Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Pengaktifan 87% Menara Telekomunikasi di Aceh yang Sudah Diperbaiki Terhambat Listrik

    Pengaktifan 87% Menara Telekomunikasi di Aceh yang Sudah Diperbaiki Terhambat Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan sebagian besar menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) telekomunikasi di Aceh telah diperbaiki pascabencana banjir dan longsor besar yang terjadi pada 26 November 2025. Namun, pemulihan jaringan di provinsi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait pasokan listrik.

    Meutya menyebut sedikitnya sudah 87,8% menara pemancar selesai diperbaiki. Dia juga menyebut proses pemulihan BTS di Aceh berjalan lebih lambat dibandingkan dua provinsi lain yang turut terdampak bencana, yakni Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Di Sumatra Utara, pemulihan BTS telah mencapai 97%, sedangkan di Sumatra Barat mencapai 99 persen.

    Ia memerinci, total menara BTS yang terdampak bencana di Aceh mencapai 3.735 unit. Hingga kini, sebanyak 3.283 BTS atau 87,8% telah selesai diperbaiki. Meski demikian, sebagian besar menara tersebut belum dapat beroperasi karena belum tersedianya aliran listrik yang stabil.

    “Namun tentu nyalanya diperlukan aliran listrik yang stabil atau genset,” ungkap Meutya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dia juga menyebut saat ini tersisa 452 menara BTS atau sekitar 12% dari total di Aceh belum pulih karena masih dalam tahap perbaikan atau belum dapat dijangkau. Meutya menegaskan bahwa meskipun tingkat pemulihan telah mendekati 90%, operasional BTS tetap bergantung pada ketersediaan listrik.

    “Jadi sekali lagi BTS yang recover 87%, namun sekali lagi catatan untuk bisa beroperasi melihat dari ketersediaan listrik yang stabil,” ujar mantan Ketua Komisi I DPR itu.

    Di sisi lain, Meutya menyebut saat ini terdapat 2.194 menara BTS yang sudah berstatus operasional. Namun, sejumlah daerah seperti Bener Meriah, Takengon, dan Aceh Tamiang masih memerlukan penanganan lanjutan.

    Untuk mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Digital telah meminta operator telekomunikasi menambah pengiriman genset agar BTS yang telah diperbaiki dapat segera berfungsi.

    “Solusi sementaranya adalah kami dorong untuk pengiriman genset lebih banyak lagi. Kami selalu mengimbau untuk percepatan-percepatan terus di tengah kondisi yang masih sulit, mereka commit. Jadi kalau melihat targetnya kapan ya mungkin tadi yang kami sampaikan, juga bergantung kepada ketersediaan lainnya, termasuk listrik,” kata Meutya

  • Pemulihan BTS Aceh Terdampak Banjir Capai 87,8%, Operator Diminta Tambah Genset

    Pemulihan BTS Aceh Terdampak Banjir Capai 87,8%, Operator Diminta Tambah Genset

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut 87,8% menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) di Aceh sudah diperbaiki setelah terdampak bencana banjir dan longsor pada 26 November 2025 lalu. 

    Meutya menyebut pemulihan menara BTS di Aceh tidak secepat dari dua provinsi lainnya yang turut terdampak bencana, yakni Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bahkan, pemulihan menara BTS di Sumatra Utara sudah mencapai 97%, sedangkan Sumatra Barat 99%. 

    Meutya memerincikan bahwa total menara BTS yang terdampak pada 26 November 2025 sebanyak 3.735 menara. Sampai dengan saat ini, jumlah yang sudah pulih mencapai 3.283 BTS atau 87,8%. Akan tetapi, kondisinya belum menyala. 

    “Namun tentu nyalanya diperlukan aliran listrik yang stabil atau genset,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Sementara itu, total menara BTS yang belum pulih mencapai 452 unit akibat belum diperbaiki atau belum bisa dijangkau. Jumlahnya setara dengan 12% dari total menara pemancar yang ada di Aceh. 

    “Jadi sekali lagi BTS yang recover 87%, namun sekali lagi catatan untuk bisa beroperasi melihat dari ketersediaan listrik yang stabil,” terang mantan Ketua Komisi I DPR itu. 

    Di sisi lain, terdapat 2.194 menara BTS yang saat ini dalam status operasional. Adapun daerah-daerah di Aceh seperti Bener Meriah, Takengon dan Aceh Tamiang diakui memerlukan tindakan lebih lanjut.

    Dari pihak operator telekomunikasi, Meutya menyebut telah meminta para operator untuk mengirim lebih banyak genset agar menara BTS yang sudah diperbaiki bisa langsung menyala. 

    “Solusi sementaranya adalah kami dorong untuk pengiriman genset lebih banyak lagi. Kami selalu mengimbau untuk percepatan-percepatan terus di tengah kondisi yang masih sulit, mereka commit. Jadi kalau melihat targetnya kapan ya mungkin tadi yang kami sampaikan, juga bergantung kepada ketersediaan lainnya, termasuk listrik,” pungkas Meutya.

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna bahas bencana dan libur akhir tahun

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna bahas bencana dan libur akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin untuk membahas penanganan bencana serta kesiapan pemerintah menghadapi periode libur akhir tahun.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Sejumlah menteri tampak memasuki kompleks Istana Kepresidenan secara bertahap, mulai pukul 14.30 WIB untuk mengikuti sidang kabinet paripurna tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sidang kabinet paripurna ini akan membahas tentang penanganan bencana Sumatera dan liburan akhir tahun.

    “Ada Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana. Tentunya kita ingin mendengar arahan Bapak Presiden terkait berbagai isu, termasuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera utara, Sumatera Barat dan juga hal-hal lain yang juga penting menjelang tahun baru, Nataru (Natal dan tahun baru). Ini saya rasa juga menjadi bagian yang perlu dikawal bersama-sama,” kata AHY.

    Selain AHY, sejumlah pejabat yang telah tiba di antaranya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo, pada Minggu (14/12), memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk membahas mengenai penanganan bencana Sumatera dan libur akhir tahun.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan kebutuhan seluruh pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terpenuhi, terutama untuk air bersih dan toilet portabel.

    Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut.

    Kepala Negara juga memerintahkan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi sehingga mereka tidak lagi menempati tenda-tenda pengungsian.

    Prabowo juga memberi instruksi kepada jajarannya mengenai kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun, mulai dari perkembangan stabilitas ketahanan pangan hingga harga kebutuhan pokok.

    Presiden juga memerintahkan adanya pemberian insentif untuk beberapa sektor, seperti pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya.

    Selain itu turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di tanah air, termasuk bea cukai dan pajak.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepanjang 2025, Kemkomdigi Terima 300 Lebih Laporan Penipuan Kerja PMI

    Sepanjang 2025, Kemkomdigi Terima 300 Lebih Laporan Penipuan Kerja PMI

    Sepanjang 2025, Kemkomdigi Terima 300 Lebih Laporan Penipuan Kerja PMI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pihaknya menerima lebih dari 300 laporan penipuan kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Januari hingga Desember 2025.
    “Kalau dihitung dari bulan Januari hingga Desember, kami sudah menerima 300 lebih laporan terkait
    penipuan
    yang berkaitan dengan PMI. Paling banyak itu adalah lowongan kerja yang diduga fiktif dan ilegal,” kata Meutya, di kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
    Meutya menuturkan, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian P2MI ini membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen menangani maraknya penipuan terhadap PMI.
    Bersama Kementerian P2MI, Kemkomdigi akan lebih cepat untuk menutup (
    take down
    ) konten-konten atau lowongan pekerjaan yang diduga merupakan penipuan.
    “Kami berharap bisa memperkuat kanal-kanal laporan, kanal-kanal aduan, baik dari PMI maupun juga dengan Kementerian P2MI, agar bisa kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif lagi untuk melakukan
    take down
    terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita,” ucap dia.
    Bukan cuma lowongan pekerjaan fiktif, kata Meutya, pihaknya juga membersihkan ruang digital sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
    Pembersihan ruang digital itu dilakukan untuk menekan angka penggunaan judi
    online
    (judol).
    “Arahan dari Pak Presiden terkait judi
    online
    . Ini mungkin nanti juga banyak sasarannya kepada para PMI, jadi ini juga yang harus kita jaga betul. Karena kasihan, sudah capek-capek bekerja, kemudian uangnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti judi
    online
    ,” ucap dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri P2MI Mukhtarudin juga mengakui bahwa PMI ilegal berangkat karena tertipu melalui iklan di media sosial.
    “Memang, kebanyakan, kita mau jujur saja, korban-korban dari Pekerja Migran yang ilegal ini, mereka itu tertipu, ditipu oleh iklan-iklan yang ada di media sosial,” tutur dia.
    Mukhtarudin berharap, Kemkomdigi dapat membantu mendukung kebijakan serta penanganan konten ilegal di ruang digital.
    “MoU ini bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga harus kita
    follow up
    dalam kegiatan program ke depan yang lebih dirasakan oleh pekerja migran,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen

    Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen

    Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, akses komunikasi di Provinsi Sumatera Utara, hampir sepenuhnya pulih usai banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
    Per Sabtu (13/12/2025), sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS atau 97,8 persen telah kembali beroperasi. Hal ini memungkinkan warga mengakses informasi darurat dan berkomunikasi dengan keluarga.
    “Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatra Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya saat menghadiri zikir akbar dan doa bersama warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, melansir keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).
    Meutya menyampaikan bahwa pemulihan jaringan menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi bencana. Oleh karena itu,
    Kemkomdigi
    akan memastikan pemulihan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil.
    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kemkomdigi menyalurkan bantuan berupa 6,5 ton paket beras, minyak, dan biskuit kepada 2.000 warga Kecamatan Sunggal.
    “Selain bantuan barang, kami juga menyediakan posko bersama berupa media center serta posko layanan psikososial untuk memulihkan keceriaan anak-anak,” kata Meutya.
    Kegiatan juga diisi dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Maulana dan diikuti masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah.
    Meutya mengajak masyarakat untuk tetap saling peduli dan menguatkan.
    “Setiap ada ujian pasti ada kemudahan. Karena itu kita semua harus saling bantu dan saling mendoakan,” ujar Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi: Pemulihan Akses Komunikasi di Sumut Capai 97 Persen

    Menkomdigi: Pemulihan Akses Komunikasi di Sumut Capai 97 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan, akses komunikasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hampir sepenuhnya pulih setelah sempat terganggu akibat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah.

    Hingga Sabtu (13/12/2025), pemulihan jaringan telekomunikasi telah mencapai 97,8 persen. Dari 4.368 menara base transceiver station (BTS) yang ada di Sumut, sebanyak 4.273 BTS dilaporkan kembali beroperasi secara normal. Capaian ini dinilai krusial untuk mendukung komunikasi warga, khususnya dalam mengakses informasi darurat dan menjalin kontak dengan keluarga.

    “Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatera Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya dalam keterangan resmi tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri zikir akbar dan doa bersama warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Meutya menegaskan pemerintah menyadari pemulihan jaringan komunikasi merupakan kebutuhan mendesak dalam situasi kebencanaan. Akses telekomunikasi yang stabil dinilai sangat penting untuk mendukung koordinasi penanganan darurat, distribusi bantuan, serta penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.

    Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan pemantauan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil dan seluruh infrastruktur telekomunikasi berfungsi optimal.

    Selain fokus pada pemulihan jaringan, Kemenkomdigi juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Pada kesempatan yang sama, kementerian membagikan bantuan logistik berupa 6,5 ton paket beras, minyak goreng, dan biskuit kepada sekitar 2.000 warga di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

    Meutya menegaskan, Kemenkomdigi berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik, tetapi juga dukungan fasilitas, termasuk pendirian posko informasi serta layanan psikososial bagi warga yang membutuhkan.

    Langkah percepatan pemulihan akses komunikasi dan penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Sumatera Utara bangkit lebih cepat dari dampak banjir bandang, sekaligus memastikan kebutuhan informasi dan komunikasi tetap terpenuhi selama masa pemulihan.

  • Pemerintah Tengah Percepat Konektivitas Internet

    Pemerintah Tengah Percepat Konektivitas Internet

      MEDAN – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan percepatan konektivitas internet hingga mencapai 100 persen.

    Menkomdigi juga memperkenalkan visi arah digital Indonesia yang kini mengusung konsep terhubung, tumbuh, dan terjaga atau 3T.

    “3T kita ganti menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Artinya, semuanya harus inklusif,” ujar Meutya usai Roketin Generasi Tunas Digital di SMA Swasta Dharmawangsa Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

    Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyediakan layanan internet gratis di sekolah.

    Hal ini sebagai bentuk komitmen memastikan seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi digital.

    “Program ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan digital antarsekolah maupun antarwilayah,” kata Surya.

    Wagub menyebutkan, penyediaan internet gratis ini merupakan upaya Pemprov Sumut mendorong pemerataan akses pendidikan digital, khususnya daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan jaringan internet.

    “Penyediaan internet gratis ini juga merupakan upaya untuk memperkecil kesenjangan digital antarsekolah dan antardaerah perkotaan dengan daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses internet yang memadai,” ujar Surya.

    Menurutnya, kehadiran internet gratis ini tidak hanya membantu siswa dalam memperoleh sumber belajar yang lebih luas, tetapi juga memberi ruang bagi para guru di wilayah Sumatera Utara untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif.

    Ia menegaskan, pembangunan ekosistem digital tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, namun dukungan dunia usaha, komunitas, sekolah, guru, orang tua hingga peserta didik sangat dibutuhkan.

    “Kami menyadari bahwa pembangunan ekosistem digital tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan dukungan semua pihak,” katanya.

    Surya menambahkan, masa depan digital Sumut tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kuatnya komitmen bersama dalam membimbing dan melindungi generasi muda.

    Wagub juga menekankan pentingnya literasi dan keamanan digital bagi generasi muda, mengingat teknologi tidak hanya mengubah cara bekerja dan belajar, tetapi juga cara berpikir dan berinteraksi.

    “Kita ingin memastikan, ketika mereka mengakses teknologi, mereka melakukannya dengan aman, menggunakan internet dengan bijak, serta berkreasi secara produktif dan bertanggung jawab,” tutur Surya.

  • Pemulihan BTS Sumut-Sumbar Hampir Tuntas, Aceh Terkendala Listrik

    Pemulihan BTS Sumut-Sumbar Hampir Tuntas, Aceh Terkendala Listrik

    Jakarta, Beritasatu.com – Upaya pemulihan layanan telekomunikasi di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh terus berjalan. Dua provinsi pertama menunjukkan perkembangan signifikan, sementara Aceh masih menghadapi kendala utama berupa pasokan listrik yang belum stabil.

    Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada Rabu (10/12/2025) menunjukkan jumlah menara base transceiver station (BTS) yang terdampak bencana turun menjadi 2.637 unit, dari sebelumnya 3.380 unit pada puncak gangguan 2 Desember 2025. Sebanyak 743 BTS yang telah kembali menyala memungkinkan lebih banyak warga menghubungi keluarga dan mengakses informasi darurat.

    Di Sumatera Utara, 9.292 dari 9.612 BTS telah kembali beroperasi atau mencapai tingkat pemulihan 96,67%. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat pemulihan 99,20% setelah 3.709 dari 3.739 BTS aktif kembali.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, pemulihan infrastruktur komunikasi menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Ia menyebut akses komunikasi krusial untuk proses penyelamatan, distribusi bantuan, hingga pemulihan sosial di lapangan.

    “Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi kabar dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujar Meutya dalam keterangan di kantor Kemenkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

    Berbeda dengan dua provinsi lainnya, Aceh masih tertinggal dalam pemulihan jaringan akibat padamnya aliran listrik di banyak lokasi. Dari 3.414 BTS, baru 1.127 unit atau 33,01% yang kembali beroperasi. Sebanyak 2.287 BTS belum dapat aktif karena jaringan listrik yang belum pulih.

    Meutya menjelaskan, operator seluler bekerja sama dengan PLN untuk mempercepat pemulihan listrik di daerah terdampak sekaligus memperbaiki infrastruktur BTS yang mengalami kerusakan.

    “Pemulihan jaringan di Aceh memang masih terkendala padamnya aliran listrik. Operator seluler, PLN, dan semua pihak terkait tengah bekerja keras saat ini untuk memastikan pasokan listrik kembali normal,” katanya.

    Sebagai langkah darurat, pemerintah meningkatkan dukungan teknis berupa penyediaan genset dan perangkat akses internet satelit. Hingga kini, 18 titik akses Satria-1 telah berfungsi, sementara 88 perangkat Starlink telah didistribusikan ke tiga provinsi, yakni Aceh (27 unit), Sumatera Utara (27 unit), dan Sumatera Barat (34 unit).

    “Fokus kami memastikan warga dapat berkomunikasi tanpa hambatan,” pungkas Meutya.

  • Menkomdigi Sebut Pemulihan Layanan Telekomunikasi Aceh Masih 40 Persen

    Menkomdigi Sebut Pemulihan Layanan Telekomunikasi Aceh Masih 40 Persen

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pemulihan layanan telekomunikasi pascabencana banjir dan longsor di wilayah Aceh. 

    Menurut Meutya, ada beberapa faktor yang membuat pemulihan di Aceh cukup sulit, di antaranya adalah karena ketersediaan listrik dan juga gangguan transmisi. 

    “Mungkin fokus kita sekarang ke Aceh. Untuk Sumut (Sumatera Utara) kita sudah 98 persen. Kemudian Sumbar (Sumatera Barat) lebih baik lagi, sudah di 99 persen,” kata Meutya dalam perayaan Natal Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) pada Kamis, 11 Desember. 

    Meutya juga menyatakan bahwa pemulihan konektivitas berbasis tower di wilayah Aceh yang terdampak masih sekitar 40 persen. 

    “Konektivitas basis tower ya teman-teman. Jadi bukan basis satelit. Basis tower itu kurang lebih 40 persen. Jadi ini yang memang PR kita untuk menaikkan segera. Karena memang konektivitas menjadi amat sangat penting,” tambahnya.  

    Meutya tidak dapat menargetkan kapan pemulihan layanan telekomunikasi akan rampung, karena menurutnya, tantangan utama justru terletak pada ketersediaan listrik. 

    “Jadi ada beberapa faktor tadi saya sampaikan tadi, kita tidak bisa menargetkan kapan. Tapi kalau listrik tersedia, Insya Allah,” ujarnya. 

    Pemerintah memastikan percepatan pemulihan terus dilakukan, mengingat konektivitas masih menjadi layanan krusial bagi masyarakat di wilayah terdampak.

  • Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Aksesnya ke Platform Berisiko Tinggi

    Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Aksesnya ke Platform Berisiko Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan platform digital dengan risiko tinggi ke depan hanya dapat diakses oleh anak usia 16 tahun ke atas.

    Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Sejumlah negara juga mulai menerapkan pembatasan, salah satunya Australia yang sudah melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

    Menurut Meutya, apabila nanti PP Tunas telah berlaku, platform dengan risiko tinggi hanya dapat diakses oleh anak berusia minimal 16 tahun.

    “Itupun 16 ke 18 pendampingan orang tua, lalu dari 18 tahun ke atas baru betul-betul mandiri,” kata Meutya ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Untuk platform berisiko rendah, anak dapat membuat akun mulai usia 13 tahun, sedangkan anak di bawah 13 tahun harus didampingi orang tua.

    “Tapi nanti implementasinya sedang kita siapkan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah dapat kita lakukan,” tambahnya.

    Terkait sanksi, Meutya menyampaikan bahwa akan ada sanksi administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial, yang tidak patuh. Dia menyebut hukuman terberat berupa pemutusan akses.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pengaturan detail mengenai sanksi tersebut akan dituangkan dalam peraturan menteri, yang saat ini sedang disiapkan.

    “Saat ini prosesnya adalah kita lakukan uji petik di mana anak-anak di Jogja sedang kami lakukan survei, mereka kami berikan waktu untuk masuk ke PSE, PSE besar terutama, lalu mereka akan memberikan feedback,” katanya.

    Dari proses tersebut, pemerintah akan menilai profil risiko platform. Meutya menegaskan penentuan profil risiko tidak dilakukan pemerintah sendiri, tetapi melibatkan berbagai pihak seperti pemerhati anak, Non-Governmental Organization (NGO), hingga anak-anak sebagai pengguna.

    “Jadi anak-anaknya harus didengar karena aturan ini juga mengenai mereka,” ungkapnya.