Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Prabowo terima kunjungan PM Anwar di Istana, dilanjut pertemuan empat mata

    Prabowo terima kunjungan PM Anwar di Istana, dilanjut pertemuan empat mata

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan upacara kenegaraan di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang.

    PM Anwar Ibrahim, yang turun dari kendaraan yang sama dengan Presiden Prabowo, berjalan bersama-sama menuju mimbar kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dan lagu kebangsaan Malaysia Negaraku.

    Dalam prosesi itu, suara dentuman meriam dari sekitar Istana Merdeka terdengar sebanyak 21 kali sebagai bentuk penghormatan untuk PM Anwar.

    Kedua pemimpin negara itu kemudian berjalan menyusuri karpet biru yang tergelar di pelataran Istana Merdeka untuk memeriksa pasukan.

    Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih kepada PM Anwar dan begitu pun sebaliknya PM Anwar juga memperkenalkan jajaran menterinya kepada Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo dan PM Anwar kemudian berjalan masuk ruang kredensial untuk mengisi buku tamu dan sesi foto.

    Dalam sesi foto bersama, Presiden Prabowo mengulurkan tangannya dan kemudian disambut PM Anwar hingga keduanya berjabat tangan erat.

    Presiden Prabowo kemudian mengajak PM Anwar masuk ke dalam ruang kerja Presiden RI di Istana Merdeka untuk pertemuan empat mata. Pertemuan empat mata itu berlangsung tertutup, tetapi sempat terbuka untuk sesi foto bersama.

    Selepas pertemuan empat mata, Presiden Prabowo dan PM Anwar dijadwalkan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan pernyataan bersama.

    Jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian dalam kunjungan resminya di Jakarta, PM Anwar didampingi Menteri Luar Negeri Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, Menteri Pelaburan, Perdagangan, dan Industri Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pendidikan Tinggi Dato’ Seri Diraja Dr. Zambry bin Abdul Kadir, Menteri Komunikasi Datuk Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil, Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani.

    PM Anwar tiba sekitar pukul 13.00 WIB di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan disambut langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam prosesi penyambutan di Lanud Halim Perdanakusuma, Presiden Prabowo didampingi Menlu Sugiono dan Menteri Investasi Rosan, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Lawatan PM Anwar ke Jakarta merupakan kunjungan balasan, mengingat Presiden Prabowo melawat ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 26–27 Mei 2025.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Regulasi AI di Indonesia Perlu Dipaksakan, Antisipasi Dampak Negatif

    Regulasi AI di Indonesia Perlu Dipaksakan, Antisipasi Dampak Negatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai penerapan regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah penting, yang perlu didorong secara paksa berbasis pada kebutuhan nyata.

    Adapun saat ini pemerintah tengah menyiapkan peta jalan AI sebagai langkah lanjut atas surat edaran AI yang diterbitkan tahun lalu.

    Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno menekankan peningkatan level regulasi, dari sekadar surat edaran menjadi peraturan yang bersifat mengikat (enforcement), harus mempertimbangkan urgensi serta dampak dari penggunaan teknologi AI.

    Menurutnya untuk menuju regulasi yang memiliki daya paksa, diperlukan kasus konkret yang menunjukkan dampak negatif dari AI, seperti konten yang memicu perpecahan sosial.

    “Harus ada case yang mendesak untuk di-enforce gitu. Misalnya soal, apa namanya, berita yang menimbulkan perpecahan, ini langsung ke konten gitu ya, disebabkan oleh AI,” kata Sarwoto saat ditemui usai Symposium & MoU Signing bertajuk “Building a Resilient Digital Indonesia: Integrating AI, Cybersecurity, and Privacy” yang digelar oleh MASTEL bersama Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia di Jakarta pada Kamis (26/6/2025). 

    Mastel juga menyoroti cepatnya perkembangan teknologi AI yang kini digunakan mulai dari jaringan (backroom) hingga ke layanan yang berhadapan langsung dengan publik (frontroom), seperti pemasaran digital dan manajemen media. 

    Sarwoto mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan generasi muda Indonesia dalam mengembangkan teknologi ini.

    Dalam konteks kebijakan kekayaan intelektual (copyright), Sarwoto mengusulkan agar Indonesia mengadopsi pendekatan kerja sama dengan negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengaturan hak cipta AI, seperti Jepang. 

    Menurutnya, banyak institusi lokal yang belum siap dalam memahami kompleksitas teknologi ini.

    Lebih lanjut, MASTEL menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dan lintas budaya dalam membentuk ekosistem regulasi AI yang adaptif. Kegiatan simposium yang melibatkan pemerintah Victoria, Australia, disebut sebagai langkah awal dalam membangun pemahaman bersama.

    “Sebenarnya kalau secara institusi ini, kesempatan yang bagus karena pemerintah Australia, khususnya Victoria, mereka kan sudah lagi membangun kekuatan digitalisasinya itu untuk bisa ditularkan yang lain melalui digital innovation. Ini penting karena khusus yang sesuai topik AI, itu kan larinya ke ketahanan nasional lah,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan roadmap AI nasional ditargetkan rampung pada Juni 2025. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa aturan pertama dalam roadmap ini akan difokuskan pada aspek etika penggunaan AI.

    “Jadi kemungkinan besar, ini sedikit bocoran, bahwa aturan pertama terkait artificial intelligence akan menyangkut dengan etika AI itu sendiri,” kata Meutya beberapa waktu lalu.

    Isu konten berbasis AI yang menyesatkan, seperti gambar penambangan buatan AI di Raja Ampat, juga menjadi perhatian pemerintah. Meutya menegaskan bahwa labeling konten AI menjadi salah satu opsi untuk menjaga etika dan mencegah penyebaran hoaks.

    “Itu yang tadi namanya etika, jadi di beberapa negara yang kami lihat memang harus ada labeling AI. Kalau orang memang lihatnya [AI] untuk menyebarkan hoaks maka dia tidak akan menaruh etika,” ujar Meutya.

  • Ada Internet 100 Mbps, Komdigi Proyeksi Penetrasi Fixed Broadband Naik di Atas 20%

    Ada Internet 100 Mbps, Komdigi Proyeksi Penetrasi Fixed Broadband Naik di Atas 20%

    Bisnis.com, JAKARTA—  Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong percepatan perluasan layanan internet tetap (fixed broadband) berkecepatan tinggi dengan target kecepatan 100 Mbps dan harga yang terjangkau masih berjalan sesuai rencana.

    Program ini utamanya menyasar wilayah yang belum terlayani jaringan serat optik (fiber optic). 

    Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang kepada operator telekomunikasi pada tahun ini.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi, Ismail, mengatakan program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia, yang saat ini baru menjangkau sekitar 21% rumah tangga. 

    Program ini diharapkan mampu meningkatkan penetrasi fixed broadband secara signifikan dalam lima tahun ke depan.

    “Ini kan salah satu cara kita untuk mengejar ketinggalan fixed broadband. Karena [penetrasi] fixed broadband itu kan dikisaran 20 sekian persen rumah yang baru dikoneksi,” kata Ismail ditemui disela acara Symposium & MOU Signing yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Victoria Government di Jakarta pada Kamis (26/6/2025). 

    Menurut Ismail, banyak rumah tangga di segmen menengah dan bawah belum memiliki akses internet tetap karena belum tersedia jaringan atau tarif layanan yang belum terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya solusi yang affordable bagi masyarakat.

    “Jadi ujungnya kami dorong fixed broadband itu untuk menjadi internet murah buat masyarakat,” imbuhnya .

    Ismail menambahkan pemerintah akan mengoptimalkan spektrum 1,4 GHz untuk mendukung layanan Broadband Wireless Access (BWA) yang akan digunakan kali ini sepenuhnya dirancang untuk layanan tetap (fixed), bukan untuk penggunaan bergerak (mobile) seperti yang sempat dicoba pada penerapan sebelumnya. 

    Menurutnya, sistem ini sejak awal memang dibatasi secara teknis agar hanya bisa digunakan di lokasi tetap, tanpa dukungan nomor pelanggan maupun kemampuan handover seperti pada jaringan seluler.

    Dia juga menekankan program ini tidak ditujukan untuk area blank spot yang benar-benar tanpa akses, melainkan wilayah padat penduduk yang sulit dijangkau jaringan fiber karena kendala geografis atau teknis.

    “Jadi ini bukan blank spot yang benar-benar di remote, nggak ada akses sama sekali. Ini kan fixed broadband. Ini yang sudah ada rumah-rumah yang harus dilalui optic dulu, di ujungnya waktu masuk ke perumahan itu kan sulit sampai fiber, kadang-kadang ada yang digang, di mana disitulah dipakaikan wireless,” jelasnya.

    Proyek ini, menurut Ismail, menggabungkan jaringan fiber untuk jalur utama hingga base transceiver station (BTS), dan teknologi wireless hanya digunakan pada jalur akhir ke rumah pelanggan.

    “Ya itu karena dia hanya di ujungnya saja pakai, di belakangnya optic. Jadi sampai di BTS ujung baru pakai wireless, tapi dari belakang BTS sampai ke core itu pakai optic. Itu bisa, kita sudah lakukan, sudah dicoba,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebutkan proyek internet murah ini merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Meutya menyampaikan program ini akan mengadopsi model open access, yakni infrastruktur yang dibangun oleh pemenang lelang wajib dibuka untuk digunakan bersama oleh operator lain.

    “Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” kata Meutya.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menambahkan pemanfaatan spektrum frekuensi akan menjadi solusi alternatif dari penggelaran kabel fiber optic, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

    “Tarifnya pasti murah sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tapi harapannya, kapasitasnya itu 100 Mbps. Itu harapan kami. Itu namanya program internet murah,” kata Wayan usai acara di Makassar pada Senin (16/6/2025).

    Data Komdigi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam layanan internet tetap: sekitar 86% sekolah (190.000 unit), 75% Puskesmas (7.800 unit), dan lebih dari 32.000 kantor desa masih belum memiliki akses internet tetap.

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus melakukan pertemuan di kediamannya di Hambalang, Bogor dengan fokus utama membahas dinamika kondisi global dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

    Teddy mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ingin memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polkam, di kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Teddy melalui rilisnya, Senin (23/6/2025). 

    Lebih lanjut, Letnal Kolonel itu pun menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk merumuskan arah kebijakan strategis guna menjaga stabilitas nasional.

    “Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia, berserta langkah strategis yang harus dipersiapkan,” lanjutnya. 

    Presiden Prabowo, kata Teddy, dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan soliditas antar-lembaga dalam menghadapi gejolak internasional yang berpotensi memengaruhi situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

    Pertemuan di Hambalang ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam bidang strategis pertahanan dan keamanan negara.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025).

    Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, beserta para menteri serta pejabat tinggi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. 

    Terlihat sejumlah pejabat yang hadir mulai dari ⁠Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ⁠Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ⁠Menteri Komdigi Meutya Hafid, ⁠Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ⁠Panglima TNI Agus Subiyanto, ⁠Jaksa Agung ST Burhanuddin, ⁠Kepala BIN Muhammad Herindra dan ⁠Kepala BSSN Hinsa Siburian.

  • Lengkap, Ini Pembahasan Prabowo dan Putin di Rusia

    Lengkap, Ini Pembahasan Prabowo dan Putin di Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, di St. Petersburg, Kamis (19/6/2025). Dalam pertemuan bilateral yang menandai penguatan hubungan strategis kedua negara, keduanya membahas percepatan finalisasi perjanjian dagang bebas Indonesia-Eurasian Economic Union, perluasan kerja sama energi dan pertahanan, serta potensi integrasi sistem pembayaran lintas negara

    Prabowo mengungkapkan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia di organisasi BRICS. Presiden juga menyoroti perkembangan positif hubungan bilateral yang semakin erat, baik di tingkat kepala negara maupun pejabat tinggi. Begitu pula dengan kemajuan kerja sama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, perdagangan, dan sektor strategis lainnya.

    “Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita. Kerja sama di banyak bidang juga sangat baik. Dan perjanjian-perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin. Banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini,” ungkap Prabowo, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Putin menegaskan bahwa hubungan Rusia dan Indonesia terus berkembang secara konsisten terutama di bidang perdagangan, pertanian, eksplorasi luar angkasa, energi, serta kerja sama militer dan teknis. Rusia menganggap Indonesia memiliki peran strategis sebagai anggota BRICS dalam memperkuat kerja sama di kawasan Global South serta mendorong tatanan global yang lebih adil dan inklusif.

    “Hubungan Rusia dan Indonesia berkembang secara konsisten. Volume perdagangan naik. Kami ada banyak perspektif di berbagai bidang, termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Kerja sama di bidang militer dan teknis. Kami ada banyak peluang untuk kerja sama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang,” ujar Putin.

    Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama yang konkret. Salah satunya adalah penyelesaian perundingan Indonesia – Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) yang telah dinyatakan tuntas secara substansial dan ditargetkan ditandatangani pada 2025.

    Selain itu, Indonesia dan Rusia juga membahas terkait potensi kerja sama sistem pembayaran lintas negara, seperti pemanfaatan QRIS dan transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) yang telah tersedia dan siap diimplementasikan secara langsung antarnegara tanpa perlu melalui perantara pihak ketiga seperti Uni Emirat Arab.

    Beralih ke bidang energi, Indonesia menunjukkan minat besar untuk memperluas kerja sama dengan Rusia. Vladimir Putin menyambut positif keinginan tersebut dan mendorong penyelarasan standar teknis melalui Mutual Recognition Agreement (MRA).

    Kerja sama antara Indonesia dan Rusia juga diarahkan pada proyek pengembangan Small Modular Reactor (SMR) serta kolaborasi di bidang farmasi dan penelitian. Pada sektor pertanian dan pangan, Rusia menawarkan kerja sama terkait penyediaan bahan baku pupuk, benih pertanian, dan produk daging ke Indonesia. Sebagai respons, Indonesia mendorong peningkatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke Rusia untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekspor nasional.

    Terkait sektor pariwisata, Prabowo Subianto mengusulkan penambahan slot penerbangan langsung dari Moskow ke Denpasar di luar jadwal tiga kali seminggu yang sudah berjalan. Hal ini dengan mempertimbangkan rute tersebut cukup strategis dengan waktu tempuh sekitar 12 jam nonstop. Penambahan slot penerbangan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara kedua negara dan memperbesar jumlah kunjungan wisatawan asal Rusia ke Indonesia.

    Di bidang pendidikan, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pelajar yang dikirim untuk belajar ke berbagai universitas di Rusia. Kerja sama lainnya mencakup bidang olahraga, terutama bulutangkis, serta berbagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat people-to-people contact antara kedua negara.

    Seperti yang diketahui, kehadiran Prabowo Subianto dalam perhelaran SPIEF 2025 menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis global sekaligus berperan aktif dalam membangun arsitektur ekonomi dunia yang lebih seimbang dan inklusif.

    Dalam lawatannya ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi lainnya. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Diktisaintek Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • MoU dengan Rusia, RI Punya Alternatif PilihanTeknologi di Luar China dan AS

    MoU dengan Rusia, RI Punya Alternatif PilihanTeknologi di Luar China dan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi) mengungkap nota kesepahaman (MoU) yang dijajaki antara Indonesia dan Rusia akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar. Di sisi lain, memberi pilihan alternatif yang lebih bervariasi bagi perusahaan dalam negeri.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan nota kesepahaman yang dilakukan hari ini masih bersifat administratif. Kedepannya, Rusia dan pemerintah Indoensia akan berkoordinasi untuk mengkaji peluang-peluang implementasi pada masing-masing sektor seperti 5G, internet of things (IoT), hingga keamanan siber. 

    Wayan juga mengungkap MoU akan membuat perusahaan Rusia menjajaki kerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam skema business to business (B2B).  

    “Bentuknya apa? cenderung B2B. Semua masih dalam penjajakan namun diikat dengan MoU” kata Wayan kepada Bisnis, Jumat (20/6/2025).

    Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan kerja sama dengan rusia sangat menarik khususnya terkait 5G.

    Kerja sama akan membuat Indonesia memiliki alternatif teknologi dan komponen hardware/software, serta tidak bergantung pada China dan Amerika Serikat. 

    Untuk keamanan siber dan IoT, kata Ian, keduanya dapat bekerja sama membuat platform Rusia-Indonesia. 

    “Indonesia tidak kalah untuk produk 5G, keamanan atau IoT, kita bisa saling bertukar teknologi yang saling menguntungkan. Peluangnya dapat menjual produk bersama atau membagi pasar teknologi 5G, keamanan siber dan IoT,” kata Ian. 

    Adapun mengenai tantangan MoU ini adalah memberi ruang bagi perusahaan Rusia untuk masuk ke Indonesia, di tengah kompleksitas antar vendor perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. 

    Ian menekankan bahwa Indonesia adalah negara non blok, sehingga dapat bekerja sama dengan produsen teknologi manapun baik China, Amerika Serikat, atau Rusia. 

    “Langkah ini tentu saja baik, sambil membuktikan bahwa sikap Indonesia netral,” kata Ian. 

    Sebelumnya,  Indonesia dan Rusia menekan nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dalam pengembangan jaringan 5G, Internet of Things (IoT), tata kelola spektrum frekuensi radio, penguatan keamanan siber, serta penyusunan kebijakan internet yang inklusif.

    Nota kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, menciptakan fondasi jangka panjang untuk transformasi digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

    Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung dimulainya implementasi kerja sama strategis digital antara Indonesia dan Rusia.

    Momen penting ini ditandai dengan prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, yang mempertegas komitmen kedua negara dalam memperluas kolaborasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

    Salah satu dokumen utama yang dipertukarkan adalah MoU antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pejabat tinggi dari masing-masing pihak.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi segera masuk tahap pelaksanaan.

    “Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Sub-Komite Khusus sebagai penggerak utama program digital bersama, termasuk pelatihan SDM, pertukaran teknologi, dan inisiatif konten media kolaboratif,” ujar Meutya dikutip, Jumat (20/6/2025).

  • RI-Rusia Teken MoU Kerja Sama Digital, Cek Daftarnya

    RI-Rusia Teken MoU Kerja Sama Digital, Cek Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Rusia baru saja menandatangani kerja sama di bidang digital. Beberapa sektor dituju dalam kolaborasi ini.

    Mulai dari pengembangan jaringan 5G, Internet of Things (IoT), tata kelola spektrum frekuensi radio, penguatan keamanan siber, serta penyusunan kebijakan internet inklusif. Ada juga program untuk produksi konten digital, seminar bilateral dan pertukaran riset antar-lembaga.

    Dokumen kerja sama ini jadi salah satu dari empat nota penting yang dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara, yakni terkait pendidikan, transportasi lintas negara, digital dan media massa, serta nota kesepahaman investasi antara Danantara dan mitra Rusia.

    Nota kesepahaman berlaku lima tahun dan bisa diperpanjang secara otomatis. Dengan begitu bisa menciptakan fondasi jangka panjang untuk transformasi digital Indonesia inklusif, aman, dan berkelanjutan.

    Dalam kerja sama itu, dua negara juga sepakat membentuk Sub-Komite Khusus. Menteri Komdigi, Meutya Hafid menjelaskan tujuannya untuk menggerakan program digital bersama.

    “Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Sub-Komite Khusus sebagai penggerak utama program digital bersama, termasuk pelatihan SDM, pertukaran teknologi, dan inisiatif konten media kolaboratif,” ujar Meutya dalam keterangan resminya.

    Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan area pelatihan SDM itu cukup luas. Misalnnya sektor pusat data yang tengah berkembang sekarang, dan membutuhkan pakar untuk keamanan, infrastruktur, dan kontrol serta perbaikan.

    “Kerjasama terkait dengan sumber daya manusia di bidang teknologi. Ini juga dikembangkan. Baik yang sifatnya sektoral tadi, bahkan juga AI. AI itu bisa mensuplai untuk berbagai aspek tadi,” jelas Boni di kantor Komdigi.

    Boni menambahkan kerja sama kedua negara itu akan dikembangkan lagi nantinya. “Itu di dalam MOU sifatnya masih kerjasamanya global, terkait dengan, disebutnya adalah komunikasi, telekomunikasi, dan IT. Nanti ada turunannya lagi,” ungkap Boni.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkomdigi Tegaskan Ruang Siber jadi Medan Baru Pertahanan Nasional

    Menkomdigi Tegaskan Ruang Siber jadi Medan Baru Pertahanan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai ruang siber yang menjadi medan tempur baru. Dia pun menyebut, kini ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak hanya datang dari darat, laut, dan udara saja.

    Oleh karena itu, Dalam kuliah umum di Lemhannas RI, Menkomdigi menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan nasional di era digital.

    “Ruang siber adalah jantung pertahanan baru bangsa. Menjaganya berarti menjaga masa depan Indonesia,” tegas Meutya di hadapan peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII di Jakarta dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Dia menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam ruang digital adalah penyebaran hoaks dalam tiga bentuk, yakni misinformation (informasi salah tanpa niat jahat), disinformation (informasi palsu yang sengaja disebarkan), dan malformasi (informasi benar yang digunakan untuk menyudutkan atau mencelakai pihak lain).

    “Hoaks bukan sekadar gangguan informasi, tapi bisa merusak ideologi, memperkeruh politik, dan menghancurkan kohesi sosial,” imbuh Meutya.

    Dia pun menyoroti ancaman serius dari serangan siber seperti ransomware dan kebocoran data. Salah satu contoh konkret adalah peretasan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh kelompok Lock Bit 3.0 yang menuntut tebusan senilai US$20 juta dan mengganggu layanan 15 juta nasabah.

    Meutya juga menekankan bahwa infrastruktur strategis negara, termasuk militer dan lembaga pemerintahan, menjadi sasaran empuk serangan siber. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital adalah keharusan.

    Untuk menghadapi tantangan tersebut, pihaknya telah menerbitkan sejumlah regulasi strategis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi UU ITE, serta Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional.

    Kendati, dia mengatakan bahwa regulasi saja tidak cukup. Meutya mengajak para peserta P3N dan P4N untuk menjadi penggerak edukasi literasi digital di berbagai sektor pemerintahan. 

    “Masyarakat perlu dipahami bahwa internet bisa jadi manfaat, bisa juga mudarat. Di sinilah pentingnya penyuluhan yang konsisten,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Meutya mengajak semua pihak menjaga kedaulatan digital Indonesia dengan semangat kolaboratif. 

    “Mari kita jaga Indonesia, tidak hanya dari darat, laut, dan udara, tetapi juga dari ruang maya,” katanya.

  • Perkuat Diplomasi Digital, Menkomdigi Teken MoU dengan Rusia di Hadapan Prabowo dan Putin – Page 3

    Perkuat Diplomasi Digital, Menkomdigi Teken MoU dengan Rusia di Hadapan Prabowo dan Putin – Page 3

    Dokumen kerja sama ini merupakan satu dari empat nota penting yang dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara, yang meliputi:

    Kerja sama pendidikan tinggi RI–Rusia
    Kerja sama transportasi lintas negara
    Kolaborasi Digital dan Media Massa
    Nota Kesepahaman investasi antara Badan Pengelola Investasi DANANTARA dan mitra Rusia

    Seluruh pertukaran ini diperkuat oleh penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia, yang menjadi tonggak penting arah baru hubungan bilateral kedua negara dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi digital global.

    “Diplomasi digital Indonesia kini bergerak nyata. Kami ingin hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam lanskap digital dunia,” tegas Meutya Hafid.

    Nota kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, menciptakan fondasi jangka panjang untuk transformasi digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

     

  • Indonesia & Rusia Teken MoU Pengembangan 5G, IoT, hingga Keamanan Siber

    Indonesia & Rusia Teken MoU Pengembangan 5G, IoT, hingga Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Rusia menekan nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dalam pengembangan jaringan 5G, Internet of Things (IoT), tata kelola spektrum frekuensi radio, penguatan keamanan siber, serta penyusunan kebijakan internet yang inklusif.

    Nota kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, menciptakan fondasi jangka panjang untuk transformasi digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

    Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung dimulainya implementasi kerja sama strategis digital antara Indonesia dan Rusia.

    Momen penting ini ditandai dengan prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, yang mempertegas komitmen kedua negara dalam memperluas kolaborasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

    Salah satu dokumen utama yang dipertukarkan adalah MoU antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pejabat tinggi dari masing-masing pihak.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi segera masuk tahap pelaksanaan.

    “Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Sub-Komite Khusus sebagai penggerak utama program digital bersama, termasuk pelatihan SDM, pertukaran teknologi, dan inisiatif konten media kolaboratif,” ujar Meutya dikutip, Jumat (20/6/2025).

    Meutya menilai Rusia sebagai mitra strategis karena keberhasilannya menghadirkan layanan internet cepat dan terjangkau bagi 92% penduduknya. Tarif broadband rumah di Rusia berkisar Rp95.000–Rp160.000 per bulan.

    “Sebuah pencapaian yang menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam menjangkau wilayah 3T,” kata Meutya.

    Dokumen kerja sama ini merupakan satu dari empat nota penting yang dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara, yang meliputi:

    1. Kerja sama pendidikan tinggi RI–Rusia,
    2. Kerja sama transportasi lintas negara,
    3. Kolaborasi Digital dan Media Massa

    4. Nota Kesepahaman investasi antara Badan Pengelola Investasi DANANTARA dan mitra Rusia.

    Seluruh pertukaran ini diperkuat oleh penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia, yang menjadi tonggak penting arah baru hubungan bilateral kedua negara dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi digital global.

    “Diplomasi digital Indonesia kini bergerak nyata. Kami ingin hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam lanskap digital dunia,” tegas Meutya Hafid.