Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Prabowo panggil sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana sore ini

    Prabowo panggil sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana sore ini

    “Dipanggil rapat,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Sore.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Kamis, sejumlah menteri yang telah hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

    Berikutnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    “Dipanggil rapat,” ucap Rosan singkat.

    Sementara itu, baik Sri Mulyani maupun Meutya Hafid mengatakan akan memberikan keterangan setelah selesai rapat terbatas.

    “Nanti habis rapat ya,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pada Rabu (19/3), Prabowo juga memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi, yakni Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ke Istana Kepresidenan.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, dan sektor padat karya lainnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komdigi: Internet dan TV Mati Total 24 Jam Saat Nyepi di Bali

    Komdigi: Internet dan TV Mati Total 24 Jam Saat Nyepi di Bali

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan layanan internet akan mati selama perayaan Nyepi pada 29 Maret 2025. Hal ini menindaklanjuti permintaan dari Pemerintah Provinsi Bali.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan pihaknya menyiapkan surat kepada seluruh operator dan penyelenggara penyiaran, meminta mematikan layanan selama periode tersebut.

    “Kita akan siapkan surat kepada seluruh operator dan tidak hanya untuk seluler tapi juga penyelenggara penyiaran, dalam hari itu tidak bersiaran ataupun dihentikan sementara selama satu hari, hari Nyepi. Dalam kerangka menghormati saudara-saudara kita yang merayakan hari Nyepi,” kata Meutya dalam konferensi pers, Kamis (20/3/2025).

    “Jadi ini permintaan sebetulnya dari Pemprov Bali dan kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Bali terkait hal ini,” kata dia.

    Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni mengatakan layanan akan berhenti 24 jam selama Nyepi. Ini juga termasuk layanan Early Warning System (EWS) atau peringatan darurat bencana.

    Dia menjelaskan EWS menggunakan layanan internet dan juga TV. Keduanya tidak akan berfungsi selama Nyepi mendatang.

    “Untuk Early Warning System dan sebagainya ya terkena juga, karena sistemnya kan diseminasinya melalui TV dan internet. Otomatis juga tidak berfungsi mereka, kan online sistem diseminasi kebencanaannya,” jelasnya.

    Meutya mengatakan pihaknya akan mengusahakan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan baik selama periode Nyepi dan juga Idul Fitri 2025 mendatang.

    “Pada prinsipnya, pada tahun ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan juga libur Nyepi, atas arahan dan semangat Bapak Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyampaikan kepada kami, jajaran beliau untuk bagaimana caranya memberikan rasa nyaman, aman dan juga agar masyarakat terbantu selama masa mudik, liburan lebaran dan nyepi ini,” jelasnya.

    (fab/fab)

  • Komdigi Matangkan Model Sharing Network (MOCN) 5G, Segera Panggil Opsel

    Komdigi Matangkan Model Sharing Network (MOCN) 5G, Segera Panggil Opsel

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji model Multi-Operator Core Network (MOCN) sebelum digunakan untuk mempercepat adopsi 5G di Tanah Air.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pengkajian ini dilakukan untuk melihat keunggulan dan kelemahan dari model ini.

    Nezar pun menyebut model sharing network ini memiliki banyak manfaat jika nantinya digunakan di Indonesia.

    “Jadi kita coba coba review dulu lah. Tapi sharing network ini kalau secara hitungan cost dan benefitnya itu lebih banyak benefitnya,” kata Nezar kepada Bisnis, Kamis (20/1/2025).

    Multi-Operator Core Network (MOCN) adalah model berbagi jaringan telekomunikasi yang memungkinkan beberapa operator seluler untuk berbagi infrastruktur jaringan akses radio (RAN) yang sama, termasuk menara, antena, dan spektrum frekuensi, sambil tetap mempertahankan jaringan inti (core network) mereka secara terpisah.

    Model ini diklaim berhasil diterapkan di Malaysia. Sehingga, cakupan 5G di Malaysia sudah mencapai 80%.

    Semantara itu, Indonesia masih tertinggal jauh dalam penetrasi jaringan 5G. Padahal, implementasi 5G di Malaysia dilakukan pada waktu yang sama dengan Indonesia di 2021.

    Maka dari itu, Nezar menuturkan model sharing network ini akan membuat pembangunan jaringan dan teknologi untuk 5G akan lebih optimal dan efisien.

    Nezar menambahkan, pihaknya juga akan memanggil pihak operator seluler untuk mendengarkan masukan terkait model yang sukses dipakai oleh Malaysia ini.

    “Iya nanti kita bicarakan dengan mereka (Opsel), ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) untuk mempercepat adopsi 5G di Tanah Air.

    Adapun, usul ini dikatakan saat pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.

    Meutya mengatakan, model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi. 

    Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet. 

    Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67%, mempercepat penetrasi internet dengan lebih efisien.

    “Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54% dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” kata Meutya.

  • Komdigi Umumkan Diskon Paket Data 50%, Berlaku Sampai Lebaran!

    Komdigi Umumkan Diskon Paket Data 50%, Berlaku Sampai Lebaran!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama perusahaan operator seluler mengumumkan persiapan mudik Lebaran 2025 mendatang. Operator seluler akan memberikan diskon paket data selama periode Ramadan-Lebaran.

    mendirikan posko dan membentuk satuan tugas untuk monitoring jaringan telekomunikasi selama periode tersebut.

    “Kemkomdigi bersama operator seluler juga akan membentuk satuan tugas dan posko yang akan beroperasi 24 jam di paling tidak 35 unit pelaksanaan teknis monitor spektrum frekuensi radio seluruh Indonesia,” kata Menteri Komdigi, Meutya Hafid, dalam konferensi pers di kantor Kemkomdigi, Kamis (20/3/2025).

    “Posko angkutan lebaran terpadu yang ada di 5 titik strategisnya di antaranya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, luas area KM 57 dan KM 63, stasiun Gambir Jakarta dan stasiun Tawang Semarang,” jelasnya.

    Selain itu, operator seluler juga menghadirkan paket Ramadan-Lebaran dengan diskon mencapai 50%. Meutya juga menjelaskan prediksi peningkatan trafik di semua layanan seluler rata-rata mencapai 20% lebih tinggi dari penggunaan harian.

    Meutya memastikan persiapan tersebut akan mementingkan kualitas layanan. Komdigi meminta pada operator tidak ada layanan yang terganggu selama periode lebaran nanti.

    Pihak Kementerian juga akan menurunkan tim untuk memeriksa frekuensi dan kelancaran layanan telekomunikasi nanti,

    “Komunikasi bagian salah satu bagian terpenting yang dari kelancaran dan juga keamanan. Sehingga tentu kita meminta dengan amat terang dan jelas kepada para operator bahwa tidak boleh ada layanan publik yang terganggu,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Meutya juga mengumumkan terkait jaringan saat perayaan Nyepi pada 29 Maret 2025. Komdigi akan menyiapkan surat pada seluruh operator dan penyelenggara penyiaran agar tidak ada layanan dalam periode tersebut.

    “Jadi ini permintaan sebetulnya dari Pemprov Bali dan kami sudah berkoordinasi dengan Pemprob Bali terkait hal ini,” ujar Meutya.

    (dem/dem)

  • Menkomdigi sebut cakupan layanan jaringan 4G di NTT capai 98,59 persen

    Menkomdigi sebut cakupan layanan jaringan 4G di NTT capai 98,59 persen

    Tetapi masih terdapat 1.051 km persegi wilayah di NTT yang belum terjangkau layanan 4G,

    Kupang (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan bahwa saat ini cakupan layanan 4G di pemukiman di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur telah mencapai 98,59 persen dari total 22 Kabupaten Kota, dengan total 309 kecamatan, 327 kelurahan, dan 3.026 desa.

    “Tetapi masih terdapat 1.051 km persegi wilayah di NTT yang belum terjangkau layanan 4G,” katanya dalam keterangan yang diterima ANTARA di Kupang, Kamis.

    Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Gubernur NTT Melki Laka Lena dan kepala daerah dari 22 Kabupaten Kota di Provinsi berbasis kepulauan itu.

    Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mempercepat pembangunan jaringan fiber optik agar masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat menikmati layanan digital yang lebih stabil dan cepat.

    Pemerintah kata Meutya, ingin internet di NTT bukan hanya sekadar sinyal yang tersedia, tetapi benar-benar menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.

    Sebab konektivitas digital di NTT bukan sekadar memperluas jaringan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

    “Sebanyak 208 kecamatan di NTT masih belum terhubung dengan fiber optik. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi bagaimana kita memastikan setiap orang di NTT memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di era digital,” tambah Meutya Hafid.

    Oleh karena itu, kata dia, pihaknya segera mengundang seluruh operator untuk turun langsung ke NTT, mengevaluasi kondisi jaringan, dan mengambil langkah-langkah strategis.

    “Jika sinyal lemah, kapasitas akan ditambah. Jika kekurangan BTS, kami akan percepat pembangunannya,” ujarnya.

    Menurut dia, infrastruktur digital yang kuat adalah kunci utama untuk meningkatkan literasi digital masyarakat NTT.

    Kementerian Komdigi rencananya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan bagi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) guna mempercepat akses internet hingga ke pelosok desa.

    Digitalisasi tidak hanya soal membangun jaringan, tetapi juga tentang membangun pemahaman. Pemerintah ujar dia, harus memastikan masyarakat bisa memanfaatkan internet untuk hal-hal positif, seperti pendidikan, bisnis, dan layanan kesehatan, bukan hanya untuk hiburan.

    “Contohnya, kami juga melihat komunitas digital anak muda di Kupang sebagai potensi besar. Mereka bisa menjadi motor penggerak literasi digital di NTT,” tambahnya.

    Selain pembangunan infrastruktur digital, Meutya juga merespons permintaan Gubernur Melki terkait dukungan CSR perusahaan teknologi dalam upaya penurunan angka stunting di NTT.

    “Kami akan mengajak perusahaan digital untuk menyalurkan CSR mereka ke program kesehatan dan edukasi terkait stunting. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk penyuluhan gizi berbasis digital, monitoring pertumbuhan anak, hingga distribusi bantuan secara lebih efektif,” jelasnya.

    Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menambahkan bahwa kementeriannya siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar inisiatif ini berjalan lancar.

    “Kami ingin memastikan semua bantuan, baik dari sisi teknologi maupun sosial, benar-benar sampai dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTT,” ujar Wayan.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komdigi Janji Kooperatif Soal Dugaan Korupsi PDNS Rp 958 Miliar

    Komdigi Janji Kooperatif Soal Dugaan Korupsi PDNS Rp 958 Miliar

    Jakarta –

    Komdigi menyatakan akan kooperatif terkait penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menyangkut kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2024.

    Sebagai diketahui, PDNS merupakan fasilitas penyimpanan data dari pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk sementara waktu. Nantinya, data-data tersebut dialihkan ke Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini masih dalam proses pembangunan oleh Komdigi.

    “Pada prinsipnya kan kantor Kemkomdigi siap membantu apapun yang diperlukan, dokumen, dan lain-lain. Mungkin kita kerja sama dengan kejaksaan, silahkan saja, kami terbuka dan mengikuti proses hukum yang berlaku,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, mengatakan bahwa pembangunan PDN itu dilakukan sesuai standardisasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Dan, BSSN lagi bekerja dan kita terus berkoordinasi untuk menjamin PDN yang nantinya akan beroperasi, mungkin tidak lama lagi, itu sudah memenuhi semua standar-standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN,” kata Nezar.

    Sebelumnya, PDN yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, itu direncanakan dioperasikan pada Maret 2025. Namun peresmian fasilitas infrastruktur vital itu disebut mundur sampai April 2025.

    Disampaikan Nezar, Komdigi akan kooperatif terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan Kejari Jakpus terhadap kasus dugaan korupsi senilai Rp 958 miliar di Komdigi yang saat ini terus berlangsung.

    “Oh, iya dong, kita kooperatif,” ucapnya.

    Dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa pengelolaan PDNS di Kementerian Kominfo diusut Kejari Jakpus. Kasus korupsi ini mengakibatkan terjadinya serangan ransomware hingga tereksposenya data diri penduduk Indonesia pada 2024. Adapun di pemerintah saat ini, nama Kominfo berubah menjadi Komdigi.

    “Akibat dari tidak dimasukkannya pertimbangan kelaikan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai syarat penawaran, sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposenya data diri penduduk Indonesia, meskipun anggaran pelaksanaan pengadaan PDSN ini telah menghabiskan total sebesar lebih dari Rp 959.485.181.470,” kata Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting dalam keterangannya pers tertulisnya, Jumat (14/3).

    Bani mengatakan kasus ini bermula pada 2020, di mana saat itu Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Dalam prosesnya, kata Bani, ada dugaan pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta yakni PT Aplikanusa Lintasarta (AL).

    Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan total pagu anggaran Rp 958 Miliar, dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL,” kata Bani.

    (agt/fay)

  • Jelang Lebaran, Komdigi Tetapkan Nyepi Tanpa Internet Lagi di Bali

    Jelang Lebaran, Komdigi Tetapkan Nyepi Tanpa Internet Lagi di Bali

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan akan mematikan layanan telekomunikasi, termasuk internet, dan juga penyiaran selama Hari Raya Nyepi 2025. Ini merupakan penghentian pengoperasian layanan sudah masuk tahun ke-7 saat Nyepi.

    Sebagai informasi, momen sakral umat Hindu tersebut kali ini terbilang spesial karena bertepatan dengan jelang Hari Raya Idul Fitri, di mana Nyepi jatuh pada tanggal 29 Maret 2025, sedangkan Lebaran diperkirakan pada tanggal 30 Maret 2025.

    “Terkait Nyepi, kita akan siapkan surat kepada seluruh operator dan tidak hanya untuk seluler, tapi juga penyelenggara penyiaran, untuk dalam hari itu tidak bersiaran. Dihentikan sementara selama satu hari Nyepi dalam kerangka menghormati saudara-saudara kita yang merayakan hari Nyepi,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Meutya menjelaskan bahwa penghentian layanan telekomunikasi dan penyiaran tersebut berdasarkan permintaan dari Pemerintah Provinsi Bali agar dimatikan selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan Nyepi tanpa internet tersebut hanya akan terjadi di Bali saja. Untuk daerah selain Bali, kondisinya tetap normal.

    “Perayaan Nyepi itu (tanggal) 29 Maret, selama dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya, internet dan penyiaran itu ke down,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Nyepi tanpa internet pertama kali diberlakukan pada 2018. Dengan dihentikannya layanan internet dan penyiaran ini agar umat Hindu yang menjalani Nyepi dapat semakin tenang.

    (agt/fay)

  • Merger XL Axiata-Smartfren Dinilai Bikin Industri Sehat Tanpa Perang Tarif

    Merger XL Axiata-Smartfren Dinilai Bikin Industri Sehat Tanpa Perang Tarif

    Jakarta –

    Jumlah operator seluler akan semakin berkurang dengan akan bergabungnnya XL Axiata dan Smartfren. Menurut Telkom, induk perusahaan Telkomsel, mengungkapkan merger operator seluler akan berdampak pada sehatnya industri di masa mendatang.

    VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko merespon baik terhadap aksi korporasi yang terjadi antara XL Axiata, Smart Telecom, dan Smartfren sepakat untuk bergabung dan melahirkan entitas perusahaan baru bernama XLSmart.

    “Oh bagus. Artinya, semua akan terkonsolidasi gitu ya. Itu yang akan membuat industri ini makin sehat. Jadi, kita kan sebetulnya sangat menghindari perang tarif lah ya, karena kalau perang tarif terus-terusan harganya makin murah, secara industri nggak bagus,” ujar Andri ditemui awak media di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Ia menilai persaingan akan semakin sehat dengan perusahaan telekomunikasi yang menyatakan konsolidasi. Sebab, dengan jumlah operator seluler yang banyak sebelumnya sering kali terjadi perang tarif untuk menggaet pelanggan, di mana perang tarif itu tidak menyehatkan industri.

    “Jadi, kalau merger nanti semakin setel, operator itu semakin setel persaingannya, sehat bisnisnya, tumbuh nggak masalah,” ucapnya.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyetujui merger XL Axiata, Smart Telecom, dan Smartfren.

    Restu itu seiring telah diterbitkannya izin prinsip persetujuan merger oleh Komdigi terhadap aksi korporasi perusahaan telekomunikasi tersebut.

    “Ada beberapa persyaratan yang wajib disetujui dan dipenuhi oleh XL-Smart terlebih dahulu baru nanti akan diterbitkan Keputusan Menteri Komdigi yang bersifat final menyetujui Rencana aksi korporasi Merger tersebut,” ujar Meutya kepada detikINET, Kamis (6/3) lalu.

    Adapun, masing-masing perusahaan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait penggabungan perusahaan pada 25 Maret 2025. Nantinya, setelah bergabung akan melahirkan entitas perusahaan bernama XLSmart.

    Dengan demikian, jumlah operator seluler Indonesia menyisakan tiga perusahaan, yakni Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart.

    (agt/afr)

  • Mudikpedia 2025: Hadirkan Fitur Real-Time untuk Mudik Lebaran Lebih Lancar – Page 3

    Mudikpedia 2025: Hadirkan Fitur Real-Time untuk Mudik Lebaran Lebih Lancar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam upaya mendukung kelancaran tradisi mudik Lebaran 1446 H, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan Mudikpedia 2025, sebuah buku elektronik (e-book) yang menyediakan informasi lengkap dan terpercaya.

    Dengan tagline “Perjalanan Aman, Nyaman, Menyenangkan”, Kemkomdigi berharap platform ini bisa menjadi panduan utama bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik. 

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Mudikpedia 2025 menawarkan solusi komprehensif yang mudah diakses.

    “Mudik adalah tradisi tahunan yang selalu dinamis. Dengan Mudikpedia 2025, masyarakat dapat memperoleh informasi komprehensif dan tepercaya dalam satu kanal,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima, Kamis (20/3/2025). 

    Dijelaskan, mengusung konsep living document, Mudikpedia 2025 terus diperbarui dengan informasi terkini.

    Mulai dari pantauan lalu lintas real-time melalui CCTV, info layanan mudik gratis, hingga panduan memesan tiket transportasi publik tersedia dalam satu aplikasi. Bahkan, ada pula tautan langsung ke situs-situs resmi pemerintahan. 

    Inisiatif ini merupakan kelanjutan program komunikasi publik sebelumnya yang menyajikan informasi esensial seputar perjalanan mudik Lebaran. 

    Beberapa di antaranya adalah rute mudik dari Kementerian Perhubungan dan Bina Marga, panduan mudik sehat dari Kementerian Kesehatan, hingga prakiraan cuaca dari BMKG.

    Tidak hanya itu, Kemkomdigi juga memperkuat jaringan internet di sepanjang jalur mudik Lebaran untuk mendukung kelancaran komunikasi selama perjalanan.

    “Kami ingin memastikan informasi penting dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus mempromosikan Mudikpedia 2025 melalui berbagai kanal media,” ujar Menkomdigi. 

     

     

  • Komdigi Siapkan Peta Jalan AI, Rilis Juni 2025

    Komdigi Siapkan Peta Jalan AI, Rilis Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun peta jalan (roadmap) terkait dengan kecerdasan buatan (AI), yang ditargetkan rampung 3 bulan lagi atau pada Juni 2025. 

    Roadmap ini ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan atau Juni 2025 sebagai bagian dalam mewujudkan tata kelola AI di Indonesia.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai forum diskusi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan peta jalan yang disusun komprehensif.

    “Diskusi sudah berlangsung di beberapa forum, termasuk juga kerja sama kita dengan beberapa organisasi dan beberapa company yang ikut mendukung,” kata Nezar dalam keteranganya dikutip, Kamis (20/3/2025).

    Nezar menambahkan, regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara dapat dijadikan referensi untuk menyusun peta jalan AI di Indonesia.

    Dirinya mengapresiasi berbagai studi tentang tata kelola AI yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga karena telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan tata kelola AI yang lebih inklusif.

    “Saya kira di sini pentingnya studi yang dibuat oleh teman-teman Mandala Consulting untuk membuat semacam mapping atau pemetaan terhadap posisi Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nezar menegaskan pemerintah akan menerapkan regulasi yang berbasis insentif dan fleksibel untuk mendorong penerapan AI tanpa menciptakan beban kepatuhan yang tinggi.

    Dirinya  pemerintah akan fokus menyelesaikan tantangan terkait infrastruktur AI dengan memasukkan kebijakan yang inklusif untuk meminimalisasi cost of compliance yang tinggi di infrastruktur.

    Kemudian juga mendorong investasi di infrastruktur untuk pengembangan AI dan talenta digital di bidang AI.

    “Kita ada dalam early stage, dimana dua hal ini harus kita penuhi dulu sebelum kita bicara lompatan-lompatan ke depan,” ucap Nezar.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025.

    Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Namun, Meutya menuturkan bahwa pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan.

    “Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).