Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Regulasi AI Makin Dekat, Pakar Ingatkan soal Kesiapan Masyarakat dan Peta Jalan

    Regulasi AI Makin Dekat, Pakar Ingatkan soal Kesiapan Masyarakat dan Peta Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disebut perlu menyiapkan peta jalan kecerdasan buatan (AI) yang kuat serta mengutkur kesiapan masyarakat sebelum merilis regulasi, agar arah pengembangan AI Indonesia lebih terarah.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung adopsi teknologi AI, dapat mempercepat proses integrasi AI ke dalam sektor ekonomi digital. 

    Pemerintah juga perlu menghadirkan peta jalan AI yang jelas dalam pengembangan AI dan mengukur kesiapan masyarakat.

    “Sehingga Indonesia berada dapat utuh pada jalur yang tepat untuk memaksimalkan potensi teknologi ini,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (19/3/2025).

    Dengan tingginya minat masyarakat terhadap AI, Huda menyebut perlunya menyusun aturan yang melindungi kepentingan bersama. Kebijakan yang mengedepankan kesiapan masyarakat dan menjamin keamanan data sangatlah penting. 

    Selain itu, adanya aturan yang jelas terkait penggunaan AI dalam menciptakan produk bernilai, agar hak cipta pemiliknya dapat terjamin dengan baik.

    “Harus ada aturan yang menjamin hak dari pemilik aslinya,” ujarnya.

    Di hubungi secara terpisah, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai pemerintah perlu membuat sebuah aturan terkait dengan etika AI.

    Aturan ini mencakup peran developer, pengguna, dan pihak-pihak lainnya dalam memastikan penggunaan AI dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. 

    Salah satu aspek penting dalam pengaturan ini adalah penentuan siapa yang menjadi “wasit” atau pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi sengketa terkait penggunaan AI.

    “Jadi memang diperlukan peraturan per Undang-Undangan (UU) tentang AI,” ucap Ian.

    Dalam UU nantinya, Ian mengusulkan terdapat lima poin utama yang harus berada di dalam aturan tersebut.

    Poin tersebut adalah asas manfaat , kepastian hukum, dan ketertiban umum. Tanggung jawab penyedia layanan AI.

    Ketiga, penjelasan yang diperbolehkan oleh AI. Keempat batasan batasan dalam penggunaan AI dan sanksi yang berlaku jika ada yang melanggar.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025.

    Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Namun, Meutya menuturkan bahwa pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan.

    “Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

  • KI Pusat: Mudikpedia inovasi keterbukaan informasi publik serta-merta

    KI Pusat: Mudikpedia inovasi keterbukaan informasi publik serta-merta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha mengapresiasi kanal informasi elektronik mudik Lebaran Mudikpedia 2025 yang baru diluncurkan Kementerian Komunikasi Digital sebagai implementasi keterbukaan informasi publik serta-merta yang inovatif.

    “Mudikpedia ini wujud nyata inovasi dalam implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama Pasal 10 soal informasi serta-merta,” kata Arya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan tiga unsur utama yang mendasari penilaiannya tersebut. Pertama, karena Mudikpedia menyangkut hajat hidup orang banyak dan terkait ketertiban umum seperti di Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

    “Momen mudik ini salah satu peristiwa pergeseran warga dengan jumlah sangat besar. Ini inovasi sangat baik karena informasi serta-merta, bukan setelah gangguan nyata terjadi, namun informasi ini justru ikhtiar mengantisipasi sebelum ada potensi gangguan ketertiban umum saat mudik,” ujarnya.

    Kedua, lanjut dia, lantaran di dalam Mudikpedia terdapat panduan lalu lintas secara waktu nyata (real-time) yang terus diperbaharui.

    “Ini unsur kesertamertaan jelas,” ucapnya.

    Ketiga, tambah dia, lantaran Mudikpedia mudah dijangkau dan bahasa komunikasi mudah dipahami, sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

    “Kemarin saya dengar Menkomdigi Bu Meutya Hafid menggunakan pesan tujuan Mudikpedia ini agar perjalanan mudik lebih aman dan menyenangkan. Jadi, tujuan informasi serta-merta untuk ketertiban umum dalam UU itu telah dikemas dengan bahasa yang enak dan mudah dikunyah,” paparnya.

    Dia pun mengapresiasi keterlibatan beberapa badan publik dalam menghadirkan Mudikpedia bagi publik, di antaranya Kemkomdigi, Kementerian Perhubungan, Bina Marga, Kementerian Kesehatan, dan lainnya, termasuk untuk lalu lintas.

    “Ini sangat positif ketika badan publik terkait kolaborasi berinovasi mewujudkan keterbukaan informasi serta-merta,” tuturnya.

    Untuk itu, Arya mengapresiasi Mudikpedia yang dapat menginspirasi badan publik lain untuk membuat inovasi informasi serta-merta.

    Ia berharap bertambah pula inovasi informasi antisipatif, yang tidak menunggu terjadi bencana atau gangguan telah telanjur terjadi.

    “Mudikpedia sementara ini jadi salah satu inspirasi dalam inovasi informasi serta-merta. Banyak momen lain yang melibatkan aktivitas dengan jumlah warga sangat besar, yang dapat jadi bahan pemikiran badan publik menghasilkan inovasi informasi serta-merta untuk kebaikan hajat hidup orang banyak dan mencegah gangguan pada ketertiban umum,” katanya.

    Sebelumnya, pada Selasa (18/3), Kemkomdigi meluncurkan Mudikpedia 2025, buku elektronik berisi berbagai informasi seputar mudik Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Mudikpedia ini merupakan platform digital terintegrasi, jadi seperti satu informasi mudik yang memberikan panduan lengkap bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada acara peluncuran Mudikpedia 2025 di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.

    Mudikpedia 2025 mencakup informasi mudik dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk info jalur mudik dari Kementerian Perhubungan dan Bina Marga serta panduan mudik sehat dari Kementerian Kesehatan.

    Selain itu, ada informasi pantauan lalu lintas kendaraan real time dari CCTV, layanan mudik gratis, lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) milik PLN, prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), layanan penukaran uang dari Bank Indonesia, hingga layanan pemesanan kereta api dan kapal feri.

    Informasi yang disajikan dalam Mudikpedia 2025 terus diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru di lapangan. Mudikpedia 2025 dapat diakses melalui tautan s.id/mudikpedia dan diunduh dalam format buku elektronik.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Geliat Distributor Usai iPhone 16 Series Kantongi Sertifikasi Komdigi

    Geliat Distributor Usai iPhone 16 Series Kantongi Sertifikasi Komdigi

    Jakarta –

    Setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan sertifikasi postel untuk PT Apple Indonesia, sejumlah distributor resmi Apple di Tanah Air mulai bersiap memasarkan iPhone 16. Bisa jadi buat HP lebaran?

    Berdasarkan pantauan di situs resmi Blibli.com dan HelloStore.id, promosi iPhone 16 kembali muncul setelah sempat ditampilkan sekitar enam bulan lalu, saat perangkat ini pertama kali dirilis secara global. Namun, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut di kedua situs tersebut.

    Adapun biasanya, mitra resmi Apple di Indonesia ini menawarkan berbagai promo menarik, seperti promo yang sangat menguntungkan untuk pelanggan berbentuk perlindungan ekstra 12 bulan yang tidak dimiliki oleh Partner Apple lainnya dan skema cicilan untuk para pecinta produk Apple.

    Awalnya, baru tiga iPhone yang mengantongi restu Komdigi, yakni iPhone 16 Plus (A3290), iPhone 16 Pro (A3293) dan iPhone 16 Pro Max (A3296). Sementara iPhone 16 dan 16e sempat belum muncul.

    Namun kepada detikINET, Menkomdigi Meutya Hafid memastikan bahwa pada saat ini, seluruh varian iPhone 16 Series sudah mendapatkan sertifikasi sehingga siap untuk diedarkan di pasar Indonesia.

    Sertifikasi untuk iPhone telah diterbitkan Kemkomdigi, A3293 iPhone 16 Pro, A3290 iPhone 16 Plus, A3296 iPhone 16 Pro Max, A3287 iPhone 16, A3409 iPhone 16e,” sebut Meutya dalam pesan singkat.

    “Dari kita sudah terbit semua untuk PT Apple Indonesia. Dengan demikian tipe-tipe tersebut sudah dapat beredar di Indonesia,” lanjut Menkomdigi.

    Meski belum ada kepastian kapan iPhone 16 Series akan resmi dijual di Indonesia, Apple kini telah memenuhi dua syarat utama untuk pemasaran, yaitu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan sertifikasi postel. Dengan ini, harapan konsumen untuk segera memiliki iPhone 16 semakin terbuka.

    Namun, menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, Apple masih harus menyelesaikan beberapa persyaratan tambahan. Salah satunya adalah memperoleh Tanda Pendaftaran Produk Impor (TPPI) agar bisa mendapatkan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) dari Central Equipment Identity Register (CEIR). Sertifikasi ini juga menjadi syarat bagi Apple untuk memperoleh izin impor dari Kementerian Perdagangan.

    Sebelumnya, pada 7 Maret 2025, Apple telah mengantongi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan nilai 40% dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Proses sertifikasi Postel yang menjadi syarat terakhir dari Komdigi juga telah rampung.

    Perjalanan iPhone 16 Series menuju pasar Indonesia memang tak mudah. Sebelumnya, Apple sempat terhambat karena belum memenuhi komitmen investasi periode 2020-2023.

    Namun, setelah negosiasi panjang dengan pemerintah Indonesia, Apple akhirnya menyepakati investasi senilai USD 160 juta untuk membangun fasilitas riset dan inovasi di Tanah Air. Kesepakatan ini membuka jalan bagi penerbitan sertifikat TKDN dan Postel yang dinanti-nanti.

    “Kami senang bisa memperluas investasi di Indonesia dan membawa produk inovatif kami, termasuk iPhone 16 Series, ke konsumen di sini,” kata perwakilan Apple dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

    (agt/fay)

  • Prabowo Mau Batasi Anak di Medsos, Induk Facebook Bilang Bukan Solusi

    Prabowo Mau Batasi Anak di Medsos, Induk Facebook Bilang Bukan Solusi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertemu dengan Meta membicarakan soal regulasi keamanan anak di internet. Pihak induk perusahaan Instagram dan Facebook telah buka suara terkait pertemuan minggu lalu itu.

    Simon Milner, Wakil Presiden Kebijakan Publik Asia Pasifik untuk Meta, menjelaskan pihaknya mendukung regulasi keselamatan remaja di internet. Namun dia mengatakan pembatasan akses bukan menjadi solusi yang tepat.

    “Meta mendukung regulasi terkait keselamatan remaja di dunia daring, namun membatasi akses terhadap teknologi bagi jutaan remaja di Indonesia bukan solusi yang tepat,” ujar Milner dalam keterangannya.

    Dia menambahkan penting adanya transparansi dalam membuat regulasi baru. Menurutnya pemerintah belum mempublikasikan rancangan regulasi secara terbuka hingga sekarang.

    Pihak Meta mendorong pemerintah bisa membagikan rancangan pada pihak terkait. Selain juga melakukan konsultasi publik secara transparan.

    “Kami menghargai pertemuan dengan Menkomdigi kemarin, tapi kami menyayangkan sampai saat ini pemerintah belum mempublikasikan rancangan regulasi tersebut secara terbuka. Kami mendorong pemerintah untuk membagikan rancangan tersebut kepada pemangku kepentingan terkait dan mengadakan konsultasi publik yang transparan, sehingga orang tua, organisasi masyarakat sipil, dan para pelaku industri dapat memberikan masukan,” jelasnya.

    Milner mengatakan regulasi keamanan berinternet harus mencakup pendekatan ekosistem digital secara menyeluruh. Solusi yang menurut Meta terbaik menjaga keamanan anak-anak di dunia digital yakni dengan melakukan verifikasi usia di platform toko aplikasi serta sistem operasi.

    “Pada saat yang sama, kami juga meyakini bahwa regulasi keamanan daring ini harus mencakup pendekatan ekosistem digital yang menyeluruh. Kami percaya bahwa verifikasi usia di toko aplikasi dan sistem operasi adalah cara terbaik untuk mendukung orang tua dan merupakan solusi yang lebih efektif untuk menjaga keamanan pengguna muda di dunia digital,” jelas Milner.

    “Meta berkomitmen menjaga keselamatan pengguna muda, dan kami tidak menunggu regulasi untuk melakukannya. Kami telah membangun berbagai fitur keamanan khusus dan memberikan pengalaman yang sesuai dengan usia bagi pengguna muda di aplikasi kami, seperti Teen Accounts di Instagram yang telah kami luncurkan di Indonesia,” dia menambahkan.

    Ditanya soal transparansi yang diminta Meta, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hanya berkata singkat jika platform telah diundang oleh pihaknya. “Diundang kok,” kata dia ditemui Selasa (18/3/2025).

    Pembatasan usia akun medsos

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan soal perlindungan anak di internet. Pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital.

    Meutya menjelaskan tim akan bekerja untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan dan menindak tegas konten berbahaya. Dengan begitu diharapkan anak-anak bisa bermain di dunia maya lebih aman.

    Langkah yang dilakukan juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan arti penting perlindungan anak di ruang digital dan juga menginstruksikan regulasi terkait selesai dalam waktu 1-2 bulan atau sekitar Maret-April.

    “Kita tidak bisa membiarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang penuh ancaman. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka terlindungi. Tim ini akan bekerja memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas konten berbahaya agar anak-anak Indonesia bisa berinternet dengan aman,” kata Meutya dalam keterangannya dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (3/1/2025).

    (dem/dem)

  • Meutya Hafid Ingatkan Mahasiswa UHN Hindari Judi Online, Natalius Pigai Ajak Rawat Cita-Cita

    Meutya Hafid Ingatkan Mahasiswa UHN Hindari Judi Online, Natalius Pigai Ajak Rawat Cita-Cita

    Meutya Hafid turut menyinggung penjelasan dari judi online. “Sebetulnya, bahasanya bukan judi online. Tapi bahasa yang tepat, penipuan. Judi online sudah pasti penipuan dengan algoritma, jadi tidak mungkin hasilnya bisa bagus,” sebutnya.

    Kemenkomdigi sudah melakukan sejumlah strategi untuk menekan angka judi online. Mulai dari menjalin kerja sama BSSN, OJK, hingga PPATK. Kerja sama BSSN memblokir konten judi. Dengan Google, Meta, Tiktok me-takedown konten judi online dan pornografi.

    “Saya temui sejumlah pihak untuk menekan penurunan judi online. OJK, PPATK, semua sudah kami temui untuk menekan judi online,” jelasnya.

    Menurut Meutya, yang juga Politikus Partai Golakr, untuk memaksimalkan penekanan angka judi online harus diselaraskan dengan kesadaran masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah edukasi ke mahasiswa.

    “Nah, kita minta juga seluruh kampus, khususnya mahasiswa turut membantu pemerintah dalam penanganan ini,” ajaknya.

  • Menkomdigi Targetkan Operasional Pusat Data Nasional Berjalan April 2025 – Halaman all

    Menkomdigi Targetkan Operasional Pusat Data Nasional Berjalan April 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan operasional Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat, yang ditargetkan Maret tahun ini, akan mundur satu bulan.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berujar, Pusat Data Nasional memang awalnya ditargetkan beroperasional pada akhir Maret 2025.

    Meutya menyampaikan, molor hingga April 2025 karena pengerjaannya bertepatan dengan bulan Ramadhan. 

    “Ya, Pusat Data tadinya bulan Maret, ya, karena ini juga bulan suci Ramadhan, tidak meleset dari target paling lama April 2025,” ujar Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    Sebelumnya, Wakil Menteri Kemenkomdigi Nezar Patria menyebut PDN Cikarang tersebut telah memasuki penyelesain akhir dan pemantauan, sebelum PDN dioperasikan. 

    “Terutama soal keamanan cybernya juga kita sudah minta bantuan BSSN juga untuk melakukan semacam review bagaimana instrumen-instrumen untuk mencegah kejahatan cyber ya atau serangan cyber itu bisa dipenuhi oleh PDN gitu ya,” ujarnya beberapa waktu lalu. 

    Menurut Nezar, sebelum dimulai pemerintah sudah membuat semacam review keamanan sibernya. Dari sudut cyber security Kemenkomdigi berhubungan bersama dengan BSSN untuk melakukan review itu.

    “Jadi begitu dia udah comply dengan standar keamanan yang ada di BSSN, baru nanti itu akan dimulai,” ujarnya. 

  • Siap-siap! Aturan Batasan Usia Anak di Medsos Segera Terbit

    Siap-siap! Aturan Batasan Usia Anak di Medsos Segera Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan regulasi terkait pembatasan usia anak di ruang digital masuk tahap harmonisasi di Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.

    “Ini sedang sinkronisasi dengan Setneg dan Kementerian Hukum. Jadi sekarang prosesnya sedang sinkronisasi dan harmonisasi,” kata Menkomdigi Meutya Hafid di kantornya, Selasa (18/3/2025).

    Terkait dengan pembahasan regulasi pembatasan usia anak di ruang digital, Meutya mengatakan bahwa semua platform digital diundang dan dilibatkan pembahasan.

    Salah satunya Meta, Meutya menyebut pihaknya telah mengundang perusahaan induk Facebook dan Instagram ini dalam pembahasan regulasi batasan usia anak di ruang digital.

    “Mereka diundang kok, kan semuanya kita undang dan dari yang lain lain juga tentu kita libatkan,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, bakal memfokuskan tiga hal dalam menyusun aturan perlindungan anak di ruang digital. Salah satunya perihal batas usia anak saat mengakses media sosial dan gim bagi anak. 

    Plt Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Teguh Afriyadi mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Komdigi sedang mengatur perlindungan anak di ruang digital.

    Teguh menyampaikan saat ini ada tiga hal utama yang menjadi fokus pemerintah untuk membuat aturan ini. Pertama, terkait dengan batasan usia anak-anak yang bisa mengakses ruang digital.

    Sebab, batasan usia anak-anak untuk mengakses ruang digital di setiap negara memiliki aturan yang berbeda-berbeda. Maka dari itu Komdigi tengah mengkaji batasan umur anak yang boleh mengakses ruang digital.

    “Ada yang mengatur 11 tahun, 13 tahun boleh, 13 sampai 17 tahun boleh, tapi dengan perwalian. Itu juga boleh. Nah Indonesia sedang mengatur, kita mau mengatur di usia berapa,” kata Teguh di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Fokus kedua, kata Teguh adalah pembahasan keamanan data bagi anak di ruang digital. Dirinya melihat media sosial harus bisa menjamin data anak di ruang digital.

    Apalagi, Teguh mengatakan bahwa penjaminan data sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang terbit pada 2022 dan mulai berlaku Oktober 2024.

    Lebih lanjut, untuk fokus ketiga adalah bagaimana aturan ini bakal mewajibkan penyelenggara media sosial untuk menyiapkan mekanisme pelaporan. Hal ini, kata Teguh perlu disiapkan agar penyalahgunaan fitur atau konten yang melibatkan anak dapat ditindak.

    “Itu hanya tiga item kunci, yang lainnya banyak sekali,” ujar Teguh.

  • Belum ada Rencana Ganti Satria

    Belum ada Rencana Ganti Satria

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan belum ada rencana untuk mengganti Satelit Satria I dengan Amazon Kuiper. Pemerintah masih mengandalkan Satria I dalam menyalurkan internet di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa tidak ada rencana untuk menggantikan Satria meski nantinya kerja sama dengan Amazon Kuipers akan terjalin.

    “Belum, belum ada rencana terkait itu (mengganti Satria),” kata Meutya di kantornya, Selasa (18/3/2025).

    Pada 8 Agustus 2024, Program Akses Internet Bakti Kominfo disebut telah melayani total 18.712 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 3T. 

    Sebanyak 4.078 di antaranya telah dilayani Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 gigabyte per second (gbps) untuk konektivitas internet lebih luas dan cepat dan direncanakan akan digenapkan hingga 20.000 lokasi di 2024.

    Adapun, Komdigi saat ini berencana menggandeng Amazon Kuipers untuk memperluas konektivitas digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sekaligus mendukung transformasi digital nasional.

    Meutya menegaskan bahwa teknologi satelit memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan digital, terutama di daerah terpencil.

    “Kami terbuka terhadap investasi serta teknologi baru apa pun yang dapat membantu kami untuk mencapai konektivitas di Indonesia,” kata Meutya dalam pertemuan dengan Amazon Kuiper dikutip, Selasa (18/3/2025).

    Meutya menambahkan bahwa kehadiran teknologi ini dapat mendukung pengembangan ekosistem digital nasional, termasuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan layanan e-government, e-health, dan e-education.

    Komdigi akan terus memfasilitasi proses perizinan dan diskusi yang diperlukan guna memastikan kelancaran proyek ini. 

    Dengan sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta, jutaan masyarakat di wilayah 3T diharapkan segera menikmati akses internet yang lebih baik, membuka peluang ekonomi digital, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

    “Dengan dukungan investasi dan inovasi dari sektor swasta, kita dapat mempercepat transformasi digital dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

  • Operasional PDN Berpotensi Molor jadi April 2025, Komdigi: Karena Bulan Ramadan

    Operasional PDN Berpotensi Molor jadi April 2025, Komdigi: Karena Bulan Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut operasional Pusat Data Nasional (PDN) kemungkinan mundur menjadi April 2025. Bulan Ramadan menjadi pertimbangan pemerintah memundurkan waktu operasi.  

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya memang awalnya menargetkan PDN Cikarang beroperasi pada akhir Maret 2025.

    Namun, karena berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Meutya menuturkan PDN Cikarang bakal beroperasi paling lama di April 2025.

    “Iya kita kan tadinya ingin bulan Maret, ini karena karena bulan suci Ramadan mudah-mudahan tidak meleset dari Maret. Paling lama April,” kata Meutya di Komdigi, Selasa (18/3/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi menyampaikan operasional Pusat Data Nasional (PDN) akan berjalan setelah Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) memastikan infrastruktur pusat data tersebut steril dan aman. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian keamanan siber bersama dengan BSSN dengan tujuan memastikan PDN ‘bersih’ dan siap digunakan. 

    “Jadi begitu dia udah comply dengan standar keamanan yang ada di BSSN, baru nanti itu akan dimulai,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Nezar menyampaikan saat ini pembangunan PDN sudah dalam tahap penyelesaian atau tahap finishing.

    Nantinya, pihak Komdigi bakal memeriksa kembali seluruh persyaratan yang ada sebelum PDN Cikarang dioperasikan. 

    Diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    Selain itu, PDN juga berfungsi untuk emastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data.

  • Komdigi Jajaki Kerja Sama dengan Amazon Kuiper, Dorong Akses Internet di 3T

    Komdigi Jajaki Kerja Sama dengan Amazon Kuiper, Dorong Akses Internet di 3T

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjajaki kerja sama strategis dengan Amazon Kuiper, proyek satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) milik Amazon. 

    Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas konektivitas digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sekaligus mendukung transformasi digital nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa teknologi satelit memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan digital, terutama di daerah terpencil.
     
    “Kami terbuka terhadap investasi serta teknologi baru apa pun yang dapat membantu kami untuk mencapai konektivitas di Indonesia,” kata Meutya dalam pertemuan dengan Amazon Kuiper dikutip, Selasa (18/3/2025).

    Meutya menambahkan bahwa kehadiran teknologi ini dapat mendukung pengembangan ekosistem digital nasional, termasuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan layanan e-government, e-health, dan e-education.

    Komdigi akan terus memfasilitasi proses perizinan dan diskusi yang diperlukan guna memastikan kelancaran proyek ini. 

    Dengan sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta, jutaan masyarakat di wilayah 3T diharapkan segera menikmati akses internet yang lebih baik, membuka peluang ekonomi digital, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

    “Dengan dukungan investasi dan inovasi dari sektor swasta, kita dapat mempercepat transformasi digital dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

    Adapun, Amazon Kuiper juga tengah mengajukan izin operasional di Indonesia, termasuk lisensi telekomunikasi dan hak peminjaman satelit, sesuai regulasi terbaru yang memungkinkan perusahaan asing beroperasi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Global Head of Licensing and International Regulatory Affairs Amazon Project Kuiper Gonzalo de Dios memahahi bahwa konektivitas masih menjadi tantangan di banyak daerah terpencil. 

    “Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lokal untuk menyediakan akses internet yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia,” ucap Gonzalo de Dios.