Tag: Meutya Hafid

  • Sepanjang 2025, Kemkomdigi Terima 300 Lebih Laporan Penipuan Kerja PMI

    Sepanjang 2025, Kemkomdigi Terima 300 Lebih Laporan Penipuan Kerja PMI

    Sepanjang 2025, Kemkomdigi Terima 300 Lebih Laporan Penipuan Kerja PMI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pihaknya menerima lebih dari 300 laporan penipuan kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Januari hingga Desember 2025.
    “Kalau dihitung dari bulan Januari hingga Desember, kami sudah menerima 300 lebih laporan terkait
    penipuan
    yang berkaitan dengan PMI. Paling banyak itu adalah lowongan kerja yang diduga fiktif dan ilegal,” kata Meutya, di kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
    Meutya menuturkan, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian P2MI ini membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen menangani maraknya penipuan terhadap PMI.
    Bersama Kementerian P2MI, Kemkomdigi akan lebih cepat untuk menutup (
    take down
    ) konten-konten atau lowongan pekerjaan yang diduga merupakan penipuan.
    “Kami berharap bisa memperkuat kanal-kanal laporan, kanal-kanal aduan, baik dari PMI maupun juga dengan Kementerian P2MI, agar bisa kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif lagi untuk melakukan
    take down
    terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita,” ucap dia.
    Bukan cuma lowongan pekerjaan fiktif, kata Meutya, pihaknya juga membersihkan ruang digital sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
    Pembersihan ruang digital itu dilakukan untuk menekan angka penggunaan judi
    online
    (judol).
    “Arahan dari Pak Presiden terkait judi
    online
    . Ini mungkin nanti juga banyak sasarannya kepada para PMI, jadi ini juga yang harus kita jaga betul. Karena kasihan, sudah capek-capek bekerja, kemudian uangnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti judi
    online
    ,” ucap dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri P2MI Mukhtarudin juga mengakui bahwa PMI ilegal berangkat karena tertipu melalui iklan di media sosial.
    “Memang, kebanyakan, kita mau jujur saja, korban-korban dari Pekerja Migran yang ilegal ini, mereka itu tertipu, ditipu oleh iklan-iklan yang ada di media sosial,” tutur dia.
    Mukhtarudin berharap, Kemkomdigi dapat membantu mendukung kebijakan serta penanganan konten ilegal di ruang digital.
    “MoU ini bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga harus kita
    follow up
    dalam kegiatan program ke depan yang lebih dirasakan oleh pekerja migran,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen

    Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen

    Mekomdigi Sebut Pemulihan Jaringan Komunikasi di Deli Serdang Capai 97,8 Persen
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, akses komunikasi di Provinsi Sumatera Utara, hampir sepenuhnya pulih usai banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
    Per Sabtu (13/12/2025), sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS atau 97,8 persen telah kembali beroperasi. Hal ini memungkinkan warga mengakses informasi darurat dan berkomunikasi dengan keluarga.
    “Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatra Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya saat menghadiri zikir akbar dan doa bersama warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, melansir keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).
    Meutya menyampaikan bahwa pemulihan jaringan menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi bencana. Oleh karena itu,
    Kemkomdigi
    akan memastikan pemulihan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil.
    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kemkomdigi menyalurkan bantuan berupa 6,5 ton paket beras, minyak, dan biskuit kepada 2.000 warga Kecamatan Sunggal.
    “Selain bantuan barang, kami juga menyediakan posko bersama berupa media center serta posko layanan psikososial untuk memulihkan keceriaan anak-anak,” kata Meutya.
    Kegiatan juga diisi dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Maulana dan diikuti masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah daerah.
    Meutya mengajak masyarakat untuk tetap saling peduli dan menguatkan.
    “Setiap ada ujian pasti ada kemudahan. Karena itu kita semua harus saling bantu dan saling mendoakan,” ujar Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi: Pemulihan Akses Komunikasi di Sumut Capai 97 Persen

    Menkomdigi: Pemulihan Akses Komunikasi di Sumut Capai 97 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan, akses komunikasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hampir sepenuhnya pulih setelah sempat terganggu akibat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah.

    Hingga Sabtu (13/12/2025), pemulihan jaringan telekomunikasi telah mencapai 97,8 persen. Dari 4.368 menara base transceiver station (BTS) yang ada di Sumut, sebanyak 4.273 BTS dilaporkan kembali beroperasi secara normal. Capaian ini dinilai krusial untuk mendukung komunikasi warga, khususnya dalam mengakses informasi darurat dan menjalin kontak dengan keluarga.

    “Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatera Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya dalam keterangan resmi tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri zikir akbar dan doa bersama warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Meutya menegaskan pemerintah menyadari pemulihan jaringan komunikasi merupakan kebutuhan mendesak dalam situasi kebencanaan. Akses telekomunikasi yang stabil dinilai sangat penting untuk mendukung koordinasi penanganan darurat, distribusi bantuan, serta penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.

    Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan pemantauan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil dan seluruh infrastruktur telekomunikasi berfungsi optimal.

    Selain fokus pada pemulihan jaringan, Kemenkomdigi juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Pada kesempatan yang sama, kementerian membagikan bantuan logistik berupa 6,5 ton paket beras, minyak goreng, dan biskuit kepada sekitar 2.000 warga di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

    Meutya menegaskan, Kemenkomdigi berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa logistik, tetapi juga dukungan fasilitas, termasuk pendirian posko informasi serta layanan psikososial bagi warga yang membutuhkan.

    Langkah percepatan pemulihan akses komunikasi dan penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Sumatera Utara bangkit lebih cepat dari dampak banjir bandang, sekaligus memastikan kebutuhan informasi dan komunikasi tetap terpenuhi selama masa pemulihan.

  • Pemerintah Tengah Percepat Konektivitas Internet

    Pemerintah Tengah Percepat Konektivitas Internet

      MEDAN – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan percepatan konektivitas internet hingga mencapai 100 persen.

    Menkomdigi juga memperkenalkan visi arah digital Indonesia yang kini mengusung konsep terhubung, tumbuh, dan terjaga atau 3T.

    “3T kita ganti menjadi terhubung, tumbuh, dan terjaga. Artinya, semuanya harus inklusif,” ujar Meutya usai Roketin Generasi Tunas Digital di SMA Swasta Dharmawangsa Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

    Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyediakan layanan internet gratis di sekolah.

    Hal ini sebagai bentuk komitmen memastikan seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi digital.

    “Program ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan digital antarsekolah maupun antarwilayah,” kata Surya.

    Wagub menyebutkan, penyediaan internet gratis ini merupakan upaya Pemprov Sumut mendorong pemerataan akses pendidikan digital, khususnya daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan jaringan internet.

    “Penyediaan internet gratis ini juga merupakan upaya untuk memperkecil kesenjangan digital antarsekolah dan antardaerah perkotaan dengan daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses internet yang memadai,” ujar Surya.

    Menurutnya, kehadiran internet gratis ini tidak hanya membantu siswa dalam memperoleh sumber belajar yang lebih luas, tetapi juga memberi ruang bagi para guru di wilayah Sumatera Utara untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif.

    Ia menegaskan, pembangunan ekosistem digital tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, namun dukungan dunia usaha, komunitas, sekolah, guru, orang tua hingga peserta didik sangat dibutuhkan.

    “Kami menyadari bahwa pembangunan ekosistem digital tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan dukungan semua pihak,” katanya.

    Surya menambahkan, masa depan digital Sumut tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kuatnya komitmen bersama dalam membimbing dan melindungi generasi muda.

    Wagub juga menekankan pentingnya literasi dan keamanan digital bagi generasi muda, mengingat teknologi tidak hanya mengubah cara bekerja dan belajar, tetapi juga cara berpikir dan berinteraksi.

    “Kita ingin memastikan, ketika mereka mengakses teknologi, mereka melakukannya dengan aman, menggunakan internet dengan bijak, serta berkreasi secara produktif dan bertanggung jawab,” tutur Surya.

  • Pemulihan BTS Sumut-Sumbar Hampir Tuntas, Aceh Terkendala Listrik

    Pemulihan BTS Sumut-Sumbar Hampir Tuntas, Aceh Terkendala Listrik

    Jakarta, Beritasatu.com – Upaya pemulihan layanan telekomunikasi di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh terus berjalan. Dua provinsi pertama menunjukkan perkembangan signifikan, sementara Aceh masih menghadapi kendala utama berupa pasokan listrik yang belum stabil.

    Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada Rabu (10/12/2025) menunjukkan jumlah menara base transceiver station (BTS) yang terdampak bencana turun menjadi 2.637 unit, dari sebelumnya 3.380 unit pada puncak gangguan 2 Desember 2025. Sebanyak 743 BTS yang telah kembali menyala memungkinkan lebih banyak warga menghubungi keluarga dan mengakses informasi darurat.

    Di Sumatera Utara, 9.292 dari 9.612 BTS telah kembali beroperasi atau mencapai tingkat pemulihan 96,67%. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat pemulihan 99,20% setelah 3.709 dari 3.739 BTS aktif kembali.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, pemulihan infrastruktur komunikasi menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Ia menyebut akses komunikasi krusial untuk proses penyelamatan, distribusi bantuan, hingga pemulihan sosial di lapangan.

    “Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi kabar dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujar Meutya dalam keterangan di kantor Kemenkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

    Berbeda dengan dua provinsi lainnya, Aceh masih tertinggal dalam pemulihan jaringan akibat padamnya aliran listrik di banyak lokasi. Dari 3.414 BTS, baru 1.127 unit atau 33,01% yang kembali beroperasi. Sebanyak 2.287 BTS belum dapat aktif karena jaringan listrik yang belum pulih.

    Meutya menjelaskan, operator seluler bekerja sama dengan PLN untuk mempercepat pemulihan listrik di daerah terdampak sekaligus memperbaiki infrastruktur BTS yang mengalami kerusakan.

    “Pemulihan jaringan di Aceh memang masih terkendala padamnya aliran listrik. Operator seluler, PLN, dan semua pihak terkait tengah bekerja keras saat ini untuk memastikan pasokan listrik kembali normal,” katanya.

    Sebagai langkah darurat, pemerintah meningkatkan dukungan teknis berupa penyediaan genset dan perangkat akses internet satelit. Hingga kini, 18 titik akses Satria-1 telah berfungsi, sementara 88 perangkat Starlink telah didistribusikan ke tiga provinsi, yakni Aceh (27 unit), Sumatera Utara (27 unit), dan Sumatera Barat (34 unit).

    “Fokus kami memastikan warga dapat berkomunikasi tanpa hambatan,” pungkas Meutya.

  • Menkomdigi Sebut Pemulihan Layanan Telekomunikasi Aceh Masih 40 Persen

    Menkomdigi Sebut Pemulihan Layanan Telekomunikasi Aceh Masih 40 Persen

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pemulihan layanan telekomunikasi pascabencana banjir dan longsor di wilayah Aceh. 

    Menurut Meutya, ada beberapa faktor yang membuat pemulihan di Aceh cukup sulit, di antaranya adalah karena ketersediaan listrik dan juga gangguan transmisi. 

    “Mungkin fokus kita sekarang ke Aceh. Untuk Sumut (Sumatera Utara) kita sudah 98 persen. Kemudian Sumbar (Sumatera Barat) lebih baik lagi, sudah di 99 persen,” kata Meutya dalam perayaan Natal Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) pada Kamis, 11 Desember. 

    Meutya juga menyatakan bahwa pemulihan konektivitas berbasis tower di wilayah Aceh yang terdampak masih sekitar 40 persen. 

    “Konektivitas basis tower ya teman-teman. Jadi bukan basis satelit. Basis tower itu kurang lebih 40 persen. Jadi ini yang memang PR kita untuk menaikkan segera. Karena memang konektivitas menjadi amat sangat penting,” tambahnya.  

    Meutya tidak dapat menargetkan kapan pemulihan layanan telekomunikasi akan rampung, karena menurutnya, tantangan utama justru terletak pada ketersediaan listrik. 

    “Jadi ada beberapa faktor tadi saya sampaikan tadi, kita tidak bisa menargetkan kapan. Tapi kalau listrik tersedia, Insya Allah,” ujarnya. 

    Pemerintah memastikan percepatan pemulihan terus dilakukan, mengingat konektivitas masih menjadi layanan krusial bagi masyarakat di wilayah terdampak.

  • Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Aksesnya ke Platform Berisiko Tinggi

    Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Aksesnya ke Platform Berisiko Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan platform digital dengan risiko tinggi ke depan hanya dapat diakses oleh anak usia 16 tahun ke atas.

    Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Sejumlah negara juga mulai menerapkan pembatasan, salah satunya Australia yang sudah melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

    Menurut Meutya, apabila nanti PP Tunas telah berlaku, platform dengan risiko tinggi hanya dapat diakses oleh anak berusia minimal 16 tahun.

    “Itupun 16 ke 18 pendampingan orang tua, lalu dari 18 tahun ke atas baru betul-betul mandiri,” kata Meutya ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Untuk platform berisiko rendah, anak dapat membuat akun mulai usia 13 tahun, sedangkan anak di bawah 13 tahun harus didampingi orang tua.

    “Tapi nanti implementasinya sedang kita siapkan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah dapat kita lakukan,” tambahnya.

    Terkait sanksi, Meutya menyampaikan bahwa akan ada sanksi administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial, yang tidak patuh. Dia menyebut hukuman terberat berupa pemutusan akses.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pengaturan detail mengenai sanksi tersebut akan dituangkan dalam peraturan menteri, yang saat ini sedang disiapkan.

    “Saat ini prosesnya adalah kita lakukan uji petik di mana anak-anak di Jogja sedang kami lakukan survei, mereka kami berikan waktu untuk masuk ke PSE, PSE besar terutama, lalu mereka akan memberikan feedback,” katanya.

    Dari proses tersebut, pemerintah akan menilai profil risiko platform. Meutya menegaskan penentuan profil risiko tidak dilakukan pemerintah sendiri, tetapi melibatkan berbagai pihak seperti pemerhati anak, Non-Governmental Organization (NGO), hingga anak-anak sebagai pengguna.

    “Jadi anak-anaknya harus didengar karena aturan ini juga mengenai mereka,” ungkapnya.

  • ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti tantangan dalam mencapai target seluruh desa di Indonesia terkoneksi internet sepenuhnya pada tahun depan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan jumlah desa di Indonesia terus bertambah setiap tahun akibat pemekaran wilayah. Kondisi ini membuat jumlah desa yang belum terlayani internet terus bergerak dinamis.

    “Itu kan tiap tahun tambah. Sekarang 2.500 [desa belum terkoneksi]. Terus dinamis kan, desanya kan berubah-ubah,” kata Marwan ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Marwan menilai target 100% desa terkoneksi internet akan sulit tercapai karena angka kebutuhan layanan akan berubah lagi pada tahun berikutnya.

    “Tambah lagi desanya. Ada yang tidak terkoneksi lagi. Kenapa? Pemekaran,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan layanan internet pada 2026. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. Dia menekankan transformasi digital harus dilihat sebagai agenda nasional yang bergerak serempak. Komdigi bersama LPM UI mencatat skor transformasi digital nasional meningkat dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024. 

    Menurut Meutya, capaian ini menunjukkan fondasi digital Indonesia telah berkembang cukup baik meskipun keselarasan dan kebersamaan pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling pesat, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. 

    “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

    Meutya juga menyampaikan sejumlah provinsi di wilayah timur  seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mencatat lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut, ujarnya, merupakan hasil fokus pembangunan yang diberikan pada kawasan timur. 

    Upaya ini diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia. Lebih jauh, Meutya menuturkan sejumlah kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, kondisi ini berarti Indonesia membutuhkan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet pada tahun depan.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100.% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan yang tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. 

    Dia menekankan transformasi digital perlu dilihat sebagai agenda nasional yang berjalan serempak. 

    Meutya menyebut skor transformasi digital nasional yang merupakan hasil kolaborasi Komdigi dan LPM UI bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

    Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah berkembang cukup baik dalam membangun fondasi digital dan terus bergerak maju, meskipun masih perlu meningkatkan keselarasan dan kebersamaan dalam pelaksanaannya. 

    Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling baik, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

    Lompatan Signifikan Konektivitas di Wilayah Timur

    Meutya juga mengungkapkan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. 

    Dia menjelaskan capaian tersebut terjadi karena pembangunan dalam dua tahun terakhir difokuskan pada wilayah timur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.

    Lebih jauh, Meutya menyebut berbagai kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, hal itu berarti Indonesia memerlukan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • Pemulihan Internet di Aceh Capai 50%, Terkendala Pasokan Listrik

    Pemulihan Internet di Aceh Capai 50%, Terkendala Pasokan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pemulihan konektivitas di wilayah bencana Sumatra Utara dan Sumatra Barat hampir mencapai 100%. Sementara itu untuk Aceh masih berkisar 50%.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan konektivitas di Sumatra Barat saat ini sudah stabil di angka 98%, sementara di Sumatra Utara berada di kisaran 96%.

    “Dan untuk Aceh, kita sekarang tengah fokus untuk terus meningkatkan, tadi saya disampaikan Telko sudah 50%, beberapa hari lalu kita masih 40%,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya menilai pemulihan konektivitas memang sangat dinantikan masyarakat karena menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana. Dia menambahkan, atas nama Komdigi, pihaknya turut mendoakan para korban dan keluarga korban, serta berharap pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin. 

    Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, berbagai langkah pemulihan telah dijalankan secara terukur dan responsif, dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pelaku industri.

    Dia juga menyampaikan Kepala Negara selalu menekankan pentingnya kerja bersama. Karena itu, masyarakat dan industri diharapkan turut mendukung proses pemulihan yang tengah berlangsung.

    Meutya memastikan Komdigi bersama para operator terus melakukan percepatan pemulihan jaringan setiap hari.  “Banyak pegawai-pegawai operator kita yang di daerah terdampak juga menjadi korban, namun di bagian tetap melakukan percepatan,” lanjutnya.

    Tantangan Pemulihan Konektivitas di Wilayah Bencana

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan pemulihan konektivitas di Aceh masih fluktuatif.

    “Jadi kita pernah 54% lalu pernah juga 62% gitu ya. Dan target kita sebenernya 75% untuk bisa segera di masa tanggap darurat ini,” kata Nezar usai konferensi pers

    Nezar mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN karena banyak BTS yang harus dinyalakan menggunakan genset akibat ketiadaan suplai listrik. BBM untuk genset juga menjadi faktor pendukung utama. “Nah karena itu kita koordinasi dengan Pertamina. Dan Alhamdulillah suplai kalau untuk BBM ini sudah makin membaik bisa diatasi. Tapi yang listrik, listrik kita masih up and down,” ungkapnya.

    Nezar menjelaskan target pemulihan konektivitas mencapai 75% terlebih dahulu, setidaknya agar wilayah yang masih kritis dapat terlayani dan kebutuhan telekomunikasi untuk mendukung distribusi bantuan logistik dapat terpenuhi.

    Dia menambahkan tim pemulihan jaringan bekerja selama 24 jam, melibatkan Balai Monitoring serta Satgas yang dibentuk bersama operator seluler untuk mempercepat pemulihan di lapangan. Pihaknya juga memantau kondisi bersama BNPB, pemerintah daerah, serta posko TNI dan Polri untuk menentukan area yang paling membutuhkan layanan sinyal.

    Dia berharap pemulihan jaringan listrik dapat segera mencapai 100%. “Tapi kendalanya itu tadi. Karena suplai listrik itu belum normal gitu ya. Dan kita berharap bisa segera normal kembali,” ujarnya.