Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menkomdigi Sebut Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional

    Menkomdigi Sebut Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional

    loading…

    Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan status penugasan Letkol TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab diambil Presiden Prabowo berlandaskan kewenangan konstitusional. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Pemerintah menegaskan status penugasan Letnan Kolonel (Letkol) TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), diambil Presiden Prabowo Subianto berdasarkan pertimbangan strategis sesuai kewenangan konstitusional.

    Kebijakan itu untuk memastikan efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyatakan setiap kebijakan yang diambil senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku dan demi kepentingan terbaik bagi tata kelola pemerintahan.

    “Pemerintah memahami adanya perhatian dan diskusi publik terkait status Letnan Kolonel (Letkol) TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab),” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia, tegas Meutya, memiliki kewenangan penuh dalam menentukan posisi dan status bawahannya, termasuk penugasan Letkol. Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab.

    Menkomdigi kembali menegaskan komitmen Pemerintah untuk tetap menghormati prinsip-prinsip hukum dan demokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil.

    Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

    “Kami juga menghargai berbagai masukan dari masyarakat dan akan terus mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil,” ujarnya.

    (shf)

  • Komdigi Libatkan Bank Dunia Percepat Pemerataan Internet

    Komdigi Libatkan Bank Dunia Percepat Pemerataan Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama dengan Bank Dunia membahas strategi pemerataan internet, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. 

    Pertemuan ini menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa transformasi digital di Indonesia membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini,” kata Meutya di Jakarta dikutip, Rabu (12/3/2025).

    Meutya mengatakan, kebijakan broadband yang dikembangkan bersama Bappenas menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.

    Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet. 

    Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.

    “Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses,” ujarnya.

    Di sisi lain, Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, menyampaikan bahwa India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa. 

    India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.

    “Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini,” ujar Jonathan Marskell.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif. 

    Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

  • GoPay Ikut Perangi Judi Online Pakai Cara Ini

    GoPay Ikut Perangi Judi Online Pakai Cara Ini

    Jakarta –

    GoPay, unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), meluncurkan gerakan Aliansi Judi Pasti Rugi untuk melawan praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia.

    Selain GoPay, aliansi ini melibatkan mitra-mitra strategis dari berbagai sektor, seperti Telkomsel, Google, TikTok, serta berbagai media massa. Gerakan ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menekankan bahwa judi online telah menjadi krisis sosial nasional yang harus ditanggulangi secara bersama-sama. Pemerintah, lanjutnya, sudah memblokir lebih dari satu juta situs judi online, namun penanggulangan ini membutuhkan peran serta dari seluruh ekosistem.

    “Kami ingin angka judi online turun signifikan. Kuncinya adalah memperkuat pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat. Para mitra driver Gojek diharapkan bisa membantu mengedukasi publik tentang bahaya judi online,” ujar Meutya, di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Melalui platform media sosial @judipastirugi, Aliansi Judi Pasti Rugi berupaya mengedukasi masyarakat secara lebih luas. Selain itu, mereka juga mengadakan rangkaian edukasi online yang menjangkau komunitas dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

    Patrick Walujo, Direktur Utama GoTo, menjelaskan bahwa pembentukan aliansi ini merupakan kelanjutan dari komitmen GoPay untuk memberantas judi online. “Pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak. Aliansi ini bertujuan menyatukan kekuatan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online,” ungkap Patrick.

    GoPay juga mengajak anggota keluarga untuk turut berperan aktif dalam mengingatkan dan mencegah anggota keluarga lainnya agar tidak terjerumus dalam perjudian online. Kampanye ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman bahwa judi online adalah bentuk penipuan yang merugikan banyak orang.

    Gerakan Aliansi Judi Pasti Rugi diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang ingin bergabung dapat mengikuti sosial media @judipastirugi di Instagram, TikTok, dan Facebook, serta ikut berpartisipasi dalam kampanye untuk memberantas judi online.

    (rrd/rir)

  • Raksasa Teknologi Soroti Isu Kedaulatan Data di Tengah Langkah RI Kebut AI

    Raksasa Teknologi Soroti Isu Kedaulatan Data di Tengah Langkah RI Kebut AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Nvidia, perusahaan teknologi multinasional AS yang memproduksi unit pemrosesan grafis (GPU), menekankan pentingnya pengelolaan data secara berdaulat di tengah langkah Indonesia mempercepat pengembangan kecerdasan buatan (AI).

    Country Lead Business Nvidia Adrian Lesmono mengatakan kedaulatan menjadi faktor penting, bukan lagi wacana dalam pengembangan AI. Kedaulatan data berperan penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia saat menggunakan AI. 

    “Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia. Kedaulatan AI artinya kontrol penuh atas data, efisiensi dan akselerasi digital,” kata Adrian, dikutip Selasa (11/3/2025). 

    Kedaulatan data merupakan konsep yang merujuk pada hak dan otoritas suatu negara atau organisasi untuk mengontrol dan mengatur data yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses dalam yurisdiksi negara tersebut.

    Kedaulatan data mencakup beberapa aspek, seperti pengendalian akses, pengaturan privasi, keamanan data, dan transfer data. 

    Data Oliver Wyman 2023 mengungkap hanya 13% bisnis di Indonesia yang telah berada pada tahap adopsi AI advanced, dengan lebih dari 80% bisnis telah mulai menggunakan AI dalam operasional mereka. Hal ini menandakan bahwa antusias perusahaan Indonesia dalam mengadopsi AI cukup besar. Perlu diimbangi dengan kesadaran pelindungan data. 

    Sebelumnya, pada pemberitaan November 2024, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kedaulatan data menjadi prioritas jangka pendek Komdigi.

    Selain kedaulatan data, masalah pengamanan data juga menjadi hal prioritas dari Komdigi yang akan dikerjakan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang tegas soal kedaulatan data, termasuk untuk teknologi AI.

    “Tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga kedaulatan,” kata Meutya.

    Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Insaf Albert Tarigan menegaskan diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional yang dapat berfungsi sebagai blueprint panduan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI. 

    Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama dengan mitra global, mencakup transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama. 

    “Kolaborasi semacam ini akan mempercepat adopsi teknologi canggih, membuka akses ke sumber daya global, dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia,” kata Albert. 

    Tantangan

    Sekjen Partnership (KORIKA) Sri Safitri menilai pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.  Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. 

    Sri mengatakan hingga saat ini, jumlah individu yang memiliki keahlian dalam bidang AI masih sangat sedikit. Bahkan, program studi khusus AI di Indonesia baru dimulai.

    “Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan besar. Kemudian, kurangnya pendanaan dan riset & pengembangan (R&D). Dari sisi regulasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan data dan kebijakan terkait AI. Terakhir, keterbatasan akses terhadap teknologi,” ungkap dia.

  • Benarkah AI Bisa Bantu Capai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen? Ini Kata Ekonom dan NVIDIA – Page 3

    Benarkah AI Bisa Bantu Capai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen? Ini Kata Ekonom dan NVIDIA – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menilai perkembangan teknologi (salah satunya artificial intelligence/AI) bisa bantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan teknologi tersebut, diharapkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen akan dapat tercapai,” kata Meutya dalam acara Indonesia AI Day, beberapa Waktu lalu.

    Benarkah demikian? Ekonom CELIOS Nailul Huda, menyebut bahwa World Bank dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,1 persen year on year (yoy) pada 2025 dan 2026.

    “Namun demikian, AI memungkinkan untuk mem-boosting pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Huda dalam acara diskusi panel bertajuk ‘Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?’ yang digelar Forum Wartawan Teknoologi (Forwat), Senin (10/3/2025).

    Ia menuturkan, AI tidak cuma ChatGPT atau DeepSeek. Kini AI sudah ada di sebagian besar platform atau aplikasi, misalnya AI berfungsi untuk memprediksi kebiasaan pengguna.

    Hal senada juga disampaikan Country Consumer Business Lead NVIDIA, Adrian Lesmono. Ia menyebut teknologi AI sudah masuk ke level mass market.

    “AI bukan cuma chatbot, tapi teknologi ini juga bisa mendukung kreativitas. Jadi, AI itu cuma tools untuk menghasilkan output yang lebih besar. AI hanya alat pendukung untuk meng-enhance kreativitas kita dalam menghasilkan karya,” ucap Adrian yang juga dikenal sebagai pemerhati AI.

    Adrian pun menegaskan bahwa kedaulatan AI di Indonesia bukan lagi sekadar wacana.

    “Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia. Artinya, kontrol penuh atas data, efisiensi, dan akselerasi digital,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Huda memaparkan pasar AI global diproyeksikan bakal tumbuh pesat di semua wilayah di dunia.

    “Di antara semua teknologi AI, Machine Learning (ML) diprediksi akan memimpin dalam hal value adopsi, mencapai USD 503,4 miliar pada tahun 2030, jauh melampaui kategori lainnya (robotics, computer vision, autonomous, dan natural language processing),” ia memaparkan.

    Pertumbuhan ML, menurut Huda, didorong oleh aplikasinya yang luas dalam analisis prediktif, otomatisasi, dan pengambilan keputusan tingkat lanjut.

     

  • Aliansi Judi Pasti Rugi Bersama Mitra Driver Gojek Perangi Judol – Halaman all

    Aliansi Judi Pasti Rugi Bersama Mitra Driver Gojek Perangi Judol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – GoPay, unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menginisiasi Aliansi Judi Pasti Rugi untuk melawan aktivitas judi online di Indonesia.

    Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan, pembentukan aliansi Judi Pasti Rugi merupakan kelanjutan dari komitmen GoPay dalam memberantas judi online lewat konten edukasi yang mudah dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    “Pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak. Karena itu, kami membentuk Aliansi Judi Pasti Rugi sebagai wadah dalam menyatukan kekuatan bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online,” kata Patrick dalam acara Judi Pasti Rugi di Kantor Gojek, Kemang Timur, Senin (10/3/2025).

    Patrick bilang, Aliansi Judi Pasti Rugi ini mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memerangi judi online yang bukan hanya merugikan diri sendiri, namun juga menjudikan mimpi dan masa depan keluarga.

    “Gerakan ini turut melibatkan peran serta anggota keluarga terdekat untuk saling mengingatkan dan mencegah anggota keluarga lainnya agar tidak terjerumus judi,” imbuhnya.

    Selain itu, Patrick mengimbau masyarakat untuk memberantas perjudian online melalui Aliansi Judi Pasti Rugi. Sebab menurutnya judi online ini akan merugikan keluarga bahkan semuanya.

    “Perlu diingat juga bahwa judi yang marak saat ini adalah bentuk dari penipuan, dengan algoritma yang telah dimanipulasi sedemikian rupa. Kami mengajak rekan-rekan semua untuk turut menjadi bagian dari aliansi Judi Pasti Rugi,” papar dia.

    Dalam kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, memberikan dukungan penuh terhadap Gerakan Judi Pasti Rugi yang melibatkan mitra driver Gojek sebagai agen edukasi bahaya judi online. 

    Menkomdigi Meutya menegaskan bahwa perjudian daring telah berkembang menjadi krisis sosial nasional yang harus segera di atasi secara menyeluruh.

    “Kami telah memblokir lebih dari 1 juta situs judi online, namun masalah ini belum usai. Pemerintah memiliki kewenangan, tetapi yang jauh lebih penting adalah dukungan ekosistem secara menyeluruh. Karena itu, saya mengapresiasi langkah platform dan para stakeholder dalam Aliansi Judi Pasti Rugi yang mau bergerak bersama melawan judi online,” ujar Meutya Hafid.

    la juga menyoroti pentingnya peran masyarakat, terutama dari lingkup keluarga, dalam memberantas praktik ini. Menkomdigi Meutya turut mengajak para mitra driver Gojek yang dikenal dekat dengan masyarakat untuk menjadi agen perubahan.

    “Kami ingin angka judi online turun signifikan. Kuncinya adalah memperkuat pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat. Kami berharap para mitra driver Gojek bisa membantu mengedukasi publik tentang bahaya judi online,” sambungnya.

    Adapun gerakan Judi Pasti Rugi dimulai dengan mitra driver Gojek. 

    Dengan mobilitas tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat luas, mitra driver Gojek memiliki peran penting sebagai agen edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya aktivitas judi online di lingkungan sekitarnya.

     

  • Marak Fake BTS hingga Judi Online, Ini Sikap Komdigi dan Polri

    Marak Fake BTS hingga Judi Online, Ini Sikap Komdigi dan Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunukasi dan Digital (Komdigi) bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri bersinergi dalam menindak jaringan fake base transceiver station (BTS) dan judi online yang meresahkan masyarakat.

    Adapun, fake BTS sendiri digunakan sebagai metode untuk menyebarkan SMS penipuan lewat frekuensi radio.

    Dalam pertemuan tersebut Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen untuk menggelar operasi penindakan bersama terhadap pelaku kejahatan digital. 

    Fake BTS, yang kerap disalahgunakan untuk aksi penipuan dan penyebaran informasi ilegal, serta judi online, yang merugikan ekonomi masyarakat, menjadi fokus utama dalam kerja sama ini.

    “Keamanan ruang digital adalah prioritas. Tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan siber yang mengancam ketertiban publik. Kolaborasi erat antara pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (10/3/2025).

    Di sisi lain, Listyo Sigit menambahkan bahwa kerja sama ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi canggih dan peningkatan kapasitas personel, sehingga tindakan hukum terhadap pelanggar dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

    Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan keamanan digital secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan aksi nyata ini, masyarakat diharapkan semakin terlindungi dalam beraktivitas di dunia digital.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan SMS penipuan dengan metode fake base transceiver station (BTS). 

    Kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan belakangan ini yang dikirim bukan oleh operator seluler resmi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, dirinya telah memerintahkan Ditjen Infrastruktur Digital (DJID) mengambil sejumlah langkah untuk menangani kasus ini. 

    “Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio [Balmon SFR] juga sudah dikerahkan guna memantau dan melacak sumber sinyal frekuensi radio ilegal yang digunakan para pelaku,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (3/3/2025).

    Meutya menjelaskan bahwa dengan menggunakan perangkat fake BTS atau BTS palsu, para pelaku dapat memancarkan sinyal seolah-olah sebagai BTS operator resmi.

    Dengan cara ini pelaku mengirim SMS secara massal ke ponsel di sekitarnya tanpa terdeteksi oleh sistem operator.

    Sebelumnya, ramai di media sosial mengenai pesan SMS penipuan yang menyasar sejumlah nasabah perbankan. Uniknya, SMS penipuan ini menggunakan kanal resmi. Nasabah penerima pesan diarahkan pada website, yang digunakan aktor untuk menyedot data dan uang nasabah. 

  • Pemerintah Perketat Pengawasan Siber Guna Hentikan Perekrutan Pekerja Migran Ilegal

    Pemerintah Perketat Pengawasan Siber Guna Hentikan Perekrutan Pekerja Migran Ilegal

    Jakarta –

    Setiap bulan, lebih dari 20 akun media sosial dan situs web ditutup karena memfasilitasi perekrutan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ribuan lainnya masih beroperasi, memperdaya calon PMI dengan janji pekerjaan palsu di luar negeri.

    Berdasarkan data P2MI tahun 2023, lebih dari 5 juta PMI berangkat secara tidak prosedural, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Mayoritas dari mereka direkrut melalui platform digital, di mana agen ilegal menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan proses cepat, tetapi berujung pada penyiksaan, kerja paksa, atau bahkan perbudakan modern.

    Menanggapi ancaman ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berkomitmen memperkuat pengawasan siber untuk melindungi PMI dari eksploitasi dan perdagangan manusia.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menegaskan arti penting pengawasan ketat terhadap aktivitas digital yang menyasar pekerja migran.

    “Kami telah mengembangkan sistem pemantauan siber yang dapat mendeteksi situs dan akun media sosial yang terindikasi melakukan perekrutan ilegal. Namun, tantangannya adalah mempercepat proses takedown agar ancaman ini dapat segera ditindak,” ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Meutya kerja sama lintas kementerian dan lembaga akan dapat mempercepat penindakan terhadap konten berbahaya di platform digital.

    “Kami memiliki sistem pemantauan siber yang dapat mendeteksi serta menindak situs atau akun yang terindikasi merekrut PMI secara ilegal. Namun, dalam beberapa kasus, prosedur take down yang melibatkan platform digital memerlukan waktu lebih lama. Kami akan mendorong percepatan proses ini agar perlindungan terhadap PMI dapat lebih optimal,” tegasnya.

    Selain upaya penindakan, Komdigi juga akan memperkuat edukasi digital kepada calon PMI agar lebih waspada terhadap modus penipuan di ruang siber. Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, radio, dan televisi nasional, guna memastikan informasi tentang jalur resmi bekerja di luar negeri dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    “Pada prinsipnya kami juga dari sisi platform digital siap untuk membantu jika ada sosialisasi misalnya agen-agen yang harus dihindari oleh PMI atau mungkin lebih enak lewat infografis dan lain-lain. Bisa juga seperti peringatan modus-modus yang biasa digunakan oleh para pelaku, kita bisa buatkan kampanye digital atau iklan layanan masyarakat,” tuturnya.

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, menyoroti tingginya kasus PMI yang direkrut secara ilegal melalui media sosial dan platform digital. Berdasarkan pemantauan Kementerian P2MI, setiap bulan terdapat sekitar 23 hingga 27 situs atau akun media sosial yang harus ditindak karena terindikasi memfasilitasi perekrutan ilegal PMI.

    “Kami membangun sinergi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka memenuhi mandat utama yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

    Dengan sinergi yang semakin erat antara Komdigi dan KP2MI, diharapkan perlindungan terhadap PMI dapat lebih efektif dan menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga saat mereka kembali ke tanah air.

    “Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat utama dalam memerangi kejahatan siber yang mengancam keselamatan pekerja migran Indonesia,” ungkapnya.

    (agt/agt)

  • Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa

    Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 12:22 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat pagi, untuk mengikuti rapat terbatas membahas kelanjutan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang mengenakan kemeja batik tiba di Istana sekitar pukul 09.17 WIB, kemudian diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pukul 09.30 WIB.

    “(Membahas) yang sebelumnya ya. Koperasi desa,” kata Budi Arie kepada awak media.

    Budi menjelaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa, serta menjadi pusat kegiatan perekonomian desa yang mencakup sejumlah outlet.

    “Koperasi Merah Putih ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa, ada outlet, ada apotek desa, ada gudang desa,” kata Budi Arie.

    Senada, Mendagri Tito Karnavian mengatakan hadir untuk memenuhi undangan rapat terbatas bersama Menteri Koperasi dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

    Namun demikian, Tito tidak merinci pembahasan khusus dalam rapat tersebut.

    “Bersama Menteri Koperasi, ada (Menteri) Komdigi. Jadi diundang saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu,” kata Tito.

    Adapun Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai pusat kegiatan ekonomi di tiap desa yang akan menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.

    Zulkifli Hasan atau Zulhas memperkirakan setiap desa butuh anggaran sebanyak Rp3 miliar sampai Rp5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

    Sumber : Antara

  • Meutya Hafidz Restui Merger XL dan Smartfren, Tapi Ada Syaratnya

    Meutya Hafidz Restui Merger XL dan Smartfren, Tapi Ada Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menyetujui merger antara XL Axiata dan Smartfren. Hal ini dikonfirmasi oleh Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto.

    Dia menjelaskan Menkomdigi telah menerbitkan persetujuan prinsip penggabungan dari PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom. Namun XL Smart, perusahaan hasil merger itu, masih perlu dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan secara final.

    “Di mana pada prinsipnya Komdigi menyetujui penggabungan tersebut dengan kewajiban untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, dan juga melakukan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio,” kata Wayan kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/3/2025).

    Perusahaan penggabungan juga diberikan syarat dan ketentuan. Mulai dari pembayaran PNBP, penambahan site baru, perluasan cakupan wilayah yang mengedepankan meaningful coverage dan peningkatan kualitas layanan.

    “Syarat dan ketentuan tersebut kemudian harus dituangkan dalam surat pernyataan pemenuhan persyaratan yang ditandatangani oleh ketiga perusahaan untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Persetujuan Penggabungan Penyelenggaraan Telekomunikasi,” jelasnya.

    Kedua perusahaan setuju merger dengan XL Axiata menjadi entitas bertahan dan Smartfren serta SmartTel bergabung dalam bagian XL Smart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas bakal menjadi pemegang saham pengendali bersama dengan kepemilikan 34,8%.

    Kesepakatan penggabungan bernilai US$6,5 miliar atau sekitar Rp 104 triliun. Pengumuman kesepakatan itu telah dilakukan pada Desember 2024 lalu.

    Rencananya pada 25 Maret 2025 mendatang kedua perusahaan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait merger tersebut.

    Ditemui pada Rabu (5/3/2025), Presiden Director Smartfren Merza Fachys mengatakan diharapkan proses ini sudah selesai pada kuartal II. Setelah Lebaran 2025, dia mengharapkan XL Smart siap dilaunching.

    “Doakan semoga Q2 secepat-cepatnya selesai.jadi setelah RUPS, artinya dari pemegang saham sudah merestui, menyetuji. Tahap berikutnya ya menyelesaikan apa-apa yang harus dilakukan,” jelasnya.

    “Penyesuaian IT, penyesuaian macam-macam. Kalau sudah selesai, siap launching. Semoga siapa tahu habis lebaran,” kata Merza.

    (dem/dem)