Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menkomdigi Tegaskan Masa Depan AI Milik Semua Negara, Bukan Segelintir – Page 3

    Menkomdigi Tegaskan Masa Depan AI Milik Semua Negara, Bukan Segelintir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid menyatakan pandangannya tentang masa depan AI atau kecerdasan buatan dalam forum teknologi global Machines Can See 2025 di Dubai.

    Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menyatakan kalau masa depan AI bukan hak istimewa segelintir, tapi warisan bersama umat manusia. Untuk itu, ia menyerukan perlunya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia.

    “Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang,” tutur Menkomdigi dalam event tersebut seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (24/4/2025).

    Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet dan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia menempatkan diri sebagai aktor kunci dalam percaturan digital global. Meutya menyebut posisi Indonesia saat ini sangat strategis—secara demografis, digital, dan geopolitik.

    Lebih lanjut, Meutya menyoroti pendekatan kolaboratif Indonesia dengan negara-negara BRICS dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab.

    Fokus kerja sama ini mencakup kesetaraan akses digital, penguatan perspektif global selatan, serta pemanfaatan AI untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti pertanian cerdas, pemantauan bencana, hingga diagnostik kesehatan jarak jauh.

    Program-program berbasis AI telah disiapkan, termasuk aplikasi untuk ketahanan pangan, sistem perlindungan sosial, serta layanan kesehatan gratis untuk publik.

    “Keamanan pangan menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama di tengah situasi geopolitik saat ini. Dan juga pendidikan merupakan keyakinan mendasar yang dipegang teguh Indonesia, karena dengan AI, kita percaya bahwa AI tidak hanya itu, mereka yang merancang dan mengatur AI harus lebih pintar dari AI itu sendiri,” tuturnya lebih lanjut.

  • Menkomdigi Prioritaskan Lelang 2,6 GHz dan 3,5 GHz untuk Akselerasi Digital

    Menkomdigi Prioritaskan Lelang 2,6 GHz dan 3,5 GHz untuk Akselerasi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pelelangan spektrum frekuensi 2,6 dan 3,5 gigahertz (GHz) serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut untuk mengakselerasi digital RI.

    Langkah lain yang sedang ditempuh termasuk konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi kecerdasan buatan (AI) yang optimal.

    Sebab, pada bidang infrastruktur digital, politikus Partai Golkar ini menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau Indonesia secara merata. 

    “Ini sebuah kemajuan, tetapi tetap mengingatkan kita tentang skala tantangan untuk membangun konektivitas yang cepat dan andal di 17.000 pulau di Indonesia,” kata Meutya dalam forum internasional “Machines Can See 2025” yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (23/4/2025).

    Isu diaspora digital juga menjadi perhatian, Meutya menyampaikan sekitar delapan juta warga negara Indonesia kini tinggal di luar negeri, termasuk 20.000 di antaranya yang bekerja di Silicon Valley.

    Sebagai bagian dari semangat inklusivitas, Indonesia juga tengah membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua. 

    “Menjadikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi orang Indonesia untuk menunjukkan bahwa AI, bahwa kami percaya inklusivitas sangat penting ketika kita berbicara tentang AI,” ujarnya.

    Di sisi lain, Meutya menyebut Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat strategis secara demografis, digital, dan geopolitik. 

    Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dan status sebagai negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk masa depan teknologi global.

    Meutya juga menggarisbawahi kesamaan pendekatan yang dibangun Indonesia bersama negara-negara BRICS dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab. 

    Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat.

    “Inisiatif Indonesia dengan dialog BRICS semakin mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan yang cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian cerdas, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,” ucap Meutya.

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa pendidikan, ketahanan pangan dan penyediaan layanan publik menjadi tiga aspek yang mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia. 

    Oleh karenanya, pemerintah membangun aplikasi AI untuk ketahanan pangan, sistem perlindungan sosial yang akan diluncurkan pada Agustus 2025 dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk pelayanan publik serta mempersiapkan sembilan juta talenta digital pada tahun 2030.

    “Dan juga pendidikan merupakan keyakinan mendasar yang dipegang teguh Indonesia, karena dengan AI, kita percaya bahwa AI tidak hanya itu, mereka yang merancang dan mengatur AI harus lebih pintar dari AI itu sendiri,” tuturnya.

    Adapun, dalam kesempatan yang sama mantan Ketua Komisi 1 DPR RI ini menyampaikan masa depan AI bukan hak istimewa segelintir negara, tapi warisan bersama umat manusia

    Meutya menyerukan perlunya membangun ekosistem AI yang etis, inklusif, dan mencerminkan keberagaman dunia.

    “Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang,” pungkasnya.

  • Menkomdigi Bertemu Mantan PM Inggris Tony Blair, Bahas AI hingga e-SIM

    Menkomdigi Bertemu Mantan PM Inggris Tony Blair, Bahas AI hingga e-SIM

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Pengembangan strategis kecerdasan buatan (AI), akselerasi pembangunan talenta digital, hingga penerapan e-SIM.

    Kunjungan ke kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ini merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Tony Blair Institute (TBI) dan Kementerian tersebut ihwal langkah mewujudkan transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kami siap menerima masukan dan bekerja sama dengan Tony Blair Institute demi menghadirkan solusi yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Meutya dalam siaran pers, dikutip Selasa (22/4/2025).

    Dalam struktur baru pasca-restrukturisasi, kerja sama antara Kemkomdigi dan TBI diperluas untuk mendukung empat pilar digital. Antara lain infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan pengawasan ruang digital.

    Terkait dengan e-SIM, pertemuan menyentuh pentingnya mempercepat adopsi terintegrasi teknologi itu dengan verifikasi biometrik dan data kependudukan. Adapun, e-SIM ini diyakini akan memperkuat keamanan data dan mempercepat transformasi layanan publik di Indonesia.

    Selain itu, dalam waktu dekat Kemkomdigi akan memprioritaskan bidang kolaborasi teknis seperti tata kelola kabel bawah laut, pusat data dan cloud, serta perumusan kebijakan AI yang adaptif dan aman.

    Di bidang sosial, TBI juga diundang untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang perlindungan anak di ruang digital.

    Pimpinan TBI Indonesia Suhaillah Fabya Haqim menambahkan TBI akan terus mendukung peran Kemkomdigi dalam mempercepat layanan-layanan pemerintahan yang berbasis digital untuk kemudahan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

    Sementara itu, Tony Blair menilai infrastruktur digital dan model AI akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana pemerintah dan masyarakat beroperasi di era modern ini.

    “Situasi ini hampir serupa dengan revolusi industri di abad ke-19, di mana negara-negara yang berpartisipasi dalam revolusi industri dapat berkembang lebih cepat dibandingkan negara-negara lain,” kata Blair.

  • Pemerintah Minta Orang Tua Tunda Anak Pakai Medsos, Ini Alasannya

    Pemerintah Minta Orang Tua Tunda Anak Pakai Medsos, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau para orang tua untuk menunda pemberian akses media sosial kepada anak mereka yang masih berusia di bawah umur.

    Langkah ini dinilai penting untuk menjaga perkembangan mental anak di tengah derasnya arus informasi digital.

    “Mari kita jaga anak-anak kita agar tetap terliterasi, tetapi di saat bersamaan, tunda dulu akses mereka ke media sosial sesuai dengan tingkat risiko yang akan kita evaluasi,” ” ujar Meutya dikutip dari keterangan pers, Selasa (22/4/2025).

    Imbauan Meutya ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang resmi berlaku sejak 28 Maret 2025.

    Ia menegaskan, keputusan menunda akses medsos bagi anak dibuat berdasarkan masukan psikologis dan data, yang menunjukkan bahwa penggunaan platform digital memerlukan kesiapan mental yang kuat.

    Menurut Menkomdigi, banyak penelitian membuktikan bahwa medsos membutuhkan kesiapan.

    “Sebagai orang dewasa saja, kita perlu mempersiapkan mental saat berinteraksi dengan orang tak dikenal, apalagi anak-anak yang rentan terhadap pelecehan atau konten merendahkan,” jelasnya.

    PP Tunas menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah untuk melindungi generasi muda dari paparan konten negatif di ruang digital. Meutya menyadari bahwa kecepatan perkembangan teknologi membuat pengawasan semakin menantang, sehingga pendekatan preventif seperti penundaan akses menjadi penting.

    Dengan upaya sosialisasi PP Tunas dan peningkatan literasi digital, pemerintah berharap orang tua dan pendidik bisa lebih bijak mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak, sehingga tercipta generasi yang lebih cakap dan aman di dunia digital.

    (fab/fab)

  • Menkomdigi Meutya Hafid Bertemu Tony Blair, Bahas Transformasi Digital

    Menkomdigi Meutya Hafid Bertemu Tony Blair, Bahas Transformasi Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di kantor Komdigi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis antara Indonesia dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) dalam mempercepat transformasi digital nasional.

    “Kita tadi amat senang, cukup berbangga. Kunjungan pertama beliau datang ke kantor Komdigi dengan Tony Blair Institute untuk membicarakan mengenai bagaimana transformasi digital di Indonesia bisa berjalan dengan lebih cepat,” kata Meutya saat ditemui usai pertemuan.

    Dalam diskusi tersebut, Meutya menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang kerja sama dengan TBI untuk mempercepat pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital, terutama layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

    Selain itu, kedua pihak juga menyinggung peluang kolaborasi dalam membangun infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital termasuk program 9 juta talenta digital, serta pemanfaatan teknologi baru seperti artificial intelligence (AI).

    “Jadi tadi amat luas pembicaraannya, kemudian masing-masing tim kami dan tim TBI akan kita kaji kembali dari berbagai concern atau isu tadi, mana yang akan kita prioritaskan untuk menjadi kerjasama antara kedua institusi,” ujarnya.

    Meutya menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan layanan publik digital, termasuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

    Meski demikian, Meutya menyebutkan bahwa pertemuan hari ini masih tahap awal.

    “Nantinya akan ada pertemuan lanjutan untuk merumuskan bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ucap Menkomdigi.

    Dalam kesempatan yang sama, Indonesia Country Director untuk TBI, Shuhaela Fabya Haqim, menegaskan komitmen institusinya untuk mendukung penuh peran Komdigi.

    “Pak Tony Blair juga berbagi pembelajaran dari berbagai negara, tentunya tetap disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kami mendukung sepenuhnya upaya Komdigi untuk mempercepat transformasi digital,” kata Shuhaela.

    (wia)

  • Menkomdigi Ajak Orang Tua Tunda Akses Medsos ke Anak, Fokus Literasi Digital – Page 3

    Menkomdigi Ajak Orang Tua Tunda Akses Medsos ke Anak, Fokus Literasi Digital – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Menkomdigi mengajak orang tua untuk menunda pemberian akses media sosial kepada anak-anak di bawah umur. Ia menyarankan orang tua untuk memperkuat literasi digital anak, baik di rumah maupun di sekolah.

    “Mari kita jaga anak-anak kita agar tetap terliterasi, tetapi di saat bersamaan, tunda dulu akses mereka ke media sosial sesuai dengan tingkat risiko yang akan kita evaluasi,” kata Menkomdigi Meutya Hafid, dikutip dari keterangan Komdigi, Senin (21/4/2025).

    Apa yang dikatakan Menkomdigi Meutya Hafid sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

    Peraturan ini telah berlaku sejak 28 Maret 2025. Ia menyebut, prinsip penundaan akses media sosial bagi anak didasarkan pada masukan psikolog.

    Selain itu, ada pula data yang memperlihatkan kalau penggunaan platform digital membutuhkan kesiapan mental dan literasi digital yang memadahi.

    “Banyak penelitian membuktikan bahwa medsos membutuhkan kesiapan. Sebagai orang dewasa saja, kita perlu mempersiapkan mental saat berinteraksi dengan orang tidak dikenal, apalagi anak-anak yang rentan terhadap pelecehan atau konten merendahkan,” tuturnya.

    Fakta demi fakta terungkap usai kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terbongkar di antaranya, salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya tidak lulus tes kerja, namun mendapatkan wewen…

  • AI Harus Dimanfaatkan untuk Kepentingan Manusia

    AI Harus Dimanfaatkan untuk Kepentingan Manusia

    loading…

    Diskusi AI yang digelar oleh Komunitas Teknologi Informasi CITCOM dan BINUS University. FOTO/IST

    JAKARTA – Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan harus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Untuk itu, manusia juga perlu menggunakan ekosistem yang disediakan AI untuk kegiatan-kegiatan produktif, terutama di bidang ekonomi.

    Hal itu disepakati oleh para narasumber diskusi yang membahas peran dan masa depan AI dan bisnis digital. Adapun diskusi digelar oleh Komunitas Teknologi Informasi CITCOM dan BINUS University.

    Para pembicara juga sepakat perlu pelibatan bersama masyarakat, para pengembang AI dan regulator atau pemerintah untuk membicarakan mekanisme atau langkah yang harus ditempuh ke depan.

    Mereka menilai sangat penting untuk duduk bersama berbicara bagaimana supaya AI dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia bahkan umat manusia secara keseluruhan.

    Mereka tak ingin manusia hanya menjadi bahan untuk mengembangkan AI tanpa mengambil manfaat dari ekosistem yang dihasilkan oleh AI itu sendiri.

    Di dalam diskusi ini, para pembicara menekankan mengenai pentingnya masyarakat untuk mengenal dan mempelajari AI lebih jauh agar dapat mengoptimalkan manfaat AI dan tidak hanya menjadi komoditas yang hanya diambil manfaatnya oleh AI.

    Acara ini merupakan acara pendahulu sebelum diselenggarakannya Citcom Connext 2025. Acara Citcom Connext 2025 akan diselenggarakan di Hotel El Royale, Bandung pada Selasa (22/4/2025). Konferensi teknologi informasi dan AI ini diselenggarakan oleh Citcom (C-Level IT Community), yang merupakan wadah para pemimpin Perusahaan IT di Indonesia.

    Berdasarkan informasi dari laman resmi connext citcom dan akun Instagram Citcom indonesia, konferensi Connext 2025 ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Komunikasi Digital RI Meutya Hafid, Walikota Bandung Muhammad Farhan, Filsuf dan Praktisi AI Sabrang Mowo Damar Panuluh serta CTO dan Sporting Director Persib Bandung Adhitia Hermawan.

    Salah seorang narasumber, yang juga merupakan ketua Citcom Connext 2025 Jimmy Yogaswara menegaskan bahwa regulator dan inovator harus duduk bersama agar masyarakat siap untuk menyambut era AI. Selama ini, manusia dimanfaatkan menjadi tenaga kerja tak berbayar atau invisible labour bagi kecerdasan buatan untuk mengembangkannya.

  • Tony Blair Bakal Ambil Peran dalam Transformasi Digital di Indonesia – Halaman all

    Tony Blair Bakal Ambil Peran dalam Transformasi Digital di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM , JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membahas transformasi digital di Indonesia.

    Meutya mengatakan, bersama Blair membahas agar transformasi digital bisa berjalan lebih cepat. Nantinya, Tony Blair melalui Tony Blair Institute for Global Change (TBI) akan memberi masukan dalam rangka mempercepat layanan yang berbasis digital, khususnya layanan publik yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

    “Tadi pertemuan awal jadi nanti kita akan berkembang bersama tim beliau di Indonesia, ujar Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Meutya mengatakan, salah satu yang juga dibahas adalah mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor digital. Misal, dalam menciptakan sembilan juta talenta digital agar dapat mengoptimalkan perekonomian digital nasional.

    “Cakupannya sangat luas termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya. Kemudian pembangunan manusianya, tadi seperti yang dikatakan SDM-nya,” tutur Meutya.

    Kemudian, terobosan-terobosan teknologi baru termasuk dengan Artificial Intelligence. Nantinya, dari pembasan antara TBI dengan Komdigi akan dikaji kembali untuk mengimplimentasikan.

    “Ini tentu membantu memberikan-penyampaian Presiden Prabowo yang sudah dia sampaikan ke masyarakat di antaranya bagaimana memberikan layanan di antaranya bansos (bantuan sosial secara digital),” terang Meutya.

    Country Director TBI Indonesia Shuhaela Fabya Hagim mengatakan, Blair juga memberikan beberapa negara yang bisa jadi contoh untuk transformasi digital di Indonesia.

    “Namun memang harus tetap melihat konteks Indonesia-nya. Jadi itu kemudian kita telaah lebih lanjut,” tuturnya.

  • Komdigi akan Perkuat Implementasi E-SIM, Nicho Silalahi: Jadi Sales untuk Memuluskan Bisnis Oligarki

    Komdigi akan Perkuat Implementasi E-SIM, Nicho Silalahi: Jadi Sales untuk Memuluskan Bisnis Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Nicho Silalahi, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

    Kali ini, ia menyoroti dorongan penggunaan teknologi e-SIM oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, yang menurutnya berpotensi hanya menjadi cara baru untuk menguntungkan korporasi besar.

    Nicho mempertanyakan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya menunjukkan kecenderungan melanjutkan pola pemerintahan sebelumnya dalam melayani kepentingan bisnis besar.

    “Pak Prabowo, di rezim Jokowi ada beberapa kementerian yang menjadi sales,” ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi (20/4/2025).

    Ia lalu merinci beberapa contoh kementerian yang menurutnya berperan sebagai sales untuk produk tertentu.

    “Kemenkeu sales IMF dan World Bank, Kemenkomarves sales Kopiko, Kemenkes sales vaksin, Kementerian ESDM sales kompor listrik, Kominfo sales set-top box,” lanjutnya.

    Menurut Nicho, dorongan pemerintah terhadap e-SIM yang dianggap lebih aman dari SIM fisik tidak terlepas dari kepentingan bisnis besar.

    “Sekarang di rezimmu, Pak Prabowo, muncul pula kementerian yang menjadi sales HP seperti Kementerian Digital ini,” sindirnya.

    Merasa bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak jauh beda dengan era Jokowi, Nicho memberikan peringatan keras.

    “Apa pemerintahanmu itu keberlanjutan sales yang merugikan rakyat?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa penerapan teknologi e-SIM di Indonesia berpotensi menjadi solusi efektif dalam menghadapi maraknya kejahatan digital.

  • Microsoft Guyur Indonesia Rp 27 Triliun, Lapor ke Menkomdigi

    Microsoft Guyur Indonesia Rp 27 Triliun, Lapor ke Menkomdigi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Microsoft mengumumkan investasi senilai Rp 27 triliun untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

    Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Asia Tenggara.

    Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Nezar Patria, dan President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir, di kantor Kemkomdigi, Jakarta.

    Investasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pusat data baru, pelatihan talenta digital, hingga kolaborasi strategis dalam pengembangan teknologi berbasis AI.

    Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir mengatakan, infrastruktur ini tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga akan mendukung perusahaan global yang beroperasi di Indonesia.

    Peluncuran cloud region akan menjadi bagian dari AI Tour, acara global Microsoft, yang akan digelar di Jakarta pada 27 Mei.

    “Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang kesiapan Indonesia menjadi pemain besar dalam ekosistem AI global,” kata Dharma dalam keterangan pers, dikutip Senin (21/4/2025).

    Lebih dari sekadar pembangunan pusat data, Microsoft juga membuka peluang untuk kolaborasi riset dan pengembangan produk digital buatan Indonesia yang bisa menembus pasar global.

    Dengan dukungan ekosistem yang kuat dan visi yang jelas, Indonesia semakin kokoh di jalur menuju kemandirian digital dan peran strategis di kawasan.

    Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya memperluas pemahaman masyarakat tentang kecerdasan buatan (AI), tidak hanya dari sisi popularitas, tetapi juga dari sisi manfaat konkret.

    “AI jauh lebih dari sekadar video animasi. Kita ingin tampilkan solusi nyata dan kisah sukses yang bisa jadi inspirasi,” kata Meutya.

    (dem/dem)