Tag: Meutya Hafid

  • Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Menkomidigi Bakal Panggil Telkom (TLKM) Bahas Pembentukan InfraCo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memanggil PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dalam waktu dekat untuk membahas rencana pembentukan entitas baru yang disebut InfraCo.

    Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komdigi, khususnya dalam hal konektivitas digital.

    Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan InfraCo masih berupa rencana yang akan diputuskan dalam grup Telkom.

    “Ini rencana Telkom yang akan nanti diputuskan dalam grup mereka. Jadi, masih berupa rencana dan dalam waktu dekat kami akan panggil,” ujarnya dalam forum ruang diskusi bersama Komisi I DPR RI dikutip Selasa (09/12/2025).

    Meutya menambahkan bahwa pemanggilan tersebut guna melihat kesesuaian InfraCo dengan Komdigi yang nantinya diharapkan dapat membantu tugas-tugas utama terkait dengan konektivitas.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, Telkom InfraCo berpotensi memberikan kontribusi terhadap program infrastruktur digital pemerintah.

    “Saya kira mudah-mudahan itu bisa ikut membantu pelaksanaan RPJMN-nya Komdigi dalam soal infrastruktur,” katanya dalam forum yang sama.

    Sebelumnya melansir dari Bisnis, Infranexia merupakan brand PT Telkom Infrastruktur Indonesia yang menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi lewat skema network sharing. Aset Telkom yang belum optimal penggunaannya akan dibuka untuk operator telekomunikasi lain.

    Langkah pemindahan aset infrastruktur Telkom ke anak usaha Infranexia kini sudah mencapai 60% untuk fase pertama. Sisanya ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Direktur Strategic Business Development & Portofolio Telkom Seno Soemadji menyebut Infranexia berpotensi menjadi “The Next Telkomsel” berkat nilai aset yang tinggi. Dengan gross asset lebih dari Rp130 triliun, Infranexia diproyeksi menjadi mesin pendapatan baru Telkom.

    “Fase satu, sudah 60% dari aset Telkom ke Infranexia. Harapannya, di semester I/2026 bisa selesaikan sisanya,” kata Seno dalam acara Business Update Strategy TLKM, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Setelah proses pemisahan selesai, Telkom akan menentukan langkah berikutnya. Opsi yang ada adalah initial public offering (IPO) di bursa atau menggandeng mitra strategis.

    Persiapan mencakup pemisahan aset secara legal, pengamanan aspek finansial, hingga tata kelola yang atraktif bagi investor jangka panjang. Transformasi ini menegaskan visi Telkom menjadikan Infranexia sebagai platform pertumbuhan dan inovasi, bukan sekadar wadah aset pasif. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • DPR Nilai Sanksi PP Tunas Terlalu Lembek, Bandingkan Denda Rp500 Miliar Australia

    DPR Nilai Sanksi PP Tunas Terlalu Lembek, Bandingkan Denda Rp500 Miliar Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) mendapatkan sorotan tajam dari anggota Komisi I DPR RI. 

    Aturan yang diteken pada Maret 2025 ini dinilai masih lunak karena minim sanksi tegas terhadap raksasa teknologi global, sangat kontras dengan denda Rp500 miliar yang diterapkan Australia.

    Anggota Komisi I  DPR RI Nico Siahaan menilai PP Tunas masih terlalu halus, terlalu lunak, dan pembatasannya tidak jelas jika dibandingkan dengan sanksi yang diterapkan di negara lain. 

    Kritik ini mencuat lantaran regulasi tersebut dianggap belum memberikan efek gentar bagi perusahaan teknologi multinasional. Sebagai pembanding, aturan serupa di Australia diklaim menerapkan sanksi finansial yang jauh lebih berat.

    “Australia itu sanksinya 49,9 juta dolar atau setara sekitar Rp500 miliar untuk aplikasi yang gagal menerapkan kepatuhan pengawasan usia, jadi enggak main-main,” ungkap Siahaan dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Komunikasi dan Digital, dikutip Selasa (09/12/2025).

    Diketahui, inti dari regulasi ini adalah mengatur mekanisme penundaan akses bagi anak untuk membuat akun media sosial berdasarkan batasan usia, yakni 13, 16, dan 18 tahun.

    Pemerintah menegaskan bahwa sanksi ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) jika sistem mereka “kebobolan” meloloskan pengguna di bawah umur. Dengan demikian, beban kepatuhan tidak diletakkan pada orang tua atau anak, melainkan pada penyedia platform.

    Sementara itu, PP Tunas dinilai masih berbentuk himbauan dengan sanksi administratif yang belum terinci. Anggota DPR menyoroti bahwa ketidakjelasan mengenai bentuk dan besaran sanksi administratif membuat posisi tawar Indonesia lemah di hadapan platform global.

    Merespons kritik tersebut, Menteri Komdigi Meutya Hafid berdalih bahwa pemilihan narasi regulasi disesuaikan dengan “budaya timur”. Komdigi menggunakan istilah “penundaan kesiapan anak” alih-alih “larangan” agar lebih dapat diterima publik.

    Adapun tantangan implementasi masih membayangi karena aturan turunan belum rampung. Rincian mengenai sanksi administratif dan kategori profil risiko PSE (kategori risiko tinggi atau rendah) akan ditentukan dalam Peraturan Menteri (Permen) yang saat ini masih dalam proses perumusan.

    Menteri Komdigi menyebutkan belum dapat mengumumkan platform mana yang masuk kategori risiko tinggi karena masih melakukan uji petik dan survei masukan. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum, mengingat masa transisi PP Tunas ditetapkan maksimal 2 tahun hingga Maret 2027. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Promo 12.12 Tetap Menggoda di Tengah Tekanan Daya Beli

    Promo 12.12 Tetap Menggoda di Tengah Tekanan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai kampanye 12.12 dan promo tanggal kembar tetap menjadi daya tarik bagi konsumen, sekalipun industri digital tengah menghadapi tekanan daya beli dan pergeseran fokus platform ke arah profitabilitas yang lebih sehat.

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan momentum akhir tahun masih identik dengan peningkatan kebutuhan dan aktivitas belanja. 

    “Sehingga demand dan traffic secara natural tetap tinggi,” kata Budi kepada Bisnis pada Selasa (9/12/2025).

    Menurut Budi, peserta kampanye 12.12 kini semakin beragam. Tidak hanya marketplace, tetapi juga layanan on-demand, online travel agent, fintech, pembayaran digital, F&B, retail, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga brand lokal ikut meramaikan gelaran promo ini. 

    Budi menjelaskan karakter promo pun lebih terukur dan kolaboratif, bukan perang diskon. Menurutnya ada kontribusi dari tiga sisi yakni diskon dari seller, insentif dari platform, serta promosi atau cashback dari sistem pembayaran dan perbankan. 

    “Sehingga konsumen mendapatkan value yang nyata dan relevan,” tuturnya.

    Dia menambahkan bagi pelaku UMKM dan brand lokal, kampanye 12.12 masih menjadi salah satu momen paling penting dalam mendorong performa penjualan kuartal IV dan memperluas eksposur pasar. 

    Tak hanya transaksi, Budi menekankan kampanye tanggal kembar turut menggerakkan rantai ekosistem ekonomi digital secara lebih luas. 

    “Kampanye ini menggerakkan ekosistem ekonomi digital lebih luas yakni logistik, pembayaran, dan industri kreatif. Jadi, promo tanggal kembar tetap relevan sebagai pendorong konsumsi yang sehat dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkirakan total transaksi selama penggelaran Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 mencapai Rp35 triliun. Mayoritas dari transaksi tersebut diharapkan melibatkan UMKM lokal.

    Harbolnas akan digelar pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember 2025.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” kata Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di Kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menjelaskan Harbolnas dirancang agar sebagian besar transaksi melibatkan produk UMKM lokal. Dia berharap ada peningkatan pertumbuhan transaksi UMKM pada kuartal terakhir 2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

  • Transaksi Harbolnas 2025 Ditargetkan Rp35 Triliun, Komdigi: Mayoritas UMKM Lokal

    Transaksi Harbolnas 2025 Ditargetkan Rp35 Triliun, Komdigi: Mayoritas UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkirakan total transaksi selama penggelaran Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 mencapai Rp35 triliun. Mayoritas dari transaksi tersebut diharapkan melibatkan UMKM lokal.

    Harbolnas akan digelar pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember 2025.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” kata Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di Kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menjelaskan Harbolnas dirancang agar sebagian besar transaksi melibatkan produk UMKM lokal. Dia berharap ada peningkatan pertumbuhan transaksi UMKM pada kuartal terakhir 2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan akan melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif agar program ini menjangkau tidak hanya kota-kota besar, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia.

    “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap bisa menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang menimpa Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis.

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan, meskipun sebagian pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan turut membantu pemulihan.

    “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan  banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Harbolnas berlangsung pada 10–16 Desember dengan puncak di tanggal 12.12, dan selama enam hari tersebut promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Ferry Irwandi Dkk

    Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Ferry Irwandi Dkk

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming merespons pernyataan yang anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya yang menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut gerakan donasi baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh. Padahal negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.

    Terkait hal ini, wapres mengapresiasi bantuan yang telah dilakukan oleh para influencer  yang dinilai merupakan bentuk kepedulian sesama dan bersinergi dengan pemerintah. Gerakan #wargabantuwarga ini merupakan semangat gotong royong yang menujukan tingginya kepedulian sesama.

    “Gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti saudara Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong-royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa kita,“ ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya, Selasa(9/12/2025)

    Gibran juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bahu membahu membantu bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera,” katanya.

    Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seakan meniadakan peran pemerintah. 

    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).

  • 60,7% BTS di Aceh Masih Padam

    60,7% BTS di Aceh Masih Padam

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemulihan infrastruktur telekomunikasi pasca bencana di Aceh terkendala pasokan listrik. Akibatnya, sebanyak 60,7% Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tersebut masih belum berfungsi meski perangkat dalam kondisi baik.

    Adapun banjir besar menerpa wilayah Aceh pada 28 November 2025 tengah malam. Dampaknya, sejumlah korban jiwa berjatuhan dan infrastruktur alami kerusakan.

    Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid melaporkan pemulihan jaringan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah mencapai 95% dan 97-98%. Namun, Aceh masih menjadi pekerjaan rumah terbesar.

    Meutya menegaskan hambatan utama pemulihan BTS di Aceh adalah ketiadaan pasokan daya listrik.

    “Kita masih punya PR di Aceh, yaitu 60,7% masih terdampak, ini dikarenakan power,” ujar Menteri Komdigi, dikutip di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (9/12/2025).

    Menteri memproyeksikan pemulihan BTS dapat langsung melonjak hingga 75% jika pasokan listrik pulih. Kondisi ini juga menunjukkan ketergantungan mutlak infrastruktur telekomunikasi terhadap ketersediaan energi listrik.

    Komdigi mengakui percepatan pemulihan konektivitas di Aceh sangat bergantung pada kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Koordinasi lintas sektor ini menjadi titik kritis dalam penanganan pascabencana.

    “Kami akui untuk di Aceh kami masih perlu bekerja lebih giat lagi terkhusus bekerja sama dengan PLN, karena saat ini memang listriknya belum pulih sehingga BTS-BTS belum dapat berjalan dengan baik,” kata Menteri Komdigi.

    Untuk menjamin koordinasi tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah, Komdigi mengerahkan solusi berbasis satelit. Sebanyak 17 titik dilayani Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) dan 91 titik menggunakan Starlink, berdasarkan usulan masyarakat dan anggota Komisi I DPR.

    Penggunaan teknologi satelit ini ternyata memiliki keterbatasan teknis. Dalam rapat dengan Komisi I, terungkap Starlink tidak stabil saat digunakan secara bergerak di medan bencana.

    Anggota Komisi I DPR RI, Rachel Maryam menyampaikan laporan relawan lapangan soal kendala operasional Starlink.

    “Starlink itu kalau dia dalam keadaan diam dia bisa beroperasi, tapi kalau dia bergerak katanya dia hilang jaringannya,” ujar Maryam dalam rapat yang sama. Keterbatasan ini menambah kerumitan operasi penyelamatan yang menuntut mobilitas tinggi dari tim di lapangan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    GELORA.CO  – Konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi menanggapi santai soal penggalangan donasinya.

    Ferry bersama Kitabisa.com, sebelumnya berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar dalam 24 jam.

    Donasi yang terkumpul sudah disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Namun aksi kemanusiaan Ferry kini kena sindir Anggota DPR Endipat Wijaya saat Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (8/12/2025) kemarin.

    Endipat awalnya memberikan masukan kepada Menkomdigi, Meutya Hafid agar lebih masif menyebarluaskan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini -informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” katanya dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel, Selasa (9/10/2025).

    Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry, Endipat menyindir, ada pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana.

    Endipat juga tidak terima tudingan pemerintah tidak hadir ketika memberikan bantuan kepada korban.

    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada.Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana.”

    “Jadi yang kira-kira yang seperti-seperti itu Bu mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigiuntuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” tegasnya.

    “Orang perorang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” imbuh Endipat.

    Respon Ferry 

    Pada akhirnya, pernyataan Endipat viral dan menjadi sorotan warganet. Pihak Ferry juga sudah memberikan resposnya lewat akun Instagram pribadinya.

    “Bang tolong datangi anggota DPR yang ngatain ada,” tulis seorang warganet.

    “Gpp dia bener kok. udah santai saja,” jawab Ferry di kolom komentar.

    Ferry di instastory juga mengakui donasi Rp10 miliar yang ia kumpulkan masih kurang.

    Ia berharap bisa memberikan lebih kepada para korban.

    “Gue malah ngerasa kurang euy (Rp10 miliar), beneran. I wish i can do more.”

    “Maaf ya teman-teman, sekali lagi maaf,” tulis Ferry.

    Mantan ASN Kementerian Keuangan itu turut menanggapi pernyataan Endipat soal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran triliunan.

    Hal tersebut bagus karena Aceh butuh segera dipulihkan.

    “Syukurlah karena Aceh emang butuh percepatan,” ujar Ferry.

    Akui Peran Pemerintah

    Ferry sebelumnya mengakui ada peran pemerintah di balik keberhasilannya menyalurkan donasi Rp10 miliar ke para korban.

    Pemerintah sudah menyediakan alat transportasi guna memudahkan pengiriman logistik.

    “Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tidak lepas dari kolaborasi semua pihak.”

    “Temen-temen kitabisa, para relawan, trus juga para NGO yang ada di lapangan. Dan juga pemerintah melalui TNI-Polri,” kata Ferry dalam videonya.

    Ferry menegaskan TNI-Polri sangat membantu penyaluran donasi bahkan sampai daerah terpencil dan terisolir.

    Para personil juga bekerja membuka jalur distribusi bantuan.

    “Gua nggak berusaha menutup-nutupi (peran pemerintah), nggak gua lebihin, nggak gua kurangin.”

    “Barang itu (donasi) yang 5 ton lebih, nggak akan bisa terdistribusi dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian saat kita kesulitan mencari pesawat.”

    “Untuk TNI juga, kita nggak bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI dengan helikopter dan pesawat hercules.”

    “Mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial. Dan semoga main powernya ditambahkan. Dan lebih banyak lagi anggota maupun prajurit datang ke tiga provinsi ini,” tutup Ferry.

  • Isi Garasi Anggota DPR yang Bilang ‘Sok Paling Aceh’ dan ‘Cuma Nyumbang Rp 10 M’

    Isi Garasi Anggota DPR yang Bilang ‘Sok Paling Aceh’ dan ‘Cuma Nyumbang Rp 10 M’

    Jakarta

    Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya sedang menjadi sorotan usai menyinggung bantuan relawan bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera. Menilik sisi lain dari Endipat, apa saja koleksi isi garasinya?

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Endipat terakhir kali melaporkan hartanya pada 26 Maret 2025. Jumlah kekayaannya tembus Rp 14.355.375.506 (Rp 14,3 miliaran).

    Khusus isi garasinya, Endipat memiliki nilai sebesar Rp 2.596.000.000 (Rp 2,5 miliaran). Kendaraan bermotor yang dikoleksinya, antara lain:

    1. SUV Premium GWM Tank 500 HEV tahun 2024, taksiran harga Rp 1.196.000.000
    2. Honda CR-V Tahun 2019, taksiran harga Rp 400 juta
    3. Toyota Alphard tahun 2021, taksiran harga Rp 1.000.000.000

    Semua kendaraan itu diperoleh atas hasil sendiri. Tidak ada daftar kendaraan lain yang dilaporkan Endipat.

    Sindir Bantuan Cuma Rp 10 M Viral

    Pernyataan itu dilontarkan Endipat saat rapat Komisi I DPR dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid membahas isu strategis nasional, termasuk penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Potongan klipnya menyebar di media sosial.

    Endipat menyoroti peran Komdigi dalam komunikasi digital. Ia mengkritik narasi di media sosial yang menurutnya merugikan citra pemerintah.

    “Fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana. Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” sambungnya.

    Endipat sempat membahas relawan yang melakukan donasi Rp 10 miliar tapi viral. Padahal menurutnya pemerintah sudah memberikan triliunan.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

    (riar/din)

  • 4
                    
                        Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
                        Nasional

    4 Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera Nasional

    Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat menyebut bahwa negara sudah membantu triliunan untuk Aceh.
    Sedangkan gerakan
    donasi
    tersebut, kata Endipat, baru menyumbang Rp 10 miliar untuk Aceh.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin (8/12/2025).
    Endipat juga mengeluarkan pernyataan soal “sok paling Aceh dan Sumatera” dalam rapat kerja tersebut.
    Politikus Partai Gerindra itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbarui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat.
    Pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu, nilai Endipat, kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat.
    Lantas, siapakah sosok
    Endipat Wijaya
    yang menyinggung soal
    donasi Rp 10 miliar ke Sumatera
    ? Berikut profil singkatnya:
    Dilansir dari laman resmi DPR dan Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya merupakan legislator kelahiran 31 Mei 1984.
    Ia merupakan lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2006. Setelah itu, Endipat diketahui lulus dari jurusan Manajemen Swiss German University pada 2019.
    Sebelum terjun ke politik, Endipat Wijaya diketahui pernah bekerja sebagai teknisi di Double A Group selama satu tahun. Setelah itu, ia hijrah ke Kalimantan Timur dengan bergabung PT Kaltim Prima Coal.
    Pada 2011, ia memutuskan terjun ke politik dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Kini, pria kelahiran Bengkulu itu merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau.
    Endipat Wijaya berhasil meraih 105.413 suara atau yang tertinggi di dapil tersebut pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M ke Sumatera
                        Nasional

    Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbaharui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah
    viral
    dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di
    Aceh
    , di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat, Senin.
    Ia mengungkapkan, pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    Endipat mengeklaim, jasa itu kalah jauh dengan pemerintah, yang dianggapnya sudah hadir sejak awal bencana.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” sebut dia.
    Endipat menerangkan,
    penanganan bencana
    yang dilakukan pemerintah bukan hanya mendirikan posko.
    Ia mengeklaim, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang disorot karena bencana itu, telah melakukan evaluasi perizinan kawasan hutan dan memulai gerakan menanam pohon secara besar-besaran.
    “Tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin, lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar dia.
    Ia juga mengeklaim, kepolisian juga melakukan penyisiran dan perbaikan hutan di Sumatera.
    Oleh karenanya, ia meminta Komdigi menjadi garda terdepan memberikan informasi tersebut kepada publik.
    Ia lantas menyinggung gerakan yang menyumbang Rp 10 miliar untuk korban bencana, sedangkan pemerintah sudah menyumbang dana triliunan.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.