Xcloud.id

Tag: Meutya Hafid

  • Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara

    Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara

    Solo (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

    “Persatuan PWI makin relevan karena kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak perusahaan pers yang sulit bertahan, artinya PWI menjadi makin relevan, makin dibutuhkan, maka persatuan PWI tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara,” kata Meutya pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

    Ia mengatakan tantangan digitalisasi termasuk juga AI akan menyulitkan masyarakat melihat mana berita betul dan mana berita hoaks.

    “Kami dari pemerintah selalu menyampaikan di forum apapun, mari kembali bersandar pada karya yang patuh pada etika jurnalistik di tengah tantangan-tantangan yang berat. Itu (etika jurnalistik) ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini, sejak bangsa ini lahir sampai sekarang, tanpa mengecilkan media sosial yang sepuluh terakhir berkembang pesat,” katanya.

    Ia juga mengajak insan pers untuk mengingat jejak para pendahulu yang memberitakan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

    “Yang memberitakan bangsa ini baik di dalam negeri maupun mancanegara, dan catatan itu tidak dimiliki oleh media sosial. Oleh karena itu, kombinasi keduanya menjadi penting, tidak boleh satu melampaui yang lain, keduanya harus berjalan beriringan dengan baik,” katanya.

    Ia mengatakan dalam kerangka perjalanan antara media sosial dan media mainstream yang sudah ada sejak bangsa ini lahir, pemerintah wajib membuat regulasi yang memudahkan dan memuat aspirasi harapan PWI, salah satunya Perpres Publisher Rights.

    “Waktu itu kami masih di Komisi 1 (DPR RI), saat itu Pak Jokowi saat Hari Pers Nasional menyampaikan ini harus jadi. Silahkan teman-teman wartawan menggodok, saat itu agak lama karena banyak pemikiran baik. Sampai kemudian kami menerima satu draf yang ditandatangani Presiden Jokowi pada saat itu,” katanya.

    “Pada pemerintahan Presiden Prabowo ini dikukuhkan, komite dibentuk. Kemudian kami undang platform untuk mau patuh. Ada satu platform, Google yang membantu ekosistem media yang sudah ada, ketika mengambil karya produk jurnalistik mereka wajib memberikan kompensasi,” katanya menambahkan.

    Ia berharap langkah ini membantu ekosistem media yang sudah ada. Dengan demikian, media sosial dan media mainstream dapat bersanding sama kuat.

    Sementara itu, terkait dengan pengukuhan pengurus PWI pusat ini, dikatakannya, merupakan momentum kebangkitan baru. Ia mengatakan PWI harus jadi rumah yang aman dan produktif bagi para anggotanya agar menghasilkan karya yang kredibel, independen, dan penuh integritas.

    Ia berharap pengukuhan ini bukan hanya seremonial tetapi juga menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya penguat persatuan bangsa.

    Ia juga meminta kerja sama PWI dengan pemerintah pusat yang sudah berjalan harus dibarengi dengan upaya yang sama antara PWI daerah dengan pemerintah daerah.

    “Oleh karena itu, kami mohon masing-masing pengurus daerah bisa berkomunikasi dengan pemda. Kami juga akan sampaikan ke Kadis Kominfo bahwa pemda wajib bekerja sama dengan PWI di seluruh Indonesia. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media tanah air,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus baru PWI Pusat komitmen perkuat ekosistem pers nasional

    Pengurus baru PWI Pusat komitmen perkuat ekosistem pers nasional

    Solo (ANTARA) – Pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat masa bakti 2025-2030 berkomitmen memperkuat ekosistem pers nasional.

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan PWI bersama dengan mitra kerja termasuk juga pemerintah akan menguatkan ekosistem pers nasional agar sehat, kuat, dan berkualitas.

    “Kuat dalam ekonominya, perusahaan pers besar, kecil, menengah hidup, produk pers sehat dan berkualitas. dan publik dapat informasi yang sehat,” katanya.

    Munir juga ingin meningkatkan kemampuan digitalisasi para anggota PWI.

    “Dengan adanya AI (kecerdasan buatan), disrupsi media, kami ingin teman-teman makin akrab dengan itu, termasuk di kelembagaan PWI-nya. Kami juga akan mendorong kemajuan organisasi dengan digitalisasi yang maju,” katanya.

    Mengenai pengukuhan pengurus PWI yang diselenggarakan di Kota Solo, Munir mengatakan hal itu tidak lepas dari keinginan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    “Karena Ibu Meutya Hafid sadar betul karena beliau juga darahnya wartawan sehingga sangat menjiwai sebuah aura yang harus disatukan. Kami sadar bahwa sebelum kongres persatuan, PWI terbelah dan semuanya berada dalam titik nadir tentang eksistensi organisasi,” kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA itu.

    Oleh karena itu, kata Munir, dengan tergelarnya kongres persatuan dan dengan tersusunnya pengurus kabinet persatuan ini, diharapkan semangat persatuan dan perjuangan dari para senior pers yang melahirkan PWI di Monumen Pers Nasional bisa menjadi roh bagi insan pers Indonesia.

    “Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua, karena kami mengalami sebuah stagnasi kegiatan selama hampir dua tahun. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan para stakeholder saat itu kebingungan, apa yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan masyarakat pers. Hampir semua ke PWI di seluruh kabupaten kota menjadi lumpuh,” katanya.

    Oleh karena itu, ia berharap semangat persatuan dan perjuangan tersebut dapat mengembalikan marwah PWI.

    “Sekarang informasi itu bercampur-baur. Pemerintah ingin mengajak masyarakat, publik untuk makan informasi yang sehat dan bergizi. Inilah tugas kita bahwa pers Indonesia, PWI bisa menjadikan informasi yang sehat dan bergizi,” katanya.

    Ia juga berharap pemerintah bersama dengan PWI mampu memastikan komunikasi informasi sampai ke masyarakat dengan baik.

    “Dengan begitu masyarakat sehat, pers sehat, pers kuat, dan berkualitas,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkomdigi Meutya Targetkan 4 Juta Talenta Digital Lahir Lewat Garuda Spark

    Menkomdigi Meutya Targetkan 4 Juta Talenta Digital Lahir Lewat Garuda Spark

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menargetkan empat juga talenta digital dapat tercipta melalui pusat inovasi Garuda Spark. Sumber daya manusia disiapkan untuk menghadapi era ekonomi digital dan bonus demografi Indonesia pada 2030.

    Pemerintah menargetkan 12 juta talenta digital nasional, di mana angka tersebut naik dari sebelumnya sembilan juta. Dan, Garuda Spark Innovation Hub diharapkan dapat menyumbang empat juta manfaat yang terdiri dari talenta digita dan teknoprenuer.

    “Kita menargetkan pada ujungnya 4 juta penerima manfaat, 2 juta talenta digital dan 2 juta technopreneur hanya dari innovation ini saja,” ujar Meutya dalam peresmian Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Sebagai informasi, Garuda Spark Innovation Hub merupakan program yang diproyeksikan menjadi wadah kolaborasi pemerintah, swasta, dan komunitas digital dalam melahirkan jutaan talenta muda.

    Garuda Spark Innovation Hub pertama kali hadir di Bandung, kemudian disusul di Jakarta. Meutya menyebutkan kota selanjutnya yang akan tersedia pusat inovasi ini, yakni Medan dan Aceh.

    Disampaikan Meutya program tersebut akan diperluas ke tingkat kabupaten/kota. Dalam dua tahun mendatang, pemerintah menargetkan Garuda Spark mampu terkoneksi dengan ekosistem digital global.

    “Garuda spark kami bentuk untuk semangat kemajuan generasi muda kita dalam mempersiapkan kapabilitas di era ekonomi digital. Program ini disusun dengan beberapa fase, fase pondasi dan hari ini kita lakukan aktivasi langsung,” tutur Menkomdigi.

    Pada kesempatan ini juga, Meutya meminta para pelaku startup memiliki sikap optimistis dalam menghadapi tantangan global di tengah dinamika industri teknologi.

    “Kita tahu ada istilah winter is coming untuk industri teknologi, tetapi kita tidak boleh merasa lemah dengan ucapan tersebut. Kita yakin potensi Indonesia sangat besar dan tentu ekosistem digital kita akan bangkit,” pungkasnya.

    (agt/afr)

  • Lembaga PDP Masih Belum Dibentuk, Menkomdigi Ungkap Alasannya

    Lembaga PDP Masih Belum Dibentuk, Menkomdigi Ungkap Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait nasib Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang tak kunjung dibentuk.

    Sebagai informasi, Undang-Undang PDP sudah disahkan sejak 2022. Hingga Oktober 2025, lembaga PDP belum dibentuk pemerintah, padahal diamanatkan sudah ada terhitung sejak dua tahun disahkannya UU PDP atau tepatnya Oktober 2024.

    Terkait hal itu, Menkomdigi mengatakan bahwa proses pembentukan badan tersebut masih dalam pembicaraan lintas kementerian dan lembaga terkait.

    “Untuk lembaga PDP memang masih dalam perbicaraan dan juga harmonisasi di tingkat Sekretariat Negara, dan juga Kementerian PANRB. Jadi, kami mengikuti nanti badannya seperti apa, masih dalam perbicaraan,” kata Meutya dalam peluncuran Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Lembaga PDP diamanatkan UU sebagai otoritas independen yang akan menjalankan fungsi pengawasan, penegakan, hingga mediasi terkait pelanggaran data pribadi di Indonesia. Namun hingga kini pemerintah belum menentukan bentuk dan desain kelembagaannya.

    Sementara itu, UU PDP yang menjadi acuan dari ‘wasit pelindungan data pribadi’ ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

    Chairman CISRReC Pratama Persadha turut merespon perubahan UU PDP yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.

    Menurut Pratama bahwa UU PDP yang sudah disahkan belum dijalankan secara penuh. Kebocoran data yang menimpa puluhan juta akun warga menunjukkan urgensinya, tetapi implementasi masih terhambat karena Badan PDP belum terbentuk dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan belum selesai.

    “Jika revisi dilakukan sebelum UU benar-benar dijalankan, hal ini akan kontraproduktif dan berisiko mengaburkan fokus penegakan,” ungkapnya.

    (agt/agt)

  • Menkomdigi resmikan Garuda Spark Innovation Hub kedua di Jakarta

    Menkomdigi resmikan Garuda Spark Innovation Hub kedua di Jakarta

    ANTARA – Menkomdigi Meutya Hafid meresmikan Garuda Spark Innovation Hub kedua di Jakarta, Kamis (2/10). Program ini ditujukan untuk mendorong lahirnya talenta digital dan technopreneur baru di Indonesia. (Putri Hanifa/Chairul Fajri/Suwanti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkomdigi Ungkap Masyarakat RI Makin Melek Digital, Ini Indikatornya

    Menkomdigi Ungkap Masyarakat RI Makin Melek Digital, Ini Indikatornya

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan masyarakat Indonesia saat ini sudah melek digital. Hal itu mengacu pada laporan terbaru Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025.

    IMDI 2025 mencatat kenaikan menjadi 44,53, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan itu yang membuat masyarakat dinilai kian cakap mengadopsi teknologi digital.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” ujar Meutya di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Menkomdigi mengatakan pemanfaatan indeks itu sebagai rujukan strategis sangat krusial untuk merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran, memastikan setiap program penguatan keterampilan digital nasional berbasis data yang akurat.

    Pengukuran IMDI itu mencakup empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Indeks yang diukur berkala setiap tahun sejak 2022 tersebut mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil dari capaian penting dalam forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk 2025, pengukuran yang dilakukan pada Juli-Agustus dengan melibatkan lebih dari 18 ribu responden individu dan 11 ribu responden industri itu juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

    Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2022, pengukuran IMDI telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun, dengan cakupan pengukuran di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, IMDI dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi masyarakat digital berbasis kewilayahan di seluruh Indonesia.

    Pada 2022 skor nasional tercatat sebesar 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif. Di 2023, skor melonjak signifikan menjadi 43,18, menandai adanya dampak nyata dari perluasan program literasi digital di berbagai wilayah. Pada 2024 skor naik menjadi 43,34, sebuah sinyal bahwa literasi digital makin membaik.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, memaparkan nilai nasional merupakan rata-rata dari nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota.

    Dari keempat pilar, infrastruktur dan ekosistem mencatat skor tertinggi (53,06), sementara pilar pemberdayaan masih menempati posisi terendah (34,42), mengisyaratkan area yang perlu mendapat perhatian lebih.

    (agt/agt)

  • Program Kampung Internet Perlu Didukung Kapasitas Bandwidth Besar

    Program Kampung Internet Perlu Didukung Kapasitas Bandwidth Besar

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) menilai Program Kampung Internet 2025 yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan inisiatif baik dalam memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Namun, program tersebut perlu dibarengi dengan dukungan infrastruktur, perangkat, serta regulasi yang tepat agar manfaatnya bisa berkelanjutan.

    Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo menekankan pentingnya kualitas perangkat dan kapasitas bandwidth yang besar dalam pembangunan konektivitas. Menurutnya, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa kapasitas jaringan dan perangkat berperan penting dalam mendukung aktivitas digital masyarakat.

    “Ya itu sebenarnya adalah program baik sekali ya. Cuma ya itu tadi bagi kami, bukan hanya terkoneksi kalau bisa. Jadi memang harus juga didukung dengan bandwith yang besar,” kata Adrianto dalam Press Conference Biznet 25th Anniversary di Jakarta pada Rabu (1/10/2025). 

    Adrianto menambahkan, Biznet sejak 2017, telah menghadirkan perangkat dengan kapasitas hingga 1Gb, lebih besar dibandingkan rata-rata perangkat modem kala itu yang hanya mampu menyalurkan 100–150Mb. 

    Hal ini terbukti bermanfaat ketika pandemi, saat kebutuhan internet melonjak akibat seluruh aktivitas masyarakat yang dilakukan dari rumah.

    “Pada saat itu ada beberapa provider yang membesarkan bandwith-nya tapi ternyata perangkatnya enggak cocok. Mesti kirim orang ke rumah, ganti perangkat. Yang di mana pas pandemi semua enggak ada yang berani masuk rumah,” katanya.

    Dia menegaskan, pembangunan Kampung Internet sebaiknya disertai penyediaan bandwidth besar dan perangkat mumpuni agar dapat menjawab kebutuhan jangka panjang. 

    “Supaya bicara 5-10 tahun ke depan, kita juga udah tahu nih, sasarannya mau ke mana. Jadi kalau memang cuma bikin terkoneksi tapi cuma 10-20 Mbps, takutnya enggak bisa dipakai buat apa-apa,” kata Adrianto.

    Sementara itu, Vice President Marketing Biznet Hutomo Siswanto menekankan pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

    “Dan juga sebenernya program ini itu bisa bener-bener membuat kepala-kepala daerah pemerintahan itu jadi aware gitu lho. Dengan adanya program ini, jadi mereka kepala-kepala daerah itu akan aware dengan kebutuhan internet di masyarakat ini semakin tinggi,” kata Hutomo.

    Hutomo berharap program Kampung Internet juga bisa mempermudah jalannya regulasi bagi penyelenggara jasa internet (ISP) agar bisa memperluas layanan ke wilayah-wilayah baru. 

    “Jadi bisa membantu juga regulasi, misalnya regulasinya dimudahkan untuk ISP itu untuk bisa masuk ke kota-kota atau kabupaten di wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia,” tambahnya.

    Sebelumnya, Komdigi meresmikan Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara pada 29 September 2025. Program ini akan membangun 1.194 titik penerima manfaat di lima provinsi dengan tahap awal 307 titik di Sumatra Utara, serta menambah jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut, kehadiran Kampung Internet akan menjadi motor penggerak kemajuan desa di era digital. Program ini juga menjadi bagian dari target RPJMN 2025–2029, yakni penetrasi broadband rumah tangga 50%, jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet 100 Mbps pada 2029.

  • XLSMART Berharap Ada Skema Insentif di Program Kampung Internet Komdigi

    XLSMART Berharap Ada Skema Insentif di Program Kampung Internet Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mendukung Program Kampung Internet 2025 yang baru-baru ini diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ada usulan agar program tersebut disertai dengan insentif.

    Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, mengatakan program tersebut sejalan dengan visi perusahaan untuk menghubungkan setiap orang Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. 

    “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperluas jaringan, menghadirkan layanan broadband terjangkau, dan mendukung transformasi digital masyarakat,” kata Henry kepada Bisnis pada Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, Henry menekankan sejumlah aspek penting agar tujuan itu bisa terwujud. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, operator, dan mitra teknologi. 

    Selain itu, skema investasi dan insentif untuk pembangunan di wilayah non-ekonomi juga diperlukan, disertai peningkatan literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara produktif.

    “Serta kebijakan spektrum dan regulasi yang mendukung adopsi teknologi baru,” kata Henry. 

    Sebelumnya, Komdigi meresmikan Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 29 September 2025. 

    Program ini ditujukan untuk memperluas akses internet hingga pelosok desa dengan membangun 1.194 titik penerima manfaat di lima provinsi. Pada tahap awal, sebanyak 307 titik akan dibangun di Sumatera Utara, dengan tambahan jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer.

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kehadiran internet akan menjadi motor penggerak kemajuan desa.

    “Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” kata Meutya dalam laman resmi Komdigi pada Senin (29/9/2025).

    Selain Sumatera Utara, titik Kampung Internet 2025 juga akan dibangun di NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Program ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup penetrasi broadband rumah tangga 50%, pembangunan jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21% rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam peresmian tersebut, Komdigi juga menyerahkan bantuan laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, yang akan digunakan untuk melatih guru dan siswa menjadi tenaga terampil di bidang jaringan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

  • Komdigi Targetkan Penetrasi Fixed Broadband Naik dari 21% menjadi 50% pada 2029

    Komdigi Targetkan Penetrasi Fixed Broadband Naik dari 21% menjadi 50% pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi internet tetap atau fixed broadband dapat menyentuh 50% pada 2029. Adapun saat ini penetrasi fixed broadband masih di bawah 25%. 

    Fixed broadband adalah layanan internet berkecepatan tinggi yang menggunakan infrastruktur fisik seperti kabel serat optik, DSL (Digital Subscriber Line), atau kabel koaksial untuk menyediakan koneksi internet secara tetap dan stabil pada satu lokasi, seperti rumah atau kantor.

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan saat ini penetrasi fixed broadband Indonesia masih 21%. Artinya, dari seluruh rumah dan kantor di Indonesia, hanya 21% yang telah menggunakan layanan internet tetap berbasis serat optik.

    Untuk mengejar  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penetrasi broadband rumah tangga mencapai 50%, jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, dan kecepatan layanan 100 Mbps pada 2029, Komdigi mendorong Program Kampung Internet 2025.

    “Saat ini baru 21 persen rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” kata Meutya, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Komdigi meluncurkan Program Kampung Internet 2025 untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Sebanyak 1.194 titik penerima manfaat akan dibangun di lima provinsi, dimulai dengan 307 titik di Sumatera Utara.

    Peresmian perdana berlangsung di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Program ini akan menambah jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer dan menjadi langkah awal pemerataan layanan broadband nasional.

    Meutya mengatakan akses internet menjadi hal yang penting bagi masyarakat desa. Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat.

    “Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” ujar Meutya, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Dalam acara peresmian, Kemkomdigi juga menyerahkan bantuan alat laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Fasilitas ini akan dipakai untuk pelatihan guru dan siswa agar siap menjadi tenaga terampil di bidang jaringan.

    Program Kampung Internet terlaksana berkat kolaborasi Kemkomdigi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

    Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, perwakilan industri telekomunikasi, serta masyarakat Desa Kramat Gajah.

  • APJII Berharap Komdigi Libatkan 1.370 ISP untuk Internet Kampung

    APJII Berharap Komdigi Libatkan 1.370 ISP untuk Internet Kampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melibatkan 1.370 penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk Program Kampung Internet 2025. 

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mengatakan pihaknya berharap keterlibatan dan kolaborasi bisa tercipta dengan baik dalam program pemerataan internet hingga ke pelosok desa tersebut. 

    “Tentunya ini juga harus didukung oleh para ISP di wilayah, karena saat ini anggota APJII sudah lebih dari 1.370 perusahaan,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (30/9/2025). 

    Arif mengatakan seluruh ISP tersebut mewakili 18 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, dia menyebut APJII mendukung penuh seluruh rencana Pemerintah dalam pemerataan akses internet. 

    “APJII [tentunya] mendukung penuh,” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Komdigi telah meresmikan peluncuran Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 29 September 2025. Program ini ditujukan untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa dengan membangun 1.194 titik penerima manfaat di lima provinsi. 

    Pada tahap awal, sebanyak 307 titik akan dibangun di provinsi tersebut, dengan tambahan jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan pentingnya internet sebagai penggerak kemajuan desa.

    “Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” kata Meutya dalam laman resmi Komdigi pada Senin (29/9/2025). 

    Selain Sumatera Utara, titik Kampung Internet 2025 juga akan dibangun di NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Program ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup penetrasi broadband rumah tangga 50%, pembangunan jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21% rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam peresmian tersebut, Komdigi juga menyerahkan bantuan laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang akan digunakan untuk melatih guru dan siswa menjadi tenaga terampil di bidang jaringan. Program Kampung Internet terlaksana melalui kolaborasi Komdigi dengan APJATEL, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.