Tag: Meutya Hafid

  • 4
                    
                        Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
                        Nasional

    4 Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera Nasional

    Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut bahwa negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.
    Sedangkan gerakan
    donasi
    tersebut, kata Endipat, baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).
    Endipat juga mengeluarkan pernyataan soal “sok paling Aceh dan Sumatera” dalam rapat kerja tersebut.
    Politikus Partai Gerindra itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbarui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.
    Pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu, nilai Endipat, kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat.
    Lantas, siapakah sosok
    Endipat Wijaya
    yang menyinggung soal
    donasi Rp 10 miliar ke Sumatera
    ? Berikut profil singkatnya:
    Dilansir dari laman resmi DPR dan Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya merupakan legislator kelahiran 31 Mei 1984.
    Ia merupakan lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2006. Setelah itu, Endipat diketahui lulus dari jurusan Manajemen Swiss German University pada 2019.
    Sebelum terjun ke politik, Endipat Wijaya diketahui pernah bekerja sebagai teknisi di Double A Group selama satu tahun. Setelah itu, ia hijrah ke Kalimantan Timur dengan bergabung PT Kaltim Prima Coal.
    Pada 2011, ia memutuskan terjun ke politik dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Kini, pria kelahiran Bengkulu itu merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau.
    Endipat Wijaya berhasil meraih 105.413 suara atau yang tertinggi di dapil tersebut pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
                        Nasional

    Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbaharui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah
    viral
    dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di
    Aceh
    , di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat, Senin.
    Ia mengungkapkan, pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    Endipat mengeklaim, jasa itu kalah jauh dengan pemerintah, yang dianggapnya sudah hadir sejak awal bencana.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” sebut dia.
    Endipat menerangkan,
    penanganan bencana
    yang dilakukan pemerintah bukan hanya mendirikan posko.
    Ia mengeklaim, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang disorot karena bencana itu, telah melakukan evaluasi perizinan kawasan hutan dan memulai gerakan menanam pohon secara besar-besaran.
    “Tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin, lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar dia.
    Ia juga mengeklaim, kepolisian juga melakukan penyisiran dan perbaikan hutan di Sumatera.
    Oleh karenanya, ia meminta Komdigi menjadi garda terdepan memberikan informasi tersebut kepada publik.
    Ia lantas menyinggung gerakan yang menyumbang Rp 10 miliar untuk korban bencana, sedangkan pemerintah sudah menyumbang dana triliunan.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Pasang Internet 100 Mbps di Lokasi Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Komdigi Pasang Internet 100 Mbps di Lokasi Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan perkembangan terbaru jaringan telekomunikasi pasca-banjir dan tanah longsor yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Berdasarkan data Sabtu (6/12/2025) tercatat ada 413 titik internet publik di tiga provinsi terdampak bencana yang telah berhasil dipulihkan dan digunakan masyarakat setempat. Sedangkan, 189 titik di lokasi bencana masih dalam proses pemulihan secara bertahap seiring mulai masuknya pasokan listrik dan BBM.

    Selain itu, Komdigi juga mengaktifkan 17 titik internet darurat berbasis satelit pemerintah, yakni Satria-1, untuk mem-backup layanan di lokasi yang infrastruktur telekomunikasinya masih belum pulih.

    Bahkan, Komdigi menyebutkan 17 titik layanan internet darurat itu dipastikan dibekali dengan kapasitas minimal 100 Mbps. Berikut daftar lokasinya:

    1. Bandara Dr Fredric Lumban Tobing, Pinangsori, Sibolga, Sumatera Utara
    2. SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Sibuluan Indah, Pandan, Tapanuni Tengah, Sumatera Utara
    3. RSUD Pandan, Sibolga, Tapanuni Tengah, Sumatera Utara
    4. Posko Kantor Kecamatan Tapian Nanuli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
    5. Kantor BPBD Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
    6. Masjid Raya Pase Panton Labu, Tanah Jumbo Aye, Aceh Utara
    7. Masjid At Taqwa, Padang Meriah, Langkahan, Aceh Utara
    8. Posko Kantor Cmaat Indra Makmur, Aceh Timur
    9. Psko GOR Aceh Tamiang, Aceh Timur
    10. Pokso Masjid Al Ikhsan Sungapi Liput, Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
    11. Posko Jorong Bukik Malanca, Malalak Timur, Agam, Sumatera Barat
    12. UPT BNPB Regional Padang, Padang, Sumatera Barat
    13. Posko Basarnas Koto Alam, Salareh Aia Timur, Agam, Sumatera Barat
    14. Posko Subarang Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat
    15. Posko SDN 04 Koto Ranah, Bayang Utara, Pesisir Selatan, Sumatera Barat
    16. Posko Utama BPBD Rumah Dinas Bupati, Agam, Sumatera Barat
    17. Gedung Nasional Jl. Dr. FL Tobing, Kota Sibolga, Sumatera Utara.

    Komdigi menjelaskan titik akses internet ini guna membantu posko, rumah sakit, sekolah, hingga bandara tetap terhubung di saat akses darat dan pasokan energi masih terbatas.

    “Selama pemulihan jaringan telekomunikasi masih berlangsung, akses internet darurat melalui satelit menjadi solusi. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat dan petugas untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pemulihan bencana,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dikutip dari akun Instagram @kemkomdigi, Minggu (7/12/2025).

    (agt/agt)

  • Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya Nasional 6 Desember 2025

    Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Di tengah euforia kemajuan teknologi digital, sebuah ancaman senyap kian menguat, yakni candu digital, kondisi yang merujuk pada kecanduan terhadap ponsel, media sosial, dan berbagai layanan daring.
    Secara neurologis, fenomena problematik tersebut dipicu oleh pelepasan dopamin yang intens, terjadi ketika pengguna, terutama anak-anak dan remaja, mendapatkan
    reward
    secara cepat dan terus menerus saat menjelajah internet.
    Masalahnya, anak-anak belum memiliki kemampuan untuk “mengerem” sensasi itu. Ketika dipaksa berhenti, mereka mengalami mengidam (
    craving
    ) yang intens, sehingga bisa bermanifestasi sebagai sifat mudah marah (
    irritable
    ), pembangkangan, agresi, atau berusaha keras untuk kembali ke layar mereka.
    Buku
    Sekilas tentang PP TUNAS, Pelindungan Anak di Ruang Digital
    yang dirilis Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) menyatakan, sekitar 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak di bawah usia 18 tahun.
    Lebih mengkhawatirkan lagi, disebutkan bahwa lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi tujuh jam sehari. 
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebutkan, 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sedangkan 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet. 
    Sementara itu, riset UNICEF Indonesia bertema “Online Knowledge and Practice of Children in Indonesia: Baseline Study 2023” memaparkan, anak-anak usia 8–18 tahun mengaku menggunakan internet sekitar 5,4 jam per hari.
    Dari riset yang sama, sekitar 50,3 persen anak mengaku pernah melihat konten dewasa (materi seksual/pornografi) di media sosial. Kemudian, 48 persen anak pernah mengalami perundungan (
    bullying
    ), yang kebanyakan dilakukan dalam dunia daring.
    Data tersebut menjadi materi dasar penyusunan regulasi, ditambah dengan maraknya kasus konten negatif,
    eksploitasi data pribadi
    , dan
    cyberbullying

    Untuk menghadapi ancaman digital bagi anak yang kian marak, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. 
    Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan ruang digital aman, menangani dampak negatif, seperti konten tidak layak, kecanduan digital, dan eksploitasi data anak.
    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, PP Tunas merupakan bukti keseriusan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital.
    “Tunas adalah bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak. Kami ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi ikhtiar kolektif kita semua sebagai bangsa,” ujarnya mengutip komdigi.go.id, Jumat (28/3/2025).
    Fokus utama PP Tunas adalah mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menyaring konten berbahaya, memberikan mekanisme pelaporan yang mudah, dan memastikan remediasi yang cepat.
    PP Tunas juga mengatur verifikasi usia pengguna, penerapan pengamanan teknis, dan larangan profiling data anak untuk kepentingan komersial.
    Salah satu peraturan teknis tersebut mengatur verifikasi umur untuk mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan akan persetujuan orangtua atau wali.
    Sebagai contoh, usia di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak-anak serta harus seizin orangtua. 
    Sehubungan dengan itu, PP Tunas mewajibkan PSE memiliki mekanisme kontrol orangtua untuk memantau, membatasi akses, melindungi data pribadi anak, hingga menyediakan fitur
    screen time
    yang bisa digunakan orangtua.
    Lebih dari itu, pemerintah juga meluncurkan tunasdigital.id, yaitu panduan praktis bagi orangtua untuk menjaga anak-anak di dunia maya.
    Platform yang juga merupakan turunan dari PP Tunas itu hadir untuk mencegah anak-anak terpapar konten negatif, eksploitasi dan pelecehan, serta mengantisipasi penggunaan gawai secara berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan psikologis anak serta melindungi data pribadi.
    Meutya menjelaskan, platform tersebut tidak hanya berisi materi teoritis, tetapi juga akan diisi dengan beragam
    sharing
    pengalaman dari para bunda, tips menjaga anak saat berselancar di ruang digital, hingga konten edukatif dari para pakar.
    “Konten dari para pakar sangat penting, misalnya terkait mana sih aplikasi yang aman untuk anak, mana aplikasi yang untuk umur dewasa, mana
    games
    yang bisa dimainkan untuk anak-anak usia sekian dan mana games yang belum boleh,” jelasnya.
    Beberapa pengamat dan praktisi
    perlindungan anak
    menyambut positif penerbitan PP Tunas sebagai langkah maju untuk melindungi ruang digital yang aman dan ramah bagi anak.
    Salah satunya adalah Ketua Forum Anak Sukowati (Forasi) Sragen, Sasa Widya. Ia menyambut baik hadirnya PP Tunas yang dapat melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya. 
    “Dengan adanya PP Tunas, kami merasa pemerintah semakin memperkuat langkah perlindungan anak di ruang digital. Ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini,” katanya melansir Kompas.com, Rabu (15/10/2025). 
    Sasa mengaku cukup sering menemukan berbagai bentuk konten negatif di dunia maya yang bisa berpotensi membahayakan anak-anak, mulai dari
    chat
    bernada seksual, ujaran kebencian, hingga promosi judi
    online

    “Kalau ada ketemu hal begitu, tindakan yang kami sarankan ke teman-teman adalah memblokir akun tersebut. Sejauh ini belum pernah menemukan kasus ekstrem, tapi yang ringan seperti itu cukup sering,” tuturnya.
    Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengingatkan pemerintah untuk tidak berhenti pada pembuatan regulasi, tetapi juga pada pengawasan. 
    Ketua LPAI Seto Mulyadi mengatakan, sanksi tegas akan memberikan efek jera bagi penyelenggara platform digital dan mendorong mereka untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.
    “Platform digital yang melanggar perlu dicabut izinnya. Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga tindakan nyata untuk memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dari konten yang berbahaya,” tegasnya mengutip komdigi.go.id, Minggu (30/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Sumatra, Komdigi Ungkap 60% Menara Telekomunikasi Terdampak di Aceh Belum Beroperasi

    Banjir Sumatra, Komdigi Ungkap 60% Menara Telekomunikasi Terdampak di Aceh Belum Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan para operator seluler telah mengembalikan lebih dari 90% menara pemancar di wilayah terdampak banjir Sumatra beroperasi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah agar kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan.

    “Para operator seluler melaporkan, di Sumbar [Sumatra Barat] sudah 95% pulih dan Sumut [Sumatera Utara] 90%. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60% menara tidak beroperasi,” kata Meutya dalam keterangan resmi pada Selasa (2/12/2025).

    Dia memastikan pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera pulih sepenuhnya. Per Senin (1/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi mencapai 2.804 unit, terdiri atas 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat.

    Menurut Meutya, pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring percepatan perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat distribusi material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.

    Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.

    Di sisi lain, Komdigi juga membuka Posko Dukungan Psikososial bagi anak-anak terdampak banjir di Sumatra sebagai ruang aman untuk bermain, belajar, dan memulihkan kondisi psikologis selama masa pemulihan. Posko pertama dibuka di Masjid Alhafiz, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,

    Korban Banjir Sumatra

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 pagi, korban bencana banjir dan longsor Sumatra yang mencakup Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh mencapai 780 orang meninggal. Sebanyak 10.400 rumah rusak di 51 kabupaten dan kota. 

    BNPB juga mencatat sebanyak 564 jiwa masih dinyatakan hilang serta 2.600 orang lainnya terluka. 

    Berdasarkan wilayah, korban meninggal banjir Sumatra terbesar terjadi di Sumatra Utara dengan 299 orang meninggal, di Aceh sebanyak 277 orang meninggal, serta Sumatra Barat 244 orang meninggal.

    Sementara itu berdasarkan kabupaten/kota, korban bencana terbesar terjadi di Agam, Sumatra Barat dengan 147 meninggal, Aceh Utara (112), Tapanuli Tengah (86), Tapanuli Selatan (79), Sibolga (52), Aceh Tamiang (39), Tapanuli Utara (34), dan lainnya tersebar di 43 kabupaten kota.

  • Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Sumbar Pulih 97%, Aceh 50%

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) memastikan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Hingga 3 Desember 2025, layanan di sebagian besar wilayah terdampak telah kembali berfungsi secara bertahap. Di Aceh, sekitar 50% jaringan telah pulih, sementara di Sumatra Utara mencapai 92%, dan lebih dari 97% layanan di Sumatra Barat sudah kembali normal.

    Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung mengatakan proses pemulihan jaringan menghadapi tantangan kompleks akibat pemadaman listrik, akses jalan yang terputus, serta kerusakan jalur fiber karena banjir dan longsor.

    “Di situasi kritis seperti ini, prioritas kami adalah mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan tim,” kata Desmond dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

    Untuk mengatasi pemadaman listrik, lanjut Desmond, Indosat mengoperasikan genset permanen maupun portabel dengan tambahan pasokan BBM, sekaligus menyediakan satellite link pada hub utama guna memulihkan transmisi ketika jalur fiber terputus. Ia menambahkan bahwa seluruh upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.

    Dia menjelaskan bahwa Indosat berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), yang dipimpin langsung oleh Menteri Meutya Hafid, serta bekerja bersama pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, dan masyarakat setempat.

    “Dukungan bersama ini memungkinkan tim Indosat membuka akses, mempercepat mobilitas peralatan, dan mempercepat pemulihan layanan,” kata Desmond.

    Selain langkah teknis, Indosat juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak. Bantuan berupa makanan siap santap, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan diri, serta kartu perdana IM3 dan Tri disalurkan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat. Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu dengan bayi.

    Desmond memastikan Indosat akan terus memantau kondisi jaringan dan kebutuhan masyarakat di lapangan serta menyesuaikan dukungan sesuai perkembangan situasi.

    “Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Indosat berkomitmen hadir dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana,” kata Desmond.

  • Cara Aktivasi Paket Siaga Peduli Telkomsel Gratis Terpopuler

    Cara Aktivasi Paket Siaga Peduli Telkomsel Gratis Terpopuler

    Telkomsel mengklaim telah mengakselerasi upaya pemulihan layanan telekomunikasi di wilayah terdampak bencana banjir bandang Sumatera dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Hingga saat ini, perseroan melaporkan sebanyak 76,5% layanan seluler telah kembali normal (5.851 dari total 7.640 site), sementara pemulihan layanan IndiHome mencapai 79,7% (422.551 dari 530.502 line).

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memberikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil.

    “Kemkomdigi mengapresiasi langkah cepat Telkomsel dan seluruh pihak dalam memastikan layanan komunikasi tetap tersedia di tengah kondisi darurat. Kolaborasi ini penting agar masyarakat terdampak tetap terhubung dan mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan,” ujar Meutya dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).

    Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan rasa empati yang mendalam dan berkomitmen hadir di setiap situasi.

    “Telkomsel menyampaikan empati dan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa saudara kita di Sumatera. Kami berkomitmen hadir di setiap situasi, memastikan layanan komunikasi tetap tersedia dan membantu masyarakat terdampak,” ucap Nugroho.

    Baca selengkapnya di sini 

  • Komdigi Dirikan Posko Dukungan Psikososial di Daerah Terdampak Bencana

    Komdigi Dirikan Posko Dukungan Psikososial di Daerah Terdampak Bencana

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui tim Pusat Informasi dan Media Center Bencana mendirikan Posko Dukungan Psikososial di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

    Posko ini didirikan untuk membantu pemulihan psikologis warga terutama anak-anak yang terdampak banjir.

    Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan lokasi posko merupakan perluasan dari masjid yang sebelumnya digunakan sebagai tempat pengungsian sementara warga terdampak banjir di Hamparan Perak.

    “Fokus Posko Trauma Healing yang didirikan secara khusus untuk membantu anak-anak yang belum bisa kembali beraktivitas normal di rumah mereka,” ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).

    Hal tersebut saat meninjau langsung posko tersebut di pelataran Masjid Alhafiz Hamparan Perak, Senin (1/12).

    Posko Dukungan Psikososial merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan dukungan menyeluruh, tidak hanya pada aspek penanganan darurat, tetapi juga pemulihan mental masyarakat.

    Meutya menambahkan kegiatan trauma healing mencakup pendampingan psikologis, permainan edukatif bagi anak, sesi konseling, serta aktivitas relaksasi untuk mengurangi tekanan mental pascabencana.

    Dalam pelaksanaannya, Komdigi bekerja sama dengan para relawan lokal, fasilitator psikososial, serta unsur pemerintah daerah.

    Banyak orang tua menyampaikan kehadiran pos tersebut membantu anak-anak lebih tenang dan kembali bersemangat.

    Kepala Desa Hamparan Perak Muhammad Helmi memastikan Meutya merupakan satu-satunya menteri yang mengunjungi warganya yang terdampak banjir.

    “Saya berharap kunjungan tersebut dapat menghadirkan solusi jangka panjang dan memberikan dorongan semangat bagi masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah itu,” kata Helmi.

    Keberadaan Posko Dukungan Psikososial juga diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabanjir.

    Komdigi Peduli Percepat Pemulihan

    Selain layanan dukungan psikososial, Tim Penyaluran Bantuan Kemanusiaan #KomdigiPeduli terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara, asosiasi, dan komunitas postelsiar digital dalam rangka mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak bencana.

    Melalui koordinasi intensif, sejumlah langkah penyaluran telah disepakati dan mulai dijalankan secara bertahap.

    Tidak hanya di Hamparan Perak, Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.

    Di Provinsi Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah (Sekda) Aceh; di Sumatera Barat (Sumbar) berada di Komplek Kantor Gubernur Sumbar; sementara di Sumut beroperasi di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut dan Gelanggang Olahraga (GOR) Pandan, Tapanuli Tengah (Tapteng)

    Posko-posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, dan titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah (pemda), serta para pemangku kepentingan terkait.

    Selain itu, posko juga menjadi pusat pemantauan jaringan telekomunikasi oleh Balai Monitoring (Balmon) di tingkat wilayah dan ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta berbagai konten terkait penanganan bencana.

    (hnu/ega)

  • TelkomGroup Kebut Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Pasca Bencana Sumatera

    TelkomGroup Kebut Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Pasca Bencana Sumatera

    Jakarta

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Gangguan layanan akibat bencana ini mendorong optimalisasi konektivitas darurat agar masyarakat di wilayah terdampak tetap bisa terhubung.

    Hingga saat ini, layanan mobile broadband Telkomsel di ketiga wilayah tersebut telah pulih 76,5%, sementara fixed broadband IndiHome sudah mencapai 79,7% pemulihan.

    TelkomGroup juga memastikan koordinasi intensif bersama BNPB, BPBD, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemda, hingga berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di area prioritas.

    Untuk memperkuat layanan darurat di lapangan, Telkom melalui PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) mengaktifkan tambahan backup unit satelit Mangostar di 6 posko bencana yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Penguatan layanan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas komunikasi tim teknis TelkomGroup, relawan, hingga warga yang mengungsi, sekaligus melengkapi penggunaan backup IP radio dan jalur alternatif yang sebelumnya dioperasikan sejak bencana terjadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah akan terus bersinergi dengan operator untuk melakukan percepatan penanganan konektivitas pasca bencana.

    “Fokus kami adalah memastikan akses telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak segera pulih agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi. Pemerintah juga optimistis layanan kembali normal dalam lima hari kedepan seiring dengan pemulihan listrik di wilayah terdampak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Senada, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan upaya kolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan layanan.

    “Di sejumlah daerah terdampak, tantangan utama kami adalah akses menuju lokasi dan masalah sumber daya listrik yang tidak stabil. Kerusakan pada jalur transmisi, terutama fiber optik, juga membuat proses perbaikan membutuhkan waktu dan upaya teknis tambahan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, TelkomGroup juga sigap menyalurkan dukungan tanggap darurat, baik berupa konektivitas maupun bantuan kemanusiaan.

    Akses internet gratis bagi masyarakat terdampak disediakan di tujuh lokasi strategis, yaitu Kantor Wilayah Telkom Sumut, Kantor Wilayah Telkom Banda Aceh, Pusat Layanan Telkom Sigili, Kantor Wilayah Telkom Sibolga, Kantor Wilayah Telkom Sumbar, serta Pusat Layanan Telkom Talu.

    Dukungan konektivitas tambahan juga tersedia di area Pemprov Aceh-Sumut dan Diskominfo setempat guna memastikan kelancaran operasional posko pemerintah daerah.

    Bantuan logistik dan sembako berupa bahan makanan, perlengkapan memasak, hingga pakaian turut disalurkan. Layanan dapur umum juga dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 1.300 pengungsi.

    TelkomGroup menyediakan posko tanggap darurat di AKHLAK Hall Witel Sumut, kantor Witel Aceh, dan kantor Witel Sumbar.

    Selain itu, Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity (TERRA) juga dikerahkan untuk menyalurkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Di bidang kesehatan, Yakes Telkom juga dihadirkan sebagai klinik darurat di area posko TelkomGroup.

    “Kami berkomitmen melakukan pemulihan konektivitas secara cepat, aman, dan terkoordinasi. Dengan dukungan layanan satelit, penambahan kapasitas, dan normalisasi konfigurasi lintas provinsi, kami berupaya memastikan masyarakat dapat kembali terhubung secara optimal. Seluruh personel kami bekerja maksimal 24/7 dengan fokus pada area paling kritikal,” tutup Dian.

    Ke depan, TelkomGroup akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga kelancaran pemulihan layanan telekomunikasi di wilayah terdampak. Masyarakat pun dapat memperoleh informasi terkait pemulihan jaringan, kantor layanan, hingga informasi pelanggan melalui hotline tanggap bencana secara 24 jam dan gratis di 0800-111- 9000.

    (anl/ega)

  • Paket Siaga Peduli Telkomsel Gratis untuk Korban Banjir Bandang Sumatera, Begini Cara Aktivasinya!

    Paket Siaga Peduli Telkomsel Gratis untuk Korban Banjir Bandang Sumatera, Begini Cara Aktivasinya!

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya mempercepat pemulihan jaringan konektivitas di wilayah yang terkena dampak banjir bandang, yaitu di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, melalui penyediaan 10 titik layanan internet berbasis satelit SATRIA-1.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan layanan darurat ini menjadi prioritas pemerintah untuk menyambungkan kembali konektivitas warga yang terputus sejak bencana banjir melanda.

    “Ketika jaringan komunikasi terputus, SATRIA-1 hadir sebagai penyelamat. Dengan cara ini, warga dapat kembali terhubung meskipun infrastruktur konektivitas sedang mengalami gangguan,” ujar Meutya Hafid, dikutip melalui siaran resmi, Senin (1/12/2025).

    Meutya menjelaskan satelit SATRIA-1 yang sudah beroperasi sejak tahun lalu dirancang untuk menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan daerah yang sulit diakses, termasuk saat terjadi bencana besar.

    Meutya turut meminta masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan memanfaatkan layanan akses internet ini untuk mendapatkan informasi resmi dari pemerintah.

    Pada Minggu (30/11/2025), tim BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Komdigi bersama BNPB, Tim SAR, TNI telah melakukan mobilisasi perangkat ke titik layanan internet dan ditargetkan dapat dioperasikan dalam waktu dekat.

    Berikut ini 10 titik lokasi pemasangan layanan internet SATRIA-1:

    Bandara Pinangsori/Dr. Fredric Lumban Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.
    SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara.
    Dekat Masjid Baitul Gafur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
    Command Center, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
    Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
    Kota Langsa, Provinsi Aceh.
    Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
    Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
    Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat.
    UPT BNPB Regional Sumatera Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat