Tag: Meutya Hafid

Rekor! 4.000 Orang Padati IGDX 2025 Bali, Bukti Industri Game RI Melesat

Kuta –

Acara game bergengsi Indonesia Game Developer eXchange (IGDX) 2025 resmi mencatat sejarah baru. Digelar di The Stones Hotel, Kuta, Bali, ajang ini dihadiri lebih dari 4.000 peserta, menjadikannya gelaran terbesar sejak pertama kali diadakan pada 2019.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyebut capaian ini sebagai tonggak penting bagi industri game nasional. “Yang datang per hari ini sudah 4.000 orang. Ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah IGDX,” ujar Meutya dalam acara IGDX Conference Day, Sabtu (11/10/2025).

Menurutnya, antusiasme ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan diri dan semangat para game developer Indonesia untuk bersaing di kancah global. Ia menambahkan, tahun ini juga mencatat kehadiran tamu internasional terbanyak sejak IGDX dimulai.

“Dan juga dari manca negara, juga tamu terbanyak tahun ini. Jadi ini juga kita harapkan, bisa menghubungkan game lokal, untuk menjadi game dengan skala global,” kata Meutya.

IGDX menjadi salah satu ajang pertemuan game terbesar di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Bahkan kini menjelma sebagai platform strategis tempat para pengembang Indonesia dapat bertemu dengan penerbit, investor, distributor, dan media global.

“IGDX kini telah berkembang menjadi salah satu platform paling dinamis dan paling dinanti di Asia Tenggara untuk industri game. Melalui lima pilar atau program terpadunya, yaitu IGDX Bootcamp, IGDX Academy, IGDX Career, IGDX Business, dan IGDX Conference,” ungkap Meutya.

IGDX 2025 Foto: Panji Saputro/detikINET

Kehadiran IGDX tak lepas dari industri game yang telah menjadi salah satu sektor paling dinamis dalam ekonomi digital Indonesia. Meutya menjelaskan, pertumbuhan ini terlihat dari pasar yang terus berkembang, kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, inovasi teknologi, dan juga penguatan narasi budaya Indonesia melalui media yang kreatif dan imersif.

Sejak 2021 hingga 2024, program IGDX disebut telah menghasilkan lebih dari USD 75 juta peluang kemitraan bisnis, memperkuat posisi Indonesia di ekosistem digital dunia. “Kita berhasil menghubungkan talenta lokal dengan pasar global. Hasilnya luar biasa,” ujar Meutya.

Meutya menegaskan, industri game bukan sekadar hiburan, melainkan motor ekonomi digital yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat narasi budaya Indonesia melalui media kreatif dan imersif.

IGDX 2025 Foto: Panji Saputro/detikINET

Ia menutup dengan ajakan penuh semangat. “Mari kita tidak hanya bermain, tapi membentuk, memimpin, dan menjadikan Indonesia rumah bagi kisah-kisah hebat dunia berikutnya,” pungkasnya.

IGDX 2025 berlangsung selama tiga hari, 9-11 Oktober 2025, dengan dua sesi utama: Business Day pada 9-10 Oktober, dan Conference Day pada 11 Oktober yang ditutup dengan ajang penghargaan bagi karya terbaik developer Indonesia.

(hps/afr)

11/10/2025 13:17
Bakal Diberi Insentif Rp100.000 per Hari, Guru Penangggung Jawab MBG di Jakut: Jadi Lebih Semangat Kerja

GELORA.CO — Kepala SDS Bina Pusaka, Koja, Jakarta Utara, Heni Damayanti, menyambut baik aturan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang bakal memberikan insentif Rp100 ribu per hari bagi guru penanggung jawab Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Heni, pemberian insentif tersebut bisa menjadi dorongan agar para pendidik lebih teliti dalam melakukan pengawasan makanan yang diberikan kepada siswa.

“Mudah-mudahan lebih semangat lagi gurunya dengan insentif itu ya kan. Jadi lebih detail lagi ngecek MBG-nya. Memang sih setiap guru saya infoin sebelum dimakan dilihat dulu takutnya kan namanya kalau yang siang kadang-kadang bau kan, kalau memang bau jangan dimakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Heni, selama ini guru penanggung jawab MBG di sekolahnya merupakan guru mata pelajaran. Sehingga, guru tersebut kerap menjeda jam mengajarnya untuk berkoordinasi dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat datang ke sekolah, hingga mengatur pembagian MBG kepada siswa.

“Penerimanya itu yang pagi 190, yang siang 80 ya. 270-an lah ya, itu terdiri dari kelas 1 sampai 6,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, BGN bakal memberikan insentif bagi guru di sekolah penanggung jawab MBG. Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Penerima Manfaat.

Kebijakan ini lahir sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran strategis guru dalam mendukung keberhasilan program yang ditujukan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang menilai, guru memiliki peran vital, tidak hanya sebagai pendamping utama siswa, tetapi juga sebagai penggerak dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat dan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah.

“Sebagai bentuk apresiasi atas tambahan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepada guru penanggung jawab Program MBG di sekolah diberikan insentif. Pemberian insentif ini bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi guru dalam mendukung keberhasilan program,” kata Nanik di Jakarta, Senin (29/9).

Melalui SE tersebut, setiap sekolah penerima manfaat MBG diwajibkan menunjuk 1 sampai 3 orang guru sebagai penanggung jawab (PIC) distribusi MBG. Penunjukan dilakukan oleh kepala sekolah dengan prioritas kepada guru bantu dan honorer, serta menggunakan sistem rotasi harian agar pelaksanaan lebih merata.

Sebagai bentuk dukungan, setiap guru PIC akan menerima insentif sebesar Rp100.000 per hari penugasan. Dana insentif bersumber dari biaya operasional SPPG sekolah terkait, dan akan dicairkan setiap 10 hari sekali.

Perluas Jangkauan

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen memperluas jangkauan MBG ke daerah lain. Program ini dirancang agar siswa di berbagai wilayah mendapat akses makanan sehat yang setara

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kolaborasi dengan platform digital akan mempercepat distribusi makanan. Kemkomdigi siap menjadi penghubung agar sinergi ini berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,” ujar Meutya.

10/10/2025 11:23
Menkomdigi Sebut Pemblokiran IMEI Bertujuan Amankan Data Pribadi jika HP Dicuri Nasional 8 Oktober 2025

Menkomdigi Sebut Pemblokiran IMEI Bertujuan Amankan Data Pribadi jika HP Dicuri
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa aturan mengenai pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (ponsel) dibuat melindungi data pribadi penggunanya.
Meutya menyebutkan, dengan adanya aturan ini, masyarakat bisa mengajukan pemblokiran IMEI apabila HP mereka hilang atau dicuri sehingga data-data pribadi mereka tetap aman.
“Pada intinya semangatnya adalah bagi masyarakat yang kehilangan dalam rangka pengamanan data-data diri mereka, mereka diperbolehkan untuk melakukan pemblokiran terhadap IMEI-nya sendiri,” kata Meutya di Ambon, Maluku, Rabu (8/10/2025).
“Yang ada hanya memperbolehkan dalam regulasi untuk mereka yang memang memilih, karena kehilangan, dicuri, atau memang atas keinginan pribadi, untuk melakukan
self-block
terhadap IMEI-nya sendiri,” ujar dia.
Meutya menuturkan, pemilik ponsel dapat melakukan
self-block
terhadap IMEI-nya sendiri secara sukarela dan tidak dipungut biaya tambahan.
Politikus Partai Golkar ini juga membantah bahwa pemerintah akan membuat aturan aturan balik nama ponsel seperti kendaraan bermotor.
“Jadi tidak ada aturan yang akan Komdigi keluarkan terkait balik nama seperti BPKB motor, itu tidak benar,” kata Meutya.
“Kami juga telah menegur tim kami mungkin dalam penyampaian kepada publiknya salah,” ujar dia.
Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak khawatir dengan penerapan aturan ini, sebab sistem yang sedang disiapkan justru bertujuan melindungi pengguna dari potensi penyalahgunaan ponsel yang hilang atau dicuri.
Diberitakan, Kementerian Komdigi berencana memberlakukan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI untuk ponsel yang hilang atau dicuri.

Praktisi keamanan digital Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai, wacana pemblokiran IMEI tersebut akan berdampak positif apabila tidak mengenakan biaya tambahan dan administrasi yang berbelit.
“Sebenarnya, memang salah satu cara untuk menekan pencurian ponsel adalah mengontrol penyalahgunaan ponsel-ponsel curian,” kata Alfons saat dihubungi
Kompas.com
, Senin (6/10/2025).

Dia menjelaskan, pemblokiran IMEI menyebabkan ponsel yang dicuri menjadi tidak dapat berfungsi dengan sempurna.
Dengan begitu, motivasi kriminal dan usaha eksploitasi ponsel curian menjadi menurun secara tidak langsung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 16:09
Menkomdigi Tegur Operator Seluler gara-gara Gangguan Internet di Ambon Nasional 8 Oktober 2025

Menkomdigi Tegur Operator Seluler gara-gara Gangguan Internet di Ambon
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com –
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegur operator seluler agar meningkatkan sistem keandalan jaringan dan memperkuat infrastruktur digital di wilayah timur Indonesia.
Teguran ini disampaikan Meutya setelah menemukan adanya gangguan layanan internet di wilayah Ambon, Maluku, yang berlangsung sekitar 38 menit.
“Kami juga telah menegur operator seluler terkait agar terus memperbaiki sistem layanan mereka,” kata Meutya di Ambon, Rabu (8/10/2025).

“Tadi juga kami diberitahu bahwa hari ini ada satu lagi gangguan selama 38 menit, tapi langsung diatensi,” ujar dia melanjutkan.
Meutya meminta maaf atas insiden tersebut karena kejadian ini membuat masyarakat tidak nyaman dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan internet.
“Kami mohon maaf, tadi saya pantau sampai menitnya karena sekecil apa pun gangguan ini pasti merupakan ketidaknyamanan bagi masyarakat,” kata Meutya.
Meutya menyebutkan, gangguan internet berasal dari jalur darat, bukan dari kabel bawah laut yang biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk diperbaiki.
“Kalau di Indonesia Timur itu biasanya antara gangguan di darat atau kabel bawah laut. Kalau kabel bawah laut memang memakan waktu lebih panjang,”ujar dia.
Meutya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas jaringan di Maluku.
Politikus Partai Golkar ini menugaskan Balai Monitor (Balmon) Komdigi di wilayah tersebut untuk melakukan pemantauan rutin terhadap layanan operator seluler.
“Kami menugaskan Balai Monitor kami di sini untuk selalu memeriksa bagaimana kualitas layanan dari para operator seluler,” kata Meutya.
“Kita juga meminta operator seluler untuk terus memperbaiki layanan di Provinsi Maluku,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 15:11
Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global Nasional 8 Oktober 2025

Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid memperkenalkan Sekolah Garuda di SMA Negeri Siwalima Ambon, Maluku, pada Rabu (8/10/2025).
Sekolah ini merupakan bagian dari program nasional Garuda Transformasi yang digagas pemerintah untuk melahirkan generasi unggul Indonesia, baik di bidang akademik maupun karakter.
Dalam sambutannya, Meutya menegaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang bukan hanya untuk mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menanamkan semangat kebersamaan dan daya juang.
“Di sini nanti adik-adik akan ketemu kakak-kakak, adik-adik baru. Intinya kita membentuk keluarga baru, berjuang bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti berhasil bersama-sama, menjadi generasi unggul bersama-sama,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus Sekolah Garuda adalah mendorong siswa untuk belajar ke luar negeri, agar dapat membawa kembali ilmu dan pengalaman ke tanah air.
“Kenapa Sekolah Garuda juga fokus mengirimkan siswa ke luar negeri? Karena dibandingkan dengan negara seperti Cina dan India, tingkat pengiriman pelajar Indonesia ke luar negeri masih sedikit,” katanya.
Menurut Meutya, pemerintah ingin memperbanyak perwakilan pelajar Indonesia di berbagai negara, membentuk diaspora muda berilmu, dan kelak berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Presiden Prabowo Subianto menginginkan sekolah unggulan yang tidak hanya mencetak anak-anak unggul di bidang sains dan teknologi, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Tidak ada orang pintar yang bisa menjadi unggul kalau tidak punya karakter,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah memperkenalkan 16 Sekolah Garuda di seluruh Indonesia.
Sebanyak 12 di antaranya merupakan sekolah transformasi, sedangkan 4 lainnya sekolah baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Sekolah Garuda hingga 2029, terdiri dari 80 sekolah transformasi dan 20 sekolah baru.
Sekolah Garuda transformasi akan diberikan tambahan kurikulum khusus untuk mempersiapkan siswa mencapai universitas top dunia peringkat 20–100 global.
Sementara itu, Sekolah Garuda baru akan menampung siswa-siswi terpilih sejak jenjang SMP.
Program ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan berperan dalam membangun bangsa di masa depan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 11:36
Keterampilan Digital Masyarakat RI Bergantung pada Anggaran dan Investasi

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai proyeksi peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada 2026 sangat bergantung pada konsistensi anggaran pemerintah untuk teknologi pemerintahan (Government Technology).

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan dukungan kebijakan investasi terhadap sektor telekomunikasi dan penyelenggara jaringan juga menjadi faktor utama.

“Tergantung konsistensi anggaran Government Technology dan dukungan kebijakan investasi terhadap telekomunikasi dan penyelenggara jaringan dan infrastruktur lainnya. Termasuk investasi dalam riset dan SDM,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (7/10/2025).

Sarwoto menambahkan, tahun depan Indonesia tidak hanya akan memasuki fase digitalisasi menuju all clouds atau transformasi digital yang sepenuhnya berbasis komputasi awan, tetapi juga menghadapi era digitalisasi menuju all intelligence dengan maraknya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat pengguna dan industri perlu memastikan agar IMDI berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Tahun disrupsi teknologi dan layanan harus dijawab dengan debottlenecking peraturan yang menghambat, dengan tetap menjunjung kepentingan nasional,” imbuhnya .

Lebih lanjut, Sarwoto menjelaskan IMDI menilai empat pilar utama, yakni infrastruktur dan ekosistem, keterampilan, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Kenaikan skor nasional mencerminkan arah positif transformasi digital, meski setiap pilar dapat mengalami fluktuasi.

Menurut Mastel, salah satu pendorong peningkatan IMDI 2025 adalah perbaikan pada pilar infrastruktur dan ekosistem digital yang sempat turun 1–2 poin pada 2024 akibat keterlambatan pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

“Terutama akses BTS 4G dan infrastruktur data center. Mastel berpendapat di pilar ini pemerintah dan operator atau pelaku lainnya mesti mendorong implementasi akses berbasis 5G, edge AI, karena use case [5G + AI] akan menjadi motor penggerak transformasi digital yang lebih efisien dan efektif,” katanya.

Adapun untuk mempercepat peningkatan indeks di tahun-tahun mendatang, Mastel menilai literasi digital juga harus digarap lebih konkret dan tidak sekadar teoritis. Selain itu, Sarwoto mengatakan kasus nyata yang dihadapi sektor digitalisasi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan hubungan antarnegara.

“Perlu kerja sama dalam dan luar negeri untuk ini, kolaborasi, copy dan adaptasi terobosan cepat saat ini diperlukan. Perilaku ini jangan hanya dibebankan kepada masyarakat, namun terutama unsur pemerintah juga sangat perlu, banyak regulasi lintas sektor dinilai menghambat indeks IMDI,” kata Sarwoto.

Menkomdigi menghadiri acara literasi digital

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat nilai IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya sebesar 43,34. IMDI mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam aktivitas harian maupun pekerjaan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

“IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi Komdigi.

Pengukuran IMDI 2025 mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Dari keempatnya, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi 53,06, sedangkan pilar Pemberdayaan mencatat skor terendah 34,42.

Indeks ini telah diukur sejak 2022 dan terus menunjukkan tren positif: 37,80 pada 2022, 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, hingga 44,53 pada 2025. Tahun ini, pengukuran melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri di 514 kabupaten/kota.

Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Boni Pudjianto, memproyeksikan IMDI 2026 akan meningkat menjadi 45,33 poin atau naik 0,8 poin dibandingkan tahun ini. Boni mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif.

“Ketiga pengembangan kompetensi digital SDM [sumber daya manusia] nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025).

07/10/2025 11:40
Infrastruktur dan Ekosistem Pilar Utama Pendongkrak Indeks Masyarakat Digital 2025

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan faktor utama yang mendorong peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, yang naik menjadi 44,53 poin atau meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan kenaikan nilai IMDI secara nasional terutama ditopang oleh dua pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem serta Pekerjaan.

“Berdasarkan hasil pengukuran IMDI 2025, peningkatan nilai IMDI secara nasional didorong oleh kontribusi yang cukup tinggi dari pilar 1 [Infrastruktur dan Ekosistem] yang mengalami peningkatan 0,36 poin,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025).

Boni mengatakan peningkatan ada pilar ini menjadi fondasi dan pengungkit bagi peningkatan pilar lainnya melalui efek domino dari perbaikan infrastruktur digital. Dia menambahkan, pilar Pekerjaan juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 4,8 poin, yang dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan talenta digital yang relevan dengan kebutuhan industri.

Boni menambahkan langkah-langkah strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut meliputi perluasan akses internet dan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah perdesaan, peningkatan kompetensi digital masyarakat melalui pelatihan dan sertifikasi nasional.

“Serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendorong transformasi digital,” katanya.

Menurut Boni, IMDI berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI juga memerlukan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun industri.

“Secara umum, program-program strategis pemerintah berkontribusi positif terhadap peningkatan IMDI. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, terutama di bidang pemberdayaan digital dan pemerataan di daerah-daerah tertinggal,” kata Boni.

Teknisi memperbaiki pemancar internet

Dia mencontohkan beberapa inisiatif strategis yang telah berperan dalam peningkatan nilai IMDI, seperti program pelatihan digital Digital Talent Scholarship dan program Literasi Digital yang menyasar berbagai kalangan masyarakat. Meski cakupannya luas, menurutnya, proporsi peserta masih relatif kecil dibandingkan populasi Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, pemerataan infrastruktur digital seperti pembangunan BTS 4G dan 5G di berbagai wilayah juga turut berkontribusi dalam mendukung pilar Infrastruktur dan Ekosistem.

“Meskipun bukan sebagai indikator tunggal, pemerataan Infrastruktur Digital melalui pembangunan BTS 4G dan 5G di berbagai lokasi dapat berkontribusi dalam menyokong pilar Infrastruktur & Ekosistem,” tutur Boni.

Sementara itu, berdasarkan data resmi Komdigi, nilai IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, meningkat dari 43,34 poin pada 2024.

IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun sejak 2022.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti konkret bahwa Indonesia terus bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

“IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

Dia menambahkan pemanfaatan IMDI sebagai rujukan strategis sangat penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia berbasis data. Dengan demikian, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat dirancang secara tepat sasaran.

Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sedangkan pilar Pemberdayaan masih berada di posisi terendah dengan 34,42 poin. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy yang merupakan hasil capaian forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), memberikan gambaran yang lebih komprehensif hingga level kabupaten/kota.

Sejak pertama kali diukur pada 2022 dengan skor 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif, meningkat menjadi 43,18 pada 2023 dan 43,34 pada 2024 sebelum kembali naik ke 44,53 pada 2025.

07/10/2025 08:10
Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2026 mencapai nilai 45,33, atau meningkat 0,8 poin dari capaian tahun ini.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

“Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025).

Ketiga, lanjut Boni, pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia (SDM) nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan. Dia menambahkan hasil IMDI 2025 masih menunjukkan adanya kesenjangan, utamanya untuk wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia.

Dia mengatakan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengutamakan daerah-daerah dengan nilai IMDI terendah sebagai sasaran prioritas lokasi pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.

Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI dan pengurangan kesenjangan antarwilayah tidak bisa dilakukan hanya oleh Komdigi.

“Peningkatan nilai IMDI dan pengurangan gap antar wilayah tidak dapat dicapai melalui program inisiatif dari Kemkomdigi saja, melainkan perlu kerjasama berbagai stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” katanya.

Boni mencontohkan, bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan menginisiasi penggunaan keuangan digital seperti e-wallet sebagai alat pembayaran utama, atau mendorong masyarakat memanfaatkan layanan publik berbasis digital yang telah dikembangkan di daerah masing-masing.

Nelayan membuka aplikasi di smartphone

Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai proyeksi peningkatan IMDI pada tahun depan cukup realistis. Menurutnya, adopsi teknologi digital di masyarakat sudah berkembang pesat dan diperkirakan akan terus meningkat.

“Tahun depan minimal akan sama atau naik. Kita menyaksikan, sebagian besar masyarakat Indonesia cepat mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan teknologi digital. Terutama sangat nampak pada masa pandemi. Tahun 2026 akan tetap baik,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Senin (6/10/2025).

Agung menilai, sektor keuangan digital menjadi pendorong utama peningkatan IMDI tahun depan.

“Sektor penentu kenaikan IMDI pada tahun depan yakni sektor keuangan, terutama payment, teknologi semisal QRIS. Kesempatan yang baik untuk mengembangkan layanan sejenis QRIS ini. Hal sejenis dapat diterapkan di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Komdigi mencatat IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, naik 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34.

IMDI merupakan alat ukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi bukti nyata Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

“IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya.

Menurutnya, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis penting untuk memastikan kebijakan pengembangan SDM digital berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.

IMDI diukur berdasarkan empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Tahun ini, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sementara pilar Pemberdayaan menjadi yang terendah dengan 34,42.

Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2022 dengan skor nasional 37,80, IMDI terus menunjukkan tren peningkatan menjadi 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, dan kini mencapai 44,53 pada 2025.

Infrastruktur Internet

Tahun ini, Komdigi juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian tertinggi. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05).

Untuk kategori kabupaten/kota, Kota Bandung, Kota Malang, dan Jakarta Barat menjadi yang terdepan di wilayah barat. Di wilayah tengah, posisi teratas ditempati oleh Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan, sedangkan di wilayah timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong.

07/10/2025 05:10
Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 mencapai 44,53 poin. Infrastruktur digital di Indonesia dinilai cukup matang, namun belum mampu membuat masyarakat berdaya.

Angka tersebut meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34.

IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan.

Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak 2022 dan dilakukan setiap tahun.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

Dia menegaskan IMDI 2025 telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi.

“IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

Meutya Hafid mengatakan, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis sangat krusial dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Dengan begitu, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat berbasis pada data yang akurat.

Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06. Sementara itu, pilar Pemberdayaan menempati posisi terendah dengan skor 34,42, yang menandakan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian lebih.

Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil capaian penting dari forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri.

Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

IMDI diukur setiap tahun dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi masyarakat digital di seluruh wilayah Indonesia.

Pada 2022, skor nasional tercatat sebesar 37,80. IMDI terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan pada 2023 menjadi 43,18. Pada 2024, skor kembali meningkat menjadi 43,34.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, menjelaskan nilai nasional merupakan rata-rata dari seluruh nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota.

Komdigi juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan pencapaian tertinggi.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05).

Untuk kategori kabupaten/kota, Pemerintah Kota Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Kota Malang dan Jakarta Barat. Di wilayah tengah, Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan menempati posisi teratas.

Sementara itu, di wilayah timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi.

06/10/2025 10:51
Menkomdigi Meutya Hafid: Tantangan Pers di Era Digitalisasi Tidak Mudah Regional 4 Oktober 2025

Menkomdigi Meutya Hafid: Tantangan Pers di Era Digitalisasi Tidak Mudah
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, berharap pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 melahirkan terobosan dan inovasi dalam menghadapi tantangan pers di era digitalisasi.
Pernyataan itu disampaikan Meutya saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025-2030 di Monumen Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).
“Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi PWI yang makin tidak hanya bersatu, tapi juga transformatif dan membuat langkah-langkah baru. Karena memang tantangan pers di era digitalisasi juga tidak mudah, seperti yang kita harapkan banyak lahir inovasi-inovasi dari PWI yang baru saja dikukuhkan,” kata Meutya.
Meutya menceritakan, Monumen Pers Nasional adalah simbol perjalanan panjang bangsa Indonesia.
Di tempat bersejarah ini, katanya, PWI dilahirkan.
“Ini kan bersejarah sekali. Makanya kita pilih Kota Solo dan Monumen Pers karena dulunya memang dilahirkan di sini PWI dan kembali ke sini,” ungkap dia.
“Dari sini lahir peristiwa bersejarah denyut kebangsaan yang membuat PWI sejak dilahirkan di tempat ini menjadi bagian dari garda terdepan menjaga memori kolektif bangsa sekaligus mengawal demokrasi,” sambung Meutya.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan alasan Monumen Pers menjadi tempat pengukuhan pengurus PWI Pusat merupakan hasil diskusi dengan Menkomdigi.
“Permintaan pengukuhan pengurus PWI ini di Kota Surakarta dan tepatnya di Monumen Pers ini adalah permintaan dari Ibu Meutya Hafid,” katanya.
Akhmad menambahkan, Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan untuk mengakhiri dualisme.
“Kami sadar bahwa sebelum kongres, persatuan PWI terbelah. PWI terbelah dan semuanya berada dalam titik nadir tentang eksistensi organisasi,” katanya.
Menurut dia, dualisme membuat PWI mengalami stagnasi kegiatan selama hampir dua tahun.
“Hampir semua PWI di seluruh Indonesia dan kabupaten/kota menjadi lumpuh,” ungkap dia.
“Oleh karena itu, kami berharap dengan semangat spirit perjuangan kita semua, kita mengembalikan marwah PWI dan masyarakat pers Indonesia,” sambung Akhmad.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/10/2025 16:20