Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Prabowo Reshuffle Kabinet, Meutya Hafid dan Angga Raka Tiba di Istana

    Prabowo Reshuffle Kabinet, Meutya Hafid dan Angga Raka Tiba di Istana

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto akan kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada hari ini, Rabu (17/9/2025). Tampak beberapa orang sudah hadir di Istana Negara.

    Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo sekitar pukul 14.30 WIB.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat tiba di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Meutya mengenakan setelan jas hitam, sementara Angga Raka mengenakan jas hitam disertai dasi biru. Belum jelas apakah kedua pejabat negara tersebut akan turut terdampak reshuffle terbaru.

    “Diminta Presiden perkuat di bidang komunikasi, tapi namanya belum tahu. Kita tunggu habis acara,” kata Angga Raka kepada media saat hendak memasuki Istana Negara.

    Sebagai informasi, saat reshuffle Kabinet Merah Putih pertama dilakukan pekan lalu, ada dua posisi menteri yang belum terisi. Jabatan itu antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Saat ini, Menko Polkam dijabat sementara (ad interim) oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggaran Rp12,6 Triliun Komdigi Mental, Proyek BTS 3T Sebatas Pemeliharaan

    Anggaran Rp12,6 Triliun Komdigi Mental, Proyek BTS 3T Sebatas Pemeliharaan

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyarankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mencari skema alternatif agar program pembangunan infrastruktur tidak terhambat. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno menilai keterbatasan anggaran Komdigi akan berdampak pada berkurangnya alokasi untuk investasi di sektor digital. 

    Anggaran yang ditetapkan untuk Komdigi pada tahun depan sebesar Rp8 triliun sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar). 

    Komdigi sebelumnya sempat mengusulkan tambahan anggaran Rp12,6 triliun. Jika disetujui, total kebutuhan anggaran Komdigi tahun anggaran 2026 seharusnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “Mastel melihat pembatasan ini untuk pengeluaran konsumsi dan produksi [opex dan capex] fasilitas digital yang ada dan sudah dibangun [satelit, BTS 4G, PDN],” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (16/9/2025). 

    Sarwoto menambahkan, dengan adanya pembatasan anggaran tersebut, pengeluaran untuk belanja modal atau investasi kemungkinan besar akan terpangkas. Akibatnya, tugas Komdigi atas kewajiban pelayanan umum seperti penyediaan internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya akan sebatas pemeliharaan.

    Sarwoto menambahkan, oleh karena itu Mastel menyarankan agar ekspansi infrastruktur GovTech, bila diperlukan, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan penyelenggara swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Menurutnya Komdigi dapat membuka kesempatan kepada penyelenggara BUMN atau swasta dengan kompensasi non cash dengan memanfaatkan kapasitas jaringan internetnya, data center, bahkan pembangunan aplikasinya. 

    Menurutnya, kolaborasi dengan swasta maupun BUMN menjadi solusi yang realistis menghadapi keterbatasan fiskal pemerintah. 

    “Kerja sama bentuk baru ini suatu keniscayaan untuk solusi keterbatasan anggaran yang ada,” kata Sarwoto.

    Selain itu, Mastel juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap tata kelola manajemen kewajiban pelayanan umum atau Universal Service Obligation (USO) dengan pendekatan baru yang lebih adaptif. 

    Sarwoto menuturkan akselerasi diperlukan karena target pertumbuhan ekonomi 8% tidak mungkin terjadi apabila digital ekonomi tidak tumbuh minimal 16%. Perlu terobosan kebijakan dan regulasi.

    “Saatnya untuk meninjau ulang tata kelola manajemen kewajiban pelayanan umum atau dikenal dengan nama Universal Service Obligation/USO untuk jaringan dan jasa internet dengan pendekatan baru,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan, rapat tersebut membahas pagu anggaran Komdigi yang ditetapkan sebesar Rp8 triliun sesuai hasil pembahasan Banggar. 

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meskipun tidak mendapatkan tambahan anggaran, Meutya mengatakan pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar. Dia menambahkan Komdigi juga akan segera menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama tetap dapat dijalankan. 

    Beberapa program prioritas yang disiapkan antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman untuk masyarakat, hingga komunikasi publik untuk mendukung ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

    Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp8 triliun pada 2026 akan berdampak signifikan terhadap digitalisasi di Indonesia.

    Padahal, sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun. Jika usulan itu disetujui, total kebutuhan anggaran Komdigi untuk tahun anggaran 2026 seharusnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “Penyediaan internet di daerah terpencil, seperti Indonesia Timur, akan terhambat, memperlebar kesenjangan digital. Proyek strategis seperti pusat data nasional (PDN) dan pengembangan AI bisa tertunda, yang dipastikan ini bisa mengurangi daya saing ekonomi digital di ASEAN,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (15/9/2025).

    Heru menambahkan, transformasi layanan publik, seperti aplikasi terpadu, juga berisiko melambat sehingga mempengaruhi efisiensi birokrasi. 

    Selain itu, startup lokal mungkin kesulitan mendapat dukungan infrastruktur, yang bisa menghambat inovasi. Dengan anggaran terbatas, lanjut dia, fokus mungkin bergeser ke pemeliharaan sistem existing ketimbang ekspansi ambisius. 

    “Meski begitu, kolaborasi dengan swasta bisa menjadi solusi untuk menjaga momentum. Tanpa strategi cerdas, Indonesia berisiko tertinggal dalam revolusi digital global,” kata Heru.

    Menurutnya, Komdigi harus memprioritaskan proyek berdampak tinggi dengan anggaran Rp8 triliun tersebut. Seperti halnya perluasan infrastruktur digital di wilayah 3T, meningkatkan kecepatan broadband ke 100 Mbps di wilayah strategis. 

    “Prioritaskan keamanan ruang digital, seperti mencegah konten negatif demi perlindungan masyarakat,” kata Heru.

    Heru mengaku khawatir digitalisasi bisa terpinggirkan, sehingga menghambat investasi di sektor AI, big data, maupun keamanan siber. 

    “Kesenjangan akses internet Jawa-luar Jawa bakal melebar, proyek seperti pusat data nasional (PDN) yang melambat dan transformasi layanan publik mandek. Ekonomi digital, yang seharusnya jadi pendorong pertumbuhan 5,4 persen, berisiko tertinggal dari ASEAN,” paparnya.

    Dia menambahkan, meski ada peluang dukungan anggaran dari kementerian lain, misalnya untuk pertanian digital, tanpa prioritas yang jelas Indonesia bisa kehilangan momentum menuju Indonesia 5.0. 

    “Mau tidak mau harus dimaksimalkan kolaborasi dengan swasta meski tetap tantangannya juga besar menanti,” ujarnya.

    Infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T

    Heru juga menilai tidak adanya tambahan anggaran ini menjadi sinyal undervaluation atas potensi digital sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang, terutama di tengah revolusi AI global. 

    “Absennya pembangunan digital dari delapan agenda utama menunjukkan kurangnya komitmen politik kuat dan berisiko membuat Indonesia ketinggalan momentum transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Menurutnya, pemangkasan ini menandakan Indonesia terlalu fokus pada kebutuhan jangka pendek dan mengesampingkan fondasi jangka panjang. Padahal, lanjut dia, dunia kini berlomba di AI, big data, dan konektivitas. Dia menyoroti Singapura dan Korea Selatan yang alokasikan miliaran dolar untuk digital. 

    “Mengabaikan sektor ini menunjukkan kurangnya visi strategis untuk bersaing di ekonomi global, dimana digital diprediksi sumbang 20% PDB dunia pada 2030,” tutur Heru.

    Heru menilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini baru berkontribusi sekitar 4–5% terhadap PDB membutuhkan dorongan besar agar bisa mencapai target ambisius 8 persen. Dia menegaskan, jika sektor digital diabaikan, maka efisiensi, inovasi, dan daya saing akan terancam, sehingga visi pertumbuhan ekonomi besar menjadi sulit tercapai.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan rapat tersebut membahas anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan, pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap bisa dijalankan.

    Dia menyebut terdapat sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman untuk masyarakat, hingga komunikasi publik yang dapat mendukung pertumbuhan ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Cerita Menkomdigi Tentang Robot AI yang Jadi Menteri di Albania Nasional 15 September 2025

    Cerita Menkomdigi Tentang Robot AI yang Jadi Menteri di Albania Nasional 15 September 2025

    Cerita Menkomdigi Tentang Robot AI yang Jadi Menteri di Albania
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menceritakan fenomena unik terkait hadirnya robot kecerdasan buatan (AI) yang ditugaskan sebagai menteri di Albania.
    “Ada menteri kecerdasan AI, ditugaskan hal yang strategis yaitu menyisir dan melakukan program serta lelang besar di pemerintahan Albania,” kata Meutya, di acara HUT ke-30 Kompas.com, di Menara Kompas, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    “Itu sudah di depan mata dan sudah terjadi meski dari etika dan hukum masih menjadi perdebatan, tapi itu sungguh di depan mata,” ujar dia.
    Ia menekankan, perkembangan teknologi digital tidak pernah menunggu, dan kecepatannya tidak bisa dikendalikan secara tunggal oleh pemerintah.
    “Kekhasan teknologi ini tidak menunggu, dan tidak ada pemerintah di dunia yang memastikan dan memutuskan laju kecepatan internet itu hadir di negaranya,” ujar dia.
    “Karena akan sangat tergantung dengan negara sebelahnya dan negara teman-temannya. Jadi tidak ada satupun pemerintah yang bisa menentukan sendiri di kecepatannya mana bisa dibatasi dan di mana teknologi masuk,” tambah dia.
    Lebih jauh, Menkomdigi mengingatkan bahwa setelah persiapan literasi digital, tantangan berikutnya akan datang dari AI.
    “Ketika kita mempersiapkan literasi, tantangan berikutnya datang dari AI, yang memang lebih jauh gagap gempita dalam kecepatannya,” ujar dia.
    “Dengan kecepatan ini kita berharap Kompas.com bisa membaca hal ini. Kadang teman media lebih cepat membacanya, kita perlu kolaborasi di literasi,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Kasih Anggaran Rp 8 Triliun, Ini Fokus Komdigi Tahun Depan

    DPR Kasih Anggaran Rp 8 Triliun, Ini Fokus Komdigi Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap bahwa Komdigi mendapatkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp 8 triliun.

    “Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” kata Meutya ditemui usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Komdigi, kata dia, akan mengikuti keputusan rapat di Banggar, karena belum ada kenaikan untuk anggaran di Kementerian yang ia pimpin.

    Meski tanpa penambahan alokasi, Komdigi tetap memprioritaskan sejumlah program strategis. Ia menyatakan Komdigi akan memanfaatkan secara optimal dana tersebut.

    “Kami patuh dan tentu kita mengatur ulang prioritas dari anggaran yang ada, agar semua program-program khususnya yang terkait dengan Astacita presiden dan juga quick wins dari Komdigi ini bisa dilakukan dengan baik,” jelas Meutya.

    Lantas, apa saja prioritas Komdigi dengan anggaran Rp8 triliun tersebut? Menkomdigi menyebut ada tiga sektor utama yang akan difokuskan.

    Pertama infrastruktur digital harus terus berjalan, konektivitas harus terus bisa dijalankan di berbagai penjuru di Indonesia.

    Kemudian yang kedua untuk pengawasan ruang digital yang lebih baik, lebih aman, lebih ramah terhadap anak-anak. Di antaranya adalah pornografi, judi online, dan sebagainya itu terus menjadi prioritas. Juga termasuk komunikasi publik.

    Selain itu, Meutya juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem digital, termasuk mendukung pertumbuhan startup di Indonesia. “Di masa seperti ini kita memerlukan sekali juga untuk engine of growth dari startup-startup kita,” imbuhnya.

    Usul Tambahan Rp12,6 Triliun

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Juli lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026.

    Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas Nomor S-356, Komdigi memperoleh pagu indikatif 2026 sebesar Rp7,75 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari dana rupiah murni Rp2,9 triliun dan beberapa komponen tambahan lainnya.

    Namun, kebutuhan riil Komdigi tahun depan mencapai Rp20,36 triliun, sehingga terdapat kekurangan Rp12,6 triliun.

    “Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja. Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp20,36 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun,” jelas Ismail.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video Prabowo diputar di bioskop, Menkomdigi: transparansi publik

    Video Prabowo diputar di bioskop, Menkomdigi: transparansi publik

    ANTARA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons pemutaran video kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto di bioskop yang tengah ramai dibahas publik. Di Jakarta, Senin (15/9), ia mengatakan hal itu termasuk bentuk transparansi komunikasi kepada publik. (Setyanka Harviana Putri/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkomdigi Tegaskan Video Iklan Prabowo di Bioskop Bentuk Transparansi Publik

    Menkomdigi Tegaskan Video Iklan Prabowo di Bioskop Bentuk Transparansi Publik

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid angkat bicara mengenai penayangan video iklan program kerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop.

    Meutya menegaskan prinsip komunikasi publik harus dijalankan di berbagai ruang dan beragam ruang. Dia juga menilai penayangan tersebut merupakan bentuk transparansi publik.

    “Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya,” kata Meutya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen pada Senin (15/9/2025).

    Menurut Meutya, penyampaian informasi dan transparansi program pemerintah merupakan salah satu tugas pemerintah.

    “Tidak hanya Komdigi, tapi bekerja sama dengan PCO dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah,” katanya. 

    Video yang ditayangkan di layar lebar sebelum pemutaran film tersebut menampilkan berbagai cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Presiden Prabowo. 

    Kontennya memuat narasi dan data capaian program, seperti total produksi beras nasional sebesar 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, serta 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

    Selain itu, video juga menampilkan informasi bahwa program makan bergizi gratis (MBG), yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025, telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. 

    Narasi lain menyebutkan peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.Setelah pemutaran video, layar menampilkan peringatan dari pihak bioskop agar penonton tidak merekam film. Barulah kemudian film diputar.

  • DPR Kasih Anggaran Rp 8 Triliun, Ini Fokus Komdigi Tahun Depan

    Viral Video Prabowo Tayang di Bioskop, Ini Penjelasan Menkomdigi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menanggapi ramainya komentar masyarakat soal penayangan video Presiden Prabowo Subianto sebelum pemutaran film di bioskop.

    Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari komunikasi publik yang harus dijalankan dalam berbagai ruang.

    “Pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang,” ujar Meutya ditemui usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menilai, masyarakat perlu mengetahui apa saja program pemerintah yang telah berjalan. Meutya melihat penayangan video tersebut sebagai bentuk transparansi publik.

    “Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi,” jelasnya.

    Meutya menambahkan bahwa penayangan video di bioskop dilakukan bersama lintas lembaga.

    “Kita melakukan komunikasi publik dalam banyak hal, tidak hanya Komdigi, tapi bekerja sama dengan PCO dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah,” ucapnya.

    Netizen Kritik Video Prabowo di Bioskop

    Sebelumnya, video Presiden Prabowo yang menayangkan sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih diputar sebelum film utama dimulai di sejumlah jaringan bioskop.

    Fenomena ini langsung viral di media sosial. Banyak netizen yang mengaku tidak nyaman dengan adanya video tersebut di ruang hiburan.

    “Sekarang setiap kali sebelum pemutaran film di bioskop ada iklan video Prabowo. Nonton film itu bayar harusnya tidak dimasukin iklan berbau politik, gimana menurut netizen?,” tulis salah satu warganet di X.

    “Ditayangkannya video prabowo sebelum menonton film di bioskop akan sangat amat merusak pengalaman bersinema,” ujar yang lain.

    Tak sedikit pula yang mengaku sengaja datang terlambat ke bioskop untuk menghindari penayangan video tersebut.

    “Berapa menit videonya? mau sengajain telat masuk,” ujar warganet di salah satu komentar postingan video di TikTok.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggaran Komdigi Rp8 Triliun Tahun Depan, Ini Daftar Infrastruktur Prioritas

    Anggaran Komdigi Rp8 Triliun Tahun Depan, Ini Daftar Infrastruktur Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan sejumlah program prioritas untuk tahun depan, meski alokasi anggarannya dipastikan tidak mengalami kenaikan.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, program utama yang dijalankan Komdigi meliputi pembangunan infrastruktur digital, peningkatan pengawasan ruang digital, komunikasi publik, serta pengembangan ekosistem digital.

    “Yang pertama infrastruktur digital kan harus terus berjalan, konektivitas harus terus bisa dijalankan di berbagai penjuru di Indonesia,” kata Meutya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senin (15/9/2025). 

    Mengutip laman resmi Komdigi, beberapa program pembangunan infrastruktur digital antara lain mempercepat pembangunan jaringan serat optik (fiberisasi) hingga ke tingkat kecamatan, memperluas jangkauan broadband tetap (fixed broadband) dan mobile broadband dengan kecepatan internet yang ditargetkan mencapai 100 Mbps pada tahun 2029, serta membangun ekosistem Pusat Data Nasional (PDN). 

    Selain itu, Komdigi juga mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna memperkuat pertukaran data antarinstansi.

    Program prioritas kedua adalah peningkatan pengawasan ruang digital agar lebih aman dan ramah bagi anak-anak. Komdigi sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

    Aturan tersebut mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melindungi anak-anak di ruang digital, mulai dari menyaring konten berbahaya, menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses, hingga menjamin penanganan laporan yang cepat dan transparan. 

    PSE juga diwajibkan melakukan verifikasi usia serta menerapkan langkah teknis guna mengurangi risiko anak terpapar konten negatif. Jika melanggar, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemblokiran platform.

    Meutya menegaskan, regulasi ini lahir dari kekhawatiran atas adanya platform digital yang secara sengaja menyebarkan konten bermuatan negatif kepada kelompok rentan.

    “Tentu di antaranya adalah [penanganan] pornografi, judi online, dan sebagainya itu terus menjadi prioritas,” kata Meutya. 

    Selain itu, komunikasi publik juga menjadi fokus, termasuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital agar melahirkan lebih banyak startup baru. “Di masa seperti ini, kita sangat memerlukan engine of growth dari startup-startup kita,” tambah Meutya. 

    Diberitakan sebelumnya, Meutya mengungkapkan Komdigi hanya mendapat anggaran Rp8 triliun untuk tahun depan. 

    Angka ini sama dengan pagu awal yang ditetapkan Badan Anggaran (Banggar) DPR, meskipun Komdigi sempat mengusulkan tambahan Rp12,6 triliun sehingga kebutuhan totalnya mencapai Rp20,3 triliun.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” kata Meutya. 

  • Komdigi Tak Dapat Tambahan Anggaran, Pagu 2026 Tetap Rp8 Triliun

    Komdigi Tak Dapat Tambahan Anggaran, Pagu 2026 Tetap Rp8 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Rapat tersebut menyepakati bahwa anggara Komdigi pada 2026 tidak berubah.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan rapat tersebut membahas anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal. 

    Dengan demikian, tidak ada tambahan anggaran, meski sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan penambahan sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Jika usulan itu diterima, total kebutuhan anggaran Komdigi seharusnya mencapai Rp20,3 triliun, naik signifikan dibandingkan pagu awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan, pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar belum ada kenaikan anggaran bagi Komdigi. Karena itu, pihaknya akan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program-program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap bisa dijalankan dengan baik.

    Dia menjelaskan, terdapat sejumlah program prioritas Komdigi. Pertama, pembangunan infrastruktur digital yang harus terus berjalan untuk memastikan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.

    Kedua, peningkatan pengawasan ruang digital agar lebih aman dan ramah bagi anak-anak. 

    “Tentu di antaranya adalah [penanganan] pornografi, judi online, dan sebagainya itu terus menjadi prioritas,” katanya.

    Selain itu, komunikasi publik juga menjadi fokus, termasuk pengembangan ekosistem digital agar tetap tumbuh dan melahirkan startup baru. 

    “Di masa seperti ini, kita sangat memerlukan engine of growth dari startup-startup kita,” tambahnya.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.