yang dilakukan saat ini anggaran yang dihemat sebesar Rp 300 triliun. Kemudian penghematan putaran kedua menargetkan anggaran Rp 308 triliun. Meski begitu, ia tidak mengungkapkan kapan pelaksanaan pemangkasan anggaran tersebut dilakukan.

    “Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    Lalu, penghematan anggaran ketiga akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 trliun. Dari total tersebut, Rp 200 triliun digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.

    “Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (modal usaha), totalnya kita punya Rp 750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa,” jelas dia.

    Kemudian sisanya, Prabowo bilang akan digunakan untuk dikelola Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. “Sisanya kita punya Rp 200 miliar ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa

    Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 15:37 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 berhasil membantu perputaran uang sampai tingkat desa dan kecamatan.

    Oleh karena itu, Presiden optimistis program makan bergizi gratis itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di daerah-daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah, yang diyakini oleh Presiden mampu mendorong daya saing dan membantu transformasi perekonomian nasional.

    Oleh karena itu, optimalisasi program makan bergizi gratis pun menjadi satu dari delapan kebijakan utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode Kuartal I/2025.

    Tujuh kebijakan lainnya mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP), optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025, pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025, stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja nasional, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilisasi harga pangan.

    Kebijakan-kebijakan lainnya mencakup stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, subsidi untuk kendaraan listrik, optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dan optimalisasi panen padi.

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ujar Presiden.

    Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dirinya bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Ketahuan Ada Akun Medsos di Bawah Umur, Platform Digital Dijatuhi Sanksi

    Ketahuan Ada Akun Medsos di Bawah Umur, Platform Digital Dijatuhi Sanksi

    Jakarta –

    Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan keseriusan untuk melakukan pembatasan kepemilikan akun media sosial (medsos). Jika terbukti ada pelanggaran, maka platform digital akan dikenakan sanksi tegas.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti keberadaan generasi post gen Z, di mana mereka berusia di bawah 12 tahun dan sudah terlahir di era digital. Disampaikannya, 9,17% dari pengguna internet berasal dari kelompok usia post gen Z atau 12 tahun ke bawah dan mendapatkan akses tidak terbatas ke dunia maya namun belum memiliki perlindungan yang memadai.

    Untuk itu, pemerintah berencana menerbitkan aturan khusus untuk yang diperbolehkan memanfaatkan medsos. Meutya menegaskan tidak melarang anak-anak berselancar di internet, melainkan diperbolehkan jika sudah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya.

    Terkait sanksi jika ada pengguna di bawah umur, pemerintah tidak akan menjatuhkan kepada orang tua, namun hal itu menjadi pertanggungjawaban dari pemilik platform digital.

    “Tidak akan ada sanksi untuk orang tua atau anak. Sanksi akan diberikan kepada PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar aturan ini. Sekali lagi, kita bukan mau memberi sanksi kepada anaknya, kepada orang tuanya,” ujar Meutya di peringatan Hari Keamanan Berinternet 2025 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sebagai informasi, aturan pembatasan usia yang mengakses medsos ini masih dalam tahap penggodokan. Begitu juga, terkait kelompok umur yang akan dibatasi oleh pemerintah dalam regulasi ini nantinya.

    “Justru di sini juga kita menaruh kewajiban (platform digital) untuk ada edukasi kepada orang tua. Yang memang sudah banyak dilakukan, termasuk misalnya dengan Google karena kita belum ada sebetulnya aturan yang mewajibkan itu. Jadi, itu kurang lebih kisi-kisinya,” jelas Meutya.

    Ketika ditanya mengenai perkembangan aturan pembatasan usia yang akses medsos, Menkomdigi menjawab bahwa aturan itu akan segera rampung dalam waktu dekat.

    “Finalnya tentu nanti akan disampaikan langsung. Sudah ya, di atas 90% lah. Insya Allah rampung dalam waktu dekat,” kata Menkomdigi Meutya Hafid.

    (agt/agt)

  • Prabowo Mau Pangkas Anggaran Jilid II, Bagaimana Nasib Komdigi?

    Prabowo Bertindak, Aturan Khusus Perlindungan Anak di Internet Akan Terbit

    Jakarta –

    Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada anak di ruang digital. Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan aturan khusus tersebut dalam waktu dekat ini.

    Hal itu sampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, bertepatan dengan Hari Keamanan Berinternet 2025 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta.

    Meutya mengatakan pada umumnya semua platform digital menetapkan aturan bahwa yang bisa mengakses layanannya itu berumur 13 tahun. Hanya saja fakta di lapangan, ada yang memanfaatkan celah sehingga anak di bawah 13 tahun bisa main akun.

    “Nah, ini ada celah-celah yang memang harus ditutupi, tidak dengan pendekatan teknologi tapi pendekatan aturan berupa PP atau apapun nanti Permen, Perpres, dan apa pun itu nantinya,” kata Menkomdigi Meutya menegaskan, Selasa (18/2/2025).

    “Jadi, kurang lebih kenapa pemerintah juga tetap harus membuat aturan karena kita melihat dari sisi teknologi tentu masih ada celah untuk anak-anak ini kita tetap terpapar kepada hal yang buruk karena memang perlu ada aturan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, kendati platform digital sudah memberikan batasan umur yang bisa punya akun, dalam aturan nanti Pemerintah Indonesia belum menentukan kelompok umur yang akan dibatasi. Adapun proses regulasi ini masih terus berjalan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

    “Salah satu hal yang menarik adalah keberadaan generasi post gen Z, mereka berusia di bawah 12 tahun dan sudah terlahir di era digital saat ini yang mana 9,17% dari pengguna internet berasal dari kelompok usia post gen Z atau 12 tahun ke bawah mereka tumbuh dengan akses tidak terbatas ke dunia maya dan kita tahu mereka belum mendapatkan perlindungan yang memadainya,” jelasnya.

    Ia mengapresiasi langkah Google dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna internet Indonesia dengan menghadirkan berbagai fitur, termasuk enhanced fraud protection yang akan dirilis pada bulan ini untuk mencegah penggunaan aplikasi mencurigakan sedot data privasi yang berasal di luar toko aplikasi Google Play Store.

    “Fitur-fitur seperti Google Play Protect saya apresiasi dan selamat, karena hari ini sudah meluncurkan fitur baru yang bisa memproteksi anak-anak lebih banyak,” ucapnya.

    Meutya menanti platform digital lainnya terkait komitmen perlindungan terhadap pengguna internet Indonesia, termasuk anak-anak.

    “Semua platform besar lainnya yang punya komitmen seperti Google akan kita persilakan juga di Kemkomdigi. Kita tahu bahwa kita dalam menerapkan pasti perlu bekerjasama dan kami ingin justru hari ini ini bukan hanya momen bagi Google saja, tapi juga platform lain untuk membuat yang sama untuk kemudian melakukan kerja bersama sebagai sebuah bangsa,” tuturnya.

    (agt/fyk)

  • Basmi Situs Judi Online Tak Bisa dengan Hanya Pemblokiran

    Basmi Situs Judi Online Tak Bisa dengan Hanya Pemblokiran

    Jakarta –

    Google mengungkapkan situs judi online (judol) terus bermunculan yang membuat raksasa internet ini ‘gemar’ memblokirnya, begitu juga yang dilakukan pemerintah. Hanya saja mengatasi situs judol tidak bisa dilakukan hanya dengan pemblokiran.

    Penutupan akses ke permainan haram itu dilakukan sebagai bagian komitmen terhadap aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang sedang gencar-gencarnya memberantas judol.

    “Sistem kami secara otomatis memblokir setidaknya 100 ribu situs judi yang berisi spam setiap minnggunya, termasuk situs-situs yang dibajak. Tahun lalu, kami juga memblokir 1,5 juta iklan terkait judi di Indonesia,” ujar Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Terkait pemblokiran situs judol yang terus dilakukan Google, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah juga terus melakukan pemblokiran terhadap situs judol tersebut, termasuk dengan platform digital lainnya mengatasi persoalan ini.

    “Ini sudah berlangsung per Februari ini, kita masih terus berkomunikasi dengan platform karena keberhasilan dari aturan ini tentu juga akan bergantung kepada itikad baik dari para platform. 20 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025, kita sudah men-take down 993.114 konten. Artinya, kurang lebih hampir mendekati satu juta konten judi online, ini belum yang pornografi dan lain-lain,” tutur Meutya.

    Meutya menggarisbawahi bahwa pemblokiran situs judol bukan solusi utama karena hal itu tidak cukup. Sebab, menurutnya harus ada aturan lainnya dan tindakan-tindakan lainnya yang perlu didukung berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi seperti Google.

    “Karena memang sekali lagi men-take down saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan judi online,” ucapnya.

    (agt/agt)