Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Komdigi Siapkan Infrastruktur

    Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat Didanai Kemensos, Komdigi Siapkan Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Wayan menjelaskan apabila di lokasi sekolah belum terdapat jaringan FO, Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Sejauh ini, dua sekolah percontohan telah terhubung dengan jaringan FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul dengan kecepatan 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan internet 100 Mbps. Koneksi tersebut telah mendukung aktivitas belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menambahkan, penyediaan layanan internet di SR merupakan bagian dari konsep smart school yang digagas Presiden Prabowo. Konsep ini menempatkan teknologi dan konektivitas sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat akan dilangsungkan pada 14 Juli 2025 dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Bukan Komdigi, Anggaran Internet Sekolah Rakyat Ada di Kemensos

    Bukan Komdigi, Anggaran Internet Sekolah Rakyat Ada di Kemensos

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa pogram internet cepat Sekolah Rakyat sudah diputuskan akan didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Komdigi dalam hal ini hanya bertugas memastikan infrastruktur mendekat ke sekolah-sekolah rakyat dan menjaga kualitas layanannya sesuai kapasitas yang diberikan.

    “Kami Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke sekolah rakyat. Dan menjaga quality of servicenya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan.

    Dikabarkan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyerahkan langsung bantuan layanan internet cepat bagi dua sekolah rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Sekolah rakyar di kabupaten Sleman menerima layanan internet 100 Mbps untuk mendukung 75 siswa dari tiga rombongan belajar, sementara di kabupaten Bantul mendapat dukungan 200 Mbps yang akan digunakan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di Yogyakarta.

    Rencananya, program Sekolah Rakyat akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Biar Internet RI Makin Kencang, Infrastruktur Jaringan 5G Bakal Diperluas

    Biar Internet RI Makin Kencang, Infrastruktur Jaringan 5G Bakal Diperluas

    Jakarta –

    Meski jaringan 5G sudah dikomersialisasikan sejak pertengahan 2021, perkembangan jaringan generasi seluler kelima itu seakan masih jalan di tempat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meningkatkan pembangunan infrastruktur jaringan 5G.

    Upaya tersebut merupakan salah satu perintah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang mengintruksikan seluruh jajaran Komdigi untuk bergerak cepat dan serempak.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan dari sisi infrastruktur yang akan digenjot itu terkait sinyal 5G.

    “Kita karena punya sumber daya frekuensi, ya frekuensi 5G-nya akan kita juga rilis, tapi kita lihat dulu bagaimana perencanannya,” ujar Wayan saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Untuk diketahui, dibutuhkan alokasi lebar pita 100 MHz untuk mendapatkan pengalaman koneksi internet cepat 5G. Sedangkan saat ini operator seluler masih membagikan sumber daya frekuensi yang mereka gunakan untuk layanan 4G dan 5G. Alhasil, layanan 5G yang ada sekarang belum optimal.

    Adapun beberapa waktu lalu, Komdigi menyebutkan cakupan sinyal 5G di Indonesia baru 4,44% sejak diperkenalkan ke publik empat tahun lalu. Hal ini yang akan difokuskan Komdigi untuk ditingkatkan lagi cakupan jaringan 5G di Tanah Air.

    Ada empat pita frekuensi yang dipersiapkan oleh Komdigi untuk diseleksi di 2025, yaitu di antaranya di band 700 MHz, 1,4 GHz, 2,6 GHz, dan 26 GHz.

    Sebagai informasi, pita frekuensi 700 MHz mempunyai digital dividen 112 MHz hasil penerapan penghentian siaran TV analog dan dialihkan TV digital atau dikenal dengan Analog Switch Off (ASO). Dari 112 MHz itu, 2 x 45 MHz atau 90 MHz dialokasikan untuk layanan telekomunikasi.

    Komdigi juga menyiapkan frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz yang dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau atau layanan internet cepat tetap nirkabel.

    Kemudian, frekuensi 26 GHz pada rentang 24,25 – 25,85 GHz yang nanti ditujukan untuk keperluan penyelenggara jaringan bergerak seluler. Selain itu, yang terbaru Komdigi ingin seleksi spektrum 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz di rentang 2500-2690 MHz dengan moda TDD untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler juga di tahun ini.

    “Kalau 700 MHz kan masih peningkatan penetrasi untuk seluler juga, tapi bukan, ya dari sisi teknis dia belum, mungkin di 4G lah. Tapi kita di 2,6 GHz untuk 5G,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • 200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    200 Sekolah Rakyat yang Dialiri Internet 100 Mbps akan Dibiayai Kemensos

    Jakarta –

    Sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan mendapatkan kecepatan internet 100 Mbps. Koneksi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan didanai oleh langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Jadi, internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos),” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Penyediaan koneksi internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat merupakan kewajiban Kementerian Komdigi. Nantinya internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar di era digital seperti saat ini.

    “Kami, Komdigi, hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga Quality of Service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan. Tapi rata-rata ingat, karena kebutuhannya untuk Sekolah Rakyat. Artinya apa? Itu fixed broadband juga, bukan seluler, kalau coverage kan selular,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beberapa waktu meninjau kesiapan internet ngebut di dua Sekolah Rakyat di Yogyakarta, yakni Sekolah Rakyat Menengah 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengan Atas 20 Kabupaten Sleman.

    Dengan adanya internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, pemerintah menyebutkan akan menciptakan pendidikan berbasis digital, di mana hal itu sejalan dengan agenda besar pemerintah terkait transformasi digital nasional.

    Direncanakan Sekolah Rakyat akan mulai dibuka Agustus hingga September 2025. Kemensos mengatakan fasilitas pendidikan tersebut memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap program prioritas Prabowo.

    “Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dengan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.

    Selama masa rintisan, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada Pemda.

    (agt/rns)

  • 48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying, Menkomdigi: Sulit Terdeteksi

    48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying, Menkomdigi: Sulit Terdeteksi

    48 Persen Anak Jadi Korban Cyberbullying, Menkomdigi: Sulit Terdeteksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
    Meutya Hafid
    mengungkapkan bahwa 48 persen anak-anak yang pernah mengakses internet mengaku mengalami perundungan di dunia maya, atau
    cyberbullying
    .
    Menurut Meutya, fenomena perundungan digital sebagian besar terjadi di ranah privat, seperti ruang percakapan pribadi atau grup pertemanan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pendeteksian dan penanganannya.
    “Yang dilakukan oleh Komdigi adalah tentu mendeteksi sekaligus juga melakukan
    take down
    jika kita temukan ada konten-konten yang berisikan
    cyberbullying
    ,” kata Meutya saat menghadiri acara private screening film ”
    Cyberbullying
    ” di
    Jakarta
    , Jumat (4/7/2025).
    “Namun demikian, karena ini banyak terjadi di ranah privat, pertemanan, ini agak sulit dideteksi. Meskipun tetap masih bisa,” lanjutnya.
    Meutya menekankan bahwa
    edukasi digital
    yang masif menjadi kunci utama dalam mencegah dan mengurangi dampak perundungan siber terhadap anak-anak.
    “Yang paling penting di luar melakukan
    take down
    adalah edukasi yang masif. Karena sekali lagi, kita dukung film ini dan kita harapkan juga tidak hanya di Jakarta, tapi bisa ditonton di banyak daerah di Indonesia,” jelasnya.
    Ia menambahkan bahwa tingkatan perundungan yang dialami anak-anak beragam, namun sekecil apa pun bentuknya tetap membawa dampak psikologis yang serius.
    “Anak-anak yang masuk ke internet, 48 persen mengaku pernah mengalami perundungan online dengan segala tingkatan,” kata dia.
    “Ada yang besar, ada yang kecil. Namun ini amat memprihatinkan, karena secara emosional dan psikis amat mengganggu,” tegas Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahaya Mengintai Anak RI di Internet, Menteri Meutya Ungkap Datanya

    Bahaya Mengintai Anak RI di Internet, Menteri Meutya Ungkap Datanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memerangi kejahatan siber, khususnya perundungan digital atau cyberbullying yang kian mengancam anak-anak Indonesia.

    Dalam peluncuran film edukasi Cyberbullying, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkap data bahwa 48% anak Indonesia yang mengakses internet mengaku pernah mengalami perundungan online.

    “Jadi ini yang kita lihat bahwa memang permasalahan perundungan online atau cyberbullying adalah masalah yang cukup serius,” ujar Meutya saat ditemui di mal Grand Indonesia, Jakarta, Kamis(4/7/2025).

    Meutya menegaskan, langkah utama Komdigi dalam menangani masalah ini adalah deteksi dini dan take down konten yang mengandung unsur cyberbullying.

    Namun ia mengakui, tantangan terbesar justru datang dari sifat perundungan yang kerap terjadi di ruang privat seperti grup pertemanan atau percakapan personal.

    “Sehingga yang paling penting di luar melakukan take down adalah edukasi yang masif. Karena sekali lagi kita dukung film ini dan kita harapkan juga tidak hanya di Jakarta tapi bisa juga ditonton di banyak daerah di Indonesia,” kata Meutya.

    Dukungan juga datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang mengingatkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan pihaknya.

    “Dan yang paling banyak adalah kekerasan emosional. Jadi film ini mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada semua pihak bahwa bullying itu tidak boleh ada lagi dimanapun, kapapun, oleh siapapun,” tegas Arifah.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menyebut cyberbullying bukan sekadar kenakalan anak-anak, melainkan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

    “Kita bukan hanya diharapkan bijak dengan jari-jari kita ini, tetapi sadar akan konsekuensi dan sadar bahwa ini tentu mengancam. Tumbuh-kembang seseorang, rasa kemanusiaan seseorang,” ujar Ai.

    Ia juga menekankan pentingnya intervensi sosio-psikologis dan edukasi berkelanjutan agar masyarakat semakin sadar akan dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan di dunia maya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) siap mendukung program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah. 

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses digital dengan menghadirkan jaringan andal untuk mendorong inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. 

    Pihaknya melihat keberhasilan upaya ini turut bergantung pada mekanisme infrastruktur yang tepat. 

    “Hal tersebut untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pengembangan jaringan yang optimal kedepan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Kamis (3/7/2025). 

    Buldansyah mengatakan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan secara adil, efisien, dan berdampak positif bagi semua pihak.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya. 

    Wayan menambahkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Minta Jajaran Gercep Atur Pengembangan AI dan Tata Kelola Internal – Page 3

    Menkomdigi Meutya Hafid Minta Jajaran Gercep Atur Pengembangan AI dan Tata Kelola Internal – Page 3

    Salah satu fokus utama arahan Menkomdigi Meutya Hafid adalah konsolidasi lintas kementerian terkait pengembangan AI nasional.

    Kementerian Komdigi telah mengambil langkah proaktif dengan mengumpulkan perwakilan dari 39 kementerian dan lembaga.

    Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan menyusun peta jalan AI di Indonesia secara komprehensif.

    Meutya Hafid menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi yang terjalin antar kementerian dan lembaga. Ia berharap upaya ini dapat memperkuat sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem AI di Indonesia.

    Dengan adanya kesamaan visi dan tujuan, diharapkan implementasi AI di berbagai sektor dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

    “Kemarin kita mengumpulkan 39 K/L, mau duduk bersama, itu juga sesuatu yang perlu kita apresiasi, artinya alignment di bidang AI mudah-mudahan bisa terjaga,” ujar Meutya Hafid. 

  • Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat, XLSMART Berharap ada Regulasi dan Insentif

    Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat, XLSMART Berharap ada Regulasi dan Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah.

    Head of External Communications XLSMART, Henry, mengatakan pihaknya berharap adanya dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai regulasi yang bisa menciptakan terwujudkan ekosistem yang berkelanjutan bagi industri

    “Termasuk kebijakan yang menjamin adanya equal playing field, kemudahan perizinan serta insentif regulatory charges dan stimulus untuk kolaborasi dengan stakeholders terkait,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Selasa (1/7/2025).

    Henry memastikan  XLSMART berkomitmen mendukung pemerataan akses internet, khususnya di wilayah yang belum terjangkau, melalui investasi pada teknologi 4G dan 5G. Serta optimalisasi spektrum frekuensi dan meaningful broadband coverage dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan. 

    “Tidak hanya kecepatan, tapi juga kestabilan dan keberlanjutan industri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya. 

    Wayan mengungkapkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • APJII Soroti Keberlanjutan Program Internet Cepat 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    APJII Soroti Keberlanjutan Program Internet Cepat 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menaruh harapan agar program penyediaan internet cepat hingga 100 Mbps di Sekolah Rakyat (SR) dapat berjalan secara berkelanjutan. 

    Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam menilai inisiatif ini harus dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri, khususnya penyelenggara jasa internet (ISP) lokal. 

    Dia menyebut, ada sejumlah kegagalan dalam akselerasi pengadaan internet di masa lalu akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan model bisnis yang tepat.

    “Kami sudah mencatat beberapa kegagalan akselerasi pengadaan internet hanya karena ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan model ini,” kata Zulfadly saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memastikan apakah penyediaan layanan internet akan diberikan kepada satu perusahaan besar atau didistribusikan ke ISP-ISP setempat. 

    Dia menegaskan, apabila hanya satu penyelenggara yang ditunjuk, maka pemerintah tidak akan memiliki kepekaan terhadap ekosistem yang telah diatur dalam regulasi. 

    Zulfadly juga menekankan pentingnya program ini menghasilkan manfaat tidak hanya bagi pengguna akhir, tetapi juga bagi para penyelenggara internet tanpa unsur monopoli.

    Lebih jauh, dia menyoroti bahwa penyediaan internet cepat seharusnya disertai dengan peningkatan literasi digital agar dapat mendorong inovasi, bukan sekadar konsumsi layanan.

    “Kita juga tahu orang Indonesia ketika diberikan fasilitas, malah akan menjadi penikmat fasilitas. Bukan menjadikan fasilitas sebagai landasan untuk menghasilkan inovasi. Artinya, bahwa penting literasi setelah kecepatan internet diberdayakan,” ungkap Zulfadly.

    Menkomdigi Meutya Hafid mengecek kecepatan internet di salah satu Sekolah Rakyat di Yogyakarta

    Dia menambahkan, program SR tidak akan mempengaruhi persaingan di industri fixed broadband asalkan pemerintah membagi instalasi secara merata kepada ISP sesuai kapabilitas dan zona daerah masing-masing. Skema ini diyakini mampu memperkuat infrastruktur dan layanan teknis secara lokal.

    “Kekuatan infrastruktur masing-masing Penyelenggara berbeda-beda. Ada yang kuat di Jawa namun tidak kuat di Sumatera. Berdasarkan hal tersebut, maka model bisnis terbaik adalah prioritaskan Penyelenggara dari lokal daerah tersebut,” katanya .

    Senada, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menegaskan pentingnya pemerataan akses internet berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia menilai kecepatan minimal 100 Mbps kini menjadi standar global yang juga harus diadopsi Indonesia jika ingin bersaing dalam ekonomi digital.

    “Layanan internet harus disediakan secara merata di seluruh Indonesia dan berkecapatan tinggi. Banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, sudah menetapkan kecepatan minimal 100 Mbps. Dan kalau nggak mau tertinggal dari persaingan ekonomi digital global, Indonesia juga harus merata,” kata Heru kepada Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, atau yang dirinya sebut dengan kerja sama penta-helix, melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media.

    “Sebab kalau semua dikerjakan pemerintah pasti gagal, sebab SDM terbatas dan anggaran juga terbatas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menyediakan akses internet cepat di dua SR di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. SR di Sleman mendapatkan koneksi 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa, sedangkan SR di Bantul menerima koneksi 200 Mbps untuk 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan  dua sekolah tersebut nantinya didesain sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto adalah yakni menjadi smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto mengatakan internet 100 Mbps akan hadir di 100 titik Sekolah Rakyat. 

    Komdigi mendapat penugasan langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) terkait program SR untuk memastikan ketersediaan jaringan internet di seluruh lokasi SR.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat, dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis.

    Dia menambahkan, apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, maka Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk memastikan kabel fiber optik ditarik hingga ke titik sekolah. Menurut Wayan, program ini juga memprioritaskan SR yang berada di wilayah belum terjangkau jaringan FO.

    “Sehingga ketika SR beroperasi, di semua lokasi SR sudah terdapat jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk layanan internet dengan kecepatan 100 Mbps,” jelasnya.