Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Komdigi Siapkan Skema Jaringan Terbuka Lewat Spektrum Frekuensi Baru, Apa Saja Tantangannya?

    Komdigi Siapkan Skema Jaringan Terbuka Lewat Spektrum Frekuensi Baru, Apa Saja Tantangannya?

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menerapkan skema jaringan terbuka (open access) berbasis spektrum frekuensi baru untuk memperluas akses internet tetap berkecepatan tinggi, khususnya di wilayah tanpa jaringan serat optik.

    Meski dinilai strategis, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai implementasi skema ini masih menghadapi tantangan regulasi, risiko hukum, dan beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi. Dia menyarankan penghapusan BHP dan percepatan lelang spektrum agar kebijakan ini benar-benar efektif. Saat ini, mayoritas sekolah, puskesmas, dan kantor desa masih belum memiliki koneksi internet tetap yang memadai.

    “Open akses bukan merupakan kebijakan baru, ini sudah lama dijalankan, namun dalam praktiknya tidak mudah,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Minggu (15/6/2025). 

    Heru menilai apabila pemerintah benar-benar ingin menjalankan skema ini, maka harus ada penguatan regulasi dan dukungan dari aparat penegak hukum untuk menghindari potensi pelanggaran hukum. Dia mencontohkan kasus Indosat Mega Media (IM2) yang sempat tersandung persoalan hukum karena adanya perbedaan tafsir terhadap penggunaan spektrum.

    Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa dalam praktiknya, open access relatif lebih mudah diterapkan pada spektrum frekuensi berbasis kelas seperti 2,4 GHz atau 5,8 GHz yang bersifat bebas (free), karena tidak menimbulkan implikasi keuangan bagi negara. Kendati begitu, penerapan skema serupa pada spektrum yang memiliki kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi membutuhkan kejelasan skema pembayaran dan pengaturan teknis.

    “Sebab kalau ada pemancaran BTS operator A, kemudian dipakai operator B, ini selama ini dianggap pelanggaran,” kata Heru.

    Menurutnya, skema ini akan lebih efektif jika BHP frekuensi bisa dihapuskan untuk mendukung kolaborasi antaroperator. Jika tidak, dia khawatir kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru. Di sisi lain, Heru juga menyoroti pentingnya percepatan lelang frekuensi agar program pemerataan digital berjalan optimal. Dia menyebut Indonesia sudah terlambat dua tahun dalam proses lelang, khususnya pada pita 700 MHz yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih awal.

    Lebih lanjut, Heru menekankan pentingnya penyesuaian harga lelang agar tidak terlalu membebani operator. Jika biaya terlalu tinggi, operator bisa kesulitan melakukan pembangunan infrastruktur.

    Heru mengingatkan saat ini regulatory cost di sektor telekomunikasi Indonesia sudah sangat tinggi. Untuk mendorong perluasan jaringan dan pemerataan layanan, diperlukan kebijakan insentif seperti pengurangan harga atau skema pembayaran yang fleksibel.

    Dia juga menyebutkan bahwa saat ini telah tersedia berbagai model alokasi dan pembayaran spektrum yang bisa dipertimbangkan pemerintah, mulai dari skema pay as you grow, grace period, hingga relaksasi atau penghapusan BHP frekuensi dalam jangka waktu tertentu.“Tinggal dipertimbangkan mana yang lebih optimal bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan operator telekomunikasi,” pungkas Heru.

    Sebelumnya, Komdigi menyiapkan skema jaringan terbuka berbasis spektrum frekuensi baru untuk mendukung penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik. 

    Kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong keterlibatan berbagai penyelenggara telekomunikasi dengan model open access, di mana pemegang izin jaringan wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemerataan digital nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam pertemuan dengan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

    Spektrum baru yang akan dialokasikan itu disiapkan melalui proses seleksi operator yang berlangsung secara transparan dan akuntabel. Meutya menambahkan kebijakan spektrum ini tidak semata berfokus pada regulasi, tetapi juga mengedepankan keterlibatan dan kesiapan industri.

    “Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” jelasnya.

    Komdigi juga telah merampungkan penyusunan Peraturan Menteri yang menjadi landasan hukum dari program internet murah tersebut. Regulasi ini telah melalui masa konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Ke depannya, pemilihan operator penyedia jaringan akan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

    Sebelum peluncuran kebijakan ini, pemerintah telah melakukan pertukaran pandangan dengan sejumlah operator seluler terkait penyediaan akses internet tetap hingga kecepatan 100 Mbps, khususnya di wilayah yang belum memiliki infrastruktur serat optik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

    Menurut data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, saat ini 86% sekolah atau sekitar 190.000 unit belum memiliki akses internet tetap. Sementara itu, 75% Puskesmas atau sekitar 7.800 unit belum terkoneksi dengan baik, dan sebanyak 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot. Adapun penetrasi fixed broadband di rumah tangga baru mencapai 21,31% secara nasional.

  • Komdigi Siapkan Skema Jaringan Terbuka lewat Spektrum Frekuensi Baru

    Komdigi Siapkan Skema Jaringan Terbuka lewat Spektrum Frekuensi Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan skema jaringan terbuka berbasis spektrum frekuensi baru untuk mendukung penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik. 

    Kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong keterlibatan berbagai penyelenggara telekomunikasi dengan model open access, di mana pemegang izin jaringan wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemerataan digital nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam pertemuan dengan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

    Spektrum baru yang akan dialokasikan itu disiapkan melalui proses seleksi operator yang berlangsung secara transparan dan akuntabel. 

    Meutya menambahkan kebijakan spektrum ini tidak semata berfokus pada regulasi, tetapi juga mengedepankan keterlibatan dan kesiapan industri.

    “Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” jelasnya.

    Komdigi juga telah merampungkan penyusunan Peraturan Menteri yang menjadi landasan hukum dari program internet murah tersebut. 

    Regulasi ini telah melalui masa konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Ke depannya, pemilihan operator penyedia jaringan akan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

    Sebelum peluncuran kebijakan ini, pemerintah telah melakukan pertukaran pandangan dengan sejumlah operator seluler terkait penyediaan akses internet tetap hingga kecepatan 100 Mbps, khususnya di wilayah yang belum memiliki infrastruktur serat optik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

    Menurut data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, saat ini 86% sekolah atau sekitar 190.000 unit belum memiliki akses internet tetap.

    Sementara itu, 75% Puskesmas atau sekitar 7.800 unit belum terkoneksi dengan baik, dan sebanyak 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot. Adapun penetrasi fixed broadband di rumah tangga baru mencapai 21,31% secara nasional.

  • Menkomdigi Sebut Internet adalah Kunci Pemerataan Layanan Publik

    Menkomdigi Sebut Internet adalah Kunci Pemerataan Layanan Publik

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital tidak akan berjalan tanpa ketersediaan akses internet yang merata di seluruh pelosok negeri. Hal ini disampaikannya saat berbicara langsung dengan siswa dan guru SD Inpres 9 Halmahera Barat melalui sambungan internet dari program Bakti Aksi.

    “Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menekankan bahwa layanan publik ke depan akan dilakukan secara digital. Oleh karena itu, kita harus memastikan koneksi tersedia bahkan hingga ke pos-pos perbatasan,” ujar Meutya, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), seperti di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kehadiran konektivitas digital melalui pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) menjadi langkah konkret pemerintah untuk memperkecil kesenjangan digital.

    Namun, Meutya juga mengingatkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Menurutnya, literasi digital dan edukasi masyarakat adalah komponen penting agar internet tidak hanya hadir sebagai fasilitas, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kualitas hidup.

    “Seringkali, ketika jaringan sudah tersedia, masyarakat belum tahu bagaimana menggunakan internet dengan bijak. Ini membuat mereka rentan terpapar konten negatif. Karena itu, kita perlu mendorong pemanfaatan internet untuk hal-hal produktif,” kata Meutya.

    Dalam kesempatan itu, Meutya berdialog secara virtual dengan warga dan pelajar dari tiga provinsi. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan apresiasinya atas program Bakti Aksi yang memberikan akses internet ke sekolah mereka.

    “Anak-anak sekarang bisa ikut kelas online, ujian berbasis digital, dan para guru juga lebih mudah ikut pelatihan daring seperti webinar. Ini sangat membantu proses belajar-mengajar kami,” ujar Nurul.

    Meutya juga berbicara langsung dengan warga Desa Idamdehe Gamsugi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Dalam dialognya, Meutya mengajak masyarakat aktif menyebarkan pemahaman tentang pemanfaatan internet secara sehat, khususnya untuk anak-anak.

    “Kami titip pesan, terutama kepada orang tua dan karang taruna, untuk mendampingi anak-anak dalam menggunakan internet. Pastikan mereka menjelajahi situs edukatif, bukan hanya media sosial,” katanya.

    Pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), unit di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Bakti membangun jaringan telekomunikasi di wilayah non-komersial yang selama ini belum terjangkau oleh operator seluler.

    Transformasi digital di Indonesia, lanjut Meutya, membutuhkan waktu, konsistensi, dan kolaborasi semua elemen. Tidak cukup hanya memasang jaringan, tetapi juga menjamin keberlanjutan koneksinya, serta memastikan kecepatan dan kualitasnya memadai.

    “Kita ingin transformasi digital ini menjadi nyata dan inklusif, tidak hanya untuk kota-kota besar, tapi juga untuk desa-desa dan sekolah-sekolah di ujung negeri,” tutup Meutya.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti, Fadhilah Mathar, mengungkapkan bahwa hingga 10 Juni 2025, terdapat 27.858 lokasi layanan publik yang telah mendapatkan akses internet melalui kapasitas satelit SATRIA-1. Selain itu, sebanyak 6.747 desa kini telah menikmati koneksi internet dan jaringan seluler.

    “Ini hasil kerja keras berbagai pihak, dan menjadi tonggak penting menuju pemerataan akses digital di seluruh Indonesia,” jelas Fadhilah saat meninjau lokasi layanan di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

    (mpr/ega)

  • Menkomdigi Minta Netflix Cs Terlibat dalam Produksi dan Pembiayaan Ekosistem Lokal

    Menkomdigi Minta Netflix Cs Terlibat dalam Produksi dan Pembiayaan Ekosistem Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta platform over-the-top (OTT) asing untuk mendukung keberlangsungan industri penyiaran nasional.

    Dalam pertemuan dengan Presiden MPA Asia Pasifik, Meutya meminta OTT lebih aktif mendukung produksi lokal dan membiayai ekosistem penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan digital Indonesia.

    “Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran,” kata Meutya dalam audiensi dengan Presiden dan Managing Director MPA untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Diketahui, Over-the-top (OTT) adalah layanan media yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menonton konten, seperti film, acara TV, dan video lainnya, melalui internet tanpa memerlukan langganan televisi kabel atau satelit tradisional.

    Contoh layanan OTT populer antara lain: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, YouTube Premium hingga Apple TV+. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan OTT telah menjadi semakin populer dan telah mengubah cara orang menonton konten media.

    Menurut Meutya, industri penyiaran masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. Namun tantangan berat dihadapi industri ini karena beban investasi dan biaya operasional yang tinggi, sementara tren masyarakat bergeser ke konten digital melalui OTT.

    “Prinsip dasarnya adalah bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT,” tegas Meutya.

    Dia menyambut baik komitmen sejumlah platform OTT yang telah mulai melibatkan konten lokal dalam layanannya, namun menegaskan bahwa keberpihakan terhadap penyiaran nasional juga harus menjadi bagian dari strategi kolaboratif ke depan.

    “Anda mengatakan bagaimana Anda ingin melibatkan dan memberdayakan produksi lokal juga, itu sangat bagus. Kami menyukai ide itu. Namun pada saat yang sama, kami juga perlu membuat industri penyiaran kami bertahan,” lanjutnya.

    Presiden dan Managing Director MPA untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan merespons positif dan menawarkan berbagi praktik terbaik dari berbagai negara, termasuk Australia, di mana penyiar lokal justru mendorong deregulasi dan efisiensi alih-alih memberatkan OTT.

    “Termasuk film dan acara televisi yang diproduksi di negara Anda—yang dikonsumsi oleh lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia, yang merupakan populasi internet terbesar keempat di dunia,” ujarnya.

    MPA menyatakan komitmen untuk berinvestasi dalam bakat lokal dan cerita Indonesia. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam memblokir situs-situs pembajakan, sebagai upaya perlindungan konten digital yang berkembang pesat di era internet.

    “Kami sangat menghargai kolaborasi yang terus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam membantu mempromosikan dan melindungi konten digital,” ungkapnya.

    Pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Raline Shah, serta jajaran pimpinan dan perwakilan MPA Indonesia.

  • Viral Konten AI Kerusakan Raja Ampat, Ini Kata Komdigi

    Viral Konten AI Kerusakan Raja Ampat, Ini Kata Komdigi

    Jakarta –

    Media sosial baru-baru ini diramaikan oleh konten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Gambar dan video yang seolah-olah menunjukkan kerusakan parah akibat aktivitas tambang nikel memicu perhatian publik, termasuk tagar #SaveRajaAmpat yang viral. Namun, banyak dari konten tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi AI, memunculkan kekhawatiran akan disinformasi visual.

    Menanggapi fenomena ini, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Marroli J. Indarto, mengakui tantangan dalam mengidentifikasi keaslian konten AI.

    “Secara teknis, memang harus diakui susah. Harus lebih mendalam, dicek lagi tonenya. Kalau secara real, memang agak-agak susah,” ujar Marroli saat usai sesi Ngopi Bareng Komdigi, Jumat (13/6/2025).

    Marroli menjelaskan bahwa verifikasi konten AI memerlukan pendekatan teknis yang lebih cermat, termasuk analisis mendalam terhadap metadata dan pola visual. Namun, ia juga mengakui bahwa proses ini tidak selalu mudah dilakukan, terutama ketika konten menyebar dengan cepat di media sosial.

    Lebih lanjut, Marroli menyampaikan bahwa Komdigi sedang mempersiapkan langkah strategis untuk mengatur ekosistem AI di Indonesia. Mengacu pada pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan pejabat terkait, pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang dijadwalkan diluncurkan pada Juli 2025.

    “Kan kemarin statement dari Bu Menteri akan menyiapkan roadmap tentang AI. Kalau nggak salah, bulan Juli akan diluncurkan untuk Indonesia,” ungkap Marroli.

    Peta jalan ini diharapkan menjadi pedoman pengembangan AI yang inklusif, etis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu fokusnya adalah menangani isu disinformasi generatif, seperti konten AI yang memicu polemik Raja Ampat, dengan mandat pelabelan konten buatan AI dan penguatan literasi digital masyarakat.

    (afr/afr)

  • Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Kupang –

    Pemerintahan Prabowo Subianto terus memperluas jangkauan sinyal internet, khususnya di pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak ada jaringan di wilayah tersebut.

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan data terbaru terkait pemerataan akses internet yang dilakukan pemerintah.

    “Sampai 10 Juni, sekarang ini sudah ada di Maluku Utara sebanyak 1.147 infrastruktur yang disediakan oleh Komdigi berupa akses internet dan seluler 4G. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 1.658. 50% dari seluruh penyediaan itu dibangun pada masa Kabinet Merah Putih. Ini juga bisa membuktikan betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri,” ujar Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Kamis (12/6/2025).

    Data tersebut disampaikan Dirut Bakti Komdigi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melalui sambungan internet dari program Bakti Aksi. Kehadiran konektivitas digital ini menandai perluasan pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) di wilayah 3T, termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Keberadaan akses internet akan mendukung upaya transformasi digital yang sedang digencarkan pemerintah dalam hal ini Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami tentu menyakini bahwa keberadaan akses internet tersebut menjadi fondasi digitalisasi untuk program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi pemerintah dan aplikasi atau platform lainnya untuk mendukung produktivitas masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan data terbaru, juga mengungkapkan ada pencapaian signifikan dalam upaya pemerataan akses digital di seluruh Tanah Air melalui BTS USO, Satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga Palapa Ring.

    “Melalui kerja keras dan kolaborasi berbagai sektor, total sebanyak 27.858 lokasi layanan publik dengan kapasitas (satelit) Satria-1 dan 6.747 desa kini telah terlayani akses internet dan sinyal seluler,” kata perempuan yang akrab disapa Indah ini.

    Tidak hanya menghadirkan sinyal internet, lokasi yang sebelumnya sudah dibangun BTS USO juga ditingkatkan kapasitasnya seiring tingginya kebutuhan mengakses layanan digital di area tersebut.

    Dari koneksinya yang semula 4 Mbps per titiknya, kini pemerintah meningkatkan kapasitas internet menjadi 8 Mbps per titiknya, termasuk di Desa Kalali, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) melalui kerja sama dengan Telkomsat.

    Pemerintah melalui program BTS USO terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara demi mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.

    (agt/agt)

  • Banyak Desa Belum Tersentuh Internet

    Banyak Desa Belum Tersentuh Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Presiden Prabowo Subianto memiliki segudang pekerjaan rumah perihal pemerataan konektivitas. Ratusan titik belum terhubung internet di tengah seluruh proses pelayanan dan laporan pemerintah yang telah berjalan lewat digital.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak. 

    “Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot,” ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. 

    Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

    Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

    “Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara,” ujar Sherly.

    Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.

    Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.

    Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

    Warga mengakses internet

    Lemot

    Sementara itu, Warga Desa Kalali, Kupang, NTT, Yahfed Lasena mengatakan layanan internet di desa kurang cepat. Dia menduga hal tersebut disebabkan makin banyaknya orang yang menggunakan internet. 

    Jika 2 tahun lalu satu rumah hanya memiliki satu smartphone, sekarang satu rumah memiliki empat smartphone. Sementara itu di Desa Kalali hanya terdapat satu pemancar internet dengan kecepatan 4 Mbps dan jangkauan 200 meter.

    Pemancar tunggal itu menjadi rebutan ratusan warga yang ingin belajar, bekerja, dan beraktivitas dari jarak jauh. Alhasil, sebagian dari warga Desa Kalali harus bergadang hingga jam 1 malam untuk bergantian, sekaligus menunggu trafik internet sepi pengguna. Jika sepi, warga dapat mengirim file hingga mendaftar untuk masuk sekolah. Internet berjalan lebih cepat ketika yang menggunakan internet hanya 2-4 orang saja.

    “Mereka bergadang kadang hingga jam 2 malam hanya untuk mengirim laporan atau mengikuti tes online. Mereka datang dari jauh ke sini malam-malam,” ungkap Yahfed kepada Bisnis.

    Yahfed kondisi ini membaik ke depan, agar tidak ada masyarakat yang berebut internet dan seluruh aktivitas di tengah era digital yang cepat ini, berjalan lebih mulus. 

    Sementara itu di Halmahera Barat, Maluku Utara, Kepala Desa Sasur Inkaryanto Saba menyampaikan apresiasi kepada Bakti yang telah membawa akses internet ke Desa Sasur. 

    Namun, dia juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi warganya akibat keterbatasan kapasitas jaringan yang tidak seimbang dengan jumlah pengguna.

    Desa Sasur dan Sasur Pantai saat ini hanya dilayani oleh satu menara telekomunikasi. 

    Jarak antara kedua desa sekitar 300 hingga 400 meter, namun kualitas jaringan di Sasur Pantai sangat lemah. Inkaryanto mencontohkan, untuk mengirim foto lewat WhatsApp, warga harus menunggu hingga dua menit hanya untuk mendapatkan tanda centang satu dan dua. Sementara untuk panggilan telepon, suara yang terdengar sering kali berisik dan tidak jelas. 

    “Ketika kita browsing itu selalu lemot,” tambahnya.

    Internet di Desa Sasur umumnya digunakan untuk mencari informasi dan bermain media sosial. Namun, keterbatasan jaringan membuat pemanfaatan internet belum optimal, termasuk untuk pengelolaan administrasi desa.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G. 

    Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto. 

    “Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid,” kata wanita yang akrab disapa Indah. 

    Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun. 

  • Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas

    Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menginstruksikan operator seluler untuk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kebijakan ini akan difasilitasi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access) yang mendorong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau.

    “Sebagaimana diketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan resmi, Kamis (12/6/2025). 

    Pemerintah mengharapkan upaya ini membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik. Khususnya, fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.

    Menurut data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah (sekitar 190.000 unit) masih belum mempunyai akses internet tetap. Selain itu, 75 persen Puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.

    Terkait dengan hal itu, pemerintah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional. Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain.

    “Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” kata Meutya.

    Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini pun telah melalui konsultasi industri selama lebih dari satu bulan, kata dia.

    Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

  • Transformasi Digital Harus Dibarengi Literasi dan Pemerataan Internet

    Transformasi Digital Harus Dibarengi Literasi dan Pemerataan Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pembangunan infrastruktur digital hingga pelosok negeri harus berjalan beriringan dengan edukasi serta literasi penggunaan internet yang bijak.

    Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal sekaligus menghindari dampak negatif dari penggunaan internet.

    “Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menegaskan bahwa layanan-layanan publik akan dilakukan secara digital. Dan karena itu, kita perlu mempersiapkan sampai ke pelosok hingga pos di perbatasan untuk bisa terkoneksi,” ujar Meutya, Kamis (12/6/2025).

    Meutya menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang besar. Menurutnya, pembangunan digital memerlukan waktu, usaha yang konsisten, dan harus dipastikan berkelanjutan serta didukung kecepatan yang memadai.

    Dia juga menekankan bahwa infrastruktur digital saja tidak cukup tanpa literasi digital yang memadai.

    “Banyak masyarakat ketika infrastruktur turun, belum tahu bagaimana pemanfaatan internet yang baik sehingga kemudian jadi terpapar kepada konten-konten negatif. Jadi saya harapkan agar menggunakan internet dengan baik,” jelasnya.

    Dalam video conference, Meutya Hafid berdialog langsung dengan pelajar dan tenaga pendidik di tiga provinsi, termasuk SD Inpres 9 Halmahera Barat. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan rasa syukurnya atas manfaat besar dari layanan internet BAKTI AKSI di sekolah mereka. “Terima kasih banyak Ibu sudah beri kesempatan kepada kami untuk tampil bersama di sini… sangat luar biasa,” ungkap Nurul.

    Nurul menjelaskan, kehadiran internet sangat membantu kegiatan pendidikan, mulai dari webinar guru hingga pelaksanaan asesmen siswa secara online.

    “Webinarnya kalau jam sekolah berarti kita bisa mengakses internetnya secara online, sehingga bisa secara online kita bisa ikuti, terus anak-anaknya juga pada saat kelas di assesment juga bisa dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

    Pemerintah melalui program BTS Universal Service Obligation (USO) terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Kehadiran konektivitas digital yang diresmikan melalui program BAKTI AKSI menandai kemajuan nyata dalam pemerataan pembangunan digital nasional, sekaligus menjadi fondasi penting bagi masa depan pendidikan dan pelayanan publik di Indonesia.

  • 900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    Bisnis.com, KUPANG — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses internet. Hingga Mei 2025, tercatat sekitar 900 titik di NTT yang masih berstatus blankspot atau belum tersentuh layanan internet. 

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak. 

    “Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot,” ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. 

    Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    “Digitalisasi itu memastikan bahwa orang akan bekerja dengan baik, tidak bocor, dan uang masuk ke kas daerah seoptimal mungkin,” tegas Laka Lena. 

    Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efisiensi pelayanan publik, produktivitas masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

    Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

    Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

    “Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara,” ujar Sherly.

    Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.

    Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.

    Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G. 

    Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto. 

    “Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid,” kata wanita yang akrab disapa Indah. 

    Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun.