Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Harga Smartphone Apple Terbaru Mei 2025, iPhone 16 Diskon Besar

    Harga Smartphone Apple Terbaru Mei 2025, iPhone 16 Diskon Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Para penggemar Apple dapat memiliki smartphone iPhone dengan harga yang lebih murah pada Mei 2025. Ada diskon untuk beberapa perangkat smartphone iPhone, salah satunya iPhone 16.

    Seri iPhone 16 yang baru saja resmi meluncur di Indonesia langsung mendapat sambutan diskon besar. Diskon yang diberikan berkisar antara 6% hingga 12%, membuat harga iPhone 16 menjadi lebih terjangkau dibandingkan harga peluncuran global. Pemesanan awal sudah dibuka sejak akhir Maret dan kini sudah tersedia di gerai offline maupun online iBox.

    Berikut rangkuman harga iPhone dan diskon terbaru berdasarkan pantauan resmi iBox dan berbagai sumber:

    iPhone 16/128GB: Rp14.999.000  (harga normal: Rp16.999.000)

    iPhone 16/256GB: Rp17.499.000  (harga normal: Rp19.499.000)

    iPhone 16/512GB: Rp21.999.000  (harga normal: Rp23.499.000)

    iPhone 15/128GB: Rp11.499.000 

    iPhone 15 Plus /128GB: Rp13.749.000  (harga normal: Rp16.499.000)

    iPhone 14/128GB: Rp9.999.000  (harga normal: Rp12.499.000)

    iPhone 12/64GB: Rp11.499.000

    iPhone 11/64GB: Rp6.249.000  (harga normal: Rp9.749.000)

    Adapun iPhone di atas telah mendukung teknologi eSIM. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut penetrasi pengguna Embedded Subscriber Identity Module (esim) di Indonesia baru mencapai 5%.

    Aturan eSIM yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat atau Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

    Meutya menyebut, adanya oermen ini diharapkan dapat membuat pengguna SIM Card bisa bermigrasi atau beralih ke eSIM.

    “Ke depan itu gak ada lagi SIM card fisik. Namun demikian insentif yang kita harapkan bisa dirasakan oleh masyarakat ketika beralih ke eSIM,” kata Meutya dikutip, Minggu (13/4/2025).

    eSIM adalah teknologi terbaru yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan seluler tanpa menggunakan kartu SIM fisik.

    Berbeda dengan kartu SIM biasa yang terbuat dari plastik serta harus dimasukkan ke dalam slot SIM, eSIM ini sifatnya digital dan tidak memerlukan slot fisik.

    Berikut ini daftar ponsel iPhone yang sudah bisa menggunakan e-SIM.

    iPhone 16
    iPhone 16 Plus
    iPhone 16 Pro
    iPhone 16 Pro Max
    iPhone 16 e
    iPhone 15
    iPhone 15 Plus
    iPhone 15 Pro
    iPhone 15 Pro Max
    iPhone 14
    iPhone 14 Plus
    iPhone 14 Pro
    iPhone 14 Pro Max
    iPhone 13
    iPhone 13 Mini
    iPhone 13 Pro
    iPhone 13 Pro Max
    iPhone 12
    iPhone 12 Mini
    iPhone 12 Pro
    iPhone 12 Pro Max
    iPhone 11
    iPhone 11 Pro
    iPhone 11 Max
    iPhone XS
    iPhone XS Max
    iPhone XR
    iPhone SE (2020 dan 2022)

  • Komdigi dan BPK Perkuat Tata Kelola Ruang Digital, 1,3 Juta Konten Judi Diblokir – Page 3

    Komdigi dan BPK Perkuat Tata Kelola Ruang Digital, 1,3 Juta Konten Judi Diblokir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lonjakan masif konten negatif di ruang digital Indonesia terus mengancam keamanan siber nasional. Dari perjudian online hingga pornografi anak, ancaman ini berkembang pesat dan memaksa negara untuk bertindak cepat dan tegas.

    Menanggapi tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat pengawasan serta penegakan hukum digital melalui sinergi strategis dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja BPK RI adalah momentum yang bersejarah bagi kami, karena ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Kemkomdigi,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat membuka acara penyerahan LHP BPK RI di kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Meutya menjelaskan bahwa sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten judi online, terdiri dari 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial.

    “Angka-angka ini mencerminkan ancaman nyata di ruang digital yang mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” tegasnya.

    Kemkomdigi telah meluncurkan berbagai langkah strategis, termasuk Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), sebuah kebijakan yang mewajibkan platform digital menindaklanjuti konten berisiko tinggi dalam waktu 4 jam dan konten negatif lainnya dalam 24 jam.

    Selain itu, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) juga telah diterbitkan untuk memperkuat perlindungan anak di internet.

    “Komdigi menegaskan bahwa pembangunan ruang digital yang sehat dan aman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen bangsa,” ujar Meutya.

  • Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) bakal dilakukan Juni 2025. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa PDN yang terletak di Cikarang telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap penilaian (assessment) keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” kata Meutya dalam keterangannya dikutip, Sabtu (3/5/2025).

    Meutya mengatakan operasional PDN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

    Percepatan pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

    “PDN adalah pondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai penguatan infrastruktur digital. 

    Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi. Meutya juga menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional. 

    “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara [PDNS], tetapi anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” ujarnya.

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    PDN juga berfungsi memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang awalnya ditarget beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

  • Menkomdigi: PP Tunas Lindungi Seluruh Warga Pengguna Ruang Digital

    Menkomdigi: PP Tunas Lindungi Seluruh Warga Pengguna Ruang Digital

    Menkomdigi: PP Tunas Lindungi Seluruh Warga Pengguna Ruang Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital
    Meutya Hafid
    menyebutkan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dalam Perlindungan Anak (
    PP TUNAS
    ) dibuat tidak hanya untuk melindungi anak-anak di dunia maya, tetapi semua warga negara.
    Meutya mengatakan, regulasi ini penting dibuat di tengah pesatnya arus informasi mulai dari paparan konten berbahaya, manipulatif, hingga eksploitasi digital yang mengancam anak-anak dan kaum rentan
    “Kami di Komdigi tidak hanya melihat dampaknya (ruang digital) terhadap anak-anak, tetapi kepada keseluruhan. Bagaimana ruang digital ini berdampak kepada seluruh warga negara yang menggunakan,” ujar Meutya Hafid dalam dalam keterangan resmi, Jumat (2/5/2025).
    Ia menjelaskan, PP TUNAS secara khusus mewajibkan setiap PSE untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan.
    Selain itu, PP ini mengatur kewajiban PSE untuk memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis yang dapat memitigasi risiko paparan konten negatif.
    PP TUNAS juga menetapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap platform yang tidak patuh.
    “Kita melihat ada aplikasi-aplikasi yang memang nakal. Ini bukan semata hasil algoritma yang menyesuaikan minat pengguna, tapi ada kecenderungan konten-konten ini memang sengaja diarahkan ke kelompok rentan termasuk anak-anak,” ujar Meutya.
    Data terbaru menunjukkan bahwa 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, menjadikan regulasi ini sangat mendesak.
    “Ketika keamanan ekosistem digital diperkuat, yang diuntungkan bukan hanya anak-anak tapi juga semua orang yang berada di ranah digital. Kita ingin semua pihak nyaman, karena aturannya jelas,” ujar Meutya.
    Meutya juga menyoroti bahwa PP TUNAS tak hanya memperkuat kolaborasi pemerintah dengan pemangku kepentingan digital, tapi juga membuka ruang dialog untuk penyempurnaan regulasi dan mendorong komitmen kolektif dari seluruh platform digital.
    “Platform digital harus siap menerima kritik. Banyak dari mereka yang niatnya baik dan kita hargai itu. Tapi negara tetap harus hadir mengatur ketika ada yang menyalahgunakan ruang digital,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPATK Blokir 500 Rekening Terkait Judi Online, Nilai Transaksinya Rp 600 Miliar

    PPATK Blokir 500 Rekening Terkait Judi Online, Nilai Transaksinya Rp 600 Miliar

    PPATK Blokir 500 Rekening Terkait Judi Online, Nilai Transaksinya Rp 600 Miliar
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) telah memblokir  lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.
    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana
    menyatakan, blokir yang telah dilakukan oleh PPATK merupakan bagian dari penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh
    judi online
    .
    “Proses penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), narkotika, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga akibat ketergantungan pada judi online,” ujar Ivan dalam keterangan tertulis, dikutip dari 
    Antara
    .
    Dia menjelaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT).
    Gerakan itu digencarkan sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta memperkuat peran masyarakat luas dalam memerangi maraknya praktik judi online.
    Menurut Ivan, aktivitas kriminal lain kerap menjadi konsekuensi lanjutan dari kecanduan judi daring, di mana pelaku berupaya memenuhi kebutuhan akan aktivitas ilegal tersebut.
    “Di balik upaya memerangi judol, faktanya adalah Polri dan lembaga terkait sedang menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” kata dia.
    Oleh karena itu, PPATK terus mendorong kerja sama erat antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem nasional yang bersih dari pencucian uang dan perjudian ilegal.
    Gernas APU/PPT diyakini menjadi salah satu instrumen strategis yang efektif untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan keuangan dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.
    Pemerintah menjalankan strategi terpadu yang mencakup kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam upaya untuk mengatasi perjudian via daring.
    ”
    Judi online
    bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan
    Judi Online
    dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta (4/3/2025).
    Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan penggunaan ruang digital dalam upaya memberantas praktik judi daring.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Buruh, Menteri Maruarar Bakal Bagi-bagi Rumah Subsidi ke Wartawan dan Pekerja Migran – Halaman all

    Setelah Buruh, Menteri Maruarar Bakal Bagi-bagi Rumah Subsidi ke Wartawan dan Pekerja Migran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan kembali membagikan rumah subsidi ke kategori pekerja, selain buruh.

    Pria yang akrab disapa Ara itu baru saja memberi rumah subsidi kepada buruh. Ini menjadi kolaborasinya bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

    Total ada 20 ribu rumah subsidi yang dialokasikan khusus untuk buruh pada tahun ini. Pada Kamis (1/5/2025) ini, ada 100 rumah yang dibagikan, di mana ia menyerahkan secara simbolis ke 13 buruh.

    “Saya dapat laporan di sini 13 rumah. [Total] ada 87 rumah yang diserahkan hari ini kepada pekerja, kepada buruh di beberapa titik yang sudah ditentukan,” katanya dalam acara penyerahan kunci di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, Ara telah berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan untuk membagikan 100 rumah subsidi kepada tenaga kesehatan.

    Kemudian, Ara juga menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membagikan rumah subsidi kepada guru.

    Setelah tenaga kesehatan, guru, dan buruh, Ara mengatakan akan membagikan rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei mendatang bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Menurut dia, alokasi rumah subsidi bagi wartawan bukan berarti pemerintah ingin menyogok. Namun, karena wartawan masih bagian dari masyarakat Indonesia, mereka juga berhak mendapatkannya.

    “Ini bukan sogokan bagi wartawan. Silakan mau mengkritik, tetapi sebagai warga negara, wartawan juga berhak mendapatkan rumah subsidi dari negara selama mengikuti aturan MBR yang sudah kami tetapkan,” ujar Ara.

    Berikutnya, pada 8 Mei, Ara akan membagikan rumah subsidi kepada tenaga kerja migran bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Ara menegaskan bahwa setiap kegiatan ini yang dilakukan bukanlah groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi tersebut.

    Namun, ia langsung menyerahkan kunci rumah subsidi tersebut kepada para penerima.

    Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak langsung menjual rumah subsidi ini. Pihak yang menjual rumah subsidi tetap lah pengembang.

    Namun, pemerintah memberi bantuan pembiayaan yang dalam hal ini, yang salah satunya dialokasikan untuk buruh, adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikutip dari situs BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

    Ketentuan FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu. Lalu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

    Di FLPP, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

  • Indonesia dan India Siap Jajaki Kerja Sama Konkret di Bidang 5G dan AI

    Indonesia dan India Siap Jajaki Kerja Sama Konkret di Bidang 5G dan AI

    JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menjajaki kemitraan konkret dengan India di bidang 5G dan kecerdasan buatan (AI), sebagai langkah nyata mempercepat transformasi digital. 

    Dalam pertemuan dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, Menkomdigi Meutya Hafid berharap kerja sama ini bisa segera diwujudkan. 

    “Kami berharap kerja sama ini bisa segera diwujudkan dengan langkah-langkah konkret, baik melalui kelompok kerja teknis ataupun penyusunan pernyataan bersama yang memperkuat komitmen kami,” ujar Meutya dikutip Selasa, 29 April. 

    Dalam pertemuan tersebut, Waketum Partai Golkar ini juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap pengembangan teknologi AI yang inklusif, berprinsip keberagaman, dan tidak didominasi oleh segelintir negara.

    Pertemuan ini sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Indonesia dan India pada Januari 2025 tentang kerja sama kecerdasan buatan, Internet untuk Segala (IoT), dan pengembangan infrastruktur digital.

    Sementara itu, Sandeep Chakravorty menegaskan, sektor swasta India seperti Tejas Networks, siap terlibat lebih jauh dalam proyek-proyek digital dan telekomunikasi di Indonesia. 

    “Tejas Networks siap untuk terlibat lebih jauh dalam proyek-proyek digital dan telekomunikasi di Indonesia, yang akan mempercepat adopsi teknologi terbaru,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, kedua negara merencanakan diskusi teknis lebih mendalam menjelang pertemuan tingkat tinggi pada Juni 2025 untuk mempercepat implementasi kerja sama konkret di bidang 5G dan AI.

  • Komdigi Pilih Perusahaan India Tejas Network untuk Pacu 5G dan AI Indonesia

    Komdigi Pilih Perusahaan India Tejas Network untuk Pacu 5G dan AI Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjajaki kemitraan konkret dengan pemerintah India di bidang 5G dan kecerdasan buatan (AI). Tejas Network bakal terlibat dalam pembangunan digital di Tanah Air. 

    Tejas Networks adalah perusahaan produk optik, broadband, dan jaringan data yang berbasis di India. 

    Desain perusahaan mengembangkan dan menjual produknya ke penyedia layanan telekomunikasi, penyedia layanan internet, utilitas, keamanan dan entitas pemerintah di 75 negara. 

    Kemitraan ini ditandai dengan pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty.

    “Kehadiran Anda sangat berarti bagi kami dalam menjajaki berbagai peluang kolaborasi di sektor digital dan telekomunikasi,” kata Meutya dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

    Meutya menyebut, kerja sama di bidang 5G dan AI sejalan dengan prioritas nasional Indonesia mempercepat transformasi digital. 

    Dirinya menyoroti fleksibilitas kebijakan luar negeri nonblok Indonesia sebagai modal penting dalam membangun kemitraan strategis global, termasuk dengan India.

    Dalam pertemuan tersebut, Meutya juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap pengembangan teknologi AI yang inklusif, berprinsip keberagaman, dan tidak didominasi oleh segelintir negara.

    “Teknologi AI harus untuk semua orang, untuk semua negara, bukan hanya untuk beberapa negara terpilih,” tegas Meutya.

    Pertemuan ini sekaligus menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Indonesia dan India pada Januari 2025 tentang kerja sama kecerdasan buatan, Internet untuk Segala (IoT), dan pengembangan infrastruktur digital.

    Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menggarisbawahi bahwa kerja sama digital menjadi salah satu prioritas bilateral kedua negara.

    Sandeep menambahkan, sektor swasta India siap berkontribusi aktif dalam kerja sama ini melalui perusahaan seperti Tejas Networks.

    “Tejas Networks siap untuk terlibat lebih jauh dalam proyek-proyek digital dan telekomunikasi di Indonesia, yang akan mempercepat adopsi teknologi terbaru,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, kedua negara merencanakan diskusi teknis lebih mendalam menjelang pertemuan tingkat tinggi pada Juni 2025 untuk mempercepat implementasi kerja sama konkret di bidang 5G dan AI.

  • Komdigi Libatkan UNICEF Lindungi Anak dari Bahaya Internet

    Komdigi Libatkan UNICEF Lindungi Anak dari Bahaya Internet

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng United Nations International Children’s Emergency Fund alias UNICEF dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan implementasi PP tersebut adalah fondasi utama Indonesia untuk menghadapi tantangan arus digital yang mengancam anak-anak.

    “Ini adalah janji negara untuk hadir di sisi anak-anak, melindungi mereka saat berpetualang di dunia maya,” kata Meutya dalam keterangan resmi seperti dikutip Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Perlu diketahui, beleid yang disebut dengan PP TUNAS itu mengatur verifikasi usia pengguna, perlindungan data pribadi anak, hingga, edukasi digital bagi orang tua dan anak.

    Lebih jauh, Kemkomdigi juga sedang menyiapkan program luring bertajuk ‘Kota Ramah Anak’. Program ini menyediakan lebih banyak ruang kreatif, inovatif, dan aman untuk anak-anak di dunia nyata.

    Sementara itu, Perwakilan UNICEF Maniza Zaman menyebut langkah Indonesia berani dan visioner. Dia menilai Indonesia berpotensi menjadi role model global dalam pelindungan anak di era digital.

    “Indonesia bukan hanya pemimpin di ASEAN, tapi juga punya kekuatan menginspirasi dunia. Ini adalah langkah penting yang patut dicontoh banyak negara,” kata Maniza.

    UNICEF, lanjut Maniza, siap terus mendukung Indonesia, termasuk memperkuat peran pemerintah daerah agar perlindungan anak menjadi gerakan nasional.

    Pertemuan ini menjadi bukti nyata semangat Indonesia untuk mewujudkan ekosistem digital yang melindungi, memberdayakan, dan menginspirasi anak-anak di seluruh negeri.

  • Di Dubai, Menkomdigi Pamer RI Punya AI Center Sampai ke Indonesia Timur Papua

    Di Dubai, Menkomdigi Pamer RI Punya AI Center Sampai ke Indonesia Timur Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memamerkan penetrasi kecerdasan buatan (AI) yang berjalan secara cepat dan luas hingga ke wilayahj Indonesia Timur, Papua.

    Meutya menyampaikan pencapaian tersebut di depan perwakilan para petinggi teknologi yang tengah berkumpul di acara forum internasional “Machines Can See 2025” 

    Dia mengatakan sebagai bagian dari semangat inklusivitas, Indonesia membangun pusat keunggulan AI di beberapa kota, termasuk Bandung, Surabaya, dan Papua. 

    “Menjadikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi orang Indonesia untuk menunjukkan bahwa AI, bahwa kami percaya inklusivitas sangat penting ketika kita berbicara tentang AI,” kata Meutya dikutip Jumat (25/4/2025). 

    Diketahui, AI Center di Papua akan dibangun oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) untuk memberdayakan manusia dan upaya demokratisasi AI. Dengan AI Center, Indosat berharap masyarakat di Indonesia Timur dapat merasakan pengalaman yang sama dengan masyarakat yang berada di Jakarta dan Surabaya.

    Di sisi lain, Meutya menyebut Indonesia sedang berada dalam fase yang sangat strategis secara demografis, digital, dan geopolitik. 

    Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet aktif dan status sebagai negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk masa depan teknologi global.

    Meutya juga menggarisbawahi kesamaan pendekatan yang dibangun Indonesia bersama negara-negara BRICS dalam menciptakan ekosistem AI yang bertanggung jawab. 

    Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat.

    “Inisiatif Indonesia dengan dialog BRICS semakin mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan yang cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian cerdas, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,” ucap Meutya.

    Meutya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pelelangan spektrum frekuensi 2,6 dan 3,5 gigahertz (GHz) serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut untuk mengakselerasi digital RI.

    Langkah lain yang sedang ditempuh termasuk konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi kecerdasan buatan (AI) yang optimal.

    Sebab, pada bidang infrastruktur digital, politikus Partai Golkar ini menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau Indonesia secara merata. 

    “Ini sebuah kemajuan, tetapi tetap mengingatkan kita tentang skala tantangan untuk membangun konektivitas yang cepat dan andal di 17.000 pulau di Indonesia,” kata Meutya.

    Isu diaspora digital juga menjadi perhatian, Meutya menyampaikan sekitar delapan juta warga negara Indonesia kini tinggal di luar negeri, termasuk 20.000 di antaranya yang bekerja di Silicon Valley.

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa pendidikan, ketahanan pangan dan penyediaan layanan publik menjadi tiga aspek yang mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia.