Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengecek langsung rumah subsidi yang akan diberikan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Pada Selasa ini, mereka direncanakan memberi 100 rumah subsidi untuk wartawan dari alokasi sebanyak 1.000. Secara simbolis, mereka akan menyerahkan kepada lima wartawan. 

    Rumah subsidi yang mereka cek berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, wartawan merupakan satu dari sekian profesi tertentu yang dialokasikan Ara mendapatkan kuota khusus rumah subsidi. Selain wartawan, ada guru, tenaga kesehatan, buruh, dan lain-lain.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Ara dan Meutya meninjau bersama sekitar pukul 16.05 WIB.

    Selain mereka, turut hadir Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

    Ketika meninjau, Ara bersama Meutya mendapatkan informasi umum mengenai rumah subsidi ini dari pengembangnya, yaitu Vista Land Group.

    Rumah yang dihargai sebesar Rp 185 juta ini disebut memiliki akses 30 menit ke Stasiun Cibitung.

    Lalu, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi di rumah ini. 

    Selain itu, Ara juga berbincang bersama Meutya bagaimana ia telah mengalokasikan rumah subsidi untuk beberapa profesi tertentu.

    Contohnya seperti pada tanggal 1 Mei lalu dilakukan serah terima 100 rumah subsidi ke buruh. Lalu sebelumnya lagi ada untuk guru dan tenaga kesehatan.

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Meutya terkesima dengan hal tersebut. Dengan jadwal serah terima kunci yang padat, ia menilai rumah subsidi yang disediakan tetap berkualitas baik.

    Sebagai informasi, berdasarkan brosur yang dilihat Tribunnews, cicilan rumah subsidi ini mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan.

    Rumah yang ditinjau ini merupakan tipe 27 dan memiliki tanah seluas 60 meter persegi.

    Akses transportasinya sekitar 8 menit dari pintu Tol Gabus, 25 menit ke Stasiun Cikarang atau Stasiun Cibitung, dan 5 menit ke pemberhentian Transportasi K36. 

    Lalu, perumahan ini disebut memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit Jakarta Utara Kawasan Industri Marunda dan 30 menit ke pusat Jakarta Timur. 

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Berikut spesifikasinya:

    – Pondasi: Batu Kali
    – Dinding: Batako
    – Cat: Jotun atau sekelas
    – Lantai: Keramik
    – Rangka Atap: Baja Ringan
    – Plafon: GRC/ Triplek Finishing Cat
    – Kusen: Depan Alminium
    – Kamar Mandi: Shower
    – Water Closet (WC): Kloset Jongkok
    – Septic Tank: Biofil
    – Carport: Rabat selebar carport
    – Listrik: Sesuai Ketentuan PLN
    – Sumur: Pipa hisap 1/2″, pipa casing 1 1/2″, kedalaman 18m

     

  • Indonesia Gandeng Oracle Bangun Pusat AI Terbesar di Asia Tenggara – Page 3

    Indonesia Gandeng Oracle Bangun Pusat AI Terbesar di Asia Tenggara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia mengumumkan telah menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi global Oracle. Lewat kemitraan ini, Indonesia disebut akan memperkuat posisinya sebagai pusat AI di Asia Tenggara.

    Dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (6/5/2025), dalam kemitraan ini, Oracle akan membangun wilayah cloud publik dengan klaster GPU terbesar yang ada di kawasan. Ini menandai babak baru dalam transformasi digital nasional.

    Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital) Meutya Hafid menegaskan kalau proyek ini akan dimulai pada kuartal ketiga 2025.

    “Kami ingin Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pusat pengembangan AI di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Disebutkan lebih lanjut, klaster GPU itu akan menjadi fondasi penting dalam pegembangan ekosistem AI nasional, memperkuat kapasitas digital, dan membuka peluang besar bagi inovasi dalam negeri.

    Tidak hanya itu, dengan teknologi mutakhir yang mendukung pemrosesan beban kerja AI berskala besar, wilayah cloud publik Oracle juga dirancang menjawab kebutuhan akan keamanan dan kedaulatan data nasional.

    Selain membangun infrastruktur, kerja sama ini mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah menargetkan pelatihan AI bagi lebih dari 100.000 pelajar, pekerja, dan aparatur negara dalam tiga tahun ke depan.

    “Transformasi digital berkelanjutan hanya bisa tercapai dengan SDM yang tangguh,” tutur Meutya.

    Sementara itu Senior Vice President Oracle untuk Jepang dan Asia Pasifik (JAPAC) Chris Chelliah menyebut Indonesia merupakan pasar strategis yang siap menjadi pemimpin AI regional.

    “Oracle tidak hanya membawa teknologi dan investasi, tetapi juga membangun infrastruktur yang siap menjawab kebutuhan lokal, mulai dari keamanan data hingga keberlanjutan ekosistem digital, “ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) bersama Oracle akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun peta jalan pengembangan AI nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

  • Komdigi Bakal Panggil Pihak Worldcoin untuk Klarifikasi pada Pekan Depan

    Komdigi Bakal Panggil Pihak Worldcoin untuk Klarifikasi pada Pekan Depan

    Bisnis.com, CIBITUNG — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal memanggil pihak World terkait dari layanan Worldcoin dan WorldID pada pekan depan.

    Pemanggilan diketahui untuk meminta klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

    “Nah dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kemungkinan di minggu depan. Dari situ kita akan melihat,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Cibitung, Selasa (6/5/2025).

    Namun di saat yang bersamaan, Meutya menyebut pihaknya juga membaca fenomena yang ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. 

    Apalagi, Meutya menuturkan ada beberapa negara yang telah mengambil langkah konkret dengan menerapkan kebijakan tegas.

    “Jadi kita saat ini, kita bekukan sementara sambil melihat penjelasan dari mereka. Kalau memang tidak bisa dijelaskan, maka ini akan kita berhentikan,” ujar Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, Komdigi membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. 

    Komdigi berniat akan memanggil PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID.

    “Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat. Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” tegas Alexander Sabar di Jakarta, Minggu (4/4/2025).

    Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. 

    Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT. Sandina Abadi Nusantara.

    “Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara,” ungkap Alexander.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.

  • Kabar Baik! Rumah Subsidi Bagi Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit

    Kabar Baik! Rumah Subsidi Bagi Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit

    Bekasi –

    Pemerintah menambah jumlah rumah subsidi untuk pekerja industri media dari semula 1.000 unit kini menjadi 3.000 unit.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Gran Harmoni, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Meutya mengatakan kepastian penambahan rumah ini usai ia berbicara dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Menteri Perumahan tadi bisik-bisik, ibu menteri saja yang mengumumkan bahwa jatah yang tadi 1.000 rumah bersubsidi bagi wartawan, hari ini ini dinaikkan menjadi 3.000 rumah,” ujar Meutya, Selasa (6/5/2025).

    Meutya memaparkan jumlah wartawan yang tersebar di seluruh di Indonesia sebanyak 100 ribu orang. Untuk itu, ia mengharapkan kalau program rumah subsidi ini bisa bertambah lagi.

    “Jurnalis itu di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya. Jumlahnya ada kurang lebih 100 ribu atau 70%, Pak Ara, belum memiliki rumah yang layak. Jadi, ini tepat sekali kita atau negara hadir atas arahan Presiden,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian PKP bekerja sama dengan Komdigi, BPS, BP Tapera, dan BTN untuk menyalurkan rumah subsidi untuk wartawan.

    Pemerintah menerapkan akselerasi kepemilikan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pekerja media. Adapun, program tersebut telah dirilis pada awal April 2025.

    (fay/fay)

  • Komdigi dan Oracle Jalin Kemitraan Strategis Kembangkan Pusat AI Terbesar di Asean

    Komdigi dan Oracle Jalin Kemitraan Strategis Kembangkan Pusat AI Terbesar di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menggandeng Oracle dalam kemitraan strategis yang berfokus pada pembangunan klaster GPU terbesar di kawasan Asia Tenggara. 

    Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia memperkuat kedaulatan digital dan meningkatkan daya saing teknologi nasional di tingkat global.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan Oracle akan meluncurkan wilayah cloud publik di Indonesia pada kuartal III/2025. 

    Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat data dengan teknologi mutakhir yang mampu menopang beban kerja AI berskala besar, sekaligus mendukung keamanan dan kedaulatan data nasional.

    “Klaster GPU yang dibangun Oracle akan menjadi fondasi penting bagi ekosistem AI nasional, memperkuat kapasitas digital, dan membuka peluang besar bagi inovasi,” kata Meutya dalam keteranganya, Selasa (6/5/2025).

    Selain infrastruktur, kemitraan ini juga mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan AI bagi pelajar, tenaga kerja, dan aparatur negara. 

    “Transformasi digital berkelanjutan hanya bisa tercapai dengan SDM yang tangguh. Kami menargetkan pembekalan AI bagi lebih dari 100.000 warga dalam tiga tahun ke depan,” ujar Meutya.

    Di sisi lain, Senior Vice President Oracle untuk Jepang dan Asia Pasifik (JAPAC), Chris Chelliah menegaskan Indonesia adalah pasar strategis dengan potensi besar untuk menjadi pemimpin AI regional. 

    Pihaknya melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan AI yang dinamis. Oracle tidak hanya membawa teknologi dan investasi, tetapi juga membangun infrastruktur yang siap menjawab kebutuhan lokal.

    “Mulai dari keamanan data hingga keberlanjutan ekosistem digital,” ucapnyq.

    Oracle, yang telah beroperasi di Indonesia selama 30 tahun, kini memperkuat investasinya melalui pengembangan wilayah cloud publik dengan klaster GPU raksasa

    GPU ini akan memfasilitasi pemrosesan AI berskala besar melalui elemen kunci dalam berbagai sektor mulai dari layanan publik hingga industri kreatif.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Oracle akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun peta jalan pengembangan AI nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

    Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai magnet baru bagi investasi dan inovasi teknologi di Asia Tenggara, sekaligus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk membangun kedaulatan digital yang kuat dan berdampak luas.

  • Menkomdigi Tiru Penggunaan eSIM di Dubai, untuk Perketat Pengawasan di Ruang Digital

    Menkomdigi Tiru Penggunaan eSIM di Dubai, untuk Perketat Pengawasan di Ruang Digital

    Menkomdigi Tiru Penggunaan eSIM di Dubai, untuk Perketat Pengawasan di Ruang Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
    Meutya Hafid
    mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar di ranah digital.
    Menurut laporan terbaru Sea Times, Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam tingkat
    kecanduan internet
    , dengan pengguna yang tidak hanya banyak tetapi juga sangat aktif.
    Hal ini disampaikan Meutya dalam kunjungan Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sespimti Polri di Kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
    “Kondisi ini menjadikan ruang digital Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan siber,” kata Meutya dalam keterangan resmi.
    “Mulai dari penipuan daring hingga judi online dan ancaman-ancaman yang berpotensi menggoyang stabilitas nasional,” lanjut dia.
    Meutya menegaskan bahwa
    keamanan siber
    tidak bisa hanya menjadi tugas satu lembaga.
    Dia menegaskan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas nasional.
    “Keamanan ruang digital harus melibatkan semua pihak—pemerintah, Polri, TNI, lembaga intelijen, hingga masyarakat luas,” tegasnya.
    Untuk memperkuat benteng digital Indonesia, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sebuah unit baru yang secara khusus bertugas mengawasi dan menangani ancaman di ruang siber.
    Meutya mencontohkan pentingnya sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Polri, dalam menangani berbagai kasus kejahatan digital.
    Salah satunya adalah kerja sama dalam memantau dan menindak penyalahgunaan SIM card ilegal serta judi online yang semakin marak.
    “Di Dubai, mereka menerapkan sistem eSIM yang diintegrasikan saat proses imigrasi, sehingga semua pendatang terpantau secara digital,” jelasnya.
    “Langkah-langkah inovatif seperti ini perlu kita pelajari dan adaptasi untuk memperkuat pengawasan di Indonesia,” katanya.
    Selain memperketat tata kelola SIM card, pemerintah juga tengah mempersiapkan regulasi baru yang mengatur penyelenggara jasa internet (ISP), khususnya untuk menindak penyelenggara ilegal yang dinilai berpotensi menjadi sumber kejahatan digital.
    “Begitu banyak ISP ilegal yang masih beroperasi bebas. Ini adalah celah yang harus segera ditutup agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan,” ujar Meutya.
    Di sisi lain, dalam menangani konten ilegal seperti judi online, pemerintah menerapkan sistem moderasi konten berbasis sanksi finansial (SAMAN), yang mengharuskan platform global lebih kooperatif.
    “Platform-platform global memperlakukan kita sebagai pasar. Oleh karena itu, kita harus tegas agar mereka bertanggung jawab dalam menjaga keamanan ruang digital kita,” tegas Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuiper Amazon Bakal Masuk RI, Telkom Bakal Jajaki Kerja Sama?

    Kuiper Amazon Bakal Masuk RI, Telkom Bakal Jajaki Kerja Sama?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satelit Kuiper milik Amazon bakal segera meluncur untuk Indonesia. Telkom Indonesia mengonfirmasi telah berbicara untuk menjajaki kerja sama dengan satelit low earth orbit (LEO) itu.

    “Kita bicara dengan mereka juga. Kita lihat,” kata Direktur Utama Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, ditemui usai konferensi pers Digiland, Senin (5/5/2025).

    Ririek mengatakan kerja sama mungkin ada. Namun belum tahu detailnya akan seperti apa.

    “Kemungkinan (kerja sama) ke situ ada, kita belum tahu detailnya. Kan baru tahap awal, mereka juga baru mulai meluncurkan satelitnya. Baru komersil tahun depan,” dia menambahkan.

    Kuiper yang dimiliki Amazon baru saja meluncurkan 27 satelit internet pertama ke luar angkasa, Senin (29/4/2025). Perusahaan berencana meluncurkan 3.236 satelit ke orbit rendah untuk membentuk jaringan akses internet broadband satelit.

    Foto: Konferensi pers Digiland di Jakarta, Senin (5/5/2025). (CNBC Indonesia/Novina)
    Konferensi pers Digiland di Jakarta, Senin (5/5/2025). (CNBC Indonesia/Novina)

    Layanan satelit juga segera masuk ke Indonesia. Dalam keterangan resmi Kementerian Komdigi tertanggal 17 Maret 2025, Kuiper tengah mengajukan izin operasional di Indonesia, termasuk untuk lisensi telekomunikasi dan hak peminjaman satelit.

    Pihak kementerian juga akan memfasilitasi proses perizinan dan diskusi. Dengan begitu memastikan kelancaran proyek tersebut. Komdigi juga melakukan penjajakan kerja sama dengan Kuiper. Diharapkan kolaborasi bisa memperluas konektivitas digital untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

    “Kami menyambut baik komitmen Amazon Kuiper dalam mendukung perluasan konektivitas digital di Indonesia. Kami terbuka terhadap investasi serta teknologi baru apa pun yang dapat membantu kami untuk mencapai konektivitas di Indonesia,” kata Menteri Komdigi, Meutya Hafid.

    (npb/wur)

  • Telkom (TLKM) Terbuka Gandeng Amazon Kuiper Perluas Akses Internet

    Telkom (TLKM) Terbuka Gandeng Amazon Kuiper Perluas Akses Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero)  Tbk. (TLKM) buka suara terkait rencana kerja sama strategis antara pemerintah Indonesia dengan Amazon Kuiper.

    Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan kerja sama pemerintah dengan proyek satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) milik Amazon ini.

    Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan akan adanya kerja sama antara Amazon Kuiper dengan anak usaha Telkom untuk mengembangkan satelit di Tanah Air.

    “Kemungkinan ke situ ada, kita belum tahu detailnya. Kan baru tahap awal Mereka juga baru mulai meluncurkan satelitnya,” kata Ririek di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Adapun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjajaki kerja sama strategis dengan AmazonKuiper.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas konektivitas digital di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sekaligus mendukung transformasi digital nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa teknologi satelit memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan digital, terutama di daerah terpencil.

    “Kami terbuka terhadap investasi serta teknologi baru apa pun yang dapat membantu kami untuk mencapai konektivitas di Indonesia,” kata Meutya dalam pertemuan dengan Amazon Kuiper dikutip, Selasa (18/3/2025).

    Meutya menambahkan bahwa kehadiran teknologi ini dapat mendukung pengembangan ekosistem digital nasional, termasuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan layanan e-government, e-health, dan e-education.

    Komdigi akan terus memfasilitasi proses perizinan dan diskusi yang diperlukan guna memastikan kelancaran proyek ini. 

    *Amazon Luncurkan 27 Satelit Kuiper*

    Amazon meluncurkan 27 satelit pertama dari konstelasi Proyek Kuiper, sistem internet pita lebar luar angkasa yang akan menyaingi layanan Starlink milik SpaceX.

    Melansir dari Reuters, Selasa (29/4/2025) peluncuran ini dilakukan pada Senin malam dari Cape Canaveral Space Force Station di Florida.

    Peluncuran satelit ini menggunakan roket Atlas V milik United Launch Alliance, perusahaan patungan Boeing dan Lockheed Martin. Misi ini sempat tertunda akibat cuaca buruk pada 9 April lalu.

    Langkah ini menjadi awal dari penyebaran 3.236 satelit yang direncanakan oleh Amazon untuk Proyek Kuiper, sebuah inisiatif bernilai US$10 miliar atau Rp167,6 triliun.

    Adapun, rencana ini bertujuan menyediakan akses internet global, khususnya bagi daerah terpencil yang selama ini minim konektivitas. 

  • Menkomdigi tegaskan penanganan judi online harus menyeluruh

    Menkomdigi tegaskan penanganan judi online harus menyeluruh

    “Harus terus diperangi bersama-sama. Jadi Kementerian Komdigi komitmen terus dan kita mengajak semua lembaga masyarakat semua untuk memberantas sesuai tupoksi masing-masing. Harus menyeluruh, lintas sektor,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penanganan praktik judi online (judol) harus menyeluruh dan melibatkan lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan lembaga masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    “Harus terus diperangi bersama-sama. Jadi Kementerian Komdigi komitmen terus dan kita mengajak semua lembaga masyarakat semua untuk memberantas sesuai tupoksi masing-masing. Harus menyeluruh, lintas sektor,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Terkait masih belum terungkapnya bandar besar di balik praktik judi online, Meutya menyatakan bahwa proses pengungkapan pelaku utama bukan berada di ranah kementeriannya, melainkan menjadi tanggung jawab penegak hukum.

    Dia mengatakan bahwa Kementerian Komdigi terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Bareskrim Polri, untuk mendukung upaya pemberantasan judi online.

    “Kami selalu koordinasi dengan penegak hukum termasuk Pak Kabareskrim, itu sudah dilakukan, tentu secara berkala dan hati-hati,” kata dia.

    Ketika ditanya apakah fokus penanganan saat ini tertuju pada bandar judi online, Meutya menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung ke penegak hukum.

    “Silakan tanya ke penegak hukum, kami sudah berkoordinasi dengan penegak hukum, jadi ranahnya, strategi terkait itu tentu jadi strategi penegak hukum yang hanya mereka yang bisa menyampaikan,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pada ruang digital dengan memblokir 1,3 juta konten judi online (judol).

    Saat membuka acara penyerahan LHP BPK RI di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta, Jumat (2/5), Meutya menjelaskan bahwa sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Kemkomdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten judol, terdiri dari 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial.

    “Angka-angka ini mencerminkan ancaman nyata di ruang digital yang mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Uji Coba Operasional PDN Ditargetkan Juni 2025, Dukung Ekosistem Digital Pemerintahan – Page 3

    Uji Coba Operasional PDN Ditargetkan Juni 2025, Dukung Ekosistem Digital Pemerintahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) menargetkan PDN (Pusat Data Nasional) bisa mulai diuji coba operasional pada Juni 2025. Kehadiran PDN diharapkan bisa menjadi fondasi layanan publik yang aman, efisien, dan transparan.

    Percepatan pembangunan PDN ini merupakan bagian dari upaya yang mendukung 8 Program Hasil Terbaik Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional.

    Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas penyaluran bansos dengan teknologi digital.

    “PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tutur Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam audiensi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (5/5/2025).

    Saat ini, PDN 1 disebut telah memasuki fase penting. Setelah melalui proses serah terima pada Maret 2025, kini fasilitas tersebut sedang menjalani asesmen keamanan dan operasional oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

    Tak hanya PDN 1, pemerintah juga menyiapkan dua pusat data lainnya, yakni PDN 2 dan PDN 3. Keduanya akan dibangun dengan skema co-sharing yang kini sedang dalam tahap pembahasan, untuk mempercepat realisasi infrastruktur digital nasional.

    Di sisi lain, Menkomdigi saat ini juga masih menyoroti soal tantangan pada aspek cadangan operasional.

    “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), namun anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” tuturnya menjelaskan.

    Kendati demikian, menurut Menkomdigi, pemerintah tetap berkomitmen menuntaskan pembangunan seluruh pusat data sebagai infrastruktur strategis yang menopang digitalisasi pemerintahan.