Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Nasib Ojol hingga Keamanan Siber

    Nasib Ojol hingga Keamanan Siber

    Jakarta –

    DPR RI resmi menetapkan 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Dari puluhan RUU tersebut, terdapat yang berkaitan dengan sektor teknologi.

    Berdasarkan pantauan detikINET, ada lima RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang nantinya akan dibahas oleh pemerintah dan DPR, satu di antaranya akan mengalami perubahan dari sebelumnya, yaitu berkaitan dengan data pribadi.

    Sementara itu, yang terbilang baru adalah RUU Transportasi Online. Regulasi ini akan membahas nasib ojek online (ojol), taksi online, termasuk keamanan, tarif, perlindungan pengguna dan pengemudi, hingga industrinya.

    RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sudah diusulkan pada periode 2014-2019 berdasarkan inisiatif DPR. Namun RUU ini tidak disahkan dalam periode tersebut karena belum ada kesepakatan final dan ditunda.

    Lalu, ada RUU Satu Data Indonesia (SDI) yang mengenai data nasional yang terintegrasi dan standar pengelolaan data antar lembaga. Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada integritas dan keterkinian data yang disajikan.

    Untuk memastikan kualitas data terjaga, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan tim internal khusus yang akan bertugas mengawal penyelenggaraan SDI di tingkat nasional.

    Tim internal ini terdiri dari jajaran strategis, yaitu Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

    Kemudian, RUU tentang Pekerja Lepas Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG ini berkaitan regulasi yang memberikan perlindungan legal kepada para pekerja gig, yaitu jenis pekerjaan yang fleksibel, aplikasi digital, bukan kerja tetap dengan kontrak formal. Pekerja gig ini biasanya ada di sektor yang mengandalkan aplikasi/platform digital, seperti ojol, programer, konten kreator, dan lainnya.

    Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang berkaitan dengan bidang teknologi, yaitu:

    1. RUU tentang Satu Data Indonesia
    2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
    3. RUU tentang Transportasi Online
    4. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
    5. RUU tentang Pekerja Lepas Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG

    DPR RI menetapkan 67 RUU Prolegnas Prioritas 2026 berdasarkan hasil rapat paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, yang digelar di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Mulanya, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan melaporkan hasil pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2026. Kemudian, Puan pun menanyakan persetujuan para anggota dewan yang hadir. Para anggota pun kompak menyetujuinya.

    “Apakah prolegnas prioritas tahun 2026 dapat disetujui?” tanya Puan dikutip dari detiknews.

    Lalu para anggota rapat sepakat menjawab, “Setuju.”

    (agt/rns)

  • Menkomdigi Meutya Hafid Puji Karya Mahasiswa MMTC, Yakin Industri Game Indonesia Terus Tumbuh – Page 3

    Menkomdigi Meutya Hafid Puji Karya Mahasiswa MMTC, Yakin Industri Game Indonesia Terus Tumbuh – Page 3

    Di sisi lain, pihak Roblox berkomitmen untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam melindungi anak-anak di ruang digital.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh pengembang Roblox, setelah mereka bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, pada Agustus lalu.

    Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Roblox menekankan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan Indonesia Game Rating System (IGRS).

    Harapannya, kolaborasi platform global dengan IGRS ini dapat melakukan peninjauan klasifikasi game dan menyesuaikan bila diperlukan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyambut baik komitmen ini.

    “Kami mengapresiasi langkah Roblox menegaskan kesediaan mereka untuk menyesuaikan diri dengan regulasi Indonesia,” ucap Menkomdigi Meutya, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya, Kamis (11/9/2025).

    Dia menambahkan, “Ini menunjukkan dialog konstruktif dapat menghasilkan langkah nyata untuk melindungi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif digital.”

  • Mayoritas untuk Perawatan, Tambahan Aset Baru Minim

    Mayoritas untuk Perawatan, Tambahan Aset Baru Minim

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dengan anggaran Rp8 triliun pada tahun ini, porsi pembangunan infrastruktur baru kemungkinan akan relatif kecil.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi, Ismail, menjelaskan pembangunan infrastruktur baru akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Untuk saat ini, Komdigi lebih memprioritaskan kelanjutan program yang sudah ada.

    “Itu kan sudah jadi aset yang dibeli, dibangun sebelumnya. Nah, aset-asetnya harus operation maintenance-nya jangan sampai mangkrak di aset-aset itu lebih mayoritas. Mungkin ada porsi sedikit [pembangunan baru] tapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya untuk yang aset baru itu,” kata Ismail dalam acara Ngopi Bareng Media, Jumat (19/9/2025).

    Menurutnya, sebagian besar anggaran Rp8 triliun akan dialokasikan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), termasuk untuk melanjutkan komitmen jangka panjang seperti Palapa Ring dan Satelit Satria I. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk operation maintenance, termasuk pengoperasian BTS.

    “Jadi, kalau ditanya 8T itu, sebagian besar fokusnya itu adalah untuk melanjutkan,” ujarnya.

    Ismail menambahkan, anggaran juga digunakan untuk membayar gaji sekitar 4.000 pegawai Komdigi di seluruh Indonesia serta biaya operasional kantor. Meski demikian, dia mengakui dana tersebut belum sepenuhnya mencukupi, terutama karena masih ada kebutuhan baru yang harus dibiayai, salah satunya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang.

    “Anggaran yang sedang kami usulkan untuk ditambahkan. Jadi, tapi semua terkontrol lah. Artinya kita memahami syarat dari Presiden dan Kementerian Keuangan,” kata Ismail.

    Menara BTS di daerah 3T

    Untuk efisiensi, Komdigi menerapkan sejumlah strategi, seperti memangkas biaya rapat tatap muka dengan memperbanyak rapat daring. Selain itu, Komdigi juga mengurangi jumlah mobil operasional yang dinilai berlebihan. Ismail menambahkan efisiensi juga diterapkan dalam perjalanan dinas, meskipun ada unit-unit tertentu yang tetap harus turun ke lapangan.

    “Misalnya pengawasan spektrum frekuensi radio yang sampai ke pelosok-pelosok. Ya, ini kita siapkan anggaran karena mereka memang harus turun lapangan, kerjaannya memang seperti itu. Bukan di belakang meja, bukan di kantor,” katanya.

    Ismail menyimpulkan sebagian besar anggaran tahun ini difokuskan untuk operation maintenance, belanja pegawai, serta operasional kantor. Sementara itu, inisiatif baru dilakukan secara selektif untuk mendukung program prioritas pemerintah.

    “Termasuk kita juga mendapatkan banyak penugasan karena di setiap program prioritas presiden itu ada persoalan solusi digital yang diperlukan. Contohnya misalnya untuk sekolah rakyat itu ya di dalam sekolah rakyat itu ada solusi digital,” katanya.

    Menurutnya, dukungan Komdigi terhadap program prioritas presiden mencakup penyediaan koneksi internet di sekolah, pelatihan talenta digital bagi guru dan siswa, hingga mendukung program koperasi desa Merah Putih dan makan bergizi gratis.

    Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I DPR pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan rapat tersebut membahas alokasi anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), pagu Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan usulan awal.

    “[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

    Meutya menegaskan pihaknya akan mematuhi keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap berjalan. Dia menyebut sejumlah program prioritas Komdigi antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman, hingga komunikasi publik yang mendukung ekosistem startup.

    Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi memperoleh alokasi Rp8,08 triliun, lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

  • Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membuka Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Yogyakarta, kemarin. Dalam sambutannya, Bamsoet optimistis Indonesia tak hanya dapat menjadi tuan rumah ajang balap dunia, tetapi juga sebagai negara yang melahirkan juara dunia.

    “Dalam Munas ke-X ini kita akan menetapkan keputusan strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia. Termasuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum IMI secara musyawarah dan mufakat. Tradisi ini adalah wujud kedewasaan organisasi yang perlu kita jaga dan kita teruskan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

    Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan Munas IMI bukan sekadar agenda rutin empat tahunan, melainkan momen meneguhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan melaui spirit ‘Standing and Growing Together’.

    Bamsoet mengatakan semangat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh keluarga besar IMI dalam menjaga harmoni, membangun solidaritas, serta menggerakkan roda organisasi.

    “Kita menyadari masih banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan. Saya bersama pengurus lainnya percaya bahwa kepengurusan IMI yang baru, dengan Ketua Umum IMI yang baru, IMI akan lebih maju dan terus mendunia dengan prestasi tinggi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia,” papar Bamsoet.

    Sederet Capaian IMI

    Bamsoet memaparkan selama empat tahun kepemimpinannya, IMI telah mencatat sejumlah capaian. Kini, Indonesia semakin diakui sebagai salah satu tuan rumah penting kejuaraan dunia otomotif, baik roda dua maupun roda empat.

    Tercatat, ajang MotoGP Mandalika sukses digelar tiga kali, diikuti dengan MXGP di Lombok sebanyak tiga kali, serta dua kali World Superbike di Mandalika. Pada kategori mobil, Formula E di Ancol Jakarta telah berlangsung tiga kali, Asia Pacific Rally Championship (APRC) digelar tiga kali di Sumatera Utara, dan F1 Powerboat tercatat dua kali digelar di perairan Danau Toba.

    “Rangkaian kejuaraan balap internasional tersebut menjadi bukti bahwa Federasi Otomotif Dunia (FIA) dan Federasi Motor Internasional (FIM) menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia. Ajang balap internasional tersebut sekaligus membuka ruang bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar dan bersaing dalam kompetisi level dunia,” ucap Bamsoet.

    Bamsoet menjelaskan salah satu capaian penting lainnya adalah restrukturisasi organisasi yang menghasilkan terbentuknya 37 IMI provinsi, termasuk provinsi baru di Papua. Hingga kini, 276 IMI kabupaten/kota telah terbentuk atau sekitar 54 persen dari total wilayah di Indonesia. Hal tersebut menjadi tonggak penting agar pembinaan atlet balap dan pengelolaan olahraga otomotif lebih merata di daerah.

    IMI juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, IMI telah menerbitkan 1.942 lisensi bagi steward, pimpinan lomba, penyelenggara event, teknisi mobil-motor, hingga tenaga medis olahraga.

    “Keanggotaan IMI juga melonjak signifikan, dengan lebih dari 26 ribu Kartu Tanda Anggota Pro dan Mobilitas, 1.217 tanda klub terdaftar, serta 2.564 kartu izin start. Kita harapkan IMI kedepan akan terus melahirkan prestasi, memperkuat persaudaraan otomotif, dan menjadi motor kemajuan bangsa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pembukaan Munas IMI ke-X di Yogyakarta juga dilakukan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri Komdigi RI Meutya Hafid, Wakil Ketum KONI Pusat Tursandi Alwi, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujawo, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Pembina IMI Tinton Soeprapto, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Komjen Pol (Purn) M Iriawan, Musa Rajekshah, Prasetyo Edi Marsudi, Ningrum Natasha Sirait, Robert J. Kardinal dan Boy H. Joedo, Calon Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto, para pengurus IMI Pusat dan para Pengurus IMI Provinsi.

    (akn/ega)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UEA Kerja Sama Cetak 10 Juta Talenta Mahir Coding dalam 3 Tahun

    UEA Kerja Sama Cetak 10 Juta Talenta Mahir Coding dalam 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital. Kedua negara juga berkomitmen mencetak 10 juta talenta coding dalam 3 tahun ke depan.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan langkah ini diperlukan untuk menjawab keperluan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.

    “Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” kata Meutya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Rabu (17/9/2025).

    Dia menambahkan, kementerian sejauh ini sudah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital.

    Terkait dengan hal itu, kata Meutya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif.

    “Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena sektor digital di UEAtelah banyak berkembang. Di Indonesia, tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses,” ujarnya.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan, Abdulla Nasser Lootah, menambahkan negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy.

    Yakni, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.

    “Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.

    Selain kerja sama layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan.

  • 3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 11 nama yang ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri (wamen), maupun pimpinan badan/lembaga, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam acara pelantikan tersebut, sebagian besar menteri dalam Kabinet Merah Putih tampak hadir di Istana Negara, Jakarta.
    Tampak para menteri laki-laki mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi berwarna biru muda yang menjadi ciri khas pada setiap acara pelantikan jajaran pemerintahan.
    Hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
    Kemudian, ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan jajarannya.
    Bahkan terlihat hadir Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pelantikan 11 nama tersebut.
    Justru orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam acara pelantikan tersebut.
    Sosok Gibran tidak terlihat di barisan menteri dan pimpinan lembaga yang biasanya berdiri di sisi kiri ruang pelantikan jajaran pemerintahan.
    Usai acara pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran tengah berada di luar kota untuk menjalankan tugasnya.
    “Beliau sedang di luar kota,” singkat Prasetyo, Rabu (17/9/2025).
    Pada hari yang sama dengan pelantikan, Gibran diketahui tengah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
    Salah satu tempat yang ditinjau Gibran adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
    Kepala SMP Negeri 2 Sentani, Kelasina Yanggroserai mengatakan, kunjungan ini memberikan semangat baru bagi sekolah dalam melaksanakan program MBG.
    “Anak-anak bahagia sekali, mereka sangat senang karena program ini sangat menolong mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas,” ujar Kelasina dilansir dari ANTARA.
    ANTARA/Agustina Estevani Janggo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu (17/9/2025.

    Menurut Kelasina, kedatangan Gibran menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Papua, terutama dalam memastikan program nasional dapat dirasakan langsung oleh siswa di daerah.
    “Kunjungan Wapres Gibran hari ini menjadi motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus mendukung pelaksanaan MBG agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik,” ujar Kelasina.
    Adapun di Istana, Prabowo kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh 11 nama yang dilantik, Rabu (17/9/2025).
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Cuma Wamenkomdigi, Prabowo Kasih Jabatan Baru ke Angga Raka

    Tak Cuma Wamenkomdigi, Prabowo Kasih Jabatan Baru ke Angga Raka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru buat Angga Raka Prabowo. Angga Raka kini tak hanya punya jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, tetapi juga sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    Angga Raka merupakan politisi Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Indonesia Terpilih Prabowo Subianto. Dikutip dari CNN Indonesia, Angga merupakan kader Gerindra sejak 2008. Ia juga sempat menjadi sekretaris Prabowo selama 2014 sampai 2017.

    Angga kemudian mengisi posisi Ketua Bidang Komunikasi / Direktur Media Kampanye untuk Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Presiden 2024.

    Kemudian, Prabowo mengangkat Angga Raka sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengelola Kementerian Komdigi bersama Menkomdigi Meutya Hafid dan Wamenkomdigi Nezar Patria.

    Selain sebagai wakil menteri, sosok kelahiran Jakarta, 8 September 1989 itu juga memegang jabatan seperti Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dan juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Turut hadir dalam pelantikan sejumlah menteri koordinator, menteri, kepala, dan wakil kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih.

    Berikut adalah daftar lengkapnya:

    Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
    Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
    Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
    Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
    Faridah Farichah, sebagai Wakil Menteri Koperasi.
    Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
    Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
    Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
    Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
    Sara Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Erick Thohir tiba di Istana, dikabarkan bakal jadi Menpora

    Erick Thohir tiba di Istana, dikabarkan bakal jadi Menpora

    Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN Erick Thohir beserta istrinya tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, untuk menghadiri acara pelantikan sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Erick Thohir dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah jabatan itu sempat kosong selama 9 hari. Namun, Erick belum dapat membenarkan informasi mengenai dirinya dilantik sebagai menpora.

    “Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, red.) telepon saya diminta hadir untuk menghadap Pak Presiden,” kata Erick menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Erick tiba di Istana sekitar pukul 14.30 WIB. Dia hadir mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan kopiah hitam dan dasi biru muda. Setelan jas dengan dasi biru muda kerap menjadi “dress code” para pejabat negara saat mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

    Di Istana, Erick tiba bersama istrinya, yang mengenakan baju kurung berwarna kuning. Istrinya Erick menolak berkomentar saat ditanya wartawan, dan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada suaminya.

    Upacara pelantikan menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada Rabu sore. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih telah hadir untuk mengikuti prosesi pelantikan, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula beberapa pejabat yang dikabarkan akan dilantik hari ini, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, politisi PKB Farida Farichah, dan mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, dan politisi Partai Demokrat Afriansyah Noor.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.