Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Pengamat Wanti-wanti Ancaman BTS Palsu 2G, Curi Data dan Dana Nasabah

    Pengamat Wanti-wanti Ancaman BTS Palsu 2G, Curi Data dan Dana Nasabah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertindak cepat memberantas Base Transceiver Station (BTS) palsu.

    Pemancar sinyal 2G itu kerap digunakan digunakan oleh oknum untuk menyebarkan SMS penipuan dengan salah satu targetnya adalah perbankan. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward menjelaskan BTS palsu atau “Fake BTS” dengan teknologi 2G sering digunakan untuk mengirimkan SMS tanpa identitas kartu operator. 

    Penipu berusaha memanfaatkan kelemahan pada desain protokol 3GPP, yang memungkinkan kemudahan dan keandalan komunikasi data, namun dengan sistem keamanan yang minim.

    “BTS palsu ini menjadi sarana efektif bagi pelaku kejahatan untuk menyebarkan SMS penipuan atau bahkan virus dan trojan yang berbahaya,” ujar Ian kepada Bisnis, Selasa (4/3/2025).

    Dia mengatakan bahwa oknum yang menggunakan BTS palsu ini menyasar seluruh pengguna layanan seluler, terutama yang masih menggunakan teknologi 2G. Masyarakat yang masih bergantung pada teknologi 2G seperti menerima kode OTP lewat SMS, berisiko menjadi korban. 

    “Banyak yang menawarkan jasa yang diawali dengan melakukan SMS blasting menggunakan BTS palsu,” kata Ian. 

    Ian tidak memiliki data spesifik, tetapi dia menduga bahwa fenomena ini telah berlangsung cukup lama dan makin marak seiring dengan meningkatnya kasus penipuan digital. Kasus-kasus ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih mengandalkan jaringan 2G.

    Meskipun teknologi telah berkembang, Ian mengingatkan bahwa ancaman tidak terbatas pada jaringan 2G saja. Ini menunjukkan bahwa evolusi teknologi tidak serta merta menghilangkan risiko penipuan digital.

    “Sebenarnya untuk 4G ke atas pun banyak yang melakukan penipuan dengan message lainnya,” jelasnya. 

    Ian mengatakan pemberantasan BTS palsu menjadi prioritas pihak berwenang. Namun, dia menekankan bahwa tantangan utama terletak pada kesadaran masyarakat. 

    Masyarakat harus mengetahui cara membedakan antara SMS penipuan dengan SMS asli, untuk mencegah praktik penipuan. 

    “Tantangannya adalah masyarakat sadar keamanan berkomunikasi. Baik 2G/4G/5G semua dapat dilakukan untuk penyebaran informasi penipuan; yang penting masyarakat sadar akan keamanan data,” tegasnya.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode fake base transceiver station (BTS). 

    Kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan belakangan ini yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, dirinya telah memerintahkan Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) mengambil sejumlah langkah untuk menangani kasus ini. 

    “Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) juga sudah dikerahkan guna memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang digunakan para pelaku,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (3/3/2025).

    Meutya menjelaskan bahwa dengan menggunakan perangkat fake BTS atau BTS palsu, para pelaku dapat memancarkan sinyal seolah-olah sebagai BTS operator resmi. Dengan cara ini pelaku mengirim SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi oleh sistem operator. 

    Sebelumnya, ramai di media sosial mengenai pesan SMS penipuan yang menyasar sejumlah nasabah perbankan. Uniknya, SMS penipuan ini menggunakan kanal resmi. Nasabah penerima pesan diarahkan pada website, yang digunakan aktor untuk menyedot data dan uang nasabah. 

  • Perlindungan di Ruang Digital, Menkomdigi Tegaskan Tak Larang Anak Main YouTube

    Perlindungan di Ruang Digital, Menkomdigi Tegaskan Tak Larang Anak Main YouTube

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan tidak melarang anak untuk bermain platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Pemerintah hanya ingin memastikan bahwa anak mendapat pengawasan saat memainkan media sosial tersebut. 

    “Kami tidak melarang anak-anak buka YouTube atau platform lainnya. Tapi kami ingin memastikan mereka tidak punya akun sendiri tanpa pengawasan. Ini soal tanggung jawab, bukan pembatasan,” kata Meutya, dikutip Senin (3/3/2025). 

    Meutya mengungkapkan, Kemkomdigi telah melakukan studi mendalam dan benchmarking terhadap negara-negara seperti Australia dan Inggris. Tak hanya itu, kolaborasi juga dijalin dengan UNICEF, para akademisi, dan pakar untuk merumuskan kebijakan yang kuat dan tepat sasaran perihal pelindungan anak di ruang digital.  

    Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, menilai bahwa literasi digital saja tidak cukup untuk membentengi anak-anak dari konten negatif di internet. Regulasi yang ketat diperlukan agar perlindungan bisa berjalan efektif.  

    “Banyak orang tua belum bisa mendampingi anak-anak di dunia digital. Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat krusial,” kata Fifi.  

    Komdigi baru saja menggandeng salah satu media perempuan dalam rangka memperkuat pengawasan anak di ruang digital. Komdigi berharap dengan langkah ini publik dapat lebih sadar tentang pentingnya pelindungan anak di ruang digital lewat.

    Sebelumnya, Komdigi tengah mengkaji regulasi baru terkait perlindungan anak di ruang digital. 

    Salah satu fokus utama adalah pengaturan batasan usia pada platform digital guna melindungi anak-anak dari konten yang berisiko tinggi.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid aturan perlindungan anak di ruang digital memang sudah masuk dalam Undang-Undang (UU) ITE yang baru. 

    Saat ini aturan tersebut sudah dibahas dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan nantinya Komdigi bakal menambah beberapa aturan dalam RPP tersebut sebelum disahkan.

    “Kalau penambah pasalnya itu kalau kita jumlah secara kualitas mungkin tidak lebih dari 10, maksimal 15%, artinya tidak banyak,” kata Meutya.

  • Komdigi Tindak Fake BTS Penyebar SMS Penipuan – Page 3

    Komdigi Tindak Fake BTS Penyebar SMS Penipuan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Baru-baru ini, ramai informasi tentang penipuan bermodus SMS OTP yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

    Usut punya usut, hal ini terjadi akibat penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode fake BTS.

    Kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pihaknya memerintahkan Dirjen Infrastruktur Digital (DJID) untuk mengambil sejumlah Langkah untuk menangani kasus ini.

    “Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) juga dikerahkan guna memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang digunakan para pelaku,” kata Menkomdigi Meutya Hafid.

    Modus BTS Palsu untuk Kirim SMS Penipuan

    Ia mejelaskan, penggunaan perangkat fake BTS atau BTS palsu ini memungkinkan pelaku memancarkan sinyal seolah sebagai BTS operator resmi. Dengan cara inilah, pelaku mengirim SMS secara massal ke ponsel di sekitar tanpa terdeteksi sistem operator.

    Lewat metode ini, SMS penipuan bisa langsung menjangkau masyarakat. Misalnya menawarkan hadiah palsu atau meminta data pribadi tanpa melewati jaringan resmi. Dengan begitu, upaya ilegal ini sulit dilacak oleh operator seluler.

    Berdasarkan investigasi awal, DJID meneemukan indikasi kuat adanya penggunaan perangkat BTS ilegal di beberapa lokasi.

    Beredar pesan berantai lewat SMS dan applikasi percakapan whatsapp, berisi klaim tawaran uang dari pemerintah melalui Pertamina, sebesar 189 juta rupiah. Penipuan bermodus hadiah lewat pesan berantai masih marak terjadi.

  • Komdigi Buru BTS Palsu Imbas Marak SMS Penipuan

    Komdigi Buru BTS Palsu Imbas Marak SMS Penipuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode fake base transceiver station (BTS). 

    Kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan belakangan ini yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, dirinya telah memerintahkan Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) mengambil sejumlah langkah untuk menangani kasus ini. 

    “Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) juga sudah dikerahkan guna memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang digunakan para pelaku,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (3/3/2025).

    Meutya menjelaskan bahwa dengan menggunakan perangkat fake BTS atau BTS palsu, para pelaku dapat memancarkan sinyal seolah-olah sebagai BTS operator resmi. Dengan cara ini pelaku mengirim SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi oleh sistem operator. 

    Dengan metode itu, SMS penipuan dapat langsung menjangkau masyarakat, misalnya menawarkan hadiah palsu atau meminta data pribadi, tanpa melewati jaringan resmi, sehingga upaya ilegal ini sulit dilacak oleh pihak operator.

    Meutya menyampaikan, dari hasil investigasi awal DJID menemukan indikasi kuat adanya penggunaan perangkat BTS ilegal di beberapa lokasi. 

    “Sinyal radio yang dipancarkan perangkat fake BTS tersebut terdeteksi beroperasi pada frekuensi milik salah satu operator, namun tidak terdaftar sebagai BTS resmi dalam jaringan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Meutya menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti temuan tersebut, mengingat modus penipuan ini kerap menyasar nasabah layanan keuangan.

    Komdigi juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melacak para pelaku dan memastikan penindakan hukum yang tegas bagi setiap pelanggaran penggunaan frekuensi radio.

    Menteri Meutya mengapresiasi langkah cepat jajarannya dalam mengungkap kasus BTS palsu ini.

    “Infrastruktur telekomunikasi adalah tulang punggung ekosistem digital kita, sehingga keamanannya tidak boleh dikompromikan. Kami tidak akan mentolerir pihak-pihak yang menyalahgunakan frekuensi radio untuk aksi kejahatan karena dapat merugikan masyarakat luas,” tegas Meutya.

    Meutya mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap SMS mencurigakan dan selalu mengecek kebenaran informasi yang diterima.

  • Perkuat Keamanan Digital, Penasihat Khusus Presiden Kunjungi Kemenkomdigi

    Perkuat Keamanan Digital, Penasihat Khusus Presiden Kunjungi Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam upaya memperkuat sinergi antara sektor keamanan dan teknologi digital, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengunjungi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Senin (3/3/2025).

    Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan keamanan nasional tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Kementerian Komdigi, Wiranto didampingi oleh Asisten I Adi Warman, Asisten II Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastono, serta dua pembantu asisten Kolonel TNI (Purn) Al Muchalif Suryo dan Indra Putera Adi.

    Rombongan diterima langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, beserta jajaran kementerian terkait.

    Dalam diskusi strategis ini, berbagai isu krusial dibahas, terutama yang berkaitan dengan peran teknologi digital dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

    Beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam diskusi tersebut, antara lain penguatan keamanan digital dan siber, pencegahan ancaman siber yang dapat mengganggu ketahanan nasional, dan pengawasan serta penanggulangan penyebaran hoaks, judi online, dan disinformasi yang berpotensi memicu instabilitas politik dan sosial.

    Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi digital terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional.

    Wiranto menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun sistem pertahanan digital yang kuat dan adaptif.

    Hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis kepada presiden dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional berbasis digital. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, pemerintah berharap Indonesia makin siap menghadapi tantangan era digital sekaligus memastikan keamanan dan stabilitas politik tetap terjaga.

    Menurut Wiranto, teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan keamanan digital harus menjadi prioritas, baik dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, maupun edukasi kepada masyarakat.

    “Dengan sinergi yang solid antara pemerintah dan sektor terkait, kita bisa memastikan bahwa teknologi digital memberikan manfaat maksimal bagi stabilitas nasional,” ujar Wiranto.
     

  • Menkomdigi Meutya Minta Akun Medsos Pemerintah Aktif atau Matikan

    Menkomdigi Meutya Minta Akun Medsos Pemerintah Aktif atau Matikan

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta akun media sosial (medsos) kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk aktif merespon keluhan masyarakat.

    Hal itu ia sampaikan Meutya di acara Pelatihan Humas Pemerintah yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    “Tidak boleh ada akun yang tidak aktif. Kalau ada akun pemerintah yang tidak aktif, tutup saja,” tegas Meutya.

    “Jangan sampai ada akun pemerintah, akunnya ada, tapi tidak dikelola dengan baik dan justru bisa menjadi sumber permasalahan,” ungkapnya menambahkan.

    Pelatihan Humas Pemerintah ini digelar setiap tahunnya, khusus saat ini bertepatan dengan peralihan pemerintahan dari Joko Widodo-Ma’ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Disampaikan Meutya, peran Humas Pemerintah tak hanya tujuan utamanya untuk memoles citra pemerintah saja, tapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dapat diterima baik oleh masyarakat luas.

    “Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan mafaat sebesar-besarnya dari program-program pemerintah. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ucapnya.

    Meutya tak menampik bahwa banyak misinformasi yang terjadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah, untuk itu Humas Pemerintah mesti turut terlibat agar informasi tersampaikan dengan tepat.

    “Dan, mohon maaf kalau kita lihat social media. Nah, ini tugas biro humas pemerintah pusat dan daerah untuk meneruskan. Sekali lagi yang di tujuannya itu bukan citra pemerintah tapi agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, dijauhkan dari keriuhan yang menakutkan karena salah satu tugas informasi adalah melindungi masyarakat dari hal-hal demikian. Informasi yang tepat, diatur dalam undang-undang dasar negara sebagai hak asasi,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat

    Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    AHY: Partai Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 21:26 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya masuk ke dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto demi kepentingan rakyat dan bangsa.

    “Hari ini Demokrat berada dalam barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis, bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

    Dia mengatakan Partai Demokrat juga berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Hal ini termasuk mendukung Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air.

    “Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Selain itu, AHY memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan berbasis keadilan. Di mana semua yang dibangun dan dikembangkan harus kembali kepada rakyat.

    Menurutnya, infrastruktur harus terintegrasi membuka akses ekonomi pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua rakyat.

    “Infrastructure for all, untuk semua masyarakat Indonesia,” jelas AHY.

    Adapun sejumlah tokoh partai hadir dalam acara ini adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Terlihat juga elite PDIP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) hingga Ruhut Poltak Sitompul.

    Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir dalam Kongres ini, yakni Menkeu Sri Mulyani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenko Polkam Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIN Herindra, dan Wamendag Dyah Roro Esti.

    Sumber : Antara

  • PDN Cikarang Beroperasi Bulan Depan, IDPRO Singgung Standar Keamanan

    PDN Cikarang Beroperasi Bulan Depan, IDPRO Singgung Standar Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah harus memastikan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang, yang beroperasi pada Maret 2025, memiliki standar keamanan yang kuat. 

    Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) menyampaikan setidaknya ada empat poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah saat operasional PDN. Salah satunya keamanan. 

    Ketua umum IDPRO Hendra Suryakusuma penerapan standar keamanan dan kepatuhan yang lebih baik wajib dilakukan. 

    Pemerintah perlu memastikan bahwa PDN di Cikarang menerapkan standar keamanan tertinggi, termasuk ISO 27001 terkait manajemen keamanan informasi dan penerapan SNI 8799 untuk peningkatan keandalan infrastruktur. 

    “Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dikelola,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025).

    Kedua, adalah perlunya penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga kedaulatan data pribadi. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP dan memastikan kepatuhan ketat terhadap peraturan tersebut oleh seluruh pihak yang beroperasi di PDN. 

    Selain itu, pengawasan berkala dan audit keamanan sangat diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran data. Penindakan hukum juga harus diperjelas agar menimbulkan efek jera untuk pelanggaran yang dilakukan

    Kemudian untuk poin ketiga, Hendra melihat perlu adanya kolaborasi dengan pelaku industri, institusi pendidikan dan pemangku kepentingan.

    Maka dari itu, IDPRO berharap Komdigi dapat meningkatkan kolaborasi dengan pelaku industri data center, termasuk anggota IDPRO, untuk berbagi best practices dan memperkuat resiliensi siber melalui pertukaran informasi ancaman secara real-time.

    “Salah satu yang menjadi perhatian IDPRO adalah peningkatan jumlah tenaga ahli di bidang data center,” ujar Hendra.

    Terakhir, Hendra menuturkan pemerintah perlu melalukan peningkayan SDM dan infrastruktur pendukung.

    Pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam keamanan siber dan manajemen data center melalui pelatihan dan sertifikasi profesional. 

    “Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung, seperti konektivitas jaringan yang aman dan andal, sangat diperlukan untuk menunjang operasional PDN,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan pembangunan pusat data nasional (PDN) bakal rampung dan siap beroperasi pada akhir Maret 2025.

    Setelah rampung, PDN akan langsung dioperasikan untuk mendukung sejumlah layanan pemerintahan. 

    “PDN kita Salah satunya adalah Insya Allah tolong mohon doa Itu mungkin di akhir Maret sudah bisa running,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

    Diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    Selain itu, PDN juga berfungsi untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data.

  • AHY ajak kader beri “standing applause” kepada Prabowo dan SBY

    AHY ajak kader beri “standing applause” kepada Prabowo dan SBY

    SBY dan Prabowo adalah patriot dan pejuang teladan bagi semuanya.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kader bertepuk tangan untuk Presiden RI Prabowo Subianto dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Presiden RI yang juga Ketum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita,” kata AHY dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam.

    AHY melanjutkan, “Yang juga kami cintai dan muliakan presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua MTP (Majelis Tinggi Partai) Demokrat Jenderal TNI Purn. Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.”

    Ia menilai SBY dan Prabowo adalah patriot dan pejuang teladan bagi semuanya. Keduanya juga terus memberikan karya terbaiknya untuk Indonesia.

    “Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia,” ujarnya.

    Menurut dia, kedua sosok itu selalu mementingkan Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta agar kedua orang tersebut diberi tepuk tangan yang meriah.

    “Mereka telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus, termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya Merah Putih di medan laga, dan selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita,” pungkas AHY.

    Sejumlah tokoh partai yang hadir dalam acara ini adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid.

    Terlihat pula elite PDI Perjuangan Puan Maharani dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) hingga Ruhut Poltak Sitompul.

    Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir dalam kongres ini, yakni Menkeu Sri Mulyani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenko Polkam Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIN Herindra, dan Wamendag Dyah Roro Esti.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY: Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat

    AHY: Demokrat masuk pemerintahan Prabowo demi rakyat

    Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa partainya masuk ke dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto demi kepentingan rakyat dan bangsa.

    “Hari ini Demokrat berada dalam barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis, bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam.

    Dia mengatakan Partai Demokrat juga berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Hal ini termasuk mendukung Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air.

    “Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Selain itu, AHY memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan berbasis keadilan. Di mana semua yang dibangun dan dikembangkan harus kembali kepada rakyat.

    Menurutnya, infrastruktur harus terintegrasi membuka akses ekonomi pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua rakyat.

    “Infrastructure for all, untuk semua masyarakat Indonesia,” jelas AHY.

    Adapun sejumlah tokoh partai hadir dalam acara ini adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Terlihat juga elite PDIP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) hingga Ruhut Poltak Sitompul.

    Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih turut hadir dalam Kongres ini, yakni Menkeu Sri Mulyani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenko Polkam Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala BIN Herindra, dan Wamendag Dyah Roro Esti.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025