Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Ada PP Baru, Menkomdigi Sebut Platform Medsos Cs Dilarang Profiling Data Anak

    Ada PP Baru, Menkomdigi Sebut Platform Medsos Cs Dilarang Profiling Data Anak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak akan mengatur sejumlah hal. PP itu baru diresmikan sore ini oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (28/3/2025). 

    Meutya awalnya menjelaskan bahwa PP ini disusun oleh tim yang meliputi lintas kementerian/lembaga termasuk KPAI hingga Unicef. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan yang pertama mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melindungi anak. 

    Dia mengatakan, PP tersebut akan mewajibkan PSE seperti media sosial hingga game online untuk mengutamakan perlindungan anak dibanding komersialisasi. 

    “Kita juga memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada konten-konten yang berbahaya, eksploitasi komersial ataupun ancaman terhadap data pribadi. Jadi juga ada larangan mengenai profiling data anak,” jelas Meutya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025). 

    Tidak hanya itu, PP tersebut juga akan mengatur pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital. Pemerintah akan menerapkan penundaan sesuai dengan tumbuh kembang anak sebelum mereka bisa mengakses media sosial.

    Namun, timpal Meutya, bukan berarti anak yang mengakses akun media sosial orang tuanya serta turut didampingi juga tidak diperbolehkan. 

    Mantan Ketua Komisi I DPR itu turut mengingatkan agar platform tidak menjadikan anak-anak sebagai komoditas. Dia menyebut perusahaan platform digital yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam PP tersebut bisa mendapatkan sanksi.

    “Penerapan sanksi yang tegas bagi platform yang melanggar,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Jumat (28/3/2025). 

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, PP Tuntas,” ujarnya. 

    Prabowo menyampaikan bahwa saran dan masukan untuk menerbitkan aturan itu disampaikan oleh Menkomdigi beberapa waktu lalu. 

    “Perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dikakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tifak lakukan langkah-langkah pengelolaan,” ucapnya. 

  • Menkomdigi Ungkap Ada 5,5 Juta Kasus Konten Pornografi Anak di Indonesia – Page 3

    Menkomdigi Ungkap Ada 5,5 Juta Kasus Konten Pornografi Anak di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pihaknya menemukan 5,5 juta lebih kasus konten pornografi anak di Indonesia dalam empat tahun terakhir. Bahkan, Indonesia menjadi negara keempat terbesar dengan konten pornografi terbanyak di dunia.

    “Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia, sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia,” kata Meutya saat acara pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/3/2025).

    Tak hanya itu, dia mengatakan 48 persen anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Disisi lain, sebanyak 80.000 anak dibawah 10 tahun telah terpapar judi online.

    “48 persen anak-anak Indonesia mengalami perundungan online serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online,” ujarnya.

    Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajukan izin prakarsa PP tentang Tata Kelola Digital untuk Pelindungan Anak Oleh Indonesia kepada Prabowo. Aturan ini diinisiasi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia di ruang digital.

    “13 Januari 2025 ketika kami menghadap Presiden Prabowo, hari yang bersejarah dan membuat kami haru sekali Bapak. Sebagai orang tua, kami menerima arahan yang jelas dan berani dari Bapak terkait perlunya aturan pelindungan anak di ruang digital yang aman,” tutur Meutya.

    “Termasuk dalam kerangka penundaan usia anak untuk mengakses sosial media. Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini dimana banyaknya kejahatan terhadap anak,” sambungnya.

  • Ke Mana Najwa Shihab? Warganet Pertanyakan Sikapnya Bungkam di Rezim Kali Ini

    Ke Mana Najwa Shihab? Warganet Pertanyakan Sikapnya Bungkam di Rezim Kali Ini

    GELORA.CO – Di tengah meningkatnya tensi politik akibat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), sosok Najwa Shihab turut dipertanyakan.

    Mba Nana sapaan akrabnya yang dikenal sebagai jurnalis tajam dan vokal itu terlihat diam dalam isu-isu yang sedang memanas belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang aksi penolakan terhadap pengesahan RUU TNI semakin meluas di berbagai daerah.

    Ribuan massa aksi turun ke jalan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disahkan oleh DPR RI.

    Namun, diamnya Najwa Shihab dalam isu ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan warganet.

    Kritik Warganet terhadap Najwa Shihab

    Sejumlah pengguna media sosial, khususnya di platform X (sebelumnya Twitter), mulai bersuara terkait sikap Najwa yang dinilai tidak seaktif biasanya dalam mengomentari isu-isu kritis.

    “INDONESIA GELAP! Najwa Shihab bungkam di saat nyali kritisnya mesti dipertontonkan! Kritikan disebut kebencian. Pendapat disebut hasutan. Ulasan berdasar data & metodologi ilmiah dianggap gonggongan anjing. Demo sebagai bentuk demokrasi malah dinarasikan anarkis. Otoriterisme Gaya Baru!,” tulis komentar warganet di X @Pen***.

    Tidak hanya itu, warganet juga menyoroti minimnya suara Najwa Shihab terkait aksi-aksi demonstrasi yang sedang berlangsung.

    “@NajwaShihab dan @narasitv aja gak berani bersuara soal demo ini. Bener-bener rezim kali ini gak ada yang bertindak sebagai oposisi selain rakyat sendiri, itupun masih dibenturkan ke sesama rakyat juga. Apes bener era Prabowo ini, bener-bener Dark Age,” ungkap pengguna X lainnya, @ur_e****.

    Disisi lain, warganet memperhatikan bagaimana aktivitas media sosial pribadi Najwa Shihab saat ini lebih banyak berisi kegiatan pribadi dibandingkan respons terhadap isu-isu sosial dan politik.

    “Sadar gak sih kalau di tengah hiruk-pikuk RUU TNI sampai saat ini, IG pribadi Najwa Shihab jarang memberikan suatu sikap? Story IG-nya lebih banyak tentang acara Ramadan, bukber, dll. Gak pernah gue lihat dia bikin story tentang gejolak yang ada di bawah. Atau mungkin pernah bikin, tapi gue yang miss?,” jelas akun X akun @whyt****.

    Keberadaan Najwa Shihab di Tengah Sorotan Publik

    Disaat gejolak warganet bertanya-tanya ke mana Najwa Shihab ketika publik mengharapkan suaranya, akun Instagram terlihat masih aktif.

    Seperti pantaun terbaru Poskota, Ia tampaknya tetap aktif dalam berbagai kegiatan, meskipun bukan dalam konteks kritik sosial seperti yang banyak diharapkan.

    Baru-baru ini, Najwa Shihab mengunggah foto di InstaStory pribadinya bersama teman-teman sesama mantan anchor TV, seperti Meutya Hafid, Fify Aleyda Yahya, dan Chaterine Keng.

    Selain itu, selama bulan Ramadan, Najwa lebih banyak mengisi acara keagamaan, seperti program Shihab dan Shihab bersama ayahnya, M. Quraish Shihab.

    Program ini berfokus pada diskusi keislaman yang mendalam, jauh dari pembahasan isu politik yang tengah memanas.

    Pengesahan RUU TNI

    Seperti diketahui, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang.

    Rapat tersebut terselenggara di ruang paripurna, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Maret 2025.

    Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

    Dengan disahkannya RUU TNI ini, banyak pihak menilai bahwa peran militer dalam kehidupan sipil akan semakin menguat, sehingga berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

  • Prabowo Teken Aturan untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    Prabowo Teken Aturan untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Jumat (28/3/2025). 

    Peresmian PP baru itu digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebagai leading sector penerbitan PP tersebut.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” ujarnya. 

    Prabowo menyampaikan bahwa saran dan masukan untuk menerbitkan aturan itu disampaikan oleh Menkomdigi beberapa waktu lalu. 

    “Perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dikakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tifak lakukan langkah-langkah pengelolaan,” ucapnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa arahan Presiden menjadi panduan dan arah kerja yang efektif. 

    Meutya menjelaskan bahwa PP yang disusun oleh kementeriannya dan sejumlah lintas kementerian/lembaga lainnya itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No.1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. 

    Mantan jurnalis televisi itu menyampaikan, penerbitan PP itu penting di tengah situasi dan kondisi yang dialami anak-anak Indonesia di ruang digital.

    Mulai dari risiko pornografi, perundungan digital hingga judi online.

    “Di mana banyaknya kejahatan terhadap anak, konteks kasus pornogragi 5,5 juta lebih kasus 4 tahun terakhir. Sayangnya, ini keempat terbesar di dunia,” paparnya. 

    Adapun peresmian PP tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Choiri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Kemudian, pemerhati anak Dr. Seto Mulyadi alias Kak Seto dan Najeela Shihab, Komnas Perlindungan Anak Indonesia hingga perwakilan Unicef. 

  • Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    …, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.

    Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat, 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP terbaru pemerintah itu.

    Dalam acara bertajuk Bersama Jaga Anak Indonesia, Digital Aman, Bangsa Hebat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa PP itu dibentuk dari inisiatif Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang melaporkan mengenai rencana pembentukan PP pada tanggal 13 Januari 2025.

    “Waktu itu, saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan: Teruskan! Konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara-negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat jiwa dan raganya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengawali acara dengan menyampaikan laporan mengenai pembentukan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

    Meutya Hafid menjelaskan bahwa PP itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital.

    Dalam prosesnya, Meutya mengatakan bahwa Pemerintah telah menggelar tujuh kali forum diskusi publik (FGD) dan menampung lebih dari 200 masukan dari berbagai kelompok, baik di dalam negeri dan luar negeri.

    Meutya pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang ikut terlibat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyusun PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Save the Children, dan UNICEF.

    Di halaman samping Istana Merdeka, sejumlah menteri dan tokoh yang hadir dalam acara pengumuman PP tentang perlindungan anak itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua KPAI Ai Maryati, Ketua LPAI Prof. Seto Mulyadi alias Kak Seto, dan Ketua Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Batasi Penggunaan Medsos, Prabowo: Teknologi Digital Bisa Rusak Akhlak dan Watak Anak-anak

    Batasi Penggunaan Medsos, Prabowo: Teknologi Digital Bisa Rusak Akhlak dan Watak Anak-anak

    Batasi Penggunaan Medsos, Prabowo: Teknologi Digital Bisa Rusak Akhlak dan Watak Anak-anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengatakan,
    teknologi digital
    sangat menjanjikan untuk kemajuan pesat bagi kemanusiaan.
    Akan tetapi, jika tidak diawasi, teknologi digital dapat merusak akhlak anak-anak.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam
    Perlindungan Anak
    di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).
    “Jadi, teknologi digital ini menjanjikan, bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Tapi, juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,” ujar Prabowo.
    “Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita,” sambung dia.
    Prabowo mengatakan, beberapa waktu lalu, dirinya pernah didatangi oleh Menkomdigi Meutya Hafid.
    Meutya, kata Prabowo, memberikan masukan dari segala unsur bahwa
    media digital
    dapat merusak masa depan anak-anak.
    Prabowo pun menyetujui segala upaya yang diajukan Meutya untuk melindungi anak-anak.
    “Saya katakan, ‘teruskan. Konsultasi dengan semua pihak’. Dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dulu dari kita melakukan upaya-upaya
    perlindungan anak
    ,” kata Prabowo.
    Sementara itu, Prabowo menekankan bahwa anak-anak harus tumbuh secara kreatif dan sehat jiwa raganya.
    Anak-anak juga harus tumbuh menjadi manusia yang berani, mandiri, optimis, berjiwa ingin meraih ilmu, dan berbuat yang terbaik.
    “Sehingga perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dilakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tidak melakukan langkah-langkah pengelolaan yang baik,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • iPhone 16 Belum Masuk Indonesia, Apple Sudah Kasih Bocoran iPhone 17 – Page 3

    iPhone 16 Belum Masuk Indonesia, Apple Sudah Kasih Bocoran iPhone 17 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menandatangani perjanjian dengan Apple pada 26 Februari 2025. Perjanjian ini mengenai rencana investasi perusahaan teknologi tersebut di Indonesia.

    Penandatangann perjanjian ini menjadi pintu masuk iPhone 16 Series untuk dijual resmi ke Indonesia.

    Setelah perjanjian tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah membocorkan bahwa kementeriannya sudah memberikan sertifikasi untuk lini iPhone 16.

    “Kalau dari kantor kami, kantor Kementerian Komdigi untuk iPhone dengan segala macam varian itu sudah selesai, iPhone 16,” tutur Menkomdigi saat ditemui dalam acara buka puasa bersama dengan Kementerian Komdigi di Jakarta pada 22 Maret 2025.

    Pantauan tim Tekno Liputan6.com, Jumat (7/3/2025), di situs P3DN Kemenperin, tertulis sejumlah nomor model iPhone di dalam daftar sertifikasi yang dikeluarkan untuk PT Apple Indonesia.

    Tertulis, ponsel Apple dengan nomor model iPhone A3287, iPhone A3290, iPhone A3293, iPhone A3296 sudah terdaftar di P3DN.

    Saat ditelusuri, masing-masing nomor model ponsel tersebut adalah iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max—secara berurutan.

    Menariknya, selain iPhone 16 series, situs P3DN juga mengungkap kehadiran ponsel Apple lainnya dengan nomor model iPhone A3409, yang diyakini sebagai iPhone 16e.

    Tertulis, HP baru Apple tersebut sudah memenuhi nilai TKDN hingga 40 persen. Namun sejauh ini, belum ada tanda-tanda iPhone 16 beredar di pasaran Indonesia.

    Sedangkan di luar negeri, sudah ada bocoran soal iPhone 17. Mengutip CNET, Jumat (14/3/2025), Apple kabarnya bakal menghadirkan desain lebih tipis di iPhone 17. Selain itu, iPhone ini akan memiliki layar 120Hz di semua model, sampai peningkatan kamera depan. Tidak cuma itu, iOS 19 juga disebut bakal membawa perubahan besar pada tampilan antarmuka.

    Apple sedang mempertimbangkan desain bodi super tipis untuk iPhone 17 Air. Salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah menghilangkan port USB-C dan menggantinya dengan teknologi pengisian daya nirkabel MagSafe.

    Jika rumor ini benar, iPhone 17 Air akan menjadi HP Apple tertipis dalam sejarah dengan ketebalan hanya 6,25mm. Angka ini jauh lebih ramping dibandingkan iPhone 16 memiliki ketebalan 6,9mm.

     

  • Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Prabowo menyerahkan zakat didampingi oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad. Presiden juga terlihat membaca niat zakat pada proses penyerahan zakat tersebut.

    Pada momen tersebut, Wapres Gibran juga menyerahkan zakat. Usai Presiden dan wapres, sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih bergiliran melakukan penyerahan zakat melalui Baznas.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya peran zakat dalam membantu masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup. Presiden menilai bahwa banyak saudara sebangsa yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi kondisi yang kurang baik.

    “Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita mengulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita,” ucap Prabowo.

    Selain itu, Prabowo menyampaikan zakat juga menjadi sarana berbagi dengan sesama, menolong kaum duafa, dan meringankan beban hidup mereka.

    Zakat disebut sebagai cerminan semangat gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus wujud keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

    Prabowo berharap zakat yang dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadhan serta meningkatkan ketakwaan.

    “Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadhan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” kata Kepala Negara.

    Lebih lanjut Presiden juga mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia masih sangat besar, mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penerimaan tahun ini telah mencapai Rp41 triliun.

    Menurutnya, dengan perhitungan yang ada, kemiskinan absolut dapat dihapuskan dengan dana sekitar Rp30 triliun.

    “Dalam perhitungan kita, kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrem. Berarti saudara-saudara peran dari Baznas sangat penting, sangat strategis,” ucap Presiden.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan bahwa pada tahun ini potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun. Namun pihaknya hingga saat ini baru bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp41 triliun.

    Adapun para pembayar zakat atau muzaki juga terus meningkat. Dia menyampaikan bahwa pada 2021 jumlah muzaki sebesar 10 juta orang. Namun pada 2024 jumlahnya bertambah menjadi 28,1 juta orang.

    Noor menilai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk berbagi kepada sesama.

    “Jadi artinya masyarakat Indonesia masyarakat yang luar biasa, yang Insya Allah tidak akan menyimpan hartanya, tapi ada sebagian yang ditujukan kepada saudara yang membutuhkan,” ucapnya.

    “Alhamdulillah dari situ kami bisa melakukan banyak program untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya,” sambung dia.

    Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam acara ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Govtech Prabowo Berisiko Terhambat, Biaya Sewa PDNS Membengkak

    Govtech Prabowo Berisiko Terhambat, Biaya Sewa PDNS Membengkak

    Bisnis.com, JAKARTA —Keterlambatan operasional Pusata Data Nasional (PDN) Cikarang dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya proyek Govtech dan pembengkakan biaya untuk sewa pusat datan nasional sementara (PDNS).

    Diketahui bahwa PDN Cikarang kembali molor dari target operasional dari Maret 2025 menjadi April 2025.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan kehadiran PDN merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, pemerintah berkeinginan untuk meluncurkan Govtech pada 17 Agustus 2025. 

    Huda menyebut, salah satu backbone dari Govtech adalah pusat data yang kredibel dan aman. Karena Govtech ini berisikan layanan publik pemerintah, tentu data yang terekam juga data penduduk. 

    “Maka dari itu, kehadiran PDN ini sangat penting. Jika molor lagi dari jadwal terbaru, maka ya bisa dibilang manajemen ataupun pemenang tender tidak becus menjalankan proyek PDN Cikarang,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

    Maka dari itu, Huda berharap pemerintah harus tegas kepada pengelolaan proyek agar PDN Cikarang bisa beroperasi secepatnya.

    Tanpa kehadiran infrastruktur PDN, ratusan aplikasi Govtech berisiko terhambat karena kekosongan infrastruktur fisik untuk menyimpan data. 

    “Untuk membuat aplikasi tidak mudah dalam waktu singkat. Jika PDN-nya saja belum siap, peluncuran Govtech juga bisa molor. Hal yang tidak disukai oleh Prabowo,” ujarnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi menyampaikan molornya PDN tidak bisa ditoleransi.

    Pengoperasian PDN sudah molor beberapa kali dan pemerintah harus bisa menyelesaikan PDN untuk menghindari pengeluaran uang yang lebih banyak, untuk menyewa PDN sementara.

    “PDN harus segera selesai. Sebab makin tertunda, negara dirugikan ratusan bahkan triliunan ini untuk menyewa PDNS,” ucap Heru.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi menyebut operasional Pusat Data Nasional (PDN) kemungkinan mundur menjadi April 2025. Bulan Ramadan menjadi pertimbangan pemerintah memundurkan waktu operasi.  

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya memang awalnya menargetkan PDN Cikarang beroperasi pada akhir Maret 2025.

    Namun, karena berbarengan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Meutya menuturkan PDN Cikarang bakal beroperasi paling lama di April 2025.

    “Iya kita kan tadinya ingin bulan Maret, ini karena karena bulan suci Ramadan mudah-mudahan tidak meleset dari Maret. Paling lama April,” kata Meutya di Komdigi, Selasa (18/3/2025).

  • Momen Menkomdigi Cek Kesiapan Jaringan di Jalur Mudik Kereta Api

    Momen Menkomdigi Cek Kesiapan Jaringan di Jalur Mudik Kereta Api

    FotoINET

    Dok. Telkomsel – detikInet

    Rabu, 26 Mar 2025 16:32 WIB

    Jakarta – Menkomdigi Meutya Hafid memantau kesiapan jaringan menjelang puncak arus mudik di Stasiun Gambir. Operator seluler memastikan layanan berjalan lancar.